Sebuah pesan beredar melalui aplikasi perpesanan Whatsapp mengenai 24 agenda Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional dan melampirkan berita dari Solopos yang berjudul “Menlu AS Ingatkan Ancaman Partai Komunis China ke Ormas Islam Indonesia” di dalam pesannya.

Setelah ditelusuri tidak ada yang namanya Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional. Sehingga keseluruhan agenda tersebut tidak berdasar. Ada pun mengenai judul berita Solopos yang dicantumkan, tidak ada hubungannya dengan keseluruhan pesan Whatsapp tersebut.

Chung-Kuo bukan merupakan sebuah wadah persatuan komunis, melainkan asal mula istilah Tiongkok. Kata chung berarti ‘tengah’, sedangkan kuo artinya ‘negeri’. Para penguasa Cina senang menganggap negerinya berada di tengah-tengah atau sebagai pusat dunia.

Selain itu, berita Solopos yang berjudul “Menlu AS Ingatkan Ancaman Partai Komunis China ke Ormas Islam Indonesia” membahas mengenai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang berpidato dan menyebutkan bahwa Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China (PKC) sebagai ancaman serius.

Sehingga, klaim mengenai informasi agenda Komunis Internasional RCC pada artikel Solopos termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta)

Faktanya, berita Solopos yang dicantumkan dalam pesan Whatsapp tersebut berbeda dengan konteks yang dibahas dalam pesan Whatsapp.

Beredar akun Instagram dengan nama pengguna bareskrimkotabekasi. Akun tersebut melakukan komunikasi dengan seorang perempuan melalui fitur pesan langsung di Instagram dan meminta korban untuk datang untuk melakukan pemeriksaan atas sebuah kasus yang diadukan oleh seseorang dengan nama Ibu Alexa.

Melansir dari Warta Kota, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswin Andari, menegaskan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Polres Metro Bekasi Kota. Erna juga menyatakan bahwa proses pemanggilan seseorang terkait pemeriksaan kasus tidak pernah dilakukan melalui media sosial, melainkan secara resmi menggunakan surat panggilan yang memiliki kop surat Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini, akun Instagram dengan nama pengguna bareskrimkotabekasi sudah dihapus.

Dengan demikian, akun Instagram dengan nama pengguna bareskrimkotabekasi tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswin Andari, menegaskan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Polres Metro Bekasi Kota.

Salah satu video yang berkaitan, KOMPASTV pada 25 November 2016: “Tim sapu bersih pungutan liar Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Selain jaksa, turut ditangkang seorang pemberi suap dengan barang bukti uang Rp 1,5 M. Kasubdit Penyidikan Jampidsus, Yulianto menerangkan, jaksa ini ditangkap di kamar kosnya setelah ditelusuri, keduanya diduga terlibat praktek suap uang dalam perkara penjualan tanah Kas Desa, di desa Kali Mok, kabupaten Kalianget, Sumenep, Jawa Timur. Pemberi suap berharap agar dirinya terbebas dari jerat hukum.”

KOMPAS.com: “Kejaksaan Agung menyatakan video yang beredar di media sosial terkait penangkapan seorang Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung tidak terkait dengan persidangan kasus mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan video tersebut merupakan rekaman peristiwa yang terjadi pada 2016.”

VIVA: “Mantan jaksa berinisial AF kini jadi bahan obrolan lagi di tengah masyarakat, juga di dunia maya. Musababnya, sebuah video yang mengaitkan dirinya dengan terdakwa Muhammad Habib Rizieq Shihab beredar di dunia maya. Kejaksaan Agung menyebut AF adalah mantan jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipidana karena kasus suap pada 2016 lalu.”

TEMPO.CO pada 20 Februari 2017: “Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Ahmad Fauzi, jaksa penerima suap Rp 1,5 miliar, empat tahun kurungan penjara. Vonis itu lebih berat dua tahun ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Ketua majelis hakim, Wiwin Arodawanti, mengatakan perbuatan terdakwa telah merusak kredibilitas seorang jaksa. “Terdakwa juga memberi contoh tidak baik,” kata Wiwin di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 20 Februari 2017.”

Durasi awal (sekitar 50 detik) berkaitan dengan kasus suap pada tahun 2016 lalu, TIDAK berkaitan dengan sidang HRS yang saat ini (2021) berlangsung.

Akun Facebook Ryan Syarifudin mengunggah sebuah video aksi unjuk rasa dan disertai narasi yang mengklaim aksi unjuk rasa itu terjadi pada 19 Maret 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia untuk melawan arogansi China. Unggahan tersebut telah mendapat 40 komentar dan telah dibagikan sebanyak 81 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan video serupa di kanal Youtube muQabuqu yang berjudul “lautan putih memenuhi perhimpunan bantah ICERD” yang diunggah pada 8 Desember 2018.

Ditelusuri lebih lanjut, aksi unjuk rasa itu dilakukan warga Malaysia untuk memprotes rencana ratifikasi pemerintah atas Konvensi Internasional tentang International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

ICERD merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk diskriminasi dan menyerukan kepada negara-negara untuk membuat kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian, klaim video unjuk rasa di Kuala Lumpur, Malaysia untuk melawan arogansi China adalah tidak benar dan termasuk dalam konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Faktanya, aksi unjuk rasa itu dilakukan warga Malaysia untuk memprotes rencana ratifikasi pemerintah atas Konvensi Internasional tentang International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.