Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, baru empat terdakwa kasus korupsi Jiwasraya yang telah menerima vonis Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni penjara seumur hidup. Selain itu, sebelum vonis ini, terdapat kasus-kasus korupsi lain yang pelakunya divonis penjara seumur hidup.
Terkait klaim bahwa enam terdakwa kasus Jiwasraya divonis seumur hidup, berdasarkan arsip berita Tempo, baru empat terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana investasi tersebut yang divonis penjara seumur hidup. Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 12 Oktober 2020.
Empat terdakwa itu ialah mantan Direktur Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
Dua terdakwa lain dalam kasus Jiwasraya, yaitu Komisaris PT Hanson International Benny Tjokro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat baru menghadapi tuntutan pada 15 Oktober kemarin. Benny dituntut hukuman penjara seumur hidup dan pembayaran uang pengganti Rp 5 triliun, sedangkan Heru dituntut hukuman penjara seumur hidup dan pembayaran uang pengganti Rp 10,728 triliun.
Adanya vonis seumur hidup ini setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Peraturan MA ini menyatakan bahwa korupsi di atas Rp 100 miliar dapat dipidana atau terkena hukuman seumur hidup.
Peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Peraturan ini diteken pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.
Terkait klaim bahwa vonis seumur hidup bagi koruptor baru terjadi di era Presiden Jokowi, tidak sepenuhnya benar. Sebelum vonis terhadap terdakwa kasus Jiwasraya, terdapat kasus-kasus korupsi lain yang pelakunya divonis seumur hidup, yakni sebagai berikut:
Meskipun begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hukuman koruptor di Indonesia belum memberikan efek jera. Menurut pantauan ICW, sepanjang Januari-Juni 2020 misalnya, rata-rata vonis pengadilan tipikor adalah 2 tahun 11 bulan, pengadilan tinggi (banding) 3 tahun 6 bulan, dan Mahkamah Agung (kasasi atau peninjauan kembali) 4 tahun 8 bulan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "enam terdakwa kasus Jiwasraya divonis penjara seumur hidup dan vonis penjara seumur hidup bagi koruptor baru terjadi di era Jokowi" sebagian benar. Terkait klaim pertama, dari enam terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, baru empat terdakwa yang divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua terdakwa lainnya baru menghadapi tuntutan pada 15 Oktober lalu. Adapun terkait klaim kedua, tidak sepenuhnya benar. Satu kasus korupsi dengan vonis penjara seumur hidup pernah terjadi pada 2016, sementara empat kasus korupsi lainnya dengan vonis penjara seumur hidup pernah terjadi sebelum era Presiden Jokowi.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "Ma'ruf Amin tak masalah vaksin Covid-19 tidak halal" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita yang memuat pernyataan Ma'ruf tersebut. Namun, terdapat konteks dalam pernyataan Ma'ruf ini, yakni dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.
Artikel yang dimuat oleh situs Islamidia.com itu berasal dari berita di situs media Suara.com dengan judul yang sama. Pernyataan Ma'ruf soal "tidak masalah vaksin Covid-19 tidak halal" ini disampaikan oleh juru bicaranya, Masduki Baidlowi. Dalam berita tersebut, Masduki mengatakan bahwa Ma'ruf meminta agar kehalalan vaksin menjadi perhatian. Namun, Ma'ruf juga tidak masalah jika vaksin tidak halal mengingat kondisi darurat pandemi saat ini.
Pernyataan Ma'ruf yang disampaikan oleh Masduki itu juga dimuat oleh Tempo pada 3 Oktober 2020. "Jadi, Wapres menjelaskan dua hal. Vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada problem. Tapi, kalau misalnya tidak halal, tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat, sehingga tidak masalah dipakai,” ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya pada 2 Oktober 2020.
Untuk itu, Masduki menegaskan kembali pernyataan Ma'ruf bahwa masalah kehalalan tidak akan menjadi hambatan pengadaan vaksin Covid-19. Jika belum halal, ada jalan keluar keagamaan. Masduki juga mengatakan pemerintah akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut dalam tim kunjungan ke Beijing, Cina, untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya diverifikasi sejak awal.
