Hasil pemeriksaan fakta Tempo yang dikutip dari altnews.in menunjukkan bahwa tewasnya Mahjabin Hakimi bukan karena dipenggal oleh Taliban. Mahjabin meninggal sebelum Taliban menguasai ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus 2021. 
Klaim kematian Mahjabin karena dipenggal oleh Taliban banyak diberitakan media, mulai dari India hingga Indonesia pada pekan lalu. Namun penyebab kematiannya terungkap setelah organisasi pemeriksa fakta Altnews.in di India mempublikasikan hasil investigasi pemeriksaan fakta pada 21 Oktober 2021.
Menurut Altnews.in, Mahjabin meninggal pada pekan pertama Agustus sebelum Taliban menguasai Afghanistan. Namun ada dua versi mengenai penyebabnya meninggal. Pertama karena bunuh diri dan kedua diduga karena dibunuh oleh mertuanya.
Tempo telah memeriksa ulang sumber terbuka yang dicantumkan Altnews.in pada artikelnya. Sumber yang digunakan antara lain  cuitan tiga jurnalis yang mengetahui insiden tersebut serta melalui anggota keluarganya. Salah satu petunjuk berasal profil Facebook Skandar Hakimi, saudara Mahjabin yang mengubah profilnya menjadi gambar hitam pada 7 Agustus. Ia menerima lebih dari 100 komentar yang berisi ucapan belasungkawa yang ditulis dalam bahasa Persia. 
Pada tanggal 9 Agustus, ia memposting gambar Mahjabin dengan perlengkapan militer bersama dengan keterangan, “Aku akan selalu bangga padamu, saudariku.” 
Mahjabin disebut pernah menjadi anggota Komando Tentara Nasional Afghanistan sebelum bergabung ke Asosiasi Bola Voli Wanita Afghanistan. 
Tempo telah mengirimkan pesan melalui facebook untuk meminta izin Skandar Hakimi mengutip unggahannya dalam artikel ini. 
Alt News juga menghubungi anggota keluarga Mahjabin, seorang aktivis Afghanistan yang berbasis di Kanada, Farishta Barez. Kerabat itu juga membenarkan bahwa Skandar adalah saudara Mahjabin. Dari anggota keluarga  inilah diketahui bahwa Mahjabin tidak dibunuh oleh Taliban.
“Dia tidak dibunuh oleh Taliban pada bulan Oktober. Kematian Mahjabin terjadi pada 6 Agustus dan tubuhnya ditemukan di kamar mandi tunangannya di Kabul. Dia mengklaim Mahjabin mati lemas. Namun, keluarga kami mencurigai adanya tindakan yang dilakukan oleh mertuanya.”
Anggota keluarga tersebut juga membagikan gambar batu nisan Mahjabin. Tanggal kematian menurut kalender Persia dikonversi ke 6 Agustus sesuai kalender Inggris. Batu nisan ini berada di Kabul. 

Dengan demikian, informasi tentang Taliban memenggal kepala atlet bola voli Afghanistan,  adalah tidak terbukti. 
TIM CEK FAKTA TEMPO

Hasil penelusuran Tempo, menunjukkan narasi tentang Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI, berasal dari artikel opini yang ditulis oleh Radhar Tribaskoro dan dimuat pertama kali di situs RMOL Jatim pada 19 Oktober 2021. Artikel opini tersebut dipublikasikan dengan judul Apa yang Dicari Megawati Sehingga Mau Mengepalai Lembaga Riset Sains dan Teknologi?
Artikel opini tersebut kemudian dipublikasikan ulang oleh beberapa situs dengan mengubah judul. Salah satunya dimuat oleh situs democrazy.id pada berjudul: Jadi Dewan Pengarah BRIN, Pemerhati Sosial & Politik: Mega Dorong Riset Sains PKI Tak Pernah Terlibat G30S. Penelusuran menggunakan tools domainbigdata, situs democrazy.id diketahui baru dibuat pada tanggal 18 September 2020. l  
Tangkapan layar judul artikel dari democrazy.id tersebut kemudian yang diedarkan warganet ke Facebook. Artikel opini sendiri berarti mewakili pandangan pribadi penulis. Klaim apakah Megawati akan mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), belum bisa dibuktikan. 
