Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) mengaku telah menggugat secara perdata sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pembalakan liar. Selama periode 2012-2018, MA telah mengabulkan gugatan Kementerian LHK terhadap 11 perusahaan.

Sembilan kasus sudah inkracht (berkekuatan tetap) di tingkat pengadilan negeri. Sementara itu, dua di antaranya masih menunggu putusan banding di pengadilan tinggi.
Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah, membenarkan adanya penjatuhan sanksi atas pelaku perusakan lingkungan hidup. Namun, berdasarkan pemantauan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), belum ada putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.

Setali tiga uang, Iqbal Damanik, peneliti Auriga juga mengatakan, meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp18,3 triliun dan telah berkekuatan hukum tetap, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi.

Menurutnya, penanganan kasus pencemaran lingkungan yang ditangani selama ini masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya. Dalam tiga tahun terakhir, hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya.

"Illegal logging masih terjadi di Tanah Papua, kerugian dari ini diperkirakan mencapai Rp6,1 triliun dalam tiga tahun terakhir," ujar Iqbal. (asp)

Faktanya, tidak jelas apa maksud dari Prabowo. Namun, kehadiran unicorn justru bisa menjadi juru selamat perekonomian Indonesia karena besarnya nilai konsumsi dan investasi serta memberi efek ekonomi ke masyarakat lokal berkat digitalisasi ketenagakerjaan.

"Melalui workforce digitalization, kita harus berpikir bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian economic sharing, seperti yang telah dilakukan startup unicorn kita dan selanjutnya financial inclusion," ujar Menkominfo Rudiantara.

Lebih lanjut, karena semakin berkembangnya dunia digital, maka penerimaan pajak negara pun semakin tinggi. Ini terlihat dari dibuatnya pajak e-commerce yang akan berlaku pada April mendatang. Para unicorn seperti Tokopedia dan Bukalapak pun dapat ditarik pajak.

Omongan Prabowo berbeda dari wakilnya, Sandiaga Uno, yang justru ingin ada 50 unicorn baru. "Sangat memungkinkan bisa hasilkan 10 unicorn dalam 3 tahun ke depan, dari 4 yang sudah ada saat ini dan jadi 50 unicorn dalam 5 tahun ke depan,” kata Sandiaga pada 21 November 2018.

Sebagai informasi, unicorn adalah perusahaan rintisan (start-up) yang memiliki valuasi USD 1 miliar. Indonesia memiliki empat startup: Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka.

Ekspansi startup ke luar negeri pun memberikan efek positif. Misal, Nikkei Asian Review mencatat ada Bytedance yang mengembangkan Tiktok. Perusahaan itu valuasinya semakin tinggi berkat Tiktok yang mendunia.

Contoh lain ada Spotify. Berkat Spotify yang mendunia, tak hanya valuasi perusahaan yang makin tinggi, tetapi Swedia, negara asal Spotify, semakin populer.

Sejauh ini, tak ada bukti ekspansi unicorn membuat uang "lari" ke luar negeri. Faktanya, pertumbuhan unicorn justru memberi dampak positif bagi negara asalnya.

==============

Sandiaga Mimpi RI Miliki 50 Unicorn dalam 5 Tahun
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan Indonesia bisa saja memiliki 50 unicorn dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Unicorn adalah perusahaan start up yang telah memiliki valuasi di atas USD 1 miliar atau setara dengan Rp 13,5 triliun.

Adapun saat ini Indonesia baru memiliki 4 unicorn yaitu Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka. Sandiaga optimis startup lain yang saat ini menjamur di Indonesia mampu menjelma menjadi unicorn dalam waktu lima tahun ke depan.

“Sangat memungkinkan bisa hasilkan 10 unicorn dalam 3 tahun ke depan, dari 4 yang sudah ada saat ini dan jadi 50 unicorn dalam 5 tahun ke depan,” kata Sandiaga dalam acara Indonesian Economic Forum bertajuk "Connecting Indonesia: A New Five Year Agenda” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Untuk mewujudkan 50 startup dalam lima tahun, Sandiaga menyebutkan pemerintah harus mendorong dengan cara menerbitkan regulatory framework atau kebijakan-kebijakan yang mempermudah startup tumbuh berkembang.

Saat ini, lanjutnya, pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah masih cukup banyak salah satunya mempermudah perizinan bagi startup.

Tidak hanya itu, Sandiaga juga ingin agar startup dapat diberi pendampingan yang tepat agar mampu tumbuh menjadi unicorn.“Kami ingin berikan pelatihan dan pendampingan karena salah satu yang menghambat mereka tumbuh adalah tidak punya skill site yang tepat,” ujarnya.

Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Pasific Indonesia sekarang dikelola oleh PT Pertamina.

Menteri ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Mineral RI) Ignasius Jonan mengatakan, pengelolaan Blok Rokan akan dimulai pada 2021 mendatang.

Jonan menyebut Rokan sebagai blok legendaris di Asia yang pernah menghasilkan 1 juta barel per hari. Kini menghasilkan 200 ribu barel per hari.  Hal itu disampaikannya HUT ke-73 RI, 17 Agustus 2018 lalu di Jakarta.

Wakil Menteri ESDM RI, Arcandra Tahar mengatakan, dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina, maka kontribusi produksi minyak BUMN tersebut meningkat menjadi 60 persen dari produksi minyak nasional.

Untuk Blok Mahakam, telah dikelola oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018. PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018 seiring dengan kegiatan serah terima dari Total E&P Indonesie (TEPI).

Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun. Kemudian pada Senin (1/1/2018) ini dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, Blok Mahakam menjadi produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional. (*)

Prabowo di akhir debat mengakui soal kepemilikan lahan ini. Namun ia memastikan lahan tersebut berupa Hak Guna Usaha alias HGU, yang sewaktu-waktu bisa dikembalikannya ke negara. Berapa banyak luasnya ia tidak sebutkan.

"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Pada Mei 2009, berdasarkan data yang dihimpun VIVA dari laman prabowosubianto.info, terdapat sejumlah usaha yang dimiliki Prabowo di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan jasa. Berikut datanya:

1. PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara (kertas dan bubur kertas)
2. PT Kiani Hutan Lestari (kehutanan & perkebunan)
3. PT Belantara Pusaka (kehutanan & perkebunan)
4. PT Tanjung Redeb Hutani (kehutanan & perkebunan)
5. PT Tusam Hutani Lestari (kehutanan & perkebunan)
6. PT Tidar Kerinci Agung (kelapa sawit)
7. PT Erabara Persada Nusantara (pertambangan)
8. PT Nusantara Wahana Coal (pertambangan)
9. PT Nusantara Kaltim Coal (pertambangan)
10. PT Batubara Nusantara Coal (pertambangan)
11. PT Kaltim Nusantara Coal (pertambangan)
12. PT Nusantara Santan Coal (pertambangan)
13. PT Nusantara Berau Coal (pertambangan)
15. PT Jaladri Swadesi Nusantara (perikanan)
16. PT Gardatama Nusantara (jasa)
17. PT Tribuana Antarnusa (jasa)

Namun data terbaru yang diunduh dari lahan tersebut pada Minggu 17 Februari 2019, jumlah perusahaan yang masih dimiliki Prabowo berkurang drastis. Berikut datanya:

1. Perusahaan migas Karazanbasmunai di Kazakhstan. Prabowo duduk sebagai komisaris.
2. PT Tidar Kerinci Agung. Prabowo sebagai komisaris utama.
3. PT Nusantara Energy. Prabowo duduk sebagai presiden dan CEO.
4. PT Jaladri Nusantara sebagai presiden dan CEO.