Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada informasi resmi yang menarasikan KPK periksa Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep.

Pada Agustus 2024 lalu, Bobby Nasution menyatakan kesiapannya apabila diminta hadir oleh KPK terkait penyebutan 'Blok Medan' dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, AGK.

Saat ini, KPK akan melakukan diskusi internal untuk membahas kelanjutan kasus yang melibatkan AGK usai yang bersangkutan meninggal dunia pada Jumat (14/3).

Sementara itu, untuk dugaan perkara lain yang berkaitan dengan AGK, seperti Blok Medan, dia mengatakan bahwa KPK masih menunggu hasil persidangan yang melibatkan almarhum dan pengusaha Muhaimin Syarif (MS).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Nanti Jaksa akan membuat laporan hasil persidangannya, apakah ada perkara lain atau tindak pidana lain di perkaranya AGK,” jelasnya, dilansir dari ANTARA.

Dengan demikian, tidak benar KPK memeriksa menantu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yakni Bobby Nasution dan juga putra bungsu Jokowi yakni Kesang Pangarep pada awal April 2025.

Klaim : KPK periksa Bobby dan Kaesang terkait kasus 'Blok Medan' pada awal April

Rating : Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

ANTARA menggunakan AI detector Hive Moderation untuk mendeteksi suara Soeharto. Hasilnya, suara Soeharto di video tersebut 97,7 persen merupakan hasil AI atau deepfake.



Diketahui, Soeharto meninggal dunia dalam usia 87 tahun pada Ahad, 27 Januari 2008 atau 17 tahun silam. Sementara kasus dugaan ijazah palsu baru mencuat beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya Joko Widodo menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Ia mengatakan TPUA juga tidak berwenang untuk mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut.

Ia mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sudah sangat jelas, kemarin di UGM sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas," kata Jokowi.

Klaim : Soeharto komentari terkait kasus dugaan penggunaan ijazah palsu

Rating : Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah ditelusuri, di Google Search tidak ditemukan artikel berjudul "HERCULES: Tidak Ada Yang Bisa Menangkap Pak Joko Widodo Selama Saya Masih Hidup". 

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan, konten tersebut memanipulasi artikel di laman Okezone ini berjudul "Rumah Jokowi Mau Digeruduk soal Tudingan Ijazah Palsu, Hercules Mendadak Muncul di Solo".

Artikel aslinya memuat informasi soal kunjungan Hercules ke rumah Jokowi di Solo pada 15 April 2025.

Menurut Hercules, kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi.

Selain itu, Hercules juga merespons isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Hercules menilai, orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu hanya sekadar mencari sensasi dan membuat gaduh.

Menurut dia, tidak mungkin Jokowi maju sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta dan presiden Indonesia dengan menggunakan ijazah palsu.

Artikel soal Hercules menyebut tidak ada yang bisa menangkap Jokowi selama ia masih hidup merupakan hasil manipulasi.

Faktanya, arti asli berjudul: "Rumah Jokowi Mau Digeruduk soal Tudingan Ijazah Palsu, Hercules Mendadak Muncul di Solo".

Artikel tersebut memuat soal kunjugan Hercules ke rumah Jokowi serta tanggapannya terkait  tuduhan soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan itu merupakan hoaks yang berulang. Postingan itu mengarahkan kita ke website yang tidak jelas asal-usulnya untuk mengisi data pribadi.
Hal ini bisa menyebabkan pencurian data atau terjebak dalam pinjaman online ilegal.
Kementerian sosial dalam website resminya, Kemensos.go.id juga pernah meminta masyarakat mewaspadai postingan di media sosial yang mencatut nama pemerintah untuk membagikan bantuan.
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."

Postingan link tautan pendaftaran untuk bantuan dari pemerintah sebesar Rp 500 ribu adalah hoaks.