Berdasarkan penelusuran, informasi yang beredar tersebut salah. Dilansir dari porta berita Kompas, Sekertariat Unsoed juga mengkonfirmasi bahwa pesan singkat tersebut tidak benar.

“Informasi tersebut tidak benar adanya, dan melalui website maupun medsos universitas, kami memberikan pengumuman agar mahaiswa dan semua pihak berhati-hati terkait informasi semacam itu,” tutur Wisnu Widjanarko selaku Sekertaris Unit Layanan Terpadu Unsoed.

Meskipun belum ada laporan mengenai korban atas pesan singkat itu, pihak Unsoed menghimbau ketika mendapatkan pesan mengatasnamakan Rektor atau Universitas dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Humas Unsoed di nomor (0281) 635292, pesawat 131 agar tidak merugikan banyak pihak.

Dengan demikian, pesan terkait Rektor Unsoed bagikan dana bantuan di tengah pandemi termasuk kategori Konten Palsu. Hal ini dikarenakan pesan yang mengatas namakan Rektor Unsoed tentang pemberian Dana pandemi COVID-19 untuk mahasiswa tidak benar adanya.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa artikel pada laman mozilarain[dot]blogspot[dot]com tersebut memelintir konteks pemberitaan dari artikel beritaislam.org berjudul “Menteri Agama Fachrul Razi Foto Bareng Dengan Abu Janda” yang tayang pada 3 November 2019. Dalam artikel di beritaislam.org tidak terdapat pernyataan yang menyatakan Menteri Agama Fachrul Razi belajar mengaji dengan Abu Janda.

Selain itu, dari laman itu diketahui bahwa foto artikel tersebut diambil dari akun media sosial Abu Janda. Setelah ditelusuri lebih lanjut, foto tersebut diunggah di akun IG Abu Janda (@permadiaktivis2) pada 3 November 2019. Unggahan tersebut disertai narasi postingan berikut: “Saya bukan menteri agama islam saja, saya menteri semua agama", seharusnya diucapkan oleh semua Menteri Agama RI ? Saya bilang, semoga bapak benar2 perhatikan kebebasan beribadah bagi semua agama - bebas dari persekusi, selamat bertugas pak ? Selametan di kediaman pak Menag.”

Dari narasi akun @permadiaktivis2 tersebut tidak ditemukan pernyataan Menag belajar mengaji dengan Abu Janda atau Permadi.

Gambar tangkapan layar tersebut berasal dari artikel pada laman mozilarain[dot]blogspot[dot]com yang memelintir konteks informasi dari artikel beritaislam.org pada 3 November 2019 berjudul “Menteri Agama Fachrul Razi Foto Bareng Dengan Abu Janda.” Adapun, foto Menag Fachrul Razi dan Abu Janda berasal dari akun Instagram @permadiaktivis2 pada 3 November 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa tangkapan layar tersebut hasil suntingan dari berita di suara.com berjudul “Ferdinand: Sial Betul Nasib DKI Jakarta Punya Gubernur yang Seperti Ini” yang tayang pada 3 September 2020 versi mobile.

Tangkapan layar hasil suntingan dari berita di suara.com berjudul “Ferdinand: Sial Betul Nasib DKI Jakarta Punya Gubernur yang Seperti Ini” yang tayang pada 3 September 2020 versi mobile.

Faktanya, kata-kata “tujuh bulan” tidak merujuk pada pembubaran Pertamina jika merugi. Terkait pembubaran pun, Ahok tidak secara spesifik merujuk pada Pertamina. Konteksnya adalah soal BUMN di mana BUMN yang tidak beres bisa dibubarkan atau digabung dengan BUMN lain.

Dilansir dari Tempo.co, ditemukan bahwa video itu merupakan potongan dari video Instagram Live wawancara Andy dengan Ahok. Hal ini terlihat dari baju yang dikenakan Ahok, berkerah dan berwarna hitam, serta bentuk lemari kayu yang berada di belakang Ahok. Suara pria yang terdengar dalam video unggahan akun King Purwa pun sama dengan suara Andy. Begitu pula dengan pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan.

Video itu diunggah oleh akun Instagram Kick Andy, @kickandyshow, pada 27 Juni 2020. Video berdurasi 1 jam 18 menit itu diberi judul “Apa Kabar Pak Ahok”. Video tersebut juga diunggah oleh kanal YouTube Kick Andy Show pada 2 Juli 2020 dengan judul yang sama, namun dibagi menjadi empat video.

Terkait potongan video yang viral, bahwa Ahok menyebut soal pembubaran, terdapat pada menit 58:22 video Instagram Live atau menit 12:07 video di YouTube bagian ketiga. Awalnya, pada menit 8:30 video di YouTube, Andy bertanya soal alasan Ahok menerima jabatan sebagai Komut Pertamina. Ahok menjelaskan panjang lebar. Dia menyatakan ingin membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengurangi defisit neraca berjalan. Dia juga ingin meningkatkan kinerja Pertamina di kancah global. Selain itu, mengemban jabatan tersebut menjadi portofolio baginya.

Ahok pun menceritakan program-programnya di Pertamina. Pertama, dia menyinggung soal perubahan sistem jenjang karier di Pertamina, dengan menerapkan semacam lelang jabatan. Lalu, dia membicarakan soal tim transformer di dewan komisaris yang berisi anak-anak muda terbaik Pertamina. Berikut ini transkrip lengkap penjelasan Ahok berikutnya:

“Kalau saya bisa membuat transformasi yang baik di Pertamina, harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN. Misalnya, kita lagi buat procurement (pengadaan) itu satu pintu, dengan harga perkiraan sendiri itu, yang online persis saya bikin e-procurement di DKI lah. Nah, kalau itu bisa diberlakukan di seluruh BUMN, dengan daya tawar kita butuh barang dengan kontrol harga seperti itu, ini bisa hemat uang banyak banget. Dan ke depan, Kementerian BUMN bisa dibubarkan kalau sudah bisa go public. Rakyat memiliki, dia kontrol, untuk apa ada Kementerian BUMN? Enggak ada lagi cerita APBN setor duit kepada BUMN, yang ada BUMN mesti setor duit kepada APBN dong. Masa’ tiap tahun mesti disuntik. Yang enggak beres ya dibubarin atau digabung.”

Lalu, Andy bertanya, “Anda optimistis ini bisa jalan ini?” Ahok pun menanggapi, “Ya tujuh bulan juga udah mulai keliatan kok. Gue udah bilang, kalau enggak gue bubar, gue berhenti nih, gue bilang nih.”

Lewat video yang lengkap ini, diketahui bahwa konteks pernyataan Ahok adalah soal program yang sedang ia jalankan di Pertamina, yakni e-procurement. Ahok meyakini efek dari program tersebut akan mulai terlihat dalam tujuh bulan ke depan. Jika tidak, Ahok akan “bubar” atau berhenti. Kata-kata “tujuh bulan” itu tidak merujuk pada pembubaran Pertamina jika merugi.

Terkait pembubaran pun, Ahok tidak secara spesifik merujuk pada Pertamina. Konteksnya adalah soal BUMN di mana BUMN yang tidak beres bisa dibubarkan atau digabung dengan BUMN lain. Menurut Ahok, jika e-procurement bisa diadopsi oleh seluruh BUMN, BUMN bakal menghemat anggaran yang cukup besar. Dengan demikian, tidak akan ada lagi BUMN yang mesti mendapatkan suntikan dana dari APBN.