Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang diklaim sebagai orang-orang Dayak yang mulai gerah karena adanya orang Cina yang sudah menguasai daerah merupakan konten yang salah.

Faktanya, bukan karena Cina. Peristiwa di video itu adalah aksi unjuk rasa Aliansi Dayak Bersatu yang menolak program transmigrasi dari luar Provinsi Kalimantan Tengah di lokasi food Estate di Kalimantan Tengah pada 31 Agustus 2020.

Video yang identik, diunggah di kanal Youtube DAYAKTV OFFICIAL pada 1 September 2020 dengan judul “ALIANSI DAYAK BERSATU DEMO TOLAK MASUKNYA TRANSMIGRASI – KABAR 17 DAYAK TV”.

Dilansir dari Bisnis.com, sejumlah angota komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu melakukan unjuk rasa di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin (31/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak program 20 ribu kepala keluarga transmigrasi baru yang akan ditempatkan di Kalimantan Tengah serta mendesak Pemerintah Pusat untuk melibatkan secara penuh tenaga kerja dari masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dalam program ketahanan pangan baru ‘Food Estate’.

Selain itu, dilansir dari Prokal.co, Juru Bicara ADB Ingkit Djaper mengatakan, pemerintah pusat tidak perlu menyelesaikan persoalan kemiskinan di pulau Jawa dengan mendatangkan transmigrasi ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya hal tersebut dinilai sebagai suatu solusi, namun justrus akan membuat masalah baru di provinsi ini.

“Selama ini warga transmigrasi dari luar Kalteng mendapat berbagai fasilitas, mulai dari rumah, listrik, tanah bersertfikat dan jatah hidup selama dua tahun. Sedangkan masyarakat lokal tidak pernah menikmati program seperti itu,” katanya saat aksi damai penolakan transmigrasi baru, Senin (31/8/2020).

“Kami tidak anti terhadap suku manapun, namun kami hanya menolak transmigrasi baru yang mendatangkan ribuan warga dari luar Kalteng. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan pusat,” ucapnya.

Terkait penolakan transmigrasi baru dari luar Kalteng ini tidak hanya untuk tahun 2021 saja, melainkan penolakan tersebut untuk jangka panjang. Bahkan pihaknya menuntut moratorium kembali dan menghentikan penempatan transmigrasi dari luar Kalteng untuk selama-lamanya.

Terlepas dari persoalan transmigrasi tersebut, pihaknya menuntut adanya transparansi pelaksanaan program food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Masyarakat Dayak wajib dilibatkan dalam program ini, baik sebagai tenaga pengawas, tenaga lapangan, tenaga teknis dan tenaga ahli dalam program strategis nasional tersebut.

BUKAN karena Cina. Peristiwa di video itu adalah aksi unjuk rasa Aliansi Dayak Bersatu yang menolak program transmigrasi dari luar Provinsi Kalimantan Tengah di lokasi food Estate di Kalimantan Tengah pada 31 Agustus 2020.

Salah satu sumber foto, Fatima Alkaff: “Just some random restaurant up there”
Google Maps, “86 Uxbridge Rd, London W12 8LR, United Kingdom”
Google Street View, “80 A402 London, England”
HappyCow: “Vegan buffet featuring numerous dishes. Formerly To-Fu, Vegan Room, and prior to that Tai Veg.”
zomato: “Thai, Chinese, Curry Shepherd’s Bush”
Restaurant Guru: “Taste the menu of Chinese and Thai cuisines at this restaurant. Don’t forget to degust good salads, tofu and beef at Tai Buffet.”
Yell.com: “86 Uxbridge Road, Shepherd’s Bush, LONDON, W12 8LR”
The Bruges Vegan: “Restaurant review #105 – Tai Buffet is a vegan restaurant in center of London, near Shepherd’s Bush.”
Feed the Lion: “TAI buffet, Shepherds Bush, restaurant, Halal, London”

SUNTINGAN. FAKTANYA, berdasarkan hasil verifikasi lokasi nama restoran yang benar adalah “TAI BUFFET” dengan alamat 86 Uxbridge Rd, London W12 8LR, Inggris.

Berdasarkan artikel dari nationalgeographic.com dan klarifikasi dari akun Twitter @OlPejeta, Badak Putih Utara jantan terakhir bernama Sudan mati pada bulan Maret 2018 dan tersisa hanya 2 Badak Putih Utara bernama Najin dan Fatu yang keduanya betina dan termasuk ke dalam status punah secara fungsional yang berarti jumlah populasi hewan tersebut sangat kecil sehingga tidak lagi memainkan peran yang signifikan dalam fungsi ekosistem. Pada 11 September 2019, peneliti dari laboratorium Aventea di Italia menyatakan bahwa mereka berhasil membuat 2 embrio Badak Putih Utara dan pada bulan Januari 2020 berhasil membuat satu embrio lagi sehingga total ada 3 embrio Badak Putih Utara dengan menggunakan metode IVF (in vitro fertilization).

