(GFD-2020-3764) [SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 30/03/2020

KLARIFIKASI

Berita

Beredar informasi yang menyebutkan Presiden menegur keras Kepala Daerah yang menerapkan lockdown di daerahnya lantaran virus Corona atau wabah COVID-19. Disebutkan pula, Kepala Daerah yang menerapkan kebijakan tersebut tidak berdasarkan dasar hukum dan wewenang atas menentukan status daerahnya. Berikut kutipan narasinya:

“ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA HUKUMAN INDISPLINER...

PRESIDEN MENEGUR KERAS
KEPALA DAERAH :
1. GUBERNUR KALTIM
2. WALIKOTA TEGAL
3. WALIKOTA TASIKMALAYA

Teguran ini resmi di layangkan Presiden Hari ini , Minggu, 29 Maret 2020.
Dalam telponnya kepada para Kepala Daerah tersebut Presiden tak bisa menahan amarahnya,,karena Presiden menilai keputusan para kepala daerah tersebut untuk melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :
1. Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi
2. Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten
3. Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.

Atas dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lock down atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada kepala daerah tsb.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi warganya..
Sebagai contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan melakukan lock down tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.

Atas di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN APAPUN, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN WEWENANG MENENTUKAN STATUS DAERAHNYA.

Demikian Klarifikasi dari Pemerintah Pusat

Jakarta, 29 Maret 2020

Hengki Halim
KSP - RI

#tetap bersama Presiden Jokowi_ #bersama bangkit melawan covid 19 #bersama bangkit melewati masa sulit”

Hasil Cek Fakta

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Deputi Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Itu adalah hoaks,” kata Juri.

Juri mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti yang dimaksud dalam pesan berantai tersebut. Selain itu, tidak ada pegawai atau pejabat di KSP yang bernama Hengki Halim di Istana Negara, maupun KSP.

Informasi tersebut juga ditanggapi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono. Ia menegaskan bahwa kabar soal adanya surat teguran keras dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada 3 kepala daerah karena melakukan lockdown terkait penanganan virus Corona atau Covid-19 adalah hoaks. "Tidak benar (isi pesan tersebut)," kata Dini.

Menteri BUMN, Erick Thohir pun ikut membantahnya. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. "Hoaks," tegas Erick.

Bantahan serupa pun disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, menurut Fadjroel, tak ada pernyataan itu yang dikeluarkan pihak Istana Kepresidenan. "Itu hoaks ya,"kata Fadjroel.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi mengenai teguran keras kepada Kepala Daerah yang menerapkan lockdown atas daerahnya masing-masing tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Rujukan

(GFD-2020-3763) [SALAH] Bukit Tinggi Segera Lockdown

Sumber: whatsapp.com
Tanggal publish: 29/03/2020

KLARIFIKASI

Berita

Beredar sebuah informasi melalui Whatsapp yang isi narasinya bahwa kota Bukittingi akan memberlakukan lockdown terkait satu pasien kota Bukittinggi yang dinyatakan positif COVID-19. Berikut kutipan narasinya:

”BUKITTINGGI SEGERA LOCKDOWN
Efek dari terkonfirmasi 1 warga bukittinggi yang positif covid-19
Bukittinggi akan memberlakukan :
1. Menutup akses keluar masuk keluar-masuk ke bukittinggi
2.Menutup semua tempat wisata termasuk jam gadang
3. Melarang perkumpulan massal.seperti konser.event, pernikahan dan tempat hiburan
4. Melarang cafe,tempat olahraga futsal, sepak bola, nge gym
5.Menutup tempat pelayanan publik.kecuali posko covid-19.L puskesmas, rumah sakit, kodim, dan kantor polisi
6 Melarang pasar atas pasar bawah.pasar aur beroperasi
7.Melarang toko buka kecuali apotek.dan supermarket
8. Melarang aktivitas atau bepergian dari rumah seperti duduk jalan-jalan di tempat umum, kecuali darurat

#DIRUMAHSAJA
#HİDUPSEHAT”

Hasil Cek Fakta

Setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar dan langsung dibantah oleh Wali Kota Bukittingi Ramlan Nurmatias, bahwa kabar yang menyebutkan kota Bukittinggi akan lockdown adalah tidak benar atau hoaks. Ramlan juga menambahkan seharusnya warga tidak memperkeruh situasi dengan menyebar informasi yang tidak jelas.

