Yang berada di foto asli adalah Walter Cavanagh, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan NARASI.

Bambang Tri kuliah di Unsoed (Purwokerto), sementara foto yang dibagikan adalah kegiatan Jokowi bersama Mapala UGM. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Beredar di media sosial postingan tentang potongan langsung dari Alfamart untuk sumbangan sembako Pilpres. Dalam postingan yang beredar, terdapat foto struk belanja dari Alfamart di daerah Cimalati. Pada bagian bawah struk tersebut tertera tulisan “DONASIKU SEMBAKO GRATIS” disertai jumlah uang Rp10ribu.

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa postingan itu tidak benar. Dilansir dari liputan6.com dan antaranews.com, Corporate Communication GM PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman menegaskan, kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks.

Nur menjelaskan, pihaknya memiliki standar operasional prosedur (SOP) jika menawarkan donasi kepada konsumen. Petugas kasir diwajibkan menanyakan ke konsumen apakah berkenan memberikan donasi.

“Jadi tidak ada sistem potong langsung. Kasir wajib menawarkan dahulu kepada konsumen apakah bersedia untuk berdonasi? Jika tidak, uang akan dikembalikan,” jelas Nur.

Adapun, Nur Rachman juga menjelaskan terkait foto dalam postingan yang telah beredar. Ia menjelaskan, kejadian tersebut merupakan salah input kasir kepada konsumen bernama Ibu Rahmi saat berbelanja di toko SAT Cimalati (X070), Jawa Barat, pada 27 Maret 2019.

“Saat itu, Ibu Rahmi dilayani oleh kasir atas nama Heryan Aslam (18122000) dengan total belanjaan sebesar Rp23.900 dan melakukan pembayaran dengan uang tunai sebesar Rp100.000 dengan kembalian tertera di layar sebesar Rp76.100,” terangnya.

Setelah itu, kasir melakukan penawaran donasi kepada konsumen tersebut sebesar Rp100 dengan ungkapan "Seratus rupiahnya boleh buat donasi bu?" dan konsumen tersebut menjawab bahwa ia bersedia untuk melakukan donasi Rp100.

“Jadi, kembalian konsumen seharusnya Rp76.000, tetapi kasir salah input donasi menjadi Rp10.000 dan langsung cash end. Saat itu juga kasir mengonfirmasi kepada kosumen tersebut bahwa ia salah input donasi dan menggantinya dengan uang tunai, sehingga konsumen tetap mendapatkan kembalian utuh sebesar Rp76.000,” papar Nur.

Nur mengatakan, atas kejadian itu, pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen bernama Ibu Rahmi. “Kami telah menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Rahmi. Kami pun telah menjelaskan bahwa saat transaksi telah terjadi human error atau kesalahan dalam memasukkan nilai donasi oleh kasir, namun sudah diganti dengan uang tunai. Kami juga telah menghubungi kembali ke konsumen dan tidak mempermasalahkan lagi setelah menerima penjelasan,” ungkap Nur.

Beredar kabar yang menyebutkan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge telah diculik oleh oknum TNI. Kabar tersebut tersebar melalui media sosial Facebook. Dalam klaim isu penculikan tersebut, Bupati Nduga diculik pada tanggal 2 April 2019.

Kabar tersebut mendapat tanggapan pihak Kepolisian Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebutkan bahwa isu penculikan Bupati Nduga ialah hoaks. Irjen Pol Martuani pun mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya hingga kini masih mendalami kemunculan isu yang menyesatkan publik tersebut.

“Soal kabar yang berkembang kalau Bupati Nduga ini diculik akan kita lakukan penyelidikan dan motivasinya apa sehingga menyebarkan berita-berita bohong seperti ini,” kata Irjen Pol Martuani.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kabar bahwa Bupati Nduga di culik, ini sama saja telah menimbulkan satu masalah baru dan dirinya memastikan bahwa itu adalah berita bohong dan itu akan di jerat dengan Undang-undang ITE.

“Nanti Polda Papua akan melakukan penyelidikan khusus terkait dengan berita itu dan itu akan di kejar terus sampai yang menyebarkan kabar itu tertangkap,” tegas Kapolda Papua tersebut.

Bantahan tentang penculikan Bupati Nduga pun disampaikan oleh Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP). Melalui siaran persnya, Presiden PGBP, Dr. Socratez S.Yoman, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengklarifikasi isu tersebut kepada Bupati Nduga secara langsung. Berikut kutipan siaran pers dari PGBP:

[…] Press Release: Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

BUPATI KABUPATEN NDUGA, YAIRUS GWIYANGGE TIDAK DICULIK

Seteleh Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) mendapat informasi melalui Media Sosial (Medsos) bahwa bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwiyangge diculik oleh Kopassus, kami mencari kebebaran informasi untuk kepentingan advokasi, maka pada 4 April 2019 jam 7.47, kami komunikasi langsung kepada bupati Nduga. Kepastian Informasi yang kami terima dari bupati Nduga sebagai berikut:

1. Saya tidak diculik, tapi kami hanya koordinasi dengan Pangdam XVII Cenderawasih.

2. Pihak Kodam XVII Cenderawasih mempertanyakan kepada saya, mengapa pak bupati meminta kepada Presiden Ir.Joko Widodo untuk menarik pasukan Non Organik dari Kabupaten Nduga? Di Nduga ada dua kegiatan: TNI masih mengerjalan jalan Trans Papua di Nduga dan TNI masih kejar anggota OPM.

3. Saya sampaikan kepada pihak Kodam XVII bahwa apa yang saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bukan kemauan dan inisiatif saya sendiri. Saya sampaikan permintaan dari rakyat Nduga yang memilih saya sebagai bupati. Jadi, untuk penarikan pasukan Non Organik di Nduga harus dilakukan.

4. Saya sampaikan penarikan pasukan dari Nduga sesuai dengan laporan saya tentang situasi Nduga yang tidak aman, rakyat sudah mengungsi ke hutan-hutan dan daerah-daerah terdekat kepada Presiden Jokowi.

5. Gubernur Papua, wakil gubernur Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, para bupati, walikota, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua sudah dengar secara langsung dari mulut Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh pasukan Non Organik di Nduga harus ditarik segera. Penegasan Presiden sudah jelas dan tegas. Pasukan TNI Non Organik harus ditarik karena ini permintaan rakyat Nduga dan didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Setelah mendengar informasi langsung dari bupati Nduga, sikap Badan Pelayan Pusat Persukutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan sebagai berikut:

1. Kami mendukung penuh penarikan pasukan Non Organik dari Nduga karena kehadiran TNI Non Organik menyebabkan rakyat Nduga menderita, ketakutan yang luar biasa, banyak yang mati karena ditembak dalam operasi TNI, mati karena lapar dan kedinginan di hutan, ada keresahan kuar biasa, tidak aman
dan rakyat Nduga telah meninggalkan kampung halaman mereka.

2. Persoalan di Nduga dan Papua pada umumnya diselesaikan lewat dialog antar OPM dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi pihak pihak ketiga yang lebih Netral bukan dengan pendekatan keamanan atau moncong senjata. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya mendatangkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang lebih kejam.

Terima kasih.

Ita Wakhu Purom, 4 April 2019

Badan Pelayan Pusat
Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Presiden,

Dr. Socratez S.Yoman[…]

Berdasarkan klarifikasi tersebut, maka isu penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge tidak benar. Atas ketidakbenaran itu, maka isu penculikan Bupati Nduga masuk kategori Fabricated Content.