"Jadi, MUI akan melibatkan Tim Fatwa dan Tim Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal. Tapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah, karena prosesnya akan begitu saja tidak ada problem apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak halal pun tidak masalah karena (masuk kaidah) darurat, sehingga diperbolehkan,” kata Masduki.
Tak hanya dari Cina
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 19 September 2020, Kementerian Kesehatan mencatat akan ada uji klinis sembilan calon vaksin Covid-19 di Indonesia. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Alexander Kaliaga Ginting Suka, mengatakan kementerian akan memantau seluruhnya.
Pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia di antaranya dilakukan lewat kerja sama yang dijalin PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech dari Cina. Bio Farma menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk riset uji klinis fase 3 vaksin Sinovac hingga Januari 2021. Bio Farma dengan koalisi pengembangan vaksin CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) juga membahas kapasitas produksi dan pendistribusian vaksin.
Kedua, Kimia Farma terlibat kerja sama dengan Sinopharm, perusahaan vaksin pelat merah Cina, dan Group 42 dalam melakukan uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab hingga Maret 2021. Ketiga, Kalbe Farma bekerja sama dengan Genexine asal Korea Selatan. Keempat, Kalbe Farma bekerja sama dengan CanSino, juga dari Cina, untuk uji klinis di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timur Tengah hingga Januari 2022.
Vaksin Covid-19 lain yang akan dikeluarkan oleh Infion-Arcturus, menurut Alexander, juga akan menggelar uji klinis di Indonesia seperti yang sekarang berjalan untuk vaksin Sinovac. Waktunya, fase 1 pada September 2020 dan fase 3 dijadwalkan pada Januari 2021.
Selain itu, menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Setiawan, saat ini terdapat penawaran kerja sama dari perusahaan vaksin lain yang ingin melakukan uji klinis fase 3. “Surat sudah masuk, kami akan merespons dalam setting dan protokol yang lain,” ujarnya. Namun, Setiawan belum bersedia membeberkan nama perusahaan vaksin tersebut.
Potensi vaksin ketujuh yang melibatkan Indonesia, dari data Kementerian Kesehatan, yaitu yang diproduksi oleh Pfizer-BioNTech/Fosun Pharma. Mereka akan melakukan uji klinis fase 3 hingga April 2021. Vaksin kedelapan adalah vaksin dari kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Imperial College London yang akan menggelar uji klinis fase 2 hingga September 2020. Terakhir, vaksin Merah Putih yang pengembangannya ditargetkan dimulai pada Januari 2021 dan uji klinis fase pertamanya dimulai pada triwulan III.
Tahapan produksi vaksin
Head of Corporate Communications Bio Farma, Iwan Setiawan, mengatakan sedikitnya ada empat tahapan yang harus dilewati dalam produksi vaksin. Pertama, tahapan praklinis, yakni pengujian vaksin pada hewan. Setelah tahap ini terlewati, berlanjut pada tahap uji klinis fase 1-3.
“Fase 1 terkait keamanannya. Jadi, memastikan bahwa vaksin itu tidak memiliki efek samping dan sebagainya. Fase 2 terkait dengandossier, dosisnya berapa (yang diperlukan untuk disuntikkan). Tapi, fase 2 ini juga masih dilakukan untuksafety,” kata Iwan.
Iwan menuturkan seluruh tahapan tersebut sudah dilakukan oleh Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Cina yang melibatkan Bio Farma dalam uji klinis fase 3. “Sebetulnya, fase 3 ini bukan hanya (digelar) di Indonesia. Ini berbarengan juga dengan yang dilakukan di Brasil, Bangladesh, dan Turki. Dan hasilnya harus sama,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan jika vaksin Covid-19 dari Cina tidak halal" sebagian benar. Terdapat konteks dalam pernyataan Ma'ruf tersebut, yakni dalam kondisi darurat pandemi Covid-19. Meskipun begitu, Ma'ruf tetap meminta agar kehalalan vaksin menjadi perhatian. Pemerintah mengundang MUI untuk ikut dalam tim kunjungan ke Cina untuk memperoleh vaksin tersebut, sehingga prosesnya diverifikasi sejak awal. Di sisi lain, calon vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia pun bukan hanya dikembangkan bersama perusahaan dari Cina, melainkan juga dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman, serta dari dalam negeri.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim ke cekfakta@tempo.co.id

Terkait foto
Berdasarkan penelusuran jejak digital dengan reverse image toolGoogle dan Yandex, ditemukan bahwa foto tersebut merupakan foto demonstrasi mahasiswa pada 2019 silam, sebelum disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kemarin dan memicu demonstrasi di sejumlah daerah. Foto ini berasal dari video yang ditayangkan oleh KompasTV pada 23 September 2019.