Dilasir dari covesia.com, Yuen Karnova selaku Sekretaris Daerah Bukittinggi pun ikut menanggapi kabar tersebut. Yuen mengatakan informasi itu tidak benar meski ada warga Bukittinggi yang positif COVID-19. Pemkot Bukittinggi belum mengambil dan mengkaji keputusan terkait hal demikian.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan informasi yang beredar bahwa kota Bukittinggi akan lockdown adalah salah atau hoaks dan masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Rujukan

(GFD-2020-3762) [SALAH] “Seorang bayi perempuan lahir di rs Uruguay dengan tangan tertutup seperti orang berdoa menempel”

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 28/03/2020

KLARIFIKASI

Berita

Beredar postingan yang menyatakan bahwa telah lahir bayi perempuan di Uruguay dengan kalimat “GOD IS COMING BACK” di telapak tangannya. Dalam postingan itu disertakan sejumlah foto dari bayi tersebut.

Hasil Cek Fakta

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa foto yang dibagikan sumber merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Foto hasil suntingan tersebut sudah pernah muncul di tahun 2015 dengan klaim serupa. Perbedaannya hanya di tempat saja. Pada tahun 2015, klaimnya dikatakan bayi lahir Filipina.

Setelah ditelusuri, foto aslinya berasal dari dokumentasi bayi bernama Danica May Camacho yang tercatat sebagai manusia ke 7 miliar pada tanggal 31 Oktober 2011. Bayi yang lahir di Filipina tersebut termasuk ke dalam catatan manusia ke 7 miliar sebab berdasarkan ketetapan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), bayi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2011 akan menjadi manusia nomor 7 miliar berdasarkan populasi dunia saat itu.

Danica merupakan anak kedua yang lahir dari pasangan Florante Camacho dan Camille Dalura. Pada kelahirannya, kedua orang tuanya diberikan hadiah oleh pejabat PBB di Filipina sebuah kue kecil lantaran Danica merupakan manusia ke 7 miliar.

Pada foto dokumentasi mengenai Danica, tidak ditemukan tanda-tanda yang ada pada foto sumber. Baik di kepala maupun di kedua tangannya tidak ada tanda apapun.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disebutkan konten beredar di Facebook tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Manipulated Content atau Konten yang Dimanipulasi.

Rujukan

(GFD-2020-3761) [SALAH] Pelintiran Konteks Foto APD Hasil Ekspor Korea bertulisan "Made Indonesia"

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 28/03/2020

KLARIFIKASI

Berita

Beredar postingan di akun Facebook Sejagat Politik yang diunggah 24 Maret 2020, dia menyebutkan bahwa APD bertuliskan buatan Indonesia namun bahan dan produsen bukan berasal dari Indonesia, melainkan Korea. Postingan Facebook tersebut juga menyertakan gambar dari banyak foto dan berspekulasi dari gambar yang dimuat oleh kumparan.com dengan judul "40 Ribu APD yang Diterima Jakarta Bertuliskan Made Indonesia" diterbitkan 23 Maret 2020.

Hasil Cek Fakta

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan soal bahan baku yang dijual ke Korea Selatan dan dibeli barang jadi kembali ke Indonesia. APD tersebut memang dibuat di Indonesia.

Menurut Humas BNPB Agus Wibowo dalam akun twitternya, "meski dibuat di Indonesia, semua bahan baku alat pelindung diri ini berasal dari negara yang memesan seperti Cina atau Korea. Ia menyebut pabrik di Indonesia hanya menjahit dan merapikan agar siap pakai".

Setelah jadi, APD itu akan dikirim kembali ke negara pemesan untuk dipakai sendiri atau dijual kembali ke mana saja, bisa juga dijual ke Indonesia lagi.

"Barang tersebut akan di eksport ke Korea Selatan. tetapi tertahan di Bea Cukai dan di stop karena di Indonesia sedang membutuhkan APD tersebut makan akan dibagi 1/2 1/2 pendistribusian nya ke Indonesia dan Korea Selatan" ujar Humas BNPB Agus Wibowo dalam cuitannya.

Menurut Agus, setelah negosiasi dengan Kedutaan Besar Korea maka disepakati setengah APD itu diekspor dan sisanya digunakan untuk dalam negeri. "Itulah kenapa APD yang dipakai made in Indonesia," katanya.

"Bisa jadi APD bantuan Cina seperti itu juga, jadi jangan heran jika APD bantuan atau beli di Cina tapi made in Indonesia."

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim narasi akun Facebook Politik Sejagat merupakan pernyataan yang keliru. Sehingga pernyataan tersebut tidak kuat. Informasi tersebut dinyatakan sebagai False Context, atau Konten yang Salah.