PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom dan Tempo, klaim bahwa video yang diunggah oleh sumber klaim adalah TKA asal Cina yang masuk melalui Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19 adalah klaim yang salah.

Video yang diunggah oleh sumber klaim bukanlah video baru. Setidaknya video itu sudah diunggah ke internet sejak tahun 2015. Jauh sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

Di antaranya video yang sama diunggah kanal Youtube NAIRA. ID pada Selasa 15 Desember 2015. Video itu berjudul “001 PEKERJA ASING ASAL TIONGKOK BANJIRI BANDARA HALU OLEO”.

Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia telah ramai beredar sejak 2016. Kabar soal jutaan TKA Cina menyerbu Indonesia sampai kini terus ramai beredar di media sosial. Pemerintah dituding sengaja membuka kesempatan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia ketika angka pengangguran di dalam negeri masih tinggi.

Penelusuran Tempo menemukan bahwa isu ini bermula dari beredarnya sejumlah video di Youtube. Video itu menggambarkan kedatangan sejumlah warga negara Cina di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketika isu ini mulai viral, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F. Sompie menanggapinya dengan merilis data jumlah tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia. Sesuai data Imigrasi, jumlah tenaga kerja asal Cina di Indonesia adalah 31.030 orang. Jika dibandingkan total jumlah tenaga kerja asing di Indonesia yang sebanyak 160.865 warga negara asing, maka TKA asal Cina hanya sekitar 20 persen saja. Pernyataan Ronny ini dirilis Sabtu, 24 Desember 2016.

Pada awal Juli 2018 lalu, Komisi Tenaga Kerja DPR turun langsung ke PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan industri pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Rombongan ini dipimpin langsung Ketua Komisi Tenaga Kerja DPR Dede Yusuf. Usai kunjungan, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa memang benar ada TKA Cina yang bekerja di Morowali, namun jumlahnya tak sampai melebihi jumlah tenaga lokal.

Politikus Demokrat ini menduga banyaknya isu soal serbuan tenaga kerja asing ini muncul ketika kawasan tambang nikel baru mulai dibangun pada 2014 silam. “Pada fase pembangunan smelter, TKA yang masuk-keluar dengan kontrak per 2-3 bulan memang banyak. Soalnya, saat itu Indonesia memang belum berpengalaman membangun smelter,” kata Dede Yusuf. “Setelah smelter berdiri dan kawasan industri pengolahan nikel beroperasi penuh, hanya 10 persen TKA yang tinggal untuk meneruskan transfer teknologi kepada pekerja lokal,” katanya.

Pada awal Agustus 2018 lalu, Tempo juga berkesempatan mengunjungi kawasan tambang di Morowali itu. Di sana, Tempo bisa melihat jelas lebih banyak warga Indonesia yang terlihat berlalu lalang terutama di jam pergantian piket (shift). Para TKA terlihat bertugas sebagai sopir mobil pengangkut nikel yang setirnya berada di kiri. Tenaga kerja Indonesia tak dipekerjakan di bagian ini karena tak terbiasa dengan kendaraan yang memakai setir kiri. TKA juga banyak terlihat di ruangan control room.

Direktur Utama PT IMIP Alexander Barus mengatakan memang kebanyakan TKA di perusahaannya memang berada di level 3-4, yaitu setingkat manajer dan direksi. Sementara, tenaga kerja Indonesia memang sebagian besar berada di level 1-2, yaitu setingkat dengan kru atau pekerja di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, jumlah TKA di kawasan IMIP pada Agustus 2018 sekitar 3.121 orang dari total pekerja 28.568 orang. TKA tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu TKA yang bekerja sebagai kontraktor dan TKA yang bekerja di bidang operasional. Sementara tenaga kerja Indonesia berjumlah 25.447 orang.

Alexander Barus menegaskan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk terus mengurangi jumlah TKA yang bekerja di IMIP. Salah satu caranya adalah memberlakukan sistem tandem. Sistem ini dimaksudkan agar ada transfer ilmu antara TKA dan pekerja lokal. “Kami tandemkan, satu Cina satu Indonesia. Kalau sudah bisa, orang Cina nanti keluar dan digantikan Indonesia,” ujar Alexander.

Karena itu, TKA yang sudah habis kontraknya akan langsung kembali ke negaranya. Misalnya TKA yang bekerja sebagai kontraktor. “Yang tinggal agak lama itu yang TKA bagian operasional,” kata Alexander. Bagian operasional yang dimaksud adalah pekerja yang menangani control room atau operasional mesin.

Selain itu, Alex mengatakan saat ini perusahaannya sudah mulai menggantikan tenaga teknis TKA di lapangan dengan tenaga kerja Indonesia. Namun, ia menjelaskan ada beberapa pekerjaan yang memang belum memungkinkan untuk mengganti TKA dengan tenaga kerja Indonesia. “Salah satunya itu seperti yang berhubungan dengan furnace, kan itu panas sekali. Nah orang kita belum bisa tahan dekat-dekat dengan furnace itu,” ujarnya.

PENJELASAN:




Akun Facebook Gie Harsono atau @gie.harsono.3 mengunggah foto banyak orang yang mengenakan seragam Banser dengan posisi beberapa orang di atas panggung yang nampak dari belakang dan banyak orang berada di bawah panggung yang nampak dari depan.

Dalam unggahan foto tersebut, akun Facebook Gie Harsono menambahkan narasi, “Horeee…???????? FPI membubarkan diri, ingin bergabung menjadi warga NU. Alhamdulillah????????,” tulis akun Facebook Gie Harsono, Minggu (10/5).

Setelah melakukan penelusuran melalui mesin pencari, diketahui unggahan foto dan narasi yang dibuat akun Facebook Gie Harsono adalah salah atau keliru.

Diketahui foto yang diunggah akun Facebook Gie Harsono adalah foto “Apel Akbar Banser se Kabupaten Lamongan, Tuban dan Bojonegoro, dan deklarasi Gerakan Rabu Putih” pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, tepatnya Rabu, 10 April yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ma’ruf Amin dan Ketua Umum GP Ansor, Gus Yaqut Cholil Qoumas.

Foto itu dapat dilihat pada artikel yang ditayangkan oleh realitarakyat.com dan breakingnews.co.id dengan tajuk “KH Ma,ruf Amin Berharap Kedepan Ada Kader Ansor Yang Jadi Presiden RI” dan “Di Hadapan Ribuan Kader Banser Kiai Ma’ruf Bernostalgia saat Pimpin Ansor Koja.”

Sementara klaim narasi akun Facebook Gie Harsono yang mengatakan Front Pembela Islam (FPI) membubarkan diri dan ingin bergabung menjadi warga Nahdlatul Ulama (NU) juga tidak benar. Dari pemberitaan beberapa media daring pihak FPI mengatakan organisasinya tetap ada, hanya saja tidak mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Juru bicara sekaligus Sekretaris Umum FPI, Munarman menilai pihaknya tak perlu lagi mengurus pendaftaran SKT. Ia mengklaim FPI tetap legal.

Munarman berdalih, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 sebenarnya tak memaksakan ormas untuk mendaftarkan diri kepada Kemendagri. Pendaftaran ormas ke Kemendagri, kata dia, bersifat fakultatif.

“Jadi pendaftaran itu sifatnya sukarela, boleh mendaftar, boleh tidak,” kata Munarman, Selasa (31/12/2019).

Di sisi yang sama, Pengacara FPI, Sugito Atma Prawiro juga mengatakan bahwa SKT yang diajukan oleh organisasi masyarakat bersifat tidak wajib. Dengan demikian menurutnya tidak masalah apabila FPI berkegiatan tanpa memiliki SKT.