Tidak ada bukti-bukti yang disertakan dalam artikel opini tersebut terkait klaim Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI setelah dia dilantik menjadi Ketua Dewan BRIN. 
Pro Kontra Pengangkatan Megawati
Pengangkatan Megawati sendiri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menimbulkan pro kontra. Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman pada Mei lalu menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. Dewan Pengarah harusnya jadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.
Ia juga melihat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.
Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal ini. Ia mengatakan Megawati merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto.
Perdebatan dalam Sejarah Gerakan 30 September
Sebelumnya Megawati pernah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal kejadian 1965. Dikutip dari cnnindonesia.com, 
Mega menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
Upaya desukarnoisasi tersebut pernah disampaikan sejarawan Asvi Warman Adam, saat pengukuhannya sebagai profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 26 Juli 2018. Dikutip dari historia.id, situs  kredibel yang bermuatan sejarah populer, ada tiga periode perdebatan dalam penulisan sejarah (historiografi) peristiwa G30S. 
Periode pertama tentang dalang peristiwa G30S pada kuru 1965-1968. Periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto sejak 1968 hingga 1998. Sedangkan periode ketiga dikenal sebagai periode pelurusan sejarah semenjak berhentinya Soeharto pada 1998. 
Desukarnoisasi tersebut, menurut Asvi, terjadi pada periode kedua di mana pemerintah Soeharto menyeragamkan versi sejarah G30S berdasarkan tafsir sepihak dari penguasa. Asvi menyebut nama Nugroho Notosusanto sebagai arsitek dari rekayasa penulisan sejarah tersebut.  
Selain menyeragamkan sejarah G30S, Nugroho Notosusanto berperan dalam upaya desukarnoisasi dalam peristiwa kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Dia menyisihkan peran Sukarno dalam proses penggalian konsep Pancasila dengan mengedepankan peran Mohammad Yamin. 
Setelah Orde Baru jatuh, beragam versi G30S bermunculan, baik dari kesaksian penyintas maupun hasil penelitian para ahli. Menurut Asvi, peristiwa pembunah jenderal pada 30 September 1965 hanya dalih bagi Soeharto untuk menghabisi PKI sekaligus merebut kekuasan dari tangan Soekarno. Sebagian besar korban pada peristiwa 1965, dipersekusi massal dan tidak pernah ditunjukkan kesalahannya di muka pengadilan. 
 

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan, unggahan terkait Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), adalah menyesatkan. Narasi ini berasal dari artikel opini seorang penulis. Namun hingga artikel ini diturunkan, tidak ada bukti bahwa Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI melalui BRIN. 
Di sisi lain, semenjak 1998, makin banyak fakta baru tentang peristiwa G30S baik yang berasal dari para korban maupun hasil penelitian para ahli. Fakta-fakta tersebut menjadi titik terang dalam sejarah nasional . 
TIM CEKFAKTA TEMPO

Hasil penelusuran Tempo menunjukkan, tidak pernah ada pernyataan dari Raja Salman yang meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Agama Yaqut. 
Untuk menelusuri tangkapan layar itu, Tempo mencari video di kanal Youtube Menembus Batas. Tapi Tempo tidak menemukan lagi video berjudul “Raja Arab Minta Jokowi Pecat Yaqut, kalo menagnya masih dia, kita stop haji” di kanal tersebut. Tempo kemudian menemukan beberapa video dengan judul dan thumbnail yang identik, pernah diunggah di beberapa kanal Youtube lainnya. 
