(GFD-2025-28178) Hoaks Badan Pengawas Judi Slot Indonesia Resmi Dibentuk

Sumber:
Tanggal publish: 30/07/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Judi online (judol) masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Upaya sejumlah pihak untuk memberantas judol pun terus dilakukan. Di tengah upaya pemberantasan judol, beredar di media sosial, sebuah narasi yang mengklaim soal adanya pembentukan Badan Pengawas Judi Slot Indonesia, atau disingkat BPJSI.

ADVERTISEMENT

Narasi ini diunggah oleh akun bernama “Situs Terbaik Dingdong 77”(arsip) pada Rabu (16/7/2025) dalam bentuk video yang memperlihatkan beberapa orang pria berbeda nampak sedang memberikan pidato di depan podium. Awalnya, pria dalam video tersebut meminta masyarakat untuk stop bermain judol. Hal ini disebabkan karena banyak platform judol yang telah dimanipulasi oleh bandar yang dinilai curang.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Menariknya, setelah itu pria tersebut mengumumkan telah membentuk Badan Pengawas Judi Slot Indonesia atau disingkat BPJSI sebagai solusi dari permasalahan itu. BPJSI diklaim bertugas membantu rakyat dalam mengatasi kecurangan digital, dengan cara memblokir semua situs judol yang terbukti curang, yaitu situs judol yang mengatur agar membernya kalah.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Lalu, pada akhirnya video tersebut justru mempromosikan situs judol yang diklaim telah terverifikasi BPJSI.
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

“Kami (BPJSI) telah memverifikasi empat situs yang bekerja sama dengan PGSoft dan Pracmatic Play. Yaitu Dingdong 77, Ape77, BobaSport dan Jaytoto. Jadi tunggu apalagi gas langsung daftar,” ujar pria yang berperan sebagai narator dalam video tersebut.

Periksa Fakta Badan Pengawas Judi Slot Indonesia. foto/hotline periksa fakta tirto

ADVERTISEMENT

Tirto juga menemukan video berbeda dengan narasi serupa yang diunggah oleh akun “Badan Pengawasan Slot Indonesia”(arsip) pada Jumat (18/7/2025). Sama seperti video pertama, video ini awalnya mengumumkan pembentukan Badan Pengawas Slot Indonesia (BPSI), lalu pada akhir video mempromosikan situs judol lain yang diklaim telah terverifikasi BPSI.

Sepanjang Jumat (18/7/2025) hingga Rabu (30/7/2025) atau selama 12 hari tersebar di Facebook, unggahan itu telah memperoleh 6 ribu tanda suka, 1,3 ribu komentar, dan telah dilihat sebanyak 1,3 juta kali.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Hasil Cek Fakta

Tirto melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Badan Pengawas Judi Slot Indonesia/BPJSI atau Badan Pengawas Slot Indonesia/BPSI” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun keterangan resmi ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim soal pembentukan atau adanya lembaga bernama BPJSI/BPSI.

Lebih lanjut, kami juga tidak menemukan adanya kanal berupa situs atau media sosial milik BPJSI/BPSI, apalagi yang mengindikasikan bahwa lembaga tersebut dibentuk pemerintah. Klaim adanya lembaga tersebut juga dirasa tak masuk akal, di tengah upaya pemerintah memberantas judol di Indonesia.

Tirto justru menemukan petunjuk dari situs Jabar Saber Hoaks. Situs pemeriksa fakta milik Pemprov Jawa Barat tersebut ternyata pernah membantah klaim serupa soal adanya lembaga bernama BPSI.

Klaim itu memuat video artis komika Panji Pragiwaksono, di salah satu postingan Facebook mempromosikan salah satu situs judol, yang disebutkan sudah diregulasi oleh BPSI (Badan Pengawas Slot Indonesia). Pemain dijanjikan akan mendapat kemenangan lebih gampang. Panji juga diklaim sudah merasakan kemenangan sehingga dapat beli mobil, rumah, dan jam tangan ratusan juta.