“Kalau terkait SKT berdasarkan keputusan MK itu kan bersifat sukarela jadi tidak akan mengganggu kebebasan berserikat berkumpul menyampaikan pendapat dari teman-teman FPI selama kita melakukan kegiatan yang tidak bertentangan hukum,” kata Sugito, Senin (23/12/2019).

Berdasar tujuh kategori Misinformasi dan Disinformasi yang dibuat oleh First Draft, unggahan foto dan narasi akun Facebook Gie Harsono dapat disebut sebagai False Context atau Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

PENJELASAN


(1) First Draft News: “Konten yang Salah

Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”

Selengkapnya di http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S.


* SUMBER membagikan video peristiwa tahun 2014, berkaitan dengan pembangunan anjungan minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.

* SUMBER menambahkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru, kabar lama disebut sebagai kabar baru.

(2) Beberapa informasi yang berkaitan,


* YouTube: “Vietnam’s anti-China protests | FT World

30,876 views • May 15, 2014

Financial Times
440K subscribers

► Subscribe to the Financial Times on YouTube: http://bit.ly/FTimeSubs

Michael Peel, the Financial Times’ Bangkok regional correspondent, reports from Ho Chi Minh City on the wave of anti-China protests sweeping through Vietnam, sparked by clashes about disputed waters in the South China Sea.”

Video di https://bit.ly/3boHda9 / https://archive.md/nLA3f (arsip cadangan).

–


* Wikipedia: “Protes anti-Cina Vietnam 2014 ( Vietnam : Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Việt Nam 2014 ) adalah serangkaian protes anti-Cina yang diikuti dengan kerusuhan dan kerusuhan di seluruh Vietnam pada Mei 2014, sebagai tanggapan terhadap Cina yang mengerahkan anjungan minyak di sengketa. wilayah Laut Cina Selatan .”

Google Translate, selengkapnya di “2014 protes anti-Cina Vietnam” https://bit.ly/2xOGO3a / https://archive.md/cJwNB (arsip cadangan).

======

PENJELASAN: Masyarakat Temanggung digegerkan dengan beredarnya informasi perihal adanya penyebaran maling di wilayah mereka. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa akan ada 50 orang maling berasal dari Semarang diterjunkan di wilayah Temanggung. Agar lebih meyakinkan masyarakat setempat, narasi akhir pesan diberikan kalimat bahwa pesan tersebut bukan hoaks.

Melansir dari kumparan.com, kepolisian setempat menyatakan bahwa narasi yang beredar adalah palsu alias hoaks. Kapolres Temanggung AKBP Muhammad Ali yang sudah melakukan penelitian perihal asal muasal narasi pesan, menyatakan dengan tegas bahwa pesan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Soal kabar adanya dropping pelaku kejatahan dari luar kota itu hoaks. Yang kami pantau pesan lewat WA (Whatsapp) itu juga menyebut jika para pelaku kejahatan itu didatangkan menggunakan mobil lalu disebar dari malam sampai dini hari lalu setelah mendapat hasil berkumpul di titik tertentu. Itu semua tidak benar,” tegasnya.

Kendati demikian AKBP Ali melanjutkan, memang selama bulan April lalu terjadi peningkatan aksi kejahatan dibanding bulan Maret, dari 28 kasus menjadi 34 kasus. Para pelaku sendiri setelah diidentifikasi kebanyakan berasal dari wilayah Kabupaten Temanggung sendiri dan satu orang jambret berasal dari Kabupaten Wonosobo.

“Kita tetap melakukan pantauan, sejauh ini tidak benar ada dropping pelaku kejahatan. Tapi dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat itu kami apresiasi dan bila ada tindak kejahatan warga bisa menghubungi kapolsek masing-masing wilayah silakan bisa langsung ditelpon. Kami sampaikan pula sejauh ini dari pelaku kejahatan yang kita tangkap juga belum ada yang berasal dari napi asimilasi,” tutupnya.

===