KOMPAS.com - Beredar unggahan media sosial dengan narasi yang mengeklaim pesawat yang membawa jemaah haji asal Mauritania jatuh di Laut Merah pada 28 Mei 2025.

Peristiwa itu diklaim menyebabkan 200 orang meninggal dunia. Namun, setelah ditelusuri narasi dalam unggahan tidak benar atau hoaks.

Unggahan soal pesawat yang membawa jemaah haji asal Mauritania jatuh di Laut Merah salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan foto sebuah pesawat yang terbakar. Berikut keterangan yang disampaikan dalam unggahan:

Pesawat jamaah haji mauritania jatuh dilaut merah, 200 orang meninggal dunia.

Akun Facebook “Kailasari Utama” pada Selasa (22/4/2025) membagikan video [arsip], isinya memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengatakan ingin bagi-bagi uang.
Berikut narasi yang diucapkan Dedi Mulyadi dalam video:
“Assalamualaikum, saya Dedi Mulyadi, alhamdulillah saya sekarang sudah terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, dan sebagai rasa terima kasih kepada semua rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat, saya akan memberikan bantuan sebesar 20.000.000 perorang. Bantuan ini akan saya berikan bagi yang sudah follow dan share video ini. Ingat ini adalah nazar dari saya ya, dan jika kamu sudah menerima bantuan dari saya jangan untuk berfoya-foya ya. Terima kasih.”

Hingga Senin (2/6/2025) unggahan tersebut telah disukai 470 pengguna dan menuai 260 komentar yang mayoritas mempercayai video tersebut.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menampilkan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang berbicara di sebuah forum.

Dalam unggahan tersebut, menarasikan gubernur yang disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) meresmikan perusahaan pinjaman online (pinjol).

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“KDM MERESMIKAN PINJAMAN ONLINE

Pinjaman online Tanpa bunga 0% ajukan sekarang 5juta500juta”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, benarkah Dedi Mulyadi resmikan perusahaan pinjaman online itu?

Dalam sebuah video wawancara singkat atau doorstop interview bersama jurnalis, Kamis (15/05/2025),pukul 10.27 WIB, di depan Kantor Wali Kota Bengkulu Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan memberikan penjelasan mengenai pajak daerah, khususnya soal opsen pajak. Namun di akhir video di menit ke 01.16 hingga 01.22 terekam pernyataan Helmi Hasan  yang menyinggung akan take down media .

“Dan bagi media-media yang sudah bikin berita hoaks tolong di-take down, kalau dak tu medianya kito take down“.

Pernyataan tersebut selintas seperti sebuah candaan bagi Gubernur dan beberapa pihak yang hadir. Apalagi di akhir video sempat terdengar beberapa orang tertawa. Namun bila dikaji secara literal, pernyataan tersebut menimbulkan tafsir seperti sebuah ancaman terhadap kebebasan pers di Bengkulu. Seperti disampaikan Ketua AJI Bengkulu, Yunike Karolina, Sabtu (17/05/2025).

Ia memberikan penilaian kritis bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik dan mencederai prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Oleh karenanya, AJI Bengkulu mengecam keras pernyataan Gubernur Helmi Hasan yang dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap media.

Menurutnya, pernyataan Helmi Hasan merupakan salah satu bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik, yang seharusnya dilindungi, bukan dibungkam. Lebih lanjut, ia menambahkan, tekanan terhadap media, terlebih dilakukan oleh pejabat negara, mencerminkan kemunduran komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. menjelaskan bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya sudah diatur secara sah dan beradab.

“Bila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, maka jalur penyelesaian yang sah telah diatur melalui hak jawab atau hak koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers, proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yunike,

Yunike juga menekankan bahwa tidak sembarang pihak,termasuk pejabat publik berwenang menyatakan suatu berita sebagai hoaks tanpa dasar sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Suatu informasi hanya bisa dinyatakan hoaks setelah melalui verifikasi fakta yang ketat, penilaian dari lembaga berwenang seperti Kementerian Kominfo, kepolisian (dalam konteks pidana), atau lembaga cek fakta independen serta proses hukum jika menyangkut sengketa informasi atau pencemaran nama baik,”.

AJI Bengkulu sempat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:

Mengecam segala bentuk ancaman dan intimidasi terhadap media massa, baik yang bersifat verbal maupun tindakan nyata lainnya;

Mendesak pejabat terkait untuk segera mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya secara terbuka, serta menghormati prinsip kemerdekaan pers

Mendorong seluruh insan pers untuk tetap teguh bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, prinsip keberimbangan, verifikasi, dan kepentingan publik;

Mengimbau Dewan Pers untuk memberikan perhatian serius terhadap pernyataan ini, guna menjaga marwah dan fungsi pers yang bebas dan independen;

Mengajak masyarakat luas untuk tetap mendukung pers yang profesional, karena pers yang merdeka adalah fondasi penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.

Sementara itu, mengutip wawancara bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PAN, Teuku Zulkarnain. Ia angkat suara dan berupaya menegaskan bahwa ucapan tersebut telah disalahartikan. Menurut Teuku, pernyataan Helmi Hasan bukanlah sebuah bentuk intimidasi atau serangan terhadap media, melainkan sebuah respon atas narasi-narasi keliru yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait isu kenaikan pajak kendaraan bermotor.

“Pak Helmi itu dua periode jadi Walikota dan sekarang jadi Gubernur. Hubungan beliau dengan media sangat baik. Selama ini, beliau selalu menganggap media sebagai teman, saudara, bahkan mitra,”