Partai Golkar mengklarifikasi beredarnya surat Permohonan Pembatalan Hasil Rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatasnamakan Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal, Lodewick F Paulus. Partai Golkar hanya menggugat hasil pemilu legislatif di sejumlah wilayah. Dalam surat beredar yang dibantah Ketua bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Adies Kadir, Golkar dinyatakan mengajukan permohonan ke MK pada 23 Mei 2019 untuk menolak hasil rekapitulasi suara di KPU.
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, surat beredar yang mengatakan Golkar meminta KPU membatalkan hasil Pemilu secara keseluruhan, termasuk Pilpres, adalah tidak benar. Menurut Adies, formulir dalam surat yang beredar itu tak sesuai dengan format permohonan di MK. Adies Kadir menjelaskan, Golkar menyelesaikan sengketa secara internal dan eksternal. Sengketa antarsesama caleg Golkar diselesaikan melalui mekanisme Internal partai. Sedangkan untuk sengketa caleg Golkar dengan caleg lain, Golkar menyelesaikan melalui mekanisme MK. “Ada 26 gugatan Internal dan ada 29 gugatan eksternal (melalui MK),” kata Adies Kadir saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (26/5) malam.
Adies menjelaskan, gugatan itu tersebar untuk kontestasi legislatif di semua tingkatan. Partai Golkar memfasilitasi Caleg-calegnya untuk menempuh sengketa di MK. “Baik dari DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota,” kata dia.

Atas beredarnya video pria berserban hijau yang mengancam Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan disandingkan dengan video dirinya tengah diperiksa pihak kepolisian, maka Teuku Yazhid pun memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan sosok pria berserban hijau yang mengancam Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto.

“Saya Teuku Yazhid Ali Wismaha hari ini mengkonfirmasikan dan memberikan klarifikasi bahwa terkait berita-berita dan isu-isu yang telah viral di media sosial mengenai adanya dugaan pengancaman kepada Presiden Republik Indonesia maupun kepada Menteri Polhukam oleh seseorang yang selama ini beredar di media sosial bukanlah diri saya,” kata Yazhid dalam video klarifikasinya yang diunggah di akun Instagramnya @teukuyazhid (25/5).

Yazhid pun menjelaskan dalam videonya, foto ataupun video yang beredar seolah dirinya ditekan saat diinterogasi oleh polisi tak benar. Menurut pengakuannya, video yang beredar itu adalah saat dirinya dimintai klarifikasi untuk kebutuhan forensik wajah dan forensik suara.

“Adapun mengenai foto maupun video yang tersebar baik melalui akun-akun media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain bukanlah video interogasi maupun tekanan di kepolisian, melainkan potongan video klarifikasi untuk kebutuhan forensik wajah dan forensik suara,” ujarnya.

Ia juga meminta akun-akun yang sudah menyebarkan foto atau potongan video terkait dirinya untuk membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada dirinya lantaran membuat masyarakat berpandangan negatif kepadanya.

“Dengan penuh harapan itikad baik saya menunggu permohonan maaf dari akun-akun media sosial tersebut atau klarifikasinya karena sangat tidak pantas mengingat banyak pihak atau netizen yang menuduh atau menyimpulkan hal-hal yang negatif terhadap diri saya dan mengingat telah tersebarnya identitas dan riwayat saya,” ucap Yazhid.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa foto tersebut bukanlah foto keadaan masjid di Indonesia, melainkan foto keadaan salah satu masjid di Sri langka pasca penyerangan terhadap sejumlah masjid pada 13 Mei 2019. Kerukunan antarumat beragama di Sri Lanka merenggang pasca teror bom bunuh diri di sejumlah gereja dan hotel pada Minggu Paskah lalu. Perselisihan antara komunitas Kristen dan muslim kemudian pecah dan berakhir dengan penyerangan terhadap sejumlah masjid.
Foto ini juga diunggah oleh akun twitter @JackVardan pada tanggal 14 Mei 2019 dengan narasi :
“Ini salah satu masjid di Srilanka. Yang jadi sasaran kelompok ekstrimis. Saya share dengan niat memberi informasi bahwa saudara muslim kita dan kristen di Srilanka sedang diadudomba. Sekaligus saya share agar gambar ini tidak disalahgunakan di Indonesia.”
Sementara itu, dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM pada Rabu (22/5/2019) siang, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal membantah adanya serangan personel Brimob terhadap masjid. “Saya bantah bahwa Brimob tidak pernah menyerang masjid. Teman kami, rekan kami, TNI juga tidak pernah menyerang masjid, tapi diviralkan menyerang masjid,” ujar Iqbal.

Setelah ditelusuri, gambar headline koran berbahasa Inggris tersebut memang ada, namun tidak terkait sama sekali dengan Pemilu 2019. Media Australia protes keras atas eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia, duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia, dalam kasus menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.
Salah satu bentuk protes yang ditunjukkan adalah dengan menampilkan foto Presiden Jokowi dengan tangan bersimbah darah sebagai headline. Adalah The Courier Mail yang memuat gambar kontroversial tersebut. Dikutip dari akun Twitternya, Rabu (29/4/2015), The Courier Mail melabeli terbitan dengan gambar headline tersebut dengan spesial edition. “Presiden Joko Widodo menolak permohonan putus asa dari keluarga terhukum, Perdana Menteri Tony Abbott dan pemimpin negara lainnya untuk menghentikan eksekusi,” demikian bunyi salah satu kalimat pembuka artikel BLOODY HANDS tersebut.