Belum lama ini heboh di media sosial sebuah video yang memperlihatkan 2 orang yang memamerkan buku nikah. Pasalnya banyak yang menyebut tindakan orang dalam video tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap Agama dan KUA karena melegalkan hubungan sesama jenis.

Berdasarkan penelusuran, mengutip akun TikTok @ratupapaya orang dalam video viral itu bukanlah pasangan sejenis. Mereka adalah lawan jenis dan salah satunya adalah perempuan yang memang sengaja berpenampilan seperti laki-laki.

Ternyata, perempuan ini memilih untuk bergaya tomboy ala laki-laki. Dirinya bahkan bisa menirukan suara laki-laki pada umumnya, dan mengecoh banyak warganet karena penampilan dan suaranya. Selain itu, perempuan ini juga mengaku kalau dirinya pernah menjadi korban pemerkosaan, sehingga merasa lebih nyaman memiliki penampilan seperti laki-laki.

“Aku tak mau mengubah penampilan aku, aku nyaman dan aku tetap mau jadi wanita ganteng. Kalau aku kayak cewek gitu aku trauma,” ungkap si perempuan.

“Santriwati aja bisa jadi korban pelecehan apalagi kalau aku berpenampilan seperti cewek, karena aku sudah pernah kejadian seperti itu, jadi aku trauma,” pungkasnya.

Sebelumnya video pasangan ini sempat menggemparkan dunia maya. Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan sempat mengecam keras bila benar terjadi pernikahan sejenis sesama lelaki yang disahkan melalui bukti buku nikah tersebut.

Menurutnya apabila hal itu terjadi patut ditelusuri di Kantor Urusan Agama (KUA) mana pasangan itu terdaftar dan siapa yang bertanggungjawab dalam menikahkan mereka.

“Karena perkawinan itu tidak sah. Kalau benar terjadi harus dibatalkan. Untuk itu Kementerian Agama perlu memberikan penjelasan kepada publik, apakah benar hal itu terjadi, sehingga tidak terjadi simpang siur,” kata Amirsyah, Sabtu (31/12).

Bukan pasangan sesama jenis. Salah satu orang dalam video tersebut adalah perempuan. Ia sengaja bernampilan seperti laki-laki karena perempuan ini mengaku kalau dirinya pernah menjadi korban pemerkosaan, sehingga merasa lebih nyaman memiliki penampilan seperti laki-laki.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang diklaim bahwa Timor Leste ingin kembali ke Indonesia merupakan konten yang menyesatkan.

Faktanya, bukan ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Ratusan anak muda asal Timor Leste dalam video itu datang ke Atambua, NTT, untuk belajar pencak silat. Mereka dipulangkan ke negara asalnya karena masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi.

Dilansir dari Tempo, video yang identik pernah diunggah ke Yourube oleh kanal KOMPASTV pada 20 Agustus 2021 dengan judul, “Ratusan Warga Timor Leste Dideportase Dari Indonesia.”

Menurut KOMPASTV, sedikitnya 352 warga asal Timor Leste dikumpulkan di markas Kodim 1605 Belu setelah menyerahkan diri untuk dipulangkan ke negara asal mereka. Ratusan warga itu sebelumnya masuk ke Negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi.

Para warga negara asing tersebut diduga merupakan anggota salah satu perguruan silat yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Belu dan kabupaten lainnya di NTT. Masuknya ratusan pelintas batas ilegal ini membahayakan situasi Indonesia yang saat ini masih dihantui pandemi covid-19.

Ratusan warga Timor Leste itu kemudian didata oleh petugas Imigrasi secara kolektif untuk selanjutnya berdasarkan kesepatakan kedua Negara, dideportase ke negara mereka karena tidak mengantongi dokumen resmi.

BUKAN ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Ratusan anak muda asal Timor Leste dalam video itu datang ke Atambua, NTT, untuk belajar pencak silat. Mereka dipulangkan ke negara asalnya karena masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa memang benar Pemerintah Australia memberikan kompensasi bagi warganya yang mendapat efek samping setelah vaksinasi Covid-19. Akan tetapi kompensasi ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan yang berinisiatif memberikan atau mewajibkan vaksin pada pekerjanya. Di sisi lain pekerja punya pilihan yang lebih murah dibandingkan harus menggugat ke pengadilan yang membutuhkan biaya lebih mahal. 
Sedangkan terkait jumlah 79 ribu orang yang disebutkan dalam narasi, adalah jumlah laporan dari mereka yang mendapatkan efek samping ringan hingga berat setelah vaksin Covid-19. Namun jumlah mereka yang mendapat efek samping adalah 2,1 dari setiap seribu dosis vaksin. Jadi manfaat vaksin tetap lebih besar daripada risikonya. 
Tempo mula-mula menelusuri sumber video dari 7NEWS Australia tersebut di kanal Youtube. Hasilnya, berita tersebut benar dipublikasikan di kanal 7NEWS Australia pada 29 Desember 2021 berjudul Matty John suffered pericarditis after Pfizer vaccine, government offering compensation to some. 
Berita itu berisi dua hal yakni tentang kisah Matty John yang mengalami perikarditis setelah menerima vaksin pfizer. Kedua tentang kebijakan Pemerintah Australia yang memberikan kompensasi pada warganya yang mengalami efek samping setelah vaksin Covid-19. Dalam video itu, 7NEWS memang menampilkan grafis jumlah 79 ribu orang dengan keterangan bahwa itu jumlah orang yang mendapat reaksi merugikan setelah vaksinasi.
Tempo menelusuri dalam situs otoritas Australia untuk mencari konteks jumlah 79 ribu yang mengalami reaksi setelah vaksinasi Covid-19. Dalam laman otoritas obat-obatan Kementerian Kesehatan Australia, Therapeutic Good Administration (TGA), menyebutkan per 7 November 2021, jumlah pelapor efek samping setelah imunisasi Covid-19 mencapai 78.880. Pemerintah Australia menyediakan kanal khusus yang memungkinkan warga melapor secara langsung apabila memiliki efek samping setelah vaksin.
Menurut laporan TGA, perbandingan warga yang mendapatkan efek samping adalah 2,1 per 1000 dosis. Artinya dalam 1000 dosis vaksin yang diberikan, ada 2 laporan efek samping. Hingga per 7 November tersebut, Pemerintah Australia telah memberikan 36.773.837 dosis vaksin Covid-19. TGA menyimpulkan manfaat perlindungan dari vaksinasi terus jauh lebih besar daripada potensi risikonya.
Laporan efek samping
Jumlah laporan efek samping itu tidak seluruhnya serius atau berbahaya. TGA Australia menjelaskan, seperti semua obat-obatan, vaksin COVID-19 dapat menyebabkan beberapa efek samping. Yang paling sering dilaporkan termasuk reaksi di tempat suntikan (seperti lengan yang sakit) dan gejala yang lebih umum, seperti sakit kepala, nyeri otot, demam, dan kedinginan. Ini mencerminkan apa yang terlihat dalam uji klinis.
TGA juga memantau 1800 laporan efek samping setelah vaksinasi dengan Comirnaty (Pfizer) dan Spikevax (Moderna) pada anak di bawah usia 18 tahun. Sebagian besar mereka mengalami nyeri dada, pusing, mual, sakit kepala dan pingsan (sinkop).
TGA juga menerima laporan efek samping seperti miokarditis dan perikarditis setelah vaksin mRNA. Akan tetapi kasus miokarditis sebagai efek samping vaksin Comirnaty (Pfizer) dan Spikevax (Moderna) sangat jarang. Biasanya bersifat sementara dengan kebanyakan orang menjadi lebih baik dalam beberapa hari. Miokarditis dilaporkan pada sekitar satu dari setiap 100.000 orang yang menerima Comirnaty (Pfizer), meskipun lebih sering terjadi pada pria muda dan remaja laki-laki setelah dosis kedua (4-7 kasus per 100.000 dosis).
Hingga 7 November 2021, TGA telah menerima 288 laporan yang telah dinilai sebagai kemungkinan miokarditis dari sekitar 22,7 juta dosis Comirnaty ( Pfizer ).  
Kelompok Penasihat Teknis Australia untuk Imunisasi (ATAGI) mendorong orang untuk mencari perawatan medis jika mereka mengalami gejala miokarditis atau perikarditis. Ini termasuk nyeri dada, palpitasi (detak jantung tidak teratur), pingsan atau sesak napas, terutama jika terjadi dalam 1-5 hari setelah vaksinasi. ATAGI juga menyarankan bahwa orang yang memiliki miokarditis atau perikarditis yang dikaitkan dengan dosis pertama Comirnaty (Pfizer), harus menunda dosis kedua vaksin mRNA dan mendiskusikan hal ini dengan dokter yang merawat mereka.
Kompensasi dari Pemerintah Australia
Dikutip dari The Sydney Morning Herald, Pemerintah Australia memberlakukan kompensasi pada mereka yang mengalami efek samping ringan hingga berat  pada September 2021. Kompensasi ini untuk memberikan kepercayaan kepada pengusaha yang ingin memulai program vaksinasi sukarela di tempatnya bekerja. Ini juga dapat menghilangkan hambatan bagi pengusaha yang mempertimbangkan untuk mewajibkan pekerjanya mendapatkan vaksin Covid-19.
Kebijakan ini direalisasikan setelah sejumlah perusahaan khawatir bahwa pekerja akan mengajukan klaim saat mereka mendapat efek samping. Atau berbuntut gugatan di pengadilan yang rumit dan menelan biaya besar. 
Menteri Kesehatan Federal Australia, Greg Hunt, menjelaskan  “Efek samping dari vaksinasi COVID-19 dapat terjadi, tetapi sebagian besar bersifat ringan dan berlangsung tidak lebih dari beberapa hari,” kata Hunt. “Efek samping yang serius dan mengancam jiwa sangat jarang terjadi, tetapi penting bagi kami untuk menyediakan jaring pengaman untuk mendukung mereka yang terkena dampak.”
Skema tersebut juga mencakup klaim terverifikasi senilai di atas $5000 oleh tim ahli independen yang mengeluarkan rekomendasi atas efek samping yang diderita oleh warga.  

