Hari pencoblosan tinggal beberapa jam lagi. Pada Rabu (17/4/2019), pemilih akan menyalurkan suara di bilik suara. Hingga menjelang pencoblosan, banyak beredar informasi hoaks soal pemilu, bahkan menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota tim Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Nuril Hidayah mengkhawatirkan hoaks tentang pemilu mendelegitimasi KPU. Akhirnya publik tidak percaya kepada KPU padahal informasi yang beredar itu tergolong hoaks.

Berdasarkan data yang dirilis Mafindo, ada 17 informasi hoaks yang menyerang KPU. Ada kasus besar yang menimbulkan kekisruhan publik, misalnya kabar pencoblisan tujuh kontainer surat suara. Berikut 10 informasi hoaks yang menerpa KPU.

1. Server KPU Lemah, 3 Juli 2018

Beredar informasi di Facebook bahwa hasil scanning port KPU bolong menimbulkan kesan server KPU lemah. Faknya, port-post yang diklaim “bolong” itu adalah port yang dibuka untuk melayani permintaan akses ke layanan yang disediakan server itu.

2. Pileg dan Pilpres 2019 akan dilakukan dengan E-Voting, 26 Agustus 2018

Beredar informasi lewat WhatsApp Pemilu 2019 akan menggunakan e-voting. Padahal KPU tidak menggunakan e-voting pada Pemilu 2019.

3. Ada 31 kuta pemilih misterius, 24 Oktober 2018

Muncul informasi di Twitter terdapat 31 juta data pemilih misterius yang tidak bisa dibuka oleh KPU. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan data 31 juta pemilih yang belum masuk DPT bukanlah data tambahan atau baru. KPU menyisir data itu untuk dimasukkan ke dalam DPT Pemilu 2019.

4. DPT siluman, 2 November 2018

Beredar kabar daftar DPT mengacu situs tamsh-news.com. Situ itu dianggap tidak kredibel.

5. Ancaman Pembunuhan Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi, 13 Desember 2018

Kabar tak bisa dipertanggungjawabkan ini menyebut ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU jika tidak memenangkan Jokowi. Contohnya Bupati Fakfak dan Husni Kamil Manik meninggal terkait pemilu. Faktanya, tak ada pembunuhan bupati Fakfak dan Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal karena sakit.

6. Orang dengan gangguan jiwa mencoblos, 25 Desember 2018.

Beredar di Facebook foto-foto orang yang terlihat memiliki gangguan jiwa dipegangi beberapa orang. Narasinya KPU sedang menjalankan simulasi orang dengan gangguan jiwa memilih di TPS. Foto itu ternyata pengamanan penderita gangguan jiwa oleh polisi karena membunuh dukun yang hendak mengobati. Foto itu tidak terkait dengan narasi.

7. KPU mengarahkan pendatang China agar memenangkan Petahana, 30 Desember 2018

Beredar hoaks melalui Facebook KPU mengarahkan pendatang dari China untuk memenangkan petahana. Faktanya, foto itu adalah acara peresmian PLTU Celukan Bawang di Bali 2015.

8. Kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos, 3 Januari 2019

Beredar di Whatsapp rekaman audio seseorang melaporkan penemuan kontainer berisi jutaan surat suara yang sudah dicoblos. Faktanya, surat suara belum dicetak.

9. Ketua KPU Arief Budiman jadi Korban Hoaks, 8 Januari 2019

Ketua KPU Arief Budiman jadi sasaran hoaks. Dia terpilih menjadi Ketua KPU padahal mendapat suara terkecil di DPR dibandingkan komisioner lain. Faktanya, pemilihan ketua KPU dilakukan secara musyawarah di antara 7 komisioner. Selain iti, muncul kabar Arief Budiman adalah saudara Soe Hok Gie, aktivis 1966. Hoaks itu mengesankan Arief beretnis Tionghoa. Faktanya, Soe Hok Gie memiliki saudara Arief Budiman yang juga sosiolog, namun bukan Arief Budiman Ketua KPU.

10. Server KPU disetting menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Beredar video pengakuan seseorang yang menyebut server KPU di Singapura disetting untuk memenangkan Jokowi-Makruf 57%. KPU menyatakan informasi itu tidak benar, server KPU tidak ada yang berada di luar negeri. Soal penghitungan, KPU menyatakan penghitungan suara dilakukan secara manual dengan berjenjang dari TPS hingga KPU pusat.

Beredar video yang diklaim sebagai aksi penghadangan kepada pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno saat ingin melakukan pencoblosan di Australia. Dalam video tersebut terlihat seorang pria melarang para Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mencoblos.

Klaim atas video tersebut tidak benar. Sebab, beberapa waktu sebelum video ini tersebar, sempat tersebar video yang sama dengan narasi berbeda, yakni pria dalam video tersebut dikatakan sebagai Samsul Bahri Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pendukung 02. Klaim tersebut sudah didebunk berdasarkan klarifikasi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut kutipan debunknya dari link ini:

[…] Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membantah bahwa nama Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN.

“Di hoaks itu muncul bahwa seakan-akan Samsul Bahri anggota KPPSLN, di kita enggak ada yang namanya Samsul Bahri,” ungkap Ilham. Ia pun menambahkan, nama tersebut pun tidak tercantum sebagai anggota KPPSLN di manapun.

Senada dengan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga menyatakan bahwa nama Samsul Bahri tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) maupun SK KPPS. “Kami sudah cek SK PPLN maupun SK KPPS luar negeri, tidak ada nama tersebut,” ujar Pramono.

Selain pihak komisioner KPU, bantahan perihal Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN di Sidney, Australia juga disampaikan oleh Anggota Sekretariat PPLN Sydney, Hermanus Dimara. Ia menegaskan, memang ada Warga Negara Asing (WNA) dalam TPS di KJRI bernama Samsul Bahri, tapi dia bukan Ketua KPPSLN, melainkan hanya pendukung salah satu pasangan calon.

“Itu WNA (eks WNI) yang diviralkan sebagai ketua KPPSLN, padahal tidak. Beliau bukan WNI, jadi tidak bisa jadi KPPSLN, Panwaslu, atau pun saksi,” kata Hermanus.[…]

Perihal kericuhan pencoblosan di Sydeney, pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney pun sudah memberikan klarifikasinya. Berikut kutipan klarifikasinya dari laman pemilusydney.org.au:

[…] Pelaksanaan Pemungutan Suara Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney yang meliputi New South Wales, Queensland dan South Australia berjalan lancar. Pemungutan suara tersebar di 22 TPSLN dengan rincian sebagai berikut: 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane dan 2 TPSLN di Adelaide State Library. Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa.

Pemungutan suara dimulai pukul 8.00 sampai 18.00 waktu setempat. Acara dimulai dengan upacara pembukaan oleh KPPSLN dan selanjutnya dilakukan pelayanan kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN. DPTLN adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU per 12 Desember 2018. Untuk PPLN Sydney jumlah DPTLN adalah 25.381 pemilih. Sedangkan definisi singkat untuk DPTbLN adalah pemilih yang sudah menjadi DPT namun pindah lokasi memilih. Pada umumnya pemilih yang hadir dan terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN terlayani dengan baik sejak pagi hari.

Tidak sedikit pemilih yang datang adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak tahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam kriteria DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri). Yang mana DPKLN baru diperbolehkan mencoblos pada satu jam terakhir atau jam 17.00 sampai 18.00. Pemilih DPKLN adalah pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT dan baru mendaftar setelah tanggal penetapan DPTLN (12 Desember 2018).

Penjelasan dan pemahaman juga diberikan kepada beberapa pemilih yang mengalami kendala dalam mendapatkan informasi terkini seperti tempat/lokasi TPS mencoblos dan metode pemilhan yang digunakan apakah POS atau TPS.

Menjelang jam 17.00 atau mendekati waktu bagi DPKLN untuk melakukan pencoblosan, antrian pemilih mencapai puncaknya. Pemilih DPKLN yang ingin mencoblos memenuhi pintu masuk lokasi gedung TPS berada. Untuk mengurangi antrian, KPPSLN yang bertugas berusaha semaksimal mungkin mempercepat pelayanan terhadap pemilih. Pemilih disabilitas diberi akses khusus sehingga bisa melakukan pencoblosan tanpa perlu mengantri.

Ketika waktu menunjukkan pukul 18.00, masih banyak orang berkumpul di depan pintu masuk lokasi gedung TPS. Dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah dengan Panwaslu, Saksi, Perwakilan Mabes POLRI dan pihak keamanan gedung; terutama pertimbangan keamanan gedung dan waktu penggunaan gedung yang terbatas, maka penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00. Pemilih yang berada di luar gedung telah diberi penjelasan bahwa waktu pencoblosan telah berakhir, namun pelayanan masih dilakukan pada pemilih yang sudah memasuki gedung. Beberapa pemilih yang diluar gedung masih kurang puas meskipun telah diberikan penjelasan oleh PPLN.

KPPSLN melanjutkan pelayanan kepada seluruh pemilih yang sudah memasuki gedung hingga sekitar jam 19.00. Selanjutnya, KPPSLN melakukan proses penghitungan sisa surat suara dan administrasi dokumen. Kotak suara digembok dan disegel dengan disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi. Dikarenakan batas waktu penyewaan gedung yang terbatas, beberapa TPSLN diharuskan meninggalkan gedung jam 20.00. Bahkan telah dilakukan perpanjangan waktu penggunaan gedung guna menyelesaikan seluruh proses pemungutan suara.

Selanjutnya, KPSSLN yang bertugas di luar KJRI Sydney mengirimkan seluruh logistik pemilu ke KJRI untuk disimpan. Sekitar jam 1 dini hari, minggu, 14 April 2019 seluruh logistik pemilu telah tersimpan baik di KJRI Sydney. Logistik pemilu termasuk kotak suara yang didalamnya terdapat suara suara akan dibuka pada Rabu, 17 April 2019 untuk proses penghitungan suara. (PPLN Sydney)[…]

Dari klarifikasi tersebut ada dua kesimpulan alasan dari PPLN perihal kericuhan pencoblosan di Sydney, Australia. Pertama ialah perihala banyaknya WNI yang datang untuk memilih tidak terdaftar dalam DPT dan kedua ialah perihal batas waktu penggunaan gedung sewaan yang dijadikan lokasi pemungutan suara.

Berdasarkan paparan tersebut, maka klaim pada video sumber tidak tepat. Pertama, pria yang ada dalam video bukanlah bagian dari KPPS ataupun PPLN. Dan, kedua, WNI yang tidak dapat memberikan hak suara di Australia bukan hanya pendukung dari Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, melainkan merata kepada semua WNI yang ingin mencoblos di Sydney, Australia. Dengan demikian, video tersebut masuk ke dalam kategori false context.

Pada tahun 2017, meme yang dengan isi klaim yang sama sebenarnya pernah viral. Melalui akun terverifikasi miliknya, putri pertama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid sudah menyatakan bahwa isi meme tersebut tidak benar. Selain Alissa Wahid, bantahan juga dikeluarkan oleh Wahid Foundation

Pada tahun 2019, klaim ini kembali viral dan dipertanyakan netizen kepada Alissa Wahid yang kembali membantah dan menyatakan klaim tersebut tidak benar.

Bantahan ini diperkuat oleh jawaban dari Nadirsyah Hosen, kiai Nahdlatul Ulama (NU). Di akun twitternya, Nadirsyah Hosen menyatakan bahwa klaim pesan Gus Dur tersebut hoaks.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan FPI tersebut. Ace menilai klaim FPI itu sebagai kabar bohong atau hoaks.

Ace mengatakan selama di Tanah Suci, Jokowi sudah punya agenda yang jelas seperti memenuhi undangan Raja Salman.

“Itu hoaks. Tidak benar. Tidak ada agenda Pak Jokowi ingin bertemu dengan Rizieq Shihab di Mekkah,” kata Ace melalui pesan singkat, Senin (15/4).

Selain bertemu Raja Salman, agenda yang dilakukan Jokowi menurut Ace adalah menemui putera mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Selebihnya, Jokowi melaksanakan ibadah umrah yang mana ia diberi kesempatan untuk memasuki Kakbah.

“Jadi tidak benar dan hoaks kalau dikatakan Pak Jokowi akan menemui Rizieq Shihab. Jangan ngaku-ngaku lah! Mereka yang ngarang sendiri dan mereka sendiri yang bilang Rizieq Shihab yang menolak,” pungkas Ace.

Bantahan juga disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, yang menepis tudingan Presiden Joko Widodo meminta kesediaan Habib Rizieq untuk bertemu di Kota Makkah. Dia menyatakan calon presiden nomor urut 01 itu tidak pernah membuat jadwal pertemuan dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

“Wah tidak benar itu. Presiden Jokowi tidak pernah menjadwalkan pertemuan dengan Habib Rizieq dalam kunjungan ke Arab Saudi,” kata Arya, saat dihubungi Alinea.id, Senin (15/4).

Arya menjelaskan, kunjungan orang nomor satu Indonesia ke Arab Saudi itu untuk memenuhi undangan Raja Salman bin Abdul Aziz. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi akan membahas sejumlah kerja sama dengan negara minyak itu.

“Kunjungan (Jokowi) ke Arab Saudi adalah untuk memenuhi undangan Raja Salman bin Abdul Aziz, membicarakan kerja sama bilateral kedua negara, dan juga untuk melaksanalan ibadah umrah,” ucap Arya.

Dia menyebut salah satu kerja sama yang akan dibahas dengan Raja Salman yakni soal penambahan kuota haji. Karena itu, Arya menegaskan kunjungan Joko Widodo ke Arab Saudi bukan untuk menemui Habib Rizieq.

“Itu kan ada kerjasama bilateral. Salah satunya membahas penambahan 10.000 kuota haji,” ujar Arya.