• (GFD-2019-1974) [SALAH] “BARESKRIM POLRI GAMBIR JADI PUSAT KENDALI SITUNG KPU”

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 04/05/2019

    Berita

    “”GILA … TERNYATA BARESKRIM MABES POLRI DI GAMBIR JADI PUSAT KENDALI SITUNG KPU ‼
    ALHAMDULILLAH PENYUSUP TERLACAK ‼
    KATA PAKAR ITB , ADA INTRUDER DI SITUNG KPU ……..
    INTRUDER BERFUNGSI MENGUBAH DATA UNTUK DISESUAIKAN DENGAN HASIL QUICK COUNT ……
    Dengan intruder ini , maka perolehan suara paslon 02 tidak akan mampu menyalip posisi 01
    Bahkan mendekati pun tidak , meski ada suara tambahan besar2an pada paslon 02 .
    …”
    Salinan narasi selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.

    Hasil Cek Fakta

    Situng BUKAN yang menentukan hasil pemilu secara nasional karena proses penetapan berdasarkan BERITA ACARA MANUAL yang dilakukan berjenjang di masing-masing tingkatan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1967) Risma Walikota Surabaya Marah Besar dengan KPU dan Bawaslu

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 03/05/2019

    Berita

    Beredar video seorang perempuan berorasi di depan sebuah gedung dan sejumlah aparat Kepolisian, bertuliskan Wali Kota Surabaya Ibu Risma di media sosial. Dalam video tersebut wajah sang perempuan tampak tidak ditayangkan secara jelas, dan hanya terdengar suaranya saja yang lantang menggunakan alat pengeras suara.

    Hasil Cek Fakta

    Atas beredarnya video yang menyangkut nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser memberikan pernyataan tegas bahwa sosok perempuan itu bukanlah Wali Kota Surabaya.

    “Sosok di video itu bukan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Video tersebut juga tidak berlokasi di Surabaya,” kata M Fikser, Kamis (2/5/2019).

    Berdasarkan pernyataan M Fikser, jelas bahwa video yang berdurasi 2 menit 5 detik tersebut adalah hoax.

    Klarifikasi ini juga dimuat di akun fanspage terverifikasi milik Humas Pemkot Surabaya dengan narasi :

    “KLARIFIKASI VIDEO HOAX ATAS NAMAKAN BU RISMA!
    Pemkot Surabaya menyatakan bahwa video ini tidak benar Bu risma terlibat dalam video ini.
    Dalam video ini, kejadiannya juga tidak berada di Surabaya.
    Yuk kita jangan ikut dalam menyebarkan video hoax!!”

    Setelah ditelusuri, orasi wanita tersebut ternyata adalah bagian dari aksi yang dilakukan puluhan orang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Jumat, 26 April 2019. Mereka menuntut lembaga penyelenggara Pemilu itu untuk tidak curang dalam penghitungan suara pemilu.

    Massa tampak berkumpul di depan kantor KPU yang terletak di Sumber, Banjarsari, Solo. Sebuah truk yang dimodifikasi menjadi panggung orasi juga terparkir di depan pintu masuk kantor itu.

    Sejumlah personel Kepolisian dan TNI berjaga-jaga di sekitar kantor itu. Polisi juga memasang kawat berduri untuk yang diletakkan depan kantor KPU.

    Fakta ini diperkuat setelah tangkapan layar dari video tersebut dibandingkan dengan foto yang dimuat di situs viva.co.id dan foto tampilan depan kantor KPU Surakarta yang dimuat di Goggle Maps.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1966) [SALAH] “Kepala BPKH Sebut Uang BPKH Menipis”

    Sumber: twitter.com
    Tanggal publish: 02/05/2019

    Berita

    “Begitu Saudi Arabiya Menambah Kuota Haji Tahun Ini 10 Ribu Seat, Cari Duit Subsidinya 300 Milyar Sudah Pontang Panting. Kepala BPKH Sebut Uang BPKH Menipis. Bagaimana Mau Cari Duit 441 Trilyun Memindahkan Ibukota Negara?
    Oh Mama Oh Papa…
    Semoga DPR RI Baru Menolaknya. Amin”.

    Hasil Cek Fakta

    Anggito Abimanyu mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut keuangan BPKH “menipis”. “Dana BPKH berkecukupan dan aman”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

  • (GFD-2019-1964) Rekap Suara di Cinere Ricuh

    Sumber:
    Tanggal publish: 02/05/2019

    Berita

    Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Cinere, Rabu (1/5) sempat diwarnai kericuhan. Bahkan, kericuhan yang berlangsung dua kali ini membuat massa tersulut emosinya.

    Saat dikonfirmasi Radar Depok, Ketua Panwascam Cinere, Ahmad Jayadi menuturkan, kejadian tersebut lantaran ada missed comunication atau kesalahpahaman saat melakukan persiapan pleno di mana dalam undangannya tertulis pukul 13.30 WIB.

    “Ternyata, banyaknya berita acara yang berlembar-lembar dan tandatangan para saksi juga lama. Akhirnya PPS juga belum selesai merapikan DAA-nya yang diberikan ke saksi, jadi PPS sedang stempel berkas yang mencapai beberapa bundel, ruang pleno itu masih ditutup, yang boleh masuk Panwas, PPS dan PPK,” kata Jayadi kepada Radar Depok.

    Selanjutnya ungkap Jayadi, saksi paham dan mengerti untuk tidak masuk ke ruang pleno dulu karena belum selesai stempel. Mereka pun menunggu berita acara untuk pegangan dan mengerti apa yang disampaikan PPK. “Mereka nungguin semua yang ikut dari hari pertama. Tiba-tiba seorang pengurus dari PSI, inisialnya AR datang menemui anggota PPK. Kebetulan bu Euis anggota PPK ada di depan pintu, AR menanyakan DAA-1 yang sedang distempel,” terang Jayadi.

    Berdasarkan video yang viral di kalangan media, AR yang dimaksud adalah Andi Rudini. Ia merupakan Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, dan caleg DPRD Depok Dapil 2.

    Jayadi melanjutkan, Euis mengatakan kepada Andi bahwa ia tidak ikut sejak pertama menjadi saksi. Namun, tiba-tiba ia meminta DAA-1. Andi pun diduga mulai berbicara keras kepada Euis, hingga akhirnya Panwas dipanggil.

    “Saya dipanggil, saya bilang ya tidak bisa. Kalau berita acara yang diplenokan sekarang, kalau dia bawa mandat, dia berhak mendapatkan, dia tidak terima. Dia bilang dari awal sudah dipersulit masuk ke sana dan saya tidak boleh masuk. Itu sekitar pukul 14.00 WIB,” tutur Jayadi.

    Saat itu lanjut Jayadi, seluruh saksi belum diperbolehkan masuk. Mendengar Andi memarahi PPK, saksi yang lain akhirnya tidak terima dan merasa harus membela PPK yang dimarahi. “Ini solidaritas saksi saja, karena semua sama-sama capek. Dari mulai 18 kita di sini dari pagi sampai malam, tiba-tiba orang datang ngomel-ngomel ke PPK, mereka tidak terima. Kepancing lah emosi saksi yang lain,” papar Jayadi.

    Beruntung saat insiden memanas, ada petugas kepolisian yang berjaga di rekapitulasi tersebut. Akhirnya, Andi ditarik keluar dari gudang hingga keluar gerbang. Namun, pukul 15.30 WIB, Andi kembali lagi membawa temannya. “Temannya yang lain baik, karena sekitar 14.30 WIB dibagikan semua BA, akhirnya mulai pleno. Semua saksi silakan masuk yang sudah bawa mandat, kata PPK silakan duduk dibangku yang sudah disediakan. Orang PSI itu juga dipanggil, bawa mandat disuruh masuk karena acara mau dimulai,” lanjut Jayadi.

    Saat adzan Ashar pleno diistirahatkan kembali dan dilanjutkan pukul 15.30 WIB. Kemudian, Andi datang menemui Euis dan Rusdi yang juga anggota PPK, dengan menanyakan nama dan akan memperkarakan kejadian tadi. “Mau diperkarakan karena ada yang mencekik dia, informasi dari bang Rusdi ini. Akhirnya ngotot lagi di sini, karena bang Rusdi tidak merasa mencekik AR, tidak ada kekerasan di sana tadi, saya saksi matanya,” tegas Jayadi.

    Di saat bersamaan, saksi yang lain pun akhirnya terpancing lagi dan mengerubungi Andi. Setelah ditelusuri ternyata Andi bukan menjadi saksi dari yang dimandatkan partainya. Ia membawa SK bahwa dirinya pengurus partai dengan jabatan Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok. Sementara, surat mandatnya itu atasnama orang lain.

    “Yang harusnya ngotot minta itu kan saksi bukan dia, yang punya mandat, bukan pengurus,” tegasnya.

    Bahkan, Ketua PPK sampai menanyakan, kalau acara mau dimulai nanti akan dikasih DAA-1 dan DAA setelah selesai pleno. Menurut dia, insiden tersebut hanya missed communication saja. “Yang emosi teman saksi lain, bukan dengan PPK dan PPS. AR juga sudah diamankan, akhirnya lapor ke KPU dan lainnya. Sekarang, alhamdulillah kembali berjalan. Insya Allah kelar malam ini,” pungkasnya.

    Terpisah, Andi Rudini menjelaskan, dirinya datang ke rekapitulasi Kecamatan Cinere karena tahu bahwa Rabu (1/5) penghitungan suara untuk tingkat kecamatan. Andi mengaku, berinisiatif lantaran keterbatasan SDM dan finansial, sehingga tidak mengadakan saksi untuk tingkat kecamatan. “Saya berharap tadinya mendapat DAA-1, sehingga hadir pukul 11.00 WIB di sana,” kata Andi kepada Radar Depok, kemarin (1/5).

    Setelah itu, ia masuk bersama saksi-saksi partai sekitar pukul 13.30 WIB, petugas PPK-nya melihat dirinya masuk dan memanggil Andi. “Eh, kamu dari PSI ya, oh iya siap bu. Saya menghadap langsung, pakai mikrophone untuk menyampaikan itu dan semua orang dengar percakapan itu,” terangnya.

    Setelah ia menghadap, lalu petugas PPK tersebut menanyakan kemana selama 10 hari penghitungan. Ia pun memohon maaf serta menjelaskan karena keterbatasan SDM dan finansial serta caleg baru yang juga mayoritas pemuda, sehingga terbatas untuk mengadakan saksi. “Jadi tujuan mu untuk apa, ia tanya begitu, saya jawab, untuk memperoleh DAA rekapan di tingkat kelurahan dan Kecamatan Cinere,” papar Andi.

    Lalu, sambung Andi, petugas PPK Itu mengatakan tidak bisa, dan Andi mempertanyakan dasarnya jika dirinya tidak bisa mendapatkan data tersebut. Pasalnya, partai berhak untuk mendapatkan salinan rekapan tersebut dan sudah rapat dengan KPU. Lalu, PPK tersebut meminta mandat dirinya, sampai SK dari dewan pimpinan pusat PSI ia serahkan untuk membuktikan bahwa dirinya benar pengurus dan bukan dari orang luar.

    “Mandatnya atas nama saya, boleh dicek langsung, sekaligus SK DPP saya, Masih di sana kok ditahan oleh mereka, saya serahkan,” ungkap Andi.

    Akhirnya, petugas tersebut memanggil Panwas dan justru dari Panwas sendiri menguatkan bahwa boleh menerima hasil salinan rekap tersebut. “Tapi tetap, si ibu ini, mungkin masih kurang menerima, akhirnya memprovokasi penyelenggara yang lain dan saksi lain. Beliau bicara pakai mikrophone, boleh ga ini, penyelenggara dan saksi lain menyahut tidak boleh,” ungkapnya.

    Padahal, Andi sudah menyampaikan alasan PSI tidak menaruh saksi, kemudian ia juga menyampaikan bahwa PSI percaya kepada penyelenggara.

    “Kami tahu suara kami di Cinere lumayan, tapi kami percaya integritas penyelenggara Pemilu, kalaupun seandainya suara kami ada yang hilang, ya kami sudah pasrah, itu resikonya karena kami tidak mengadakan saksi yang standby di sini. Lalu di provokasi lagi dengan mikrophone, selama ini kita jujur ya di sini. Semua teriak ya, saya tidak bilang kok ada indikasi curang di sini,” paparnya.

    Sebab, lanjut Andi, karena PSI yakin dengan penyelenggara Pemilu berlaku jujur. Namun, tetap tidak terima, akhirnya ia dikerumuni seperti video yang beredar. “Itu kejadian yang kedua. Karena ini masih kronologis yang pertama kali. Saya dikeroyok dan diseret sampai keluar, bahkan ada yang cekik leher saya. Ini sudah keterlaluan menurut saya,” tegasnya.

    Setelah diseret dan diamankan ke pos penjagaan polisi di luar, akhirnya Andi menghubungi teman-temannya untuk merapat ke TKP. Di sana, ia berdiskusi bersama tiga temannya yang datang, apakah melanjutkan karena kondisinya seperti ini.

    “Kami putuskan, ada salah satu teman saya berkoordinasi ke dalam, akhirnya kami diizinkan bertemu ketua PPK nya. Saya bilang terus terang saya tidak terima dengan kondisi seperti ini, saya dipersekusi. Saya akan bawa ini ke ranah hukum, karena ini murni sudah pidana. Beliau mengatakan, silakan pak,” tuturnya.

    Akhirnya, ia izin ke Ketua PPK untuk menemui orang yang mencekik dan yang memprovokasi tadi. Ia pun menemui pas jam istirahat. Setelah dirasa sudah tidak kondusif lagi, pihaknya tidak berharap lagi mendapatkan DA-1, akhirnya ia memutuskan untuk pulang dan mempersiapkan laporan ke Polres. “Saya sudah di Polres menunggu BAP, saya tadi juga sudah visum di RS Harapan,” pungkas Andi. (cky)

    Hasil Cek Fakta

    Rujukan