Setelah ditelusuri, video tersebut bukan menunjukkan Mufti Batavia Usman bin Yahya.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video serupa diunggah di kanal YouTube British Pathe pada 13 April 2014 dengan judul "Aden Hails The Queen (1954)".

Aden adalah kota pelabuhan di barat daya Jazirah Arab, dan sekarang menjadi bagian dari Yaman. Kota ini diperintah secara langsung oleh Kerajaan Inggris sejak 1937. 

Pria yang menundukkan kepala adalah pemimpin Aden, Sayyid Abubakr bin Shaikh Al-Kaff. Sementara, perempuan dalam video adalah Ratu Inggris Elizabeth II.

Sayyid Abubakr berlutut di hadapan Ratu Elizabeth II untuk dianugerahi gelar kesatria pada saat sang ratu berkunjung ke Aden, pada 29 April 1954.

Sementara itu, Usman bin Yahya adalah ulama Betawi yang ditunjuk menjadi Mufti Batavia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia lahir pada 1822 dan wafat pada 1913. 

Dilansir NU Online, Usman bin Yahya berperan sebagai penasihat pemerintah kolonial dalam menentukan keputusan hukum atas persoalan keagamaan umat Islam di Hindia Belanda.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan Mufti Batavia Usman bin Yahya berisikan informasi keliru.

Video asli adalah penganugerahan gelar kesatria oleh Ratu Elizabeth II kepada pemimpin Aden (sekarang bagian dari Yaman), Sayyid Abubakr bin Shaikh Al-Kaff, pada 29 April 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri postingan yang diklaim warna tutup botol air dalam kemasan menandakan perbedaan jenis airnya.
Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Eka Rosmalasari. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
"Ini tidak benar," kata Eka kepada Liputan6.com, Senin (29/7/2024).
Eka menambahkan, warna tutup botol tidak ada kaitannya dengan jenis air mineral dalam kemasan.
"Tidak ada kaitannya warna tutup botol dengan jenis air," ucap Eka.
 

Postingan yang diklaim warna tutup botol air dalam kemasan memiliki perbedaan jenis airnya ternyata tidak benar. Faktanya, BPOM memastikan, warna tutup botol tidak ada kaitannya dengan jenis air.

Tim Cek Fakta Tempo memeriksa keaslian video dengan menggunakan Deepware.ai. Hasilnya, video Prof Zubairi Djoerban itu dinyatakan kemungkinan 96% hasil buatan kecerdasan buatan dengan mengimitasi suara asli (deepfake).



Menurut Zubairi saat dikonfirmasi Tempo, suara di dalam video tersebut bukanlah suara miliknya. Ia tidak pernah menyampaikan narasi tersebut. “Hoax, bukan suara saya!” tegas Zubairi, Kamis, 25 Juli 2024. Untuk membantah video yang beredar, Zubairi membuat unggahan di akun resmi Instagram miliknya. Akun di Facebook yang mengatasnamakan Zubairi juga bukan milik atau dikelola olehnya.

Video deepfake memanfaatkan kecanggihan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menghasilkan video atau audio yang benar-benar baru, dengan tujuan akhir untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi pada kenyataannya. Konten deepfake dapat dianalisis dengan menggunakan tools dan pemeriksaan mendalam terhadap video dan suara.

 

Deepfake tersebut menggunakan video Zubairi yang diunggah di Instagramnya pada 7 April 2022. Dalam video aslinya, Zubairi menjelaskan tentang Varian Omicron XE yang saat itu berkembang saat dunia sedang mempersiapkan diri menuju status endemi.

Zubairi Djoerban bukanlah dokter spesialis mata, melainkan dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi Hematologi Onkologi Medik, yakni studi tentang fisiologi darah dan studi tentang pengobatan kanker.

Klaim tentang dr. Zaidul Akbar

Sementara itu, sumber video Zaidul Akbar pernah diunggah di akun YouTube resmi miliknya. Dalam video tersebut, Zaidul berbicara soal pengobatan mata, melainkan membagikan tips berpuasa dengan kondisi khusus seperti menyusui dan stroke.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video Prof Zubairi Djoerban dan dr Zaidul Akbar mempromosikan metode penyembuhan mata adalah keliru. Kedua video yang mencatut sosok dua figur publik itu menggunakan teknologi AI sehingga memanipulasi suara dan gerakan bibir.

Dilansir AFP, perwakilan Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan, informasi tersebut keliru.

Menurut mereka, Pemerintah Korsel tidak pernah terlibat dalam pengajuan tuntutan hukum terhadap pemimpin Israel.

Adapun tuntutan diajukan oleh organisasi sipil di Korsel, tetapi bukan dilakukan pemerintah.

Surat kabar di Korsel, Kyunghyang Shinmun sebelumnya memberitakan bahwa dua LSM mengajukan pengaduan terhadap tujuh pemimpin Israel kepada polisi pada bulan Mei 2024.

Kedua LSM tersebut adalah Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatoris (PSPD) dan Asian Dignity Initiative. Mereka mengumpulkan lebih dari 5.000 tanda tangan untuk mendukung aksi tersebut. 

Lee Young-ah dari Pusat Perdamaian dan Perlucutan Senjata PSPD mengatakan, pengaduan tersebut bertujuan untuk mengekspos secara luas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza.

Meskipun, secara yurisdiksi polisi Korsel idak memiliki kewenangan untuk menyelidikinya.

Narasi yang mengeklaim pemerintah Korea Selatan mengajukan tuntutan hukum terhadap tujuh pemimpin Israel keliru. 

Kementerian Luar Negeri Korsel menyebut bahwa informasi tersebut keliru. 

Adapun tuntutan tersebut diajukan oleh dua LSM di Korsel, PSPD dan Asian Dignity Initiative.

Tuntutan itu dilakukan untuk mengekspos secara luas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza.