PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya video yang dibagikan oleh sumber klaim itu bukan video kondisi pemain Everton, Andre Gomes pasca cedera parah yang dialaminya akibat ditekel pemain Tottenham Hotspur, Son Heung-min pada pertandingan Everton kontra Tottenham Hotspur di Goodison Park, Minggu, 3 November 2019.

Di dalam video yang berdurasi 21 detik tersebut, tampak, hanya dengan pijatan tangan selama 18 detik, kaki kiri yang diklaim milik pesepak bola Everton itu bisa kembali lurus setelah patah.

Namun kejanggalannya adalah, kaki Andre Gomes yang mengalami patah dan dislokasi engkel adalah kaki sebelah kanan.

Everton menyatakan operasi Andre Gomes berjalan sukses, Senin (4/11/2019). Pihak klub juga menyebut sang pemain diperkirakan bisa pulih sepenuhnya.

“Everton Football Club mengonformasi Andre Gomes telah menjalani operasi untuk memperbaiki dislokasi di engkel kanannya, dan operasi berjalan sangat baik,” kata pihak Everton, seperti dilansir Metro.

“Andre akan menghabiskan beberapa waktu pemulihan di rumah sakit, sebelum kembali untuk memakai Finch Farm untuk memulai proses rehabilitasi dengan bimbingan staf medis klub.”

“Mewakili Andre Gomes, klub berterima kasih kepada seluruh suporter Everton dan anggota keluarga sepak bola atas pesan dukungan hangat yang kami terima sejak pertandingan,” imbuh Everton.

Sementara itu, video yang diunggah oleh sumber klaim ternyata sudah diunggah jauh sebelum peristiwa cederanya Andre Gomes, Salah satunya diunggah kanal Dr Pankaj Kumar pada 23 Juli 2019.

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa Ade Armando telah membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa foto tersebut merupakan foto lama saat dirinya melakukan donor darah.

“Waduh. Itu foto lama ketika saya donor darah,” kata Ade kepada media tagar.id.

Ade pun menampik tudingan dirinya pura-pura sakit demi menghindari panggilan polisi. Terkait peredaran foto tersebut, Ade mengatakan bahwa ia tidak akan melaporkan penyebar gambar ke polisi.

“Enggak usah lah, foto terbaring di rumah sakit itu foto lama saya ketika donor darah,” kata dia.

Berdasarkan klarifikasi langsung dari Ade Armando, maka antara narasi postingan dengan foto tidak terkoneksi satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, postingan itu masuk ke dalam kategori False Connection atau Koneksi yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut telah dibantah oleh pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati menegaskan bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar.

Menurut dia, kabar yang sama seperti ini pernah menyebar pada 2017 lalu. Widyawati pun kembali menegaskan, kabar yang beredar ini bukan berasal atau gebrakan dari Menkes Terawan Agus Putranto.

“Pesan tersebut juga bukan berasal dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan,” kata Widyawati.

Ia menjelaskan, rumah sakit tidak mengenal klasifikasi bintang 5, melainkan RS kelas A, B, C, dan D. Sementara itu, kelas pelayanan RS untuk pasien JKN terdiri dari kelas 1, 2, dan 3.

Peserta JKN-KIS yang memerlukan pelayanan gawat darurat, lanjut Widyawati, dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerjsama atau tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Seperti diatur pada Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pihak Kemenkes pun sudah memberikan bantahan melalui akun media sosial Twitternya, yakni @KemenkesRI.

Senada dengan pihak Kemenkes, BPJS Kesehatan pun membantah kabar yang beredar itu. Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma'ruf menegaskan isi dalam pesan itu tidak benar.

“Ini pasti hoaks. Karena klasifikasi RS tidak dikenal istilah bintang, seperti contohnya hotel atau airline. Yang ada kelas rumah sakit, dan diatur kriteria kelasnya berdasarkan permenkes yang berlaku,” kata Iqbal.

Iqbal menuturkan, pasien peserta JKN-KIS dengan kondisi gawat darurat wajib ditangani oleh RS, baik yang bekerjasama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS. Pelayanan kegawatdaruratan, lanjut dia, telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018.

Berdasarkan bantahan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa informasi yang beredar melalui Whatsapp dan Facebook tidak benar. Adapun, informasi itu masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan artikel yang menampilkan foto ketika Menteri Pertahan, Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo bertemu dengan Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P di Mabes TNI, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Artikel yang dimuat di iNews.id tersebut berjudul “Menhan Prabowo dan Panglima TNI Bertekad Wujudkan Postur Pertahanan Negara Andal”

Di dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pernyataan “Menhan Prabowo dan Panglima akan menertibkan ORMAS yang berpakaian mirip Uniform TNI sesuai Undang-undang nomor 16 tahun 2017 pasal 59” seperti yang ditulis di gambar yang diunggah oleh sumber klaim.

Berikut isi lengkap artikel tersebut :
JAKARTA, iNews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) bertekad mewujudkan postur pertahanan negara yang andal untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan masa depan bangsa. Tekad ini digelorakan demi mewujudkan Indonesia maju.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di hadapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuturkan, TNI telah menerima alat utama sistem senjata (alusista) hasil pembangunan kekuatan MEF Renstra ke II yang diadakan Kemhan.

TNI selanjutnya mewujudkan dalam kemampuan operasi militer yang mencakup network centric warefare, fire power, introprabilitas, kemampuan intelijen, dan kemampuan lainnya.

Panglima juga menyampaikan bahwa TNI telah mengakselerasi 11 program prioritas TNI antara lain revitalisasi program MEF guna mendukung kebijakan poros maritim dunia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti, Bakamla, KKP, Bea Cukai dan sebagainya.

“Program tersebut diwujudkan dalam pembanguan sistem integrative vision center yang diperlukan agar periarian Indonesia bebas dari gangguan sesuai visi pemerintah,” kata Panglima di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019).

Begitu juga hasil penelusuran terhadap media-media arus utama lain tidak ditemukan pernyataan Menhan ataupun Panglima TNI seperti narasi yang ada di gambar tersebut.