Dari pemeriksaan fakta di atas, narasi yang mengaitkan 79 ribu orang di Australia mendapatkan efek samping serius/parah dan pemerintah memberikan kompensasi lebih 6 ribu dolar adalah sebagian benar. Jumlah 79 ribu adalah total warga yang melapor mendapatkan efek samping setelah menerima vaksin Covid-19. Sebagian besar efek samping yang dilaporkan berkategori ringan seperti termasuk reaksi di tempat suntikan (seperti lengan yang sakit) dan gejala yang lebih umum, seperti sakit kepala, nyeri otot, demam, dan kedinginan. 
Laporan efek samping seperti miokarditis dan perikarditis setelah vaksin mRNA juga diterima oleh otoritas Australia. Akan tetapi kasus miokarditis sebagai efek samping vaksin Comirnaty (Pfizer) dan Spikevax (Moderna) sangat jarang. Biasanya bersifat sementara dengan kebanyakan orang menjadi lebih baik dalam beberapa hari. Miokarditis dilaporkan pada sekitar satu dari setiap 100.000 orang yang menerima Comirnaty (Pfizer), meskipun lebih sering terjadi pada pria muda dan remaja laki-laki se

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri sumber video tersebut dengan menggunakan kata kunci “Ratusan warga Timor Leste masuk Indonesia” pada mesin pencari Google. Hasilnya, ratusan anak muda asal Timor Leste dalam video tersebut datang ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, untuk belajar pencak silat di perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate.
Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Berita Politik pada 8 September 2021 dengan judul, “ BERIITA VIRAL ~ TIMOR LESTE KEMBALI KE INDONESIA.”
Video yang identik lainnya pernah diunggah ke Yourube oleh kanal KOMPASTV pada 20 Agustus 2021 dengan judul, “ Ratusan Warga Timor Leste Dideportase Dari Indonesia.”
Menurut KOMPASTV, sedikitnya 352 warga asal Timor Leste dikumpulkan di markas Kodim 1605 Belu setelah menyerahkan diri untuk dipulangkan ke negara asal mereka.
Ratusan warga itu sebelumnya masuk ke Negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi.
Para warga negara asing tersebut diduga merupakan anggota salah satu perguruan silat yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Belu dan kabupaten lainnya di NTT.
Masuknya ratusan pelintas batas ilegal ini membahayakan situasi Indonesia yang saat ini masih dihantui pandemi covid-19.
Ratusan warga Timor Leste itu kemudian didata oleh petugas Imigrasi secara kolektif untuk selanjutnya berdasarkan kesepatakan kedua Negara, dideportase ke negara mereka karena tidak mengantongi dokumen resmi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkuham NTT Marciana D Jone kepada ANTARA di Kupang, Kamis, mengatakan bahwa saat ini ratusan WN Timor Leste itu sedang didata untuk kemudian pada Kamis (19/8) hari ini akan langsung dideportasi ke negara tetangga itu.
"Mereka diduga tergabung di persatuan pencak silat yang menurut laporan datang ke Atambua untuk mengikuti kenaikan sabuk persatuan pencak silat Pesaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) di Kabupaten Belu," kata Marciano seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.
Ratusan WN Timor Leste itu dideportasi setelah pada Rabu (18/8) kemarin menyerahkan diri ke Kodim Belu dan meminta untuk dideportasi. Diantara mereka selain pria ada juga kaum perempuan.
Dilansir dari dari  Merdeka.com, Konsul Jenderal Timor Leste di Kupang Jesuino Dos Reis Matos Carvalho mengakui, ratusan warga itu masuk ke wilayah Indonesia secara nonprosedural. Mereka tidak mengantongi dokumen keimigrasian, serta melanggar ketentuan UU Karantina Kesehatan.
"Warga kami telah menyalahi aturan karena melintas ke Indonesia tanpa dokumen terlebih lagi Covid-19 telah membatasi aktivitas masyarakat di wilayah Indonesia maupun Timor Leste, sehingga ketentuannya semua warga tersebut akan segera dideportasi, serta wajib menjalani karantina mandiri," jelas Jesuino.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan semua instansi terkait penanganan semua warga Timor Leste tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Imigrasi untuk memproses permasalahan itu sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim ratusan Warga Negara Asing asal Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia, keliru. Ratusan anak muda asal Timor Leste dalam video tersebut datang ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, untuk belajar pencak silat di perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate. Mereka akan dipulangkan ke negara asalnya karena masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi.
TIM CEK FAKTA TEMPO