Dua dosen dari perguruan tinggi berbeda menulis buku tentang asal-usul Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil penelusuran kedua penulis yang tertuang dalam buku berjudul Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana itu membantah fitnah yang dikembangkan lawan politiknya bahwa Jokowi merupakan keturunan dari keluarga yang tersangkut Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut salah satu penulis, Wawan Mas'udi, ia melacak sejarah asal-usul Jokowi mulai dari kakek-nenek serta kedua orang tuanya. "Kami mendatangi kampung-kampung tempat asal usul keluarganya dan mengumpulkan beberapa sumber," katanya dalam acara bedah buku yang digelar di Solo, Rabu, 19 Desember 2018.

Kakek Jokowi dari jalur ayah, Lamidi Wiryomiharjo, merupakan kepala desa di Desa Krajan, Karanganyar, yang menjabat sejak 1950 hingga 1980-an. Jabatan Lamidi, menurut dia, sekaligus membantah fitnah bahwa Jokowi merupakan keturunan dari simpatisan PKI. "Orde baru tidak mungkin membiarkan orang yang tersangkut PKI jadi kepada desa," katanya.

Wawan adalah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Ramdhon pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret.

Laman Tirto.id juga telah menurunkan laporan yang menjelaskan asal-usul ibunda Jokowi. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa indunda Jokowi bernama Sudjiatmi. Sudjiatmi lahir pada 15 Februari 1943 di Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Sudjiatmi menikah dengan Widjiatno Notomihardjo pada 1959. Pasangan ini lalu pindah dari Boyolali ke Srambatan, Solo bagian utara. Tanggal 21 Juni 1961, lahirlah anak pertama mereka, Joko Widodo.

Sudjiatmi dan suaminya memang orang biasa yang bahkan pernah mengalami kehidupan sulit. Keluarga ini beberapa kali pindah rumah, termasuk pernah tinggal di permukiman kumuh di bantaran kali.

Dari menit awal video tersebut telah dilakukan penambahan audio berupa voice over dan musik latar. Kecuali, bagian saat Jokowi berpidato pada kegiatan deklarasi dukungan alumni Jogja satukan Indonesia.

Pidato Jokowi sendiri berisi pernyataannya untuk melawan hoaks yang menyerang dirinya. Pernyataan Jokowi itulah yang kemudian diklaim sebagai alasan pihak Keraton Jogja menolak kadatangannya.

Untuk menguatkan klaim itu, narasi dalam video juga mengutip pernyataan salah seorang narasumber bernama Muda Saleh. Muda Saleh disebut sebagai analis sosial Universitas Bung Karno. Narasi itu sendiri merupakan kutipan dari media siber RMOL.co.

Pada hari yang sama, sejumlah media siber telah mewartakan perihal kedatangan Jokowi dan Megawati di Keraton Jogja. Namun tak satupun yang menginformasikan perihal penolakan pihak keraton Jogja.

Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendapat dukungan dari sejumlah kelompok LGBT yang mengatasnamakan diri Komunitas Rainbow. Mereka menganggap pemerintah sebelumnya kurang serius melindungi kaum marginal.
Deklarasi itu digelar secara tertutup di Hotel Zest, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (4/4). Para anggota kelompok yang datang untuk menyatakan dukungan dengan cara menutupi wajahnya. Meski tak banyak yang hadir, namun kelompok ini mengklaim memiliki ratusan anggota di wilayah Bandung Raya.

Koordinator Komunitas Rainbow Bandung Keukeu menegaskan bahwa dukungan ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi kesetaraan warga negara dalam mendapatkan hak yang sama untuk hidup, berserikat dan berkumpul, serta melaksanakan aktivitas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Meski demikian, ia menganggap isi dan kandungan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut seakan tidak berlaku bagi kelompoknya. Pasalnya berdasarkan penelitian yang ia kutip, tercatat sebanyak 89,3 persen tindak kekerasan sering terjadi terhadap kaum minoritas LGBT di mana 79,1 persen dalam bentuk kekerasan psikis, 46,3 persen kekerasan fisik, 26,3 persen kekerasan ekonomi, 45,1 persen kekerasan seksual, dan 63,3 persen kekerasan budaya.

"Hingga kini, kekerasan demi kekerasan pun masih terjadi kepada kami sebagai kaum yang selalu memperjuangkan kesamaan, keadilan dan hak asasi manusia yang ingin merdeka," kata Keukeu.

Pemilu 2019 mereka anggap sebagai momentum untuk mengubah tradisi diskriminasi melalui Prabowo-Sandiaga Uno. Mereka menginginkan Indonesia menjadi rumah aman, nyaman dan berdaulat bagi seluruh rakyatnya seperti yang digaungkan Prabowo-Sandi.

"Meskipun masih kampanye, tapi kami yakin kita bisa menjadi warga negara yang merdeka," katanya.

KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU.

“Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4).

Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT.

“Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim.

Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya.

“Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.”

Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

“Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.