Sebuah akun Facebook bernama Cristal Lowe mengunggah video berdurasi 10 menit dengan narasi klaim bahwa Australia memaksa NKRI menyewakan pangkalan militernya untuk menyerang China.

Berdasarkan penelusuran, pada isi video tersebut terdapat beberapa cuplikan seperti Presiden Amerika Serikat, Joe Biden saat berpidato, ada pula video Jokowi sedang berpidato dan video pasukan milter Indonesia.

Menggunakan mesin pencarian gambar, ditemukan bahwa cuplikan-cuplikan tersebut diambil dari dua kejadian yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

Video Biden diambil usai pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Naval Base Point Loma, San Diego, pada 13 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Biden mengumumkan rencana mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia, sebagai bagian dari kemitraan AUKUS
Sementara, video Jokowi terdapat di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menghadiri rangkaian Annual Leaders Meeting (ALM) di Taronga Center, Sydney pada 4 Juli 2023.

Jokowi merespons pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, sekaligus mengapresiasi kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, dan energi hijau.

Sementara itu, narator dalam video membacakan artikel dari situs Zona Jakarta, 21 Juli 2023. Artikel itu membahas pendapat Sam Roggeveen dari Lowy Institute Australia soal hubungan Australia dan Indonesia.

Namun pendapat dari pengamat tidak dapat diartikan sebagai paksaan atau pernyataan resmi dari pemerintah Australia. Sejauh ini, tidak terdapat informasi valid soal pemaksaan pihak Australia kepada Indonesia terkait penyewaan pangkalan militer.

Informasi menyesatkan. Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel yang membahas pendapat pengamat soal hubungan Australia dan Indonesia. Sementara, videonya menampilkan pidato Joe Biden dan Jokowi soal kerja sama antarnegara, tetapi konteksnya tidak saling berkaitan.

Sebuah akun Facebook bernama Larose mengunggah kolase foto Dato Sri Thahir yang bernama asli Ang Tjoeng Ming dan diklaim merupakan pembina Brimob. Dalam beberapa foto terlihat Thahir tengah dipasangkan pin oleh Jokowi, dan ada foto dirinya berpidato mengenakan seragam Brimob.

Berdasarkan penelusuran, foto Thahir dan Jokowi adalah momen penghargaan Bintang Mahaputera Naraya yang disematkan Presiden Jokowi kepada Founder dan Chairman Mayapada Group Dato’ Sri Prof DR Tahir, MBA atas jasa-jasanya yang luar biasa di berbagai bidang dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pemberian penghargaan kepada Dato’ Sri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97-TK/Tahun 2018.

Kemudian foto Dato Sri Thahir lainnya adalah momen saat dirinya dianugerahkan sebagai Warga Kehormatan Korps Brimob. Brimob memberikan apresiasi lantaran pengusaha kelahiran Surabaya itu, telah banyak membantu Korps dalam berbagai hal.

Kemudian foto Thahir yang tengah mengenakan seragam Brimob diambil ketika Thahir sedang memberikan sambutan setelah menerima anugerah sebagai warga kehormatan Korps Brimob pada tahun 2018 lalu.

Informasi menyesatkan serupa setidaknya beredar sejak tahun 2019 lalu. Salah satu artikel yang sudah diverifikasi oleh laman turnbackhoax.id berjudul “[SALAH] Bos Mayapada Jadi Pembina Brimob dan TNI”, (29/05/2019).

Informasi menyesatkan dan merupakan hoaks daur ulang. Dato Sri Thahir bukanlah pembina Brimob. Foto tersebut merupakan foto Dato Sri Tahir yang tengah memberikan sambutan setelah menerima anugerah sebagai warga kehormatan Korps Brimob pada tahun 2018 lalu.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut menjelaskan mengenai pemberian sanksi disiplin berupa pemecatan kepada 8 tersangka terkait transaksi janggal senilai Rp 349 T di Kemenkeu. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU juga menambahkan bahwa dari delapan surat yang diselesaikan, ada 15 nama yang telah terkena sanksi. Selain itu, dalam video tersebut juga membahas mengenai lima kendala yang dihadapi oleh Satgas TPPU dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.
Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah memberhentikan 72 anggota DPR yang terlibat kasus transaksi Rp349 T di Kementerian Keuangan merupakan konten yang menyesatkan. Faktanya, judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut hanya menjelaskan mengenai kronologi munculnya kasus transaksi gelap Rp349 T di Kemenkeu yang pertama kali dikabarkan ke hadapan publik oleh Mahfud MD. Lebih lanjut, terbongkarnya kasus transaksi gelap ini bermula dari temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu yang kini tengah diperiksa KPK.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Mahfud MD telah menyebutkan nama-nama anggota DPR yang terlibat kasus transaksi Rp349 T di Kementerian Keuangan merupakan konten yang menyesatkan. Faktanya, judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.