Setelah menyaksikan video dari awal hingga akhir, Tim Riset Tirto menelusuri akun TikTok “sumsel_24detik”. Video ini rupanya diunggah dengan versi lebih panjang pada 15 Agustus 2024.

Namun demikian, rekaman ini bukan menunjukkan penggeledahan di rumah Bobby Nasution. Video aslinya sebenarnya telah diberi keterangan bahwa rumah yang digeledah adalah milik Bobby yang memimpin perusahaan bernama PT Bobi Jaya Perkasa atau PT BJP.

Video tersebut juga mencantumkan pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, SIK, yakni, “Penggeledahan terhadap 2 rumah mewah milik Bobby dilakukan menindak lanjuti hasil penyelidikan terkait kasus tambang ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat dan merugikan negara.”

Ketika melakukan penelusuran lebih lanjut lewat pencarian Google, Tirto juga menemukan beberapa foto serupa dipublikasikan media Sumsel Viral.

Humas Polri pun mengunggah dokumentasi penggeledahan kasus ini di laman resminya, di mana petugas dalam foto tampak mirip dengan video yang diberi klaim salah.

Disebutkan, Tim Satgas gabungan yang dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto, SIK, melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Muara Enim.

Langkah ini dilakukan, setelah sebelumnya, polisi juga mengamankan tiga alat berat yang diduga terkait dengan kasus penambangan ilegal, Rabu (14/8/2024). Adapun lokasi pertama yang menjadi target penggeledahan adalah sebuah rumah di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Sementara penggeledahan kedua berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lingkar, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

Rekaman apel gabungan terkait kegiatan ini juga disiarkan Humas Polda Sumsel lewat kanal YouTube.

Dikutip dari Tribun Sumsel, saat ini, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel masih melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku penambangan ilegal.

Menurut warga setempat, yang tinggal di sekitar rumah bos penambangan ilegal batubara tersebut, baik rumah Bobby yang berada di BTN Air Paku, maupun yang berada di Air Lintang, baru sekitar 2-3 tahun ini dibeli.

Selama tinggal di rumah tersebut, warga menyebut, pemilik rumah agak kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan terkesan tertutup dan sering terlihat seperti dikawal.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa video yang beredar telah diberi konteks yang salah, bahwa penggeledahan terjadi di rumah Bobby Nasution, padahal orang yang dimaksud adalah Bobby pemilik PT BJP yang diduga terlibat penambangan ilegal.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, video penggeledahan rumah yang diklaim berlangsung di rumah Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klip ini berasal dari akun TikTok “sumsel_24detik” dan diunggah dengan versi lebih panjang pada 15 Agustus 2024. Namun begitu, rekaman ini bukan merupakan penggeledehan di rumah Bobby Nasution.

Video aslinya sebenarnya telah diberi keterangan bahwa rumah yang digeledah dimiliki oleh “Bobby”, seorang pemimpin perusahaan bernama PT Bobi Jaya Perkasa atau PT BJP.

Humas Polri telah mengunggah dokumentasi penggeledahan kasus ini di laman resminya, di mana petugas dalam foto tampak mirip dengan video yang dibubuhkan klaim yang menyesatkan.

Tim Riset Tirto melakukan pencarian Google untuk menelusuri klaim yang beredar. Hasilnya, kami tak menemukan sumber resmi Pertamina atau pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi narasi ini.

Lewat keterangan pers yang dilaporkan Tirto, Sabtu (31/8/2024), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, telah menyatakan tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September tahun ini.

Heppy mengungkap, penyaluran Pertalite akan terus berlangsung di September 2024. Menurutnya, penyaluran Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Heppy, Sabtu (31/8/2024).

Ia menegaskan, Pertamina bersama pemerintah belum berencana menghentikan distribusi Pertalite, dan bahkan terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar subsidi bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Langkah itu dilakukan dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran kode QR di situs subsiditepat.mypertamina.id.

Heppy menyebut, wilayah pendaftaran QR Pertalite dilakukan secara bertahap dan dikhususkan untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.

