Berdasarkan cek fakta yang dilakukan lensaindonesia.com, praktek money politik yang terjadi sekitar pukul 19.40 WIB di rumah sebuah rumah di Jl Kendangsari GG IX Surabaya tersebut dipergoki oleh Ketua PAC PDI Perjuangan Tenggilis Mejoyo, Mardiono.

Menurut keterangan Mardiono, rumah tersebut adalah milik seorang ibu rumah tangga berinisial L.

L yang merupakan pihak yang membagikan amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribuan kepada sejumlah tetangganya.

Mardiono mengungkapkan, politik uang itu terungkap saat kadernya melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah L.

“Saat timses kami sedang melakukan sosialisasi kepada saksi, melihat warga mendatangi rumah L secara bergantian,” terang Mardiono, Rabu (09/12/2020).

Atas kecurigaan tersebut, menurut Mardiono, seorang kadernya lantas mendekati salah satu warga yang baru keluar dari rumah L dengan membawa amplop. Saat diajak ngobrol, warga tersebut menunjukkan bahwa amplop pemberian dari L berisi sebesar Rp 100 ribu.

“Setelah memastikan adanya pembagian uang itu, teman teman di lapangan langsung mendatangi rumah pelaku. Saat kami masuk rumahnya, dia (L) langsung masuk ke kamar dan mengunci dari dalam,” ungkapnya.

Sementara di meja ruang tamu rumah L ditemukan kertas rekapan nama-nama penerima dan sejumlah uang pecahan Rp 100 ribuan yang belum sempat dibagikan.

“Uang yang sudah dimasukan ke amplop sebanyak 4 lembar, dan yang belum dimasukan terdapat 10 lembar,” sebut Mardiono.

Mardiono menyampaikan hasil penelusuran timnya dilapangan, L merupakan seorang simptisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Laporan dari teman teman dilapangan, dia merupakan simpatisan PKB,” bebernya.

Kasus politik uang ini sudah dilaporkan ke Panwascam Tenggilis Mejoyo.

Bahkan, pihak Komisi Panwascam juga datang ke rumah L untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Namun saat akan di BAP, L tidak mau keluar dari kamarnya meski pintu ruangan sudah beberapa kali diketuk.

“Dia (L) tidak mau keluar dari kamarnya meski Panwascam menjamin,” kata Mardiono.

Oleh Panwascam kasus ini langsung dilimpahkan be Bawaslu Surabaya.

“Bawaslu sudah melakukan pemanggilan, Namun pelaku tidak hadir dan diwakilkan anaknya yang datang pada pukul 01.00 (ke Bawaslu) dini hari tadi.” pungkas Mardiono.

Kabar adanya dugaan politik uang di Jl Kendangsari GG IX Surabaya pada Selama malam 8 Desember 2020 yang juga sudah diberitakan oleh rmoljatim.com tersebut benar adanya alias fakta.

Berdasarkan penulusuran tim cek fakta koranmerah.com dengan menghubungi Bawaslu Lombok Tengah yang sudah melakukan klarifikasi langsung di lokasi TPS menyebutkan tidak benar jika sudah surat suara sudah tercoblos ke pasangan Pathul-Nursiah. Yang terjadi adalah warga yang menjadi pemilih tersebut memfoto dirinya sesaat setelah melakukan pencoblosan di bilik TPS guna diberikan ke tim pemenangan.


” Jadi ada pihak tidak bertanggung jawab memberikan caption yang berbeda dari tujuan warga pemilih tersebut,” kata Baiq Husnawati, Kordiv hukum, humas, data informasi Bawaslu Lombok Tengah.

Husna juga menyebutkan bahwa pria dalam foto tersebut juga sudah memberikan klarifikasi atas foto yang beredar tersebut. Sementara Petugas Bawaslu Loteng juga sudah melakukan klarifikasi langsung ke KPPS yang dimaksud.

Untuk itu, Bawaslu memastikan bahwa surat suara tercoblos untuk pasangan Pathul-Nursiah adalah hoax. Ia juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi hoax untuk tujuan apapun. termasuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya lewat media sosial.

” Harusnya tidak boleh membawa alat perekam apapun di bilik TPS karena melanggar azas kerahasiaan, tapi ini tidak disosialisasikan dengan baik oleh penyelenggara,” katanya.

Bawaslu memastikan bahwa surat suara tercoblos untuk pasangan Pathul-Nursiah adalah hoax. Ia juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi hoax untuk tujuan apapun. termasuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya lewat media sosial.

Video tersebut memang berlokasi di Surabaya, di kawasan kampung Wilayah Sidonipah, Kelurahan Simolawang, Surabaya, bukan di Kecamatan Gayungan. Video ini merupakan kegiatan komunitas cangkrukan 83 family yang merupakan salah satu relawan Paslon no 1 Eri-Pamuji.

Bentuk kegiatan adalah Bakti Sosial Pasar Gratis. Tidak ada Mensos dalam kegiatan ini. Penelusuran tim cek fakta beritajatim.com, kegiatan ini juga dipublikasikan beberapa media seperti tabirnusantara.com dan beritabangsa.com. Dalam berita itu yang dibagikan adalah sayur mayur, bukan beras.

Sedangkan foto kantong beras dalam plastik bergambar salah satu pasangan calon adalah kegiatan komunitas Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) Perjuangan yang juga adalah salah satu relawan pasangan calon dimaksud.

Seperti diberitakan klikjatim.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), M Fikser bahwa beras bantuan sosial Pemkot Surabaya tidak berlabel.

Fakta lain, Kepala Dinas Sosial Surabaya, Suharto Wardoyo sampai saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, tidak mundur atau dipecat.

Video dengan narasi bantuan sosial beras yang mengaitkan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang tertangkap KPK dengan salah satu kegiatan pasangan calon yang akan bertarung di Pilwali Surabaya, adalah SALAH.

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp sebuah narasi dengan disertai link dengan klaim untuk mendapatkan kuota 35 GB gratis dari operator.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim link tersebut adalah tidak benar. Melansir dari liputan6.com, tim komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Lalu Hamdani mengatakan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB tidak benar.

“Hoaks,” kata Lalu, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Lalu mengungkapkan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB bukan program pemerintah. Tautan situs yang tercantum dalam informasi tersebut sudah dihapus.

“Tersuspend karena sudah diblock,” ujar Lalu.

Sebagai tambahan, Kementrian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan kuota gratis bagi pelajar, guru, dosen dan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, bantuan kuota dibagi dalam dua penggunaan.

Bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar berarti yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020. Kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

Mekanisme pemberian bantuan kuota data internet diawali dengan pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terakhir, pemutakhiran nomor ponsel.

Dengan demikian, klaim link dengan klaim untuk mendapatkan kuota 35 GB gratis dari operator adalah salah dan termasuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Informasi palsu. Tim komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Lalu Hamdani mengatakan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB Hoaks.