Salah satunya dimuat oleh kanal Gajah Mada TV pada 11 Juni 2021. Namun dalam video berdurasi 9:12 menit tersebut, tidak satupun memuat pernyataan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang meminta Presiden Jokowi memecat Menag Yaqut.
Video tersebut berisi gabungan berbagai video terkait kebijakan Kementerian Agama RI membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji di awal Juni 2021. Pembatalan penyelenggaraan Haji itu dituding karena dana haji jamaah Indonesia telah digunakan untuk proyek infrastruktur. 
Selain itu, isi video tersebut menghubungkan pembatalan ibadah Haji 2021 dengan naiknya harta kekayaan Menag Yaqut sebesar Rp 10 miliar sejak menjabat sebagai Menteri Agama RI. 
Tempo juga tidak menemukan pemberitaan, baik di media nasional maupun media asing mengenai permintaan Raja Arab agar Presiden Jokowi memecat Menteri Agama Yaqut.
Video berisi informasi yang keliru itu sendiri telah menyebar di media sosial sejak Juni 2021, setelah Kementerian Agama memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah Haji tahun ini. 
Alasan Pembatalan Haji 2021
Pembatalan Ibadah Haji 2021 diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. 
Di dalam SK Menag tersebut, dijelaskan, pembatalan ibadah haji tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global. Pemerintah Arab Saudi saat itu juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi saat itu belum juga membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Padahal Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi calon jemaah. 
Pada pertengahan 2021, otoritas penerbangan Arab Saudi diketahui baru memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Swis.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim Raja Arab Minta Jokowi Pecat Menteri Agama Yaqut adalah keliru. Tidak pernah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Video yang beredar dengan judul tersebut tidak memuat fakta yang berisi pernyataan Raja Salman. Video tersebut berisi sejumlah opini yang mengaitkan pembatalan ibadah haji 2021 dengan naiknya kekayaan Menag Yaqut atau dana haji yang dipakai untuk proyek infrastruktur.
Tim Cek Fakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut dengan menggunakan reverse image tools Source dan Google. Hasilnya, foto tersebut merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad di Yaman pada Januari 2015.
Foto-foto yang identik dengan foto di atas pernah dimuat situs berbahasa Thailand  abnewstoday.com  pada 6 Januari 2015 dengan judul, “ Turki, Yaman dan banyak negara Muslim lainnya Bergabunglah dengan perayaan akbar Maulidun Bi.”
Menurut situs tersebut, aktivis Yaman telah merilis foto udara dari perayaan Hari tersebut. "Maolidunbi" yang agung dan indah dalam sejarah Sana'a Ibu kota Yaman menjadi jaringan global.
Foto yang identik pernah dimuat situs berbahasa Persia  fa.alalam.ir  pada Januari 2015 dengan judul, “Ulang tahun Nabi (SAW) yang belum pernah terjadi sebelumnya di ibukota Yaman.”
Menurut situs berita Al-Alam, foto tersebut diterbitkan aktivis yang dekat dengan kelompok Ansarullah Yaman, menunjukkan kehadiran yang sangat besar dari warga Yaman di acara tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara tersebut berlangsung di bekas markas Brigade Lapis Baja ke-1 di Sanaa. Menurut para aktivis, foto-foto itu diambil dengan helikopter yang terbang di atas lokasi upacara.
Karena serangan teroris seminggu sebelumnya minggu, pada hari kelahiran Nabi di provinsi Ab di Yaman, pasukan Komite Rakyat bertanggung jawab penuh untuk mengamankan upacara.
Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan denganLaut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. 
Tahun ini jutaan orang Yaman bersiap untuk ambil bagian dalam demonstrasi massal untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad (saw) pada Kamis sore di ibukota Sanaa dan provinsi lainnya.
Dilansir dari  en.abna24.com, pada tanggal 19 Oktober, Sayyid Abdulmalik al-Houthi menyerukan kepada semua orang