Video berdurasi 10 jam 35 menit tersebut diberi judul "BREAKING NEWS - LIVE Terkini Demo Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK di DPR". Foto yang terdapat dalam gambar unggahan akun Aries Dasilva diambil dari cuplikan video tersebut pada jam 6:22:15.
Foto yang identik juga pernah dimuat oleh Tribunnews dalam beritanya pada 24 September 2019 yang berjudul "BREAKING NEWS - Demo Mahasiswa di DPR Ricuh, Polisi Tembakan Water Canon, Massa dan Polisi Bentrok". Dalam foto tersebut, di pojok kiri atas, terdapat logo KompasTV.
Terkait klaim Covid-19 bohong belaka
Kandidat PhD Ilmu Kedokteran di Kobe University, Adam Prabata, dalam akun Instagram-nya, pada 10 Oktober 2020 menyatakan klaim bahwa "kalau besok atau minggu depan tidak ada yang sakit atau meninggal karena Covid-19 di antara yang ikut demo, maka kita selama ini dibohongi" keliru. Klaim ini cenderung dapat menggiring opini publik ke arah yang kurang tepat.
Menurut Adam, orang yang tertular Covid-19 tidak akan langsung sakit dan menunjukkan gejala. Rata-rata, dibutuhkan waktu sekitar 4-5 hari, atau bahkan 14 hari, untuk seseorang menunjukkan gejala sejak terinfeksi Covid-19, yang dikenal sebagai masa inkubasi.
Selain itu, orang yang tertular Covid-19 dan mengalami gejala berat pun perlu waktu hingga ia akhirnya meninggal. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), waktu untuk seseorang meninggal akibat Covid-19 adalah sekitar 2-8 minggu sejak munculnya gejala. "Jadi, kalau ada yang meninggal akibat tertular Covid-19 saat demonstrasi itu enggak akan langsung minggu depan juga," ujarnya.
Adam juga menjelaskan tidak semua orang yang terinfeksi Covid-19 akan terlihat sakit dan bergejala. Sekitar 40-45 persen orang yang terinfeksi Covid-19 diduga tidak bergejala. Mayoritas peserta demo pun berusia muda, yang berpotensi tidak bergejala jika terinfeksi Covid-19. Orang tidak bergejala ini belum tentu diperiksa dan tercatat sebagai kasus Covid-19. Dengan demikian, ada potensi jumlah kasus tidak meningkat drastis.
Selain itu, menurut Adam, risiko pendemo yang mayoritas berusia muda tersebut untuk meninggal akibat Covid-19 cenderung lebih rendah. "Yang berisiko adalah seandainya pendemo tertular, kemudian menulari keluarga di rumah yang berusia tua dan punya penyakit lain," katanya.
Di sisi lain, Adam mengatakan bahwa pemeriksaan Covid-19 lewat PCR di Indonesia masih bermasalah. Hasil pemeriksaan baru keluar hingga sepekan pasca swab dilakukan. Jumlah pemeriksaan PCR di berbagai daerah pun masih di bawah standar WHO. Bila terjadi kenaikan kasus Covid-19 akibat demonstrasi, kata Adam, "Belum tentu akan terdeteksi bisa kemampuan pemeriksaan PCR tidak memadai."
Setelah virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019, memang tersebar berbagai rumor palsu tentang misteri asal-usul virus. Salah satunya adalah bahwa SARS-CoV-2 merupakan rekayasa belaka. Namun, seluruh versi teori ini tidak memiliki pijakan bukti dan penjelasan secara sains.
Bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa virus itu kemungkinan menular ke manusia dari hewan yang belum teridentifikasi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu pada jenis virus Corona lain. SARS-CoV pada 2002-2003 misalnya, diperkirakan berasal dari kelelawar dan menyebar ke manusia melalui musang. Pada 2012, muncul pula MERS-CoV yang kemungkinan berasal dari kelelawar, dan menyebar ke manusia melalui unta.
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 30 Maret 2020, hasil studi yang dipimpin oleh Kristian Andersen, profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research Institute, California, AS, pun telah membantah rumor bahwa virus Corona Covid-19 sengaja dibuat atau produk rekayasa laboratorium. Menurut studi yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine ini, virus Corona penyebab Covid-19 adalah buah dari proses evolusi alami.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Covid-19 bohong belaka jika besok tidak ada pendemo UU Cipta Kerja yang sakit atau meninggal" menyesatkan. Pertama, foto yang menyertai klaim tersebut merupakan foto demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK pada September 2019. Kedua, masa inkubasi rata-rata Covid-19 adalah 4-5 hari, bahkan bisa mencapai 14 hari. Orang yang tertular Covid-19 dan mengalami gejala berat pun perlu waktu hingga ia akhirnya meninggal. Selain itu, tidak semua orang yang terinfeksi Covid-19 akan terlihat sakit dan bergejala.
SITI AISAH
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, ketiga foto itu memiliki konteks yang berbeda, dan diambil di waktu yang berbeda pula. Ketiga foto tersebut pun tidak berhubungan dengan apakah Polri akan mengganti seragamnya seperti seragam milik polisi Cina, atau bahkan apakah polisi Cina bakal menggantikan polisi Indonesia.
Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo menelusuri jejak digital foto-foto tersebut dengan reverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Foto milik Agence France-Presse (AFP) ini pernah dipublikasikan oleh Radio Free Asia (RFA) pada 29 Mei 2013 dalam beritanya yang berjudul "Chinese Police Flee Angry Crowd After Reported Beating of Vendor". RFA memberikan keterangan bahwa foto itu adalah foto saat petugas penegak hukum berdebat dengan pedagang kaki lima di jalanan Shanghai, Cina, pada 9 Juli 2012.
Sumber: RFA

Foto ini pernah dimuat oleh situs media Batamnews dalam beritanya yang berjudul "Pura-pura Jadi Polisi China, Modus Pelaku Cyber Fraud di Batam" pada 20 September 2019. Foto ini adalah foto saat kepolisian di Batam mengungkap komplotan cyber fraud (penipuan online), di mana tersangkanya berjumlah 47 orang yang merupakan warga negara asing atau WNA  asal Cina dan Taiwan. Mereka menipu para WNA asal Cina di Indonesia dengan berpura-pura menjadi polisi Cina.
Sumber: Batamnews

Foto ini pernah dimuat oleh situs media Sindonews pada 13 Juli 2018 dalam beritanya yang berjudul "Diduga Buka Kantor Bersama dengan Polisi China, Kapolres Ketapang Dicopot". Menurut berita ini, ketika itu, beredar foto plakat kerja sama antara Polres Ketapang dengan kepolisian Cina serta foto bersama jajaran Polres Ketapang dengan Kepolisian Suzhou, Cina. Namun, mantan Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar Sunario telah menepis kabar adanya kantor bersama antara Polri dan Kepolisian Suzhou tersebut.
Menurut Sunario, pada 12 Juli 2018, Kepolisian Suzhou memang berkunjung ke sebuah perusahaan di Ketapang. Dalam kunjungan itu, jajaran Polres Ketapang juga diminta hadir. Kepolisian Suzhou pun mengajak kerja sama, dan membawa contoh plakat kerja sama. "Plakat ini yang viral di media sosial. Kesepakatan antara kedua belah pihak belum ada atau kita tolak, karena Polres Ketapang tidak bisa mengeluarkan kesepakatan. Kalau mau kerja sama, itu di Mabes Polri," ujar Sunario.
Sumber: Sindonews

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Polri akan mengganti seragamnya seperti seragam milik polisi Cina" menyesatkan. Tiga foto yang digunakan untuk menyebarkan klaim itu memiliki konteks yang berbeda, dan diambil di waktu yang berbeda pula, yakni pada 2012, 2018, dan 2019.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id