Penelusuran Kompas.com, Asian Games 2018 digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018.

Artinya, pesta olahraga tersebut digelar pada tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK. Diketahui, Jokowi-JK dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014.

Sedangkan, catatan jalan dan jembatan yang dibangun dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dilansir dari berita Kompas.com yakni:

- Jalan sepanjang 3.432 kilometer
- Jalan tol sepanjang 947 kilometer
- Jembatan sepanjang 39,8 kilometer
- Jembatan gantung sebanyak 134 unit

Sementara itu, pemerintahan Jokowi-JK juga telah membangun 10 bandar udara baru yakni bandara Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu.

Pemerintah juga merevitalisasi dan mengembangkan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan

Terkait pembangunan bendungan, hingga tahun 2017, ada 43 bendungan yang dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Karut marut distribusi surat suara menyebabkan proses pemungutan suara di TPS 047 RT 012/RW 014 Ketileng Indah, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah terhambat.

Sebelumnya, di media sosial Twitter beredar kabar bahwa proses pemilihan di TPS di Sendangmulyo Semarang terkendala ketiadaan surat suara DPRD provinsi dan tinta. Kabar itu dibagikan pemilik akun Twitter @WalensaEvali.
Cek fakta yang dilakukan Semarangpos.com di lokasi, TPS tersebut tidak kebagian surat suara untuk memilih calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah saat hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019). Sebaliknya TPS itu kebanyakan pasok surat suara DPRD Kota Semarang.

Salah seorang warga yang merangkap sebagai saksi salah satu parpol, Suratmih, mengatakan distribusi surat di TPS 047 memang mengalami kesalahan. Amplop yang seharusnya berisi surat suara untuk DPRD provinsi justru berisi surat suara untuk memilih caleg DPRD Kota Semarang.

"Jadi kami menerimanya double untuk surat suara DPRD kota, sedangkan DPRD provinsi malah enggak ada," ujar Suratmih saat dijumpai Semarangpos.com di lokasi.

Padahal, lanjut Suratmih, TPS 047 digunakan sekitar 296 warga untuk menggunakan hak pilih, baik memilih presiden maupun wakil presiden, DPD, DPR pusat, DPRD provinsi, dan kota.

Namun karena adanya carut marut itu proses pemungutan suara pun menjadi terkendala.

Sementara itu, salah seorang Pengawas TPS (PTPS) 047, Isnubroto, menyatakan sudah melaporkan ketidakadaan surat suara DPRD provinsi itu ke KPU Kota Semarang. Untuk saat ini, pihaknya pun mensiasati kekurangan surat suara itu dengan mengambil surat suara di TPS sekitar yang masih tersisa atau tidak digunakan.

"Ini baru ada 80 surat suara DPRD provinsi yang berhasil kita tampung dan bawa ke sini. Sisanya masih menunggu keputusan dari KPU," ujar Isnubroto.

Sementara untuk warga yang belum memberikan suara untuk DPRD provinsi, ia pun meminta untuk bersabar.

"Tadi dari KPU sih minta yang belum mencoblos DPRD provinsi untuk kembali ke TPS jika surat suaranya sudah tersedia. Ini sedang dicarikan solusi oleh KPU," imbuhnya.

Sementara itu, terkait karut marut distribusi logistik ini KPU Kota Semarang maupun KPU Jateng belum memberikan pernyataan. Saat dihubungi Semarangpos.com, baik Ketua KPU Semarang, Nanda Goeltom, maupun Koordinator Divisi Logistik KPU Jateng, Ikhwanuddin, belum memberikan respons.

Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.

Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.

"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.

Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.

Anggota Bawaslu Kota Makassar Abdul Hafid mengatakan informasi yang disebar itu hoax.

Indonesia mengadopsi cara penghitungan perolehan suara dengan berdasarkan jumlah kursi dengan model penghitungan Sainte-Lague.

“Tujuannya supaya perolehan suara terbagi habis ke masing-masing peserta Pemilu,” kata Hafid kepada Makassar Terkini, Selasa 16 April 2019.

Dia mengatakan, informasi tersebut cenderung masuk kategori kampanye di masa tenang.

“Tidak boleh lagi ada kampanye,” tegas Hafid.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengatakan, sistem Pemilu di Indonesia jauh berbeda dengan Amerika.

“Bedalah,” kata Mardiana yang juga mantan Anggota KPU Sulsel.

Menurut Mardiana, sistem Pemilu di Indonesia sifatnya proporsional terbuka. Pola pencoblosannya beda dengan Amerika.

Pemilu Indonesia masih menggunakan perhitungan manual. Dikerjakan oleh petugas KPPS. Berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat paling tinggi di pusat.

Terkait cara pencoblosan lembar suara presiden dan lembar suara partai, kata Mardiana, sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perolehan suara capres terpisah dengan suara partai.

“Capres hanya dua pilihan. Pilih 01 atau 02, tidak ada gabungan dengan Caleg atau partai di surat suara yang beda. Begitupula sebaliknya,” ungkapnya.

Jika warga memilih atau mencoblos nama satu Caleg, suaranya akan langsung diberikan ke Caleg. Bila warga memilih dua sampai tiga Caleg dalam satu partai, maka suaranya untuk partai.

“Tidak ada istilah satu poin atau dua poin,” ungkap Mardiana.

Pemilihan Presiden di Amerika menggunakan sistem Dewan Pemilih.

Warga negara Amerika akan memilih sejumlah Dewan Pemilih yang dicalonkan partai.

Selanjutnya, Dewan Pemilih terpilih yang akan menentukan siapa Presiden terpilih.
“Kalau di Indonesia, warga langsung memilih presidennya. Tanpa diwakili,” kata Mardiana.