Telah beredar sebuah postingan berisi kabar perekrutan PNS dari Etnis Tiongkok. Dalam postingan tersebut dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan Dirjen Imigrasi merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Etnis Tiongkok.

Sebelumnya, di tahun 2018 dan 2019 hoax yang sama juga sempat beredar dan menggegerkan masyarakat. Namun setelah dilakukan penelusuran, nyatanya informasi tersebut tidak benar. Informasi tersebut telah diklarifikasi melalui situs resmi Kementrian Komunikasi dan Informatika kominfo.go.id dijelaskan bahwa sesuai Ayat (1) Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga semua Warga Negara Indonesia sama perlakuannya.

Syarat dasar untuk melamar menjadi CPNS juga bisa dilihat di situs Badan Kepegawaian Negara (BKN), bkn.go.id. Dalam situs itu disebut 9 syarat untuk mendaftar sebagai CPNS, syarat yang paling utama adalah para pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI).

Dengan demikian informasi yang beredar di Facebook tersebut tidak benar sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Hoax berulang, informasi tersebut pernah diunggah pada tahun 2018 dan 2019 lalu.

Dilansir dari merdeka.com, VP Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati menjelaskan, segala informasi dari Telkomsel untuk pelanggan, baik mengenai program, layanan produk, ataupun promosi berhadiah, selalu menggunakan mekanisme pemberitahuan resmi. Seperti melalui surat, pemberitaan di media massa nasional, informasi di GraPARI terdekat atau di Call Center Telkomsel, serta website resmi perusahaan.

“Satu-satunya website korporasi Telkomsel yang memberikan informasi resmi terkait program, layanan produk ataupun promosi berhadiah secara transparan dan jelas kepada pelanggan, yaitu www.telkomsel.com,” papar Adita kepada merdeka.com melalui keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Mengacu pada laman resmi Telkomsel, yakni telkomsel.com, untuk melaporkan penipuan mengatasnamakan Telkomsel bisa melalui layanan call center 24 jam di nomor 188. Selain itu, bisa melaporkan melalui SMS pengaduan ke nomor 1166 dengan format PENIPUAN#NO. MSISDN PENIPU#ISI SMS PENIPUAN. Atau, bisa melaporkan melalui surat elektronik ke cs@telkomsel.co.id, bisa mention melalui facebook.com/telkomsel, dan mention melalui twitter di @telkomsel.

Berdasarkan penjelasan itu, maka konten SMS tersebut masuk ke dalam kategori Konten Palsu.

Dari penelusuran diketahui akun tersebut palsu. Dikutip dari laman Facebook Pemprov Kaltim, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin, mengklarifikasi bahwa Gubernur Isran Noor tidak membuat akun pribadi di Facebook dan media sosial lainnya.

“Kepada masyarakat Kaltim dan Indonesia dimana pun berada, kami ingin mengklarifikasi bahwa akun Facebook atas nama Isran Noor itu adalah palsu. Gubernur Isran Noor tidak pernah membuat akun pribadi di Facebook dan media sosial lainnya,” kata Syafranuddin pada Kamis (21/1/2021).

Syafranuddin menambahkan, agar tidak melayani atau merespon akun palsu tersebut, apalagi jika meminta bantuan uang atau bentuk lainnya. Dari penelusuran di atas, akun Facebook Isran Noor masuk kategori Konten Tiruan atau Imposter Content.

Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu memperlihatkan Rizieq mendapatkan penghargaan di Malaysia, adalah salah. Faktanya, penghargaan itu diberikan di Indonesia.

Dilansir Suara.com, Rizieq mendapatkan penghargaan kategori Ulama Award. Penghargaan itu diberikan pada Malam Anugerah Moeslim Choice Award pada 2018 lalu.

Kala itu, Rizieq diwakili menantunya, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas. Pasalnya Rizieq masih bermukim di Arab Saudi.

Menurut Hanif, Rizieq merupakan sosok yang memiliki sisi kemanusiaan yang sangat tinggi. Sisi Rizieq ini jarang terekspose media massa.

Klaim bahwa video itu memperlihatkan Rizieq mendapatkan penghargaan di Malaysia, adalah salah. Faktanya, penghargaan itu diberikan di Indonesia.

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.