Narasi tersebut terbukti hoaks dan teridentifikasi merupakan video hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Keberadaan lembaga bernama BPSI pun tidak terbukti. Sejumlah petunjuk ini memberikan petunjuk bahwa klaim serupa yang saat ini tengah diverifikasi Tirto juga merupakan video hoaks hasil manipulasi AI.

Indikasi tersebut telah terlihat dalam visual video klaim yang nampak tidak natural. Nampak, dalam beberapa momen antara gerak bibir dan suara yang dihasilkan oleh pria dalam video tidak sinkron. Ciri-ciri ini sering terjadi pada video yang dihasilkan oleh AI. Untuk memverifikasi hal tersebut, kami memasukan video itu ke perangkat pemindai AI Hive Moderation.

Hasilnya, video pertama mendapatkan skor 76,4 persen terindikasi dibuat menggunakan AI. Sementara, video kedua mendapatkan skor indikasi penggunaan AI yang lebih tinggi yaitu 99,9 persen kemungkinan dibuat menggunakan perangkat AI.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta menunjukan klaim soal adanya pembentukan lembaga baru bernama Badan Pengawas Judi Slot Indonesia atau disingkat BPJSI bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Konteks utuh video tersebut adalah promosi situs judol yang diklaim telah terverifikasi BPJSI. Meski demikian, tidak ada satupun bukti adanya lembaga pemerintah bernama BPJSI. Video yang disertakan terindikasi kuat merupakan buatan AI.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Rujukan

(GFD-2025-28177) [HOAKS] Video dan Gambar MiG-21 Milik Kamboja

Sumber:
Tanggal publish: 30/07/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Di media sosial, beredar konten menampilkan pesawat tempur MiG-21 milik Kamboja yang digunakan untuk menyerang Thailand.

Sebuah gambar menampilkan dua pesawat tempur yang diparkir. Pesawat itu memiliki moncong hijau dan bendera Kamboja di bagian belakangnya.

Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, gambar tersebut merupakan konten manipulatif.

Gambar pesawat tempur MiG-21 milik Kamboja disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Pesawat dengan posisi serupa juga muncul dalam video ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (27/7/2025):

Ketika Angk4tan Udar4 Kamboj4 RC 100 sedang akan dipanaskan ... cek busi oli samping. Sebelum kontak On ... engkol dulu 3x

Sementara, berikut teks yang tertera pada gambar:

Tak terima diserang menggunakan F-16, Angkatan udara Kamboja panaskan mesin Mig-21 produksi 1971 untuk ladeni Thailand

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Kompas.com memastikan keaslian gambar menggunakan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat membantu mendeteksi campur tangan artificial intelligence (AI) atau akal imitasi dalam suatu konten gambar, video, audio, dan teks.

Hasil pendeteksian menunjukkan, gambar MiG-21 milik Kamboja memiliki probabilitas 86,6 persen dihasilkan oleh AI.

Selama perang dengan Thailand, Kamboja tidak menggunakan MiG-21.

Dilansir Al Jazeera, militer Kamboja tidak punya pesawat tempur, tetapi memiliki 16 helikopter multiperan, termasuk enam Mi-17 era Soviet dan 10 Z-9 Tiongkok.

Dalam menghadapi Thailand, Kamboja menggunakan roket BM-21.

Adapun kedua negara kini telah sepakat untuk gencatan senjata. Gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja difasilitasi oleh Malaysia.

Kesimpulan

Gambar pesawat tempur MiG-21 milik Kamboja merupakan konten manipulatif berbasis artificial intelligence.

Selama perang dengan Thailand, Kamboja tidak menggunakan MiG-21. Hingga saat ini kedua negara juga memutuskan gencatan senjata.

