Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto dalam gambar tangkapan layar yang diunggah oleh akun Baim di atas denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan foto-foto dari peristiwa yang sama, yang terlihat dari kesamaan motif pakaian batik yang dikenakan oleh para menteri dan anggota DPR, yang dimuat oleh Tempo pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia.
Foto-foto tersebut terdapat dalam berita foto yang berjudul "Pemerintah Serahkan Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR". Foto-foto itu diberi keterangan, "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020."
Tempo kemudian menelusuri berita di Liputan6.com yang berjudul "Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang". Berita dengan judul ini memang pernah dimuat oleh Liputan6.com pada 5 Oktober 2020. Namun, fotonya memperlihatkan foto ketika UU Cipta Kerja diketok di DPR pada 5 Oktober 2020. Dalam foto itu, para menteri dan anggota DPR terlihat mengenakan masker. Motif pakaian batik yang mereka kenakan pun berbeda dengan yang dipakai dalam foto unggahan akun Baim.
Meskipun begitu, pada 5 Oktober 2020, halaman Facebook Liputan6 memang membagikan tautan berita dengan judul itu yang dilengkapi dengan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Namun, saat tautannya diklik, foto tersebut tidak ditemukan dan sudah berganti dengan foto para menteri dan anggota DPR yang bermasker.
Tempo pun menelusuri berita di Liputan6.com yang menggunakan foto seperti yang terdapat dalam unggahan akun Baim. Foto itu salah satunya digunakan dalam berita yang berjudul "Akan Disahkan DPR, Ekonom Sebut RUU Omnibus Law Tak Mampu Dongkrak Investasi" pada 5 Oktober 2020. Namun, foto tersebut telah diberi keterangan bahwa diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Berikut ini keterangan foto itu:
"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)"
Klaim Covid-19 Settingan
Klaim bahwa Covid-19 rekayasa merupakan klaim yang tidak berdasarkan bukti. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) per 6 Oktober 2020, kasus positif Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 35.347.404 kasus, dengan 1.039.406 orang meninggal. Sementara di Indonesia, menurut data Gugus Tugas Covid-19 per 7 Oktober 2020, kasus positif Covid-19 telah mencapai 315.714 orang, di mana 11.472 di antaranya meninggal.
Dilansir dari organisasi cek fakta AS FactCheck, setelah virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019, memang tersebar berbagai rumor palsu tentang misteri asal-usul virus. Salah satunya adalah bahwa SARS-CoV-2 merupakan hasil rekayasa laboratorium. Namun, seluruh versi teori ini tidak memiliki pijakan bukti dan penjelasan secara sains.
Bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa virus itu kemungkinan menular ke manusia dari hewan yang belum teridentifikasi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu pada jenis virus Corona lain. SARS-CoV pada 2002-2003 misalnya, diperkirakan berasal dari kelelawar dan menyebar ke manusia melalui musang. Pada 2012, muncul pula MERS-CoV yang kemungkinan berasal dari kelelawar, dan menyebar ke manusia melalui unta.
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 30 Maret 2020, hasil studi yang dipimpin oleh Kristian Andersen, profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research Institute, California, AS, pun telah membantah rumor bahwa virus Corona Covid-19 sengaja dibuat atau produk rekayasa laboratorium. Menurut studi yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine ini, virus Corona penyebab Covid-19 adalah buah dari proses evolusi alami.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto para menteri dan anggota DPR yang tidak bermasker di atas diambil saat UU Cipta Kerja diketok pada 5 Oktober 2020, keliru. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya menyerahkan surat presiden serta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto itu denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa rombongan pria berseragam krem dalam foto tersebut tidak berada di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, melainkan di terminal keberangkatan. Mereka pun bukan  tentara Cina.
Foto ini pernah dimuat oleh Detik.com pada 3 Oktober 2020 dalam beritanya yang berjudul "Geger Isu Kedatangan 'Tentara' di Soetta, Faktanya Penumpang Biasa". Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soetta Komisaris Akhmad Alexander Yurikho meragukan kebenaran informasi yang viral itu. Dari analisisnya, lokasi dalam foto itu bukan terminal kedatangan internasional, melainkan terminal keberangkatan internasional.
Dihubungi secara terpisah, Manager Branch Communication Bandara Soetta, Haerul Anwar, pun mengatakan bahwa sekelompok pria berseragam krem itu adalah penumpang yang hendak terbang ke luar negeri. Dia juga menjelaskan bahwa mereka adalah penumpang biasa yang merupakan warga negara Cina. "Itu penumpang biasa yang mau berangkat ke luar," ujar Haerul.
Viralnya foto ini juga diberitakan oleh Tempo pada 5 Oktober 2020. Komisaris Akhmad Alexander Yurikho, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, memastikan puluhan warga negara Cina yang terdapat dalam foto itu merupakan penumpang pesawat biasa.
Sebelumnya, Kepala Imigrasi Bandara Soetta Romi Yudianto pun telah memastikan puluhan warga negara Cina dalam foto tersebut adalah para pekerja tambang. "Bukan tentara," ujar Romi saat dihubungi Tempo pada 3 Oktober 2020.
Romi juga menjelaskan foto tersebut merupakan foto saat keberangkatan, bukan kedatangan. Meskipun begitu, dia tidak menjelaskan secara detail di mana puluhan warga negara Cina itu berasal. Dia juga tidak menyebut jadwal keberangkatan mereka di Bandara Soetta.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto rombongan TKA Cina berseragam yang baru mendarat di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, menyesatkan. Pertama, para pria itu memang merupakan warga negara Cina, tapi mereka adalah pekerja dan penumpang biasa, bukan tentara. Kedua, mereka berada di terminal keberangkatan Bandara Soetta dan hendak terbang ke luar negeri, bukan baru saja mendarat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto tersebut denganreverse image toolYandex dan Google. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa belasan orang bersenjata dengan atribut palu arit dalam foto tersebut merupakan gerilyawan New People's Army (NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (CPP).
Foto ini pernah diunggah oleh blog Jatibarang Blogger pada Oktober 2017. Selain foto itu, dimuat pula sejumlah foto lain yang diambil dari kegiatan dan lokasi yang sama. Dalam keterangannya, blog ini menulis bahwa foto-foto itu diambil di Filipina.
Tempo kemudian menelusuri foto lain yang dimuat oleh blog itu, dan menemukan bahwa foto tersebut pernah dimuat oleh media independen yang berbasis di Brasil, Renovamidia, pada 28 November 2018. Foto ini terdapat dalam berita yang berjudul "Duterte ingin membentuk pasukan untuk membunuh gerilyawan komunis".
Berita ini berisi informasi bahwa ancaman Presiden Filipina Rodrigo Duterte membentuk pasukan khusus untuk melawan gerilyawan Maois dari NPA menuai banyak kecaman. Kritikan tersebut antara lain disuarakan oleh anggota CPP, anggota parlemen, kelompok kiri, serta pembela hak asasi manusia.
Pada 27 November 2018, kepada para tentara Filipina, Duterte berkata, "Saya mungkin terpaksa membuat unit 'Sparrow' saya sendiri, pasukan kematian Duterte, untuk mengakhiri para pembunuh Maois ini." Sparrow merujuk pada milisi yang dibentuk oleh NPA selama masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos (1965-1986) untuk membunuh para penegak hukum.
"Saya akan mencari orang-orang dengan bakat yang sama untuk membunuh," kata Duterte, yang mengklaim bahwa dia telah mencoba melakukan dialog secara damai dengan NPA, tapi mereka menanggapinya dengan membunuh para polisi dan personel militer.
Salah satu foto yang terdapat dalam blog Jatibarang Blogger pun pernah dimuat oleh The New York Times pada 29 November 2017. Foto itu diberi keterangan: "Para pejuang NPA, pasukan komunis, menandai ulang tahun mereka yang ke-48 di bulan April. Pemberontakan Filipina adalah salah satu yang terlama di Asia. Dondi Tawatao/Getty Images."
Berdasarkan arsip berita Tempo, pada Februari 2017, CPP sempat mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pemerintahan Duterte yang dianggap ingkar janji. Sudah tujuh bulan menjabat sebagai presiden, Duterte belum memenuhi janji-janji kampanyenya. Alhasil, gencatan senjata yang dibuat sejak 26 Agustus 2016 dihentikan secara sepihak oleh CPP. Perang gerilya pun kembali dilakukan.
Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya CPP yang dikenal dengan perang gerilyanya ini? CPP mendasarkan gerakan mereka pada paham Maoisme, yakni paham yang berasal dari ajaran pemimpin komunis Cina, Mao Zedong, yang berakar pada Marxisme. CPP telah dibentuk sejak lama, bahkan sebelum Filipina merdeka.
CPP awalnya dibentuk untuk melawan invasi Jepang dalam Perang Dunia II. Namun, setelah Filipina mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat, kelompok kiri itu kian tersudut, bahkan terancam dibasmi. Sejak itu, mereka terus bergerilya di daerah-daerah pinggiran dan hutan untuk memberontak.
Pada Desember 1968, bersamaan dengan ulang tahun pemimpin revolusi Cina, Mao Zedong, CPP yang tidak terorganisir secara baik kembali dibentuk. CPP kemudian bertahan hingga kini di bawah pimpinan Jose Maria Sison. Dalam mendukung gerakannya, CPP mendirikan sayap militer yang disebut New People's Army pada 1969, tiga bulan setelah Sison mendirikan CPP.
Sejak itu, CPP dan NPA terus melakukan pergerakan untuk melawan pemerintah Filipina yang dituduh telah dikendalikan oleh AS. Kekuatan NPA bertambah besar setelah Ferdinand Marcos berkuasa dan memberlakukan darurat militer di Filipina pada 1972. NPA kemudian mendirikan kamp di hutan-hutan dan meluncurkan serangan yang menargetkan militer dan polisi serta pasukan AS.
Selama pemberontakannya, tercatat sebanyak 150 ribu orang, baik dari militer, polisi, NPA, dan warga sipil tewas. Pemberontakan yang membuat Sison ditangkap tersebut dikatakan sebagai penghambat laju pertumbuhan ekonomi Filipina. CPP sempat berjaya setelah berhasil memboikot pemilu pada 1986 dan menggulingkan Marcos. Kekuasaan Filipina kemudian berpindah ke tangan Presiden Corazon Aquino.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, kalim bahwa foto di atas merupakan foto anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang telah dipersenjatai, keliru. Belasan orang bersenjata dengan atribut bergambar palu arit dalam foto tersebut merupakan gerilyawan New People's Army (NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (CPP).
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri situs yang memuat artikel tersebut, yakni Detiksatuinfo.xyz. Hasilnya, ditemukan bahwa situs ini memang pernah memuat artikel dengan judul "Cek Fakta: Keluarga yang Miliki BPJS Dikabarkan Akan Dapat BLT Sebesar Rp 4 Juta per anggota" pada 2 Oktober 2020.
Namun, artikel tersebut merupakan artikel pemeriksaan fakta terhadap hoaks yang beredar ketika itu, bahwa "keluarga yang memiliki kartu BPJS Kesehatan akan mendapatkan BLT sebesar Rp 4 juta per anggota". Artikel ini menyadur artikel di situs Pikiran Rakyat yang berjudul sama, yang dikutip dari situs cek fakta Turnbackhoax.id.
Menurut artikel cek fakta Turnbackhox.id, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf menyatakan informasi itu keliru. "Ini hoaks. Selama ini, tidak ada bantuan-bantuan seperti itu", kata Iqbal. Hoaks serupa dengan nama bantuan yang berbeda pernah beredar pada 2019. Ketika itu, bantuan yang diklaim diberikan adalah tunjangan hari raya (THR) bagi peserta BPJS Kesehatan dengan nominal Rp 2 juta per kartu keluarga (KK).
Klaim palsu yang menyebut "keluarga yang memiliki kartu BPJS Kesehatan akan mendapatkan BLT sebesar Rp 4 juta per anggota" juga telah diverifikasi oleh sejumlah media, seperti Viva.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, dan Antara. Keempatnya pun menyatakan informasi itu keliru.
Tempo kemudian mengkonfirmasi kembali isu tersebut ke Humas BPJS Kesehatan Palembang, Hendra Kurniawan. Dia juga menyebut bahwa informasi yang beredar itu hoaks. Menurut dia, pemerintah melalui BPJS Kesehatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian. "Itu hoaks. Enggak benar informasinya. Tidak ada kebijakan demikian," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "keluarga peserta BPJS Kesehatan bakal mendapatkan BLT sebesar Rp 4 juta per anggota" keliru. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf telah menyatakan bahwa klaim tersebut hoaks. Menurut dia, selama ini, tidak ada bantuan semacam itu yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id