Foto yang digunakan oleh SUMBER adalah artikel tahun 2012, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Melansir dari okezone.com, menanggapi informasi tersebut, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Kemenangan Nasional, Usman Kansong menyatakan bahwa susunan Kabinet Indonesia Kerja Jidil II yang beredar melalui media sosial adalah tidak benar. Usman menegaskan jika saat ini pihaknya belum memikirkan memgenai susunan kabinet, melainkan fokus terhadap dua hal, yaitu menunggu hasil real count KPU dan terus berupaya melakukan rekonsiliasi.

“Ya kita di grup juga sudah kita sampaikan ke teman-teman di grup kalau itu hoaks. Itu tidak benar. Pak Erick juga sudah menyampaikan lewat beberapa grup yang kita miliki bahwa itu hoaks,” ujar Usman.

“Kita belum sama sekali, belum memikirkan kabinet. Yang kita pentingkan saat ini adalah menunggu 22 Mei dan juga upaya-upaya rekonsiliasi. Upaya-upaya untuk mempersatukan kembali, terutama di kalangan elitenya,” tambahnya.

Sementara itu melansir dari realitarakyat.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa hingga saat ini belum pernah Istana membahas mengenai Susunan Kabinet.

“Setahu saya, sampai saat ini di istana belum pernah bahas susunan Kabinet Jokowi – Amin, kita masih menunggu hasil keputusan KPU,” pungkasnya.

Mengutip alinea.id, penjelasan serupa juga disampaikan oleh juru bicara TKN, Arya Sinulingga. Ditegaskan bahwa daftar jajaran Kabinet Kerja Jilid II yang beredar tersebut adalah tidak benar. Menurutnya sampai saat ini Jokow-Ma'rufd belum sedikit pun membicarakan mengenai siapa saja yang akan mengisi kursi menteri dan petinggi lembaga pemerintahan lainnya.

Arya menambahkan jika saat ini Jokowi-Ma'ruf masih menunggu rekapitulasi surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pembicaraan mengenai susunan kabinet baru akan dilaksanakan setelah KPU secara resmi mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Proses pemilu kan belum usai. Masih menunggu real count. Jadi, sampai hari ini belum ada pembicaraan mengenai kabinet ke depan. Masih terlalu jauh. Kita tunggu proses ini selesai semua dulu,” tutur Arya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah dilakukan, mengenai informasi yang beredar melalui media social Facebook mengenai susunan Kabinet Kerja jilid II Jokowi-Ma'ruf adalah tidak benar adanya.

Setelah dilakukan penelusuran, isu tersebut memang terjadi, tepatnya di Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Coklat “Mermaid” itu memakan korban dua orang anak, atu orang meninggal dunia dan satu orang lagi saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Anak yang meningal dunia bernama, Jesika Putri (5) warga Panjang Wetang, Gang 1 Kecamatan Pekalongan Utara. Jesika meninggal saat masih dalam perawatan di RSUD Bendan. Sedangkan Nur Syafia Rahma (5) warga Panjang Wetan Gg. 1 B Pekalongan Utara kini masih menjalani peraatan intensif di RSU Budi Rahayu.

Atas kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto pada 25 April 2019, mengatakan, pihaknya kini akan membawa sampel permen cokelat ke laboratorium di Semarang.

“Kepastian penyebabnya menunggu hasil Lab dimana sampel makanan baru kita sampaikan ke Balai Besar POM Semarang besok,” kata Slamet Budiyanto.

Selain Dinkes Kota Pekalongan, pihak kepolisian pun angkat bicara. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Ferry Situpu menegaskan pihaknya masih mendalami kasus ini.

“Anggota kita masih mendalami kasus ini. Kita juga menunggu hasil labnya,” jelasnya singkat.

Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol I Wayan Tudy memberikan keterangan tambahan. Ia menyebutkan saat ini pihaknya sudah mengamankan coklat mermaid tersebut. “Barang bukti coklat mermaid kita amankan dan akan dibawa ke laboratorium forensik polda Jawa Tengah, untuk memastikan kandungannya,” jelasnya.

Isu coklat "Mermaid" memang memakan korban. Namun, isu tentang permen marshmallow yang disertakan pada postingan sumber belum mendapat klarifikasi dari pihak terkait.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Palu, Yohan Wahyudi menegaskan pihaknya menginformasikan secara resmi bahwa format surat tersebut bukanlah format surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemkot Palu.

Oleh karena itu, ujar Yohan, pihaknya mengimbau kepada warga Kota Palu untuk tidak mengisi format surat tersebut, serta jangan bersedia jika diminta untuk membayar sejumlah uang sesuai yang tertera dalam surat.

“Jangan. Itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hak-hak warga korban bencana alam di Kota Palu,” ungkapnya.

Bahkan, Yohan meminta kepada warga Kota Palu, jika menemukan oknum penyebar surat itu di lingkungan masyarakat, segera melaporkan identitas oknum kepada lurah atau satuan tugas K5 di masing-masing kelurahan.

“Hal itu untuk mencegah semakin maraknya peredaran format surat keterangan tersebut,” jelasnya.

Berikut isi himbauan Pemkot Palu kepada awak media:

[…] Sehubungan dengan ditemukannya format Surat Keterangan (seperti yang terlihat pada foto) di beberapa shelter pengungsian, di wilayah yang terdampak Bencana di Kota Palu. Maka bersama ini diinformasikan secara resmi. Format surat Keterangan yang beredar tersebut, adalah bukan format Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu.

Olehnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hak-hak warga korban bencana alam di kota palu, maka masyarakat diminta untuk tidak mengisi Format Surat Keterangan tersebut.

Selanjutnya, untuk mencegah semakin maraknya peredaran format surat keterangan tersebut, dimohon kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Jika menemukan atau mengetahui oknum-oknum yang dengan sengaja mengedarkan atau menyebarkan Format Surat Keterangan tersebut ditengah-tengah Masyarakat, diharapkan untuk segera melaporkan identitas oknum tersebut kepada Lurah atau Satgas K-5 Kelurahan setempat. […]