Rujukan

(GFD-2025-28176) [KLARIFIKASI] Video Kecelakaan Helikopter, Bukan Pesawat F-16 Thailand Ditembak Jatuh Kamboja

Sumber:
Tanggal publish: 30/07/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Ketegangan antara Kamboja dan Thailand memuncak setelah pertempuran kedua negara pecah pada Kamis (24/7/2025).

Di media sosial, beredar video yang diklaim sebagai pesawat tempur F-16 milik Thailand yang berhasil ditembak jatuh Kamboja.

Namun setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu disebarkan dengan konteks keliru.

Video menampilkan pesawat tempur F-16 Thailand yang ditembak jatuh Kamboja disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun:

Kamboja telah mengklaim bahwa mereka menembak jatuh pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Kerajaan Thailand menggunakan rudal permukaan-ke-udara.

Namun mengenai klaim ini belumada tanggapan dari pihak Thailand serta belum ada bukti Autentik bahwa yang terbakar iru merupakan Pesawat tempur F-16.

Hasil Cek Fakta

Video yang beredar tidak terkait dengan perang Thailand dan Kamboja.

Video serupa ditemukan di akun Instagram Scoopdotmy dan YouTube Royal News English.

Keterangan unggahan menyebutkan, peristiwa dalam video merupakan kecelakaan sebuah helikopter polisi Thailand berjenis Bell 212.

Helikopter itu jatuh di dekat sebuah desa di Muang, Prachuap Khiri Khan, Thailand pada Sabtu, 24 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Sebagaimana diwartakan Bangkok Post, kecelakaan itu menewaskan dua pilot dan seorang mekanik.

Sementara satu orang berhasil selamat setelah terjun dengan parasut sebelum helikopter jatuh dan terbakar.

Peristiwa itu terjadi sebelum pecahnya perang antara Thailand dan Kamboja pada Kamis (24/7/2025).

Adapun kedua negara kini telah sepakat gencatan senjata.

Dikutip dari Harian Kompas, kesepakatan dicapai dalam pertemuan di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7/2025) sore melibatkan para menteri pertahanan dan menteri luar negeri.

Kesimpulan

Video kecelakaan helikopter polisi berjenis Bell 212 disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video bukan pesawat tempur F-16 Thailand yang ditembak jatuh Kamboja, melainkan kecelakan di Muang, Prachuap Khiri Khan pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Sementara, aksi saling serang antara Thailand dan Kamboja terjadi pada Kamis (24/7/2025).

Rujukan

(GFD-2025-28175) [KLARIFIKASI] Tidak Benar Uang Amplop Kondangan Bakal Dikenakan Pajak

Sumber:
Tanggal publish: 29/07/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mengenakan pajak untuk sumbangan hajatan atau amplop kondangan. Isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial.

Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, isu tersebut perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Isu pemerintah bakal mengenakan pajak untuk amplop kondangan dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini, pada Juli 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

Duh lihat berita hari ini di iNews,ada wacana AMPLOP UNDANGAN dikenai pajak.Sdh habiskah keuangan negara?

Hasil Cek Fakta

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rosmauli menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk mengenakan pajak terhadap amplop kondangan.

"Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital," ujar Rosmauli, seperti diberitakan Kompas.com, pada 24 Juli 2025.

Menurut dia, isu tersebut muncul akibat kesalahpahaman terhadap prinsip dasar perpajakan. Ia menjelaskan, tidak semua aktivitas ekonomi bisa dikenakan pajak.

"Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," ujar Rosmauli.

Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana setiap Wajib Pajak melaporkan penghasilannya sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Oleh karena itu DJP Kemenkeu tidak mungkin melakukan pemungutan pajak secara langsung di acara hajatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, isu pemerintah bakal mengenakan pajak untuk amplop kondangan perlu diluruskan.

DJP Kemenkeu menjelaskan, tidak ada rencana untuk mengenakan pajak terhadap amplop kondangan. Isu tersebut muncul akibat kesalahpahaman terhadap prinsip dasar perpajakan.