Pernyataan AJI Makassar dan Nelayan Kodingareng
Dalam siaran pers bersamanya pada 24 September 2020, AJI Makassar dan Walhi Sulawesi Selatan mengecam penyebaran video yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Tanpa Pamrih tersebut. Ketua AJI Makassar Nurdin Amir menegaskan klaim dalam video tersebut palsu.
“Walhi tidak pernah memanfaatkan AJI Makassar dalam kasus tersebut. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng,” kata Nurdin. Nurdin juga memastikan AJI Makassar tidak pernah membuat poster yang muncul pada detik ke-22 hingga ke-27 dalam video itu.
Poster ini berisi tulisan "AJI Makassar mengecam Walhi Sulsel yang memanfaatkan AJI untuk ambisi busuknya". Menurut Nurdin, klaim dalam video itu berupaya merusak nama baik Walhi dan AJI yang selama ini pro terhadap isu perjuangan lingkungan dan kelompok marginal.
Sebelum video tersebut beredar di media sosial, tudingan bahwa Walhi Sulawesi Selatan melakukan provokasi terhadap para nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir juga pernah disampaikan oleh politikus Sulsel Sarif Sampara pada 17 September 2020.
Namun, dikutip dari SuaraSulsel.id, kelompok perempuan Kodingareng mengkritik keras tudingan itu. Menurut mereka, pernyataan Sampara keliru. Justru, mereka bersyukur dengan adanya pendampingan dari Walhi Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP).
Dengan kehadiran Walhi Sulsel dan ASP, apa yang dipersoalkan oleh masyarakat nelayan Kodingareng dapat diketahui banyak orang. Apalagi, pemerintah setempat, mulai dari Ketua RT hingga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tidak pernah menanggapi keresahan nelayan.
"Jika Pak Sampara tidak mau membantu kami di pulau, diam saja, tidak usah banyak bicara. Jangan melumpuhkan semangat kami. Biarkan kami berjuang bersama adik-adik Aliansi Selamatkan Pesisir dan Walhi untuk mempertahankan laut dan pulau kami," kata Siti Ebong yang merupakan salah satu istri nelayan Kodingareng.
Pernyataan Siti tersebut juga dimuat oleh Fajar.co.id. Dia menuturkan, sampai saat ini, pihaknya tidak merasa Walhi dan ASP memprovokasi, apalagi mengajak melakukan demo anarkis. Justru, Walhi dan ASP selalu melarang agar tidak melakukan demo anarkis. Kalaupun ada tindakan anarkis, menurut Siti, hal itu adalah bentuk kemarahan kepada penambang yang merusak kehidupan.
“Sudah beberapa kali kami melakukan aksi damai di depan kapal Boskalis (kapal yang mengangkut pasir di Kodingareng) dan kantor gubernur, tapi tidak ada yang peduli dengan keluhan kami. Justru tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan teror yang kami dapatkan,” kata Siti.
Penangkapan Nelayan dan Aktivis di Kodingareng
Setelah pada 23 Agustus 2020 terjadi penangkapan terhadap tiga nelayan Kodingareng yang memprotes penambangan pasir, peristiwa serupa kembali terjadi pada 12 September 2020. Dilansir dari situs Konsorsium Pembaruan Agraria, sebanyak 11 orang ditangkap setelah ratusan nelayan yang didominasi ibu-ibu serta aktivis menggelar aksi protes terhadap penambangan pasir yang kembali dilakukan di wilayah tangkap nelayan.
Sebelas orang yang ditangkap ini terdiri dari tujuh nelayan, satu aktivis, dan tiga jurnalis pers mahasiswa. Mereka ditangkap oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel. Satu nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Aktivis yang sedang merekam penangkapan itu juga ditangkap dan mengalami kekerasan di bagian wajah, leher, serta badan.
Tambang Pasir di Kodingareng
Dilansir dari Majalah Tempo edisi 19 September 2020, sejak Februari 2020, kapal penyedot dan pengangkut pasir tiga kali hilir-mudik tiap hari di sekitar Blok Spermonde, kawasan penambangan dekat Pulau Kodingareng. Kapal sepanjang 230 meter itu membawa ratusan ribu meter kubik pasir dari lokasi tambang ke proyek reklamasi Makassar New Port, cikal-bakal pelabuhan termegah di timur Indonesia. Belakangan, penambangan berlangsung hingga malam hari.
Menurut sejumlah warga Kodingareng yang ditemui Tempo, dalam beberapa bulan terakhir, para nelayan di sekitar pulau dan pesisir Makassar mulai kesulitan memperoleh ikan. Pasalnya, wilayah tangkap nelayan sekarang menjadi perlintasan kapal pengangkut pasir. Pada malam hari, kapal terlihat lebih dekat ke daratan. Menurut perkiraan warga, jaraknya tidak sampai 10 kilometer dari Pulau Kodingareng. Di situlah nelayan biasa mencari ikan.
Nelayan Kodingareng umumnya menggunakan cara tradisional, seperti memanah, memancing, dan menggunakan bagan. Namun, metode itu kini tidak bisa lagi dilakukan. Kapal menyedot pasir hingga 30 meter ke dasar laut, mengakibatkan terumbu karang rusak. Deru mesin dan air yang keruh pun mengusir ikan. Sebelum penambangan pasir berlangsung, nelayan bisa menjaring 20 kilogram cumi-cumi atau lebih dari 20 ekor ikan tenggiri setiap berlayar. Kini perolehan anjlok hingga hanya 1 kilogram ikan.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amien mengatakan hampir semua nelayan mengalami kesulitan ekonomi sejak penambangan pasir di Blok Spermonde dimulai. Mereka pun sering menghadapi pertengkaran keluarga. Akhirnya, banyak laki-laki merantau ke luar pulau untuk mencari uang. Menurut dia, perairan di sekitar pulau pun tidak lagi aman untuk mencari ikan karena ombak di sekitar tambang bisa mencapai 3 meter. Kabar kapal nelayan tenggelam kerap muncul akhir-akhir ini.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berjanji mengakomodasi keinginan para nelayan agar tetap sejahtera. Namun, dia mengaku belum menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan penambang. "Jika terbukti merugikan kepentingan nelayan, kami akan mencari lokasi lain," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "nelayan Kodingareng dan AJI Makassar telah dimanfaatkan oleh Walhi Sulsel untuk menolak penambangan pasir" keliru. Kelompok perempuan Kodingareng telah membantah tudingan bahwa Walhi Sulsel melakukan provokasi terhadap nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir. Begitu pula AJI Makassar, yang menyatakan klaim dalam video tersebut palsu. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, kutipan ketiga dalam berita itu, yang menyebut "positif dan negatif Covid-19 sama saja karena semua orang pasti meninggal", hasil suntingan. Berita asli Tempo tidak memuat pernyataan yang diklaim dilontarkan oleh Sultan HB X tersebut. Namun, dua kutipan lainnya memang berasal dari Sultan HB X.
Berita asli Tempo yang memuat pernyataan Sultan HB X pada 19 September 2020 berjudul "Soal Lonjakan Kasus Covid-19, Sultan HB X: Jangan Takut-Takuti Rakyat". Pernyataan ini disampaikan Sultan HB X untuk menjawab pertanyaan wartawan soal rekor baru kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Potongan berita asli Tempo yang berjudul "Soal Lonjakan Kasus Covid-19, Sultan HB X: Jangan Takut-Takuti Rakyat".
Pada 19 September 2020, DIY mencatatkan penambahan sebanyak 74 kasus positif Covid-19 baru. Penambahan ini membuat total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi 2.111 kasus. Sultan HB X pun mengatakan tambahan kasus dalam sehari itu tidak perlu dipermasalahkan.
"Ora popo, nak positif ya neng rumah sakit(tidak apa-apa, kalau positif Covid-19 ya dirawat di rumah sakit)," ujar Sultan HB X. Terkait apakah ada kebijakan khusus untuk meredam lonjakan kasus, Sultan HB X menilai tidak ada kebijakan lain, "Tidak bisa (kebijakan baru), kita adaptasi saja, jangan menakut-nakuti (masyarakat)."
Sultan menilai, jika masyarakat terlalu takut menghadapi wabah Covid-19 ini, dampaknya bisa mempengaruhi sektor ekonomi dan akhirnya masyarakat di Yogyakarta bisa kesulitan mencari nafkah. "Rakyat bisa kelaparan, cari nafkah pun juga sakit," ujar Sultan HB X.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tiga kutipan soal kasus positif Covid-19 tersebut dilontarkan oleh Sultan HB X pada 19 September 2020 sebagian benar. Gambar tangkapan layar berita yang berisi klaim itu merupakan hasil suntingan. Dua kutipan pertama memang dinyatakan oleh Sultan HB X dan dimuat oleh Tempo. Namun, kutipan ketiga adalah hasil penambahan dari pihak lain. Tempo tidak pernah memuat kutipan "positif dan negatif Covid-19 sama saja karena semua orang pasti meninggal". Pernyataan ini pun tidak dilontarkan oleh Sultan HB X dalam wawancara dengan media pada 19 September 2020.
IKA NINGTYAS
Catatan redaksi: Artikel ini diubah pada 25 September 2020 pukul 11.10 WIB pada bagian judul dan kesimpulan. Redaksi mohon maaf.
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, virus Corona baru penyebab Covid-19 bisa menginfeksi siapa saja, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sejumlah daerah mencatat kasus infeksi Covid-19 yang diderita oleh ODGJ, di mana beberapa di antaranya meninggal dunia. Bahkan, ditemukan kelompok ODGJ yang cukup rentan terinfeksi dan menjadi pembawa virus (orang tanpa gejala atau OTG).
Dilansir dari Radar Jogja, Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Ahmad Akhadi menjelaskan bahwa ODGJ termasuk dalam kelompok berisiko tinggi, terutama ODGJ terlantar atau menggelandang. Menurut Guru Besar Kesehatan Jiwa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Soewadi, seperti dikutip dari Tirto, ada kelompok ODGJ yang kebal, ada pula kelompok ODGJ yang rentan.
ODGJ yang paling berat tingkatannya adalah skizofreniaundifferentiatedatau tidak terdiferensiasi. Pada penderita dengan tingkatan ini, kata Soewadi, memiliki alam kesadaran hidup mereka sendiri dan biasanya menggelandang. Mereka tidak memiliki rasa takut, cemas, atau gelisah. "Sehingga protektor-protektor fisik itu malah bekerja dengan baik. Jadi, dia tidak rentan terhadap penyakit ini," kata Soewadi pada 17 Mei 2020.
Sementara penderita skizofrenia yang telah memiliki kesadaran, yang disebut Soewadi sebagai "skizofrenia dalam remisi", bisa sangat rentan terinfeksi virus, termasuk Covid-19. "Kalau skizofrenia dalam remisi itu justru tidak kebal, karena dia mulai bisa berpikir realistis. Dia mulai ada rasa takut, cemas, dan gelisah. Ini justru berbahaya, sangat rentan kena Corona. Begitu dia tahu kena Corona, dia ketakutan," ujarnya.
Sejumlah kasus positif Covid-19 yang ditemukan pada ODGJ tercatat di daerah-daerah berikut:
Adapun pasien ODGJ yang positif Covid-19 dan dilaporkan meninggal dunia tercatat di daerah-daerah berikut:

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak ada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang meninggal karena Covid-19" keliru. Tidak ada kelompok yang kebal terhadap penyakit ini. Demikian juga kelompok ODGJ, di mana terdapat sejumlah kasus positif Covid-19 yang ditemukan pada kelompok tersebut, bahkan beberapa di antaranya meninggal. Menurut ahli, ODGJ yang menggelandang lebih berisiko tertular dan menularkan kepada orang lain apabila mereka menjadi orang tanpa gejala.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, isu bahwa permen dot mengandung narkoba memang pernah beredar pada 2017. Isu ini beredar setelah Satpol PP Kota Surabaya menggelar operasi gabungan dan menyita permen berbentuk dot tersebut. Namun, pemeriksaan laboratorium oleh tiga lembaga, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan kepolisian, menunjukkan permen dot itu tidak mengandung narkoba atau zat berbahaya lainnya.
Untuk memverifikasi klaim bahwa "ada razia permen dot yang mengandung narkoba", Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto petugas Satpol PP yang sedang menunjukkan kotak permen dot tersebut dengan reverse image tool. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut pernah beredar di media sosial dan dimuat di sejumlah situs media sejak 2017. Salah satu situs media yang pernah memuat foto itu adalah Detik.com.
Peristiwa dalam foto itu adalah bagian dari razia oleh Satpol PP Kota Surabaya setelah seorang anak SD mengaku pusing usai mengkonsumsi permen tersebut. Menurut dari arsip berita Tempo, razia ini menyisir sekolah-sekolah dasar, dan digelar pada 6 Maret 2017. Dari operasi gabungan tersebut, Satpol PP menyita 345 botol permen, yang kemudian diserahkan ke BBPOM Surabaya.Pada 9 Maret 2017, BBPOM mengeluarkan laporan hasil uji laboratorium permen dot yang diduga mengandung narkoba itu. Hasil tes menyatakan negatif. "Hasil ujinya negatif terhadap parameter yang kami uji," ujar Pelaksana Tugas Kepala BBPOM Surabaya Retno Kurpaningsih.
Retno mengatakan sampel permen asal Cina produksi Xiamen Yang Wan Foodstuff itu lolos dari empat parameter narkoba. Salah satu zat psikoaktif yang termasuk dalam parameter ialah amphetamine, yang menyebabkan ketagihan. Permen-permen yang diimpor oleh PT Petrona Inti Chermindo itu juga tidak mengandung rhodamin, bahkan resmi terdaftar sebagai makanan luar dan memiliki label BPOM RI ML 224409003077.
Selain BBPOM Surabaya, pengujian juga dilakukan oleh BNN dan kepolisian, dan hasilnya diumumkan pada 16 Maret 2017. Dilansir dari Liputan6.com, Kepala BNN Budi Waseso menyatakan permen dot negatif dari bahan yang mengandung narkotika.
"Permen dot kami nyatakan negatif, clear, dari bahan kimia narkotika. Ini sudah dibuktikan oleh tiga instansi, yakni BNN, polisi, dan Laboratorium POM," kata pria yang akrab disapa Buwas ini di Kantor BNN, Jakarta, pada 16 Maret 2017.
Buwas mengatakan rasa pusing yang dialami oleh anak yang mengkonsumsi permen tersebut bukan diakibatkan oleh narkoba, melainkan kondisi anak tersebut yang memang sedang tidak sehat. "Itu anak kecilnya lagi sakit, sudah dicek dinas kesehatan sana," tutur Buwas.
Meskipun begitu, Buwas mengimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati lantaran masih ada potensi masuknya peredaran narkoba menggunakan permen tersebut. "Tapi harus masih juga diwaspadai, karena biasanya saat sudah dinyatakanclear, malah bisa dimanfaatkan oleh oknum narkoba, ini serius kita," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "ada razia permen dot yang mengandung narkoba" menyesatkan. Foto yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu memang merupakan foto razia permen dot oleh Satpol PP Kota Surabaya. Saat itu, ada dugaan bahwa permen dot tersebut mengandung narkoba karena ditemukan setelah adanya anak SD yang mengaku pusing setelah mengkonsumsi permen tersebut. Namun, setelah diuji di laboratorium BBPOM Surabaya, BNN, dan kepolisian, ditemukan bahwa permen tersebut tidak mengandung narkoba.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id