Pendaftaran kode QR di laman Subsidi Tepat sendiri membutuhkan beberapa dokumen digital yang harus diunggah, seperti foto Kartu Tanda Penduduk yang terlihat jelas dan tulisan dapat dibaca, foto Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK tampak depan dan belakang, dan foto kendaraan dari samping. Cara lengkap untuk mendapatkan kode QR pembelian Pertalite bisa diakses di sini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau tak ada sumber resmi Pertamina atau pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim soal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang disebut tidak akan dijual lagi di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Pertamina, per 1 September 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, telah menyatakan tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September tahun ini.

Heppy mengungkap, penyaluran Pertalite akan terus berlangsung di September 2024. Menurutnya, penyaluran Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah.

Dengan demikian, narasi di media sosial yang menyebut BBM Pertalite tak lagi dijual di SPBU Pertamina, per 1 September 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar artikel dalam unggahan video tersebut merupakan artikel Suara.com yang berjudul “Pratama Arhan Bakal Dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia Usai Isu Perlingkuhan Azizah Salsha?”.

Dalam artikel tersebut, dinarasikan dugaan perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsha, mewarnai jagat sepak bola Tanah Air. Shin Tae-yong pun disarankan coret nama Arhan Pratama dari skuad Timnas Indonesia karena isu perselingkungan sang istri, Azizah Salsha.

Namun, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong akan tetap memanggil Pratama Arhan meski sempat ragu karena pemain bertahan ini tak banyak dimainkan oleh klubnya, Suwon FC, dalam Liga Korea Selatan.

"Sebelum ada masalah ini (masalah pribadi Arhan) saya sudah berpikir apakah harus memilih dia atau tidak, karena di Liga Korea pun dia sama sekali tidak masuk daftar nama Suwon FC," kata Shin, dilansir dari ANTARA.

Shin mengatakan dirinya tetap memilih Arhan untuk masuk ke dalam skuad timnas dengan berbagai pertimbangan.

"Ya baru kejadian, ada masalah seperti ini," sambung Shin.

Sebelumnya, mantan pemain PSIS Semarang tersebut hanya memainkan satu pertandingan bersama dengan Suwon FC pada Mei lalu saat bersua Jeju United.

Dalam laga itu Arhan mendapatkan kartu merah ketika baru tampil selama tiga menit sehingga dilarang bermain pada dua pertandingan dan hingga kini belum masuk daftar skuad Suwon FC.

Meskipun demikian Shin menilai Arhan salah satu pilar penting skuad Garuda dan pemain pekerja keras yang sangat disayangkan jika tak masuk timnas.

Dilansir dari ANTARA, diketahui Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk lawan Arab Saudi dan Australia, dan nama Pratama Arhan masuk dalam daftar 26 pemain tersebut.

Klaim: Pratama Arhan dicoret STY dari permainan kualifikasi Piala Dunia karena isu perselingkuhan istrinya

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Narasi wabah Mpox di Papua Nugini dibantah oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan Papua Nugini.

Kedua lembaga menerbitkan pernyataan gabungan yang dipublikasikan akun Facebook resmi WHO Papua New Guinea, pada Rabu (28/8/2024).

"Penting untuk diklarifikasi bahwa pada tahap ini, belum ada wabah Mpox yang terkonfirmasi di Papua Nugini," demikian pernyataan tersebut.

Sementara itu, menurut penelusuran AAP Fact-Check, foto yang disertakan dalam narasi berasal dari pasien Mpox di Republik Demokratik Kongo, bukan Papua Nugini.

Dilansir dari pemberitaan BBC, Republik Demokratik Kongo menyumbang hampir semua kasus yang tercatat pada tahun ini dengan lebih dari 450 kematian.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi wabah Mpox menyebar di Papua Nugini adalah hoaks.

WHO dan Departemen Kesehatan Papua Nugini mengatakan, sampai saat ini belum ada wabah Mpox yang terkonfirmasi di negara tersebut.