Melihat dari penjelasan tersebut, klaim Badak Putih Utara resmi punah adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Informasi yang salah. Badak Putih Utara tidak dinyatakan punah melainkan punah secara fungsional atau “functionally extinct” sejak tahun 2018 yang berarti populasinya yang sangat sedikit sehingga tidak dapat memainkan peran yang signifikan pada ekosistem, hingga saat ini Badak Putih Utara tersisa 2 ekor yang keduanya betina.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Pemkot Pekanbaru, Riau menarik vaksin Covid-19 karena keampuhan vaksin masih tarik ulur merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan karena keampuhan vaksin masih tarik ulur. Namun kebijakan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari rumah-rumah sakit di wilayah Kota Pekanbaru diambil karena adanya ketidaksesuaian antara data vaksin di rumah sakit dan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Tempo, ditemukan informasi bahwa Pemkot Pekanbaru memang sempat menarik vaksin Covid-19 dari seluruh rumah sakit di wilayahnya. Namun, alasan penarikan vaksin Covid-19 tersebut bukan karena tidak ampuh, melainkan untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin.

Dilansir dari Kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Arnaldo Eka Putra mengatakan pihaknya menarik vaksin Covid-19 di semua rumah sakit pada 8 Juni 2021. “Sudah kita tarik semua vaksin di 28 rumah sakit. Totalnya ada 916 vial vaksin Covid-19,” ujar Arnaldo pada 10 Juni 2021. Artinya, terdapat 6.190 dosis vaksin yang ditarik sementara.

Menurut Arnaldo, vaksin yang terdapat di rumah-rumah sakit di Pekanbaru ditarik karena adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi. “Penarikan dosis vaksin karena terdapat data yang tidak cocok. Kita menemukan data vaksin di rumah sakit yang tidak sesuai dengan jumlah persediaan dosis vaksin,” ujarnya.

Data jumlah vaksin, kata dia, seharusnya terdapat dalam Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). “Yang jadi persoalan, vaksin disuntikan, tapi tidak cocok dengan data P-care,” ujarnya. Arnaldo mengatakan pihak rumah sakit mestinya memasukkan data warga yang sudah suntik vaksin dalam data P-Care. Data ini kemudian masuk dalam sistem komputer.

Penjelasan Arnaldo terkait penarikan vaksin Covid-19 itu juga diberitakan oleh Hallo Riau. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil setelah adanya evaluasi pelaksanaan vaksin Covid-19 oleh Pemkot Pekanbaru. Rumah-rumah sakit sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 dinilai tidak melakukan proses pendataan dengan baik.

“Masyarakat di Pekanbaru yang sudah mendapat vaksin Covid-19 mencapai 260 ribu orang. Banyak dari masyarakat baru mendapat vaksin dosis pertama. Mereka yang mendapat suntikan vaksin pertama berkisar 180 ribu orang. Lalu yang mendapat vaksin kedua berkisar 80 ribu orang. Kan jumlahnya banyak, tapi datanya tidak tercatat dengan baik di rumah sakit,” ujar Arnaldo.

Menurut Arnaldo, ada ketidaksesuaian antara data pasokan vaksin di rumah sakit dan jumlah penerima vaksin. Dirinya pun kerap mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Mereka mempertanyakan data vaksin yang berserakan. “Maka, kita ambil sikap tegas ke rumah sakit. Kita tarik dulu dosis vaksin di rumah sakit,” tuturnya.

Dilansir dari Detik.com, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali mendistribusikan vaksin Covid-19 yang sempat ditarik dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pada 10 Juni 2021. “Kemarin vaksin ditarik karena dievaluasi agar data distribusi ada, khususnya dari dinas kesehatan ke rumah sakit,” kata juru bicara Satgas Covid-19 Pekanbaru, Ingot Hutasuhut.

Ingot mengatakan ada banyak masalah yang terjadi saat pendistribusian vaksin sebelumnya. Dia menyebut ada vaksin yang sudah disuntikkan, tapi tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan Pekanbaru. “Itu kemarin ada bermacam masalah dan menyebabkan keterlambatan laporannya. Ada sudah divaksin, karena jaringan tidak ter-input. Itu yang kita evaluasi semuanya,” kata Ingot.

Evaluasi soal distribusi vaksin ini dilakukan selama dua hari. Setelah evaluasi tuntas, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali mendistribusikan vaksin ke fasilitas kesehatan untuk disuntikkan ke masyarakat. “Hari ini, semua sudah dipersilakan untuk mengambil kembali. Intinya kemarin itu untuk evaluasi saja, kita data ulang untuk laporan karena ini berkaitan dengan pusat, pemerintah pusat minta laporan,” katanya.

BUKAN karena keampuhan vaksin masih tarik ulur. Namun kebijakan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari rumah-rumah sakit di wilayah Kota Pekanbaru diambil karena adanya ketidaksesuaian antara data vaksin di rumah sakit dan jumlah persediaan vaksin.