Berdasarkan hasil penelurusan, ditemukan fakta bahwa foto yang diunggah oleh akun tersebut ternyata sudah mengalami proses penyuntingan. Narasi yang menyertai unggahan foto tersebut juga adalah klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenenarannya.
Pria di foto tersebut bukanlah ahli demokrasi melainkan aktor video porno di Jepang. Pada foto asli, yang dipegang oleh Shigeo Tokuda adalah poster salah satu videonya. Selain itu, tulisan “Prabowoはディックを持っていません” (Prabowo wa Dikku o motte imasen) artinya adalah “Prabowo tidak punya penis” bukan ” Prabowo adalah Harimau Perkasa yang belum bangkit” seperti yang ditulis oleh sumber.

Bukan karena membawa daging tetapi karena dituduh berzina oleh suaminya, dan sudah diproses oleh aparat kepolisian lokal.. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan.

Dia mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita bohong (hoaks) terkait rilis tersebut.

“Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoaks. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya,” kata Bahtiar.

Ia pun menegaskan, tindakan portal berita online tersebut secara terang-terangan telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik. Pasalnya, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

“Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB), moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan.

Bahtiar pun mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar dan akan segera melaporkann ke Dewan Pers. “Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah,” pungkas Bahtiar.

Kepolisian menerapkan skema pengamanan empat lapis untuk mengawal persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (14/6). Skema pengamanan ini juga digunakan untuk mengamankan gedung KPU saat demonstrasi pada 21-22 Mei lalu. "Untuk pola pengamanan dibagi 4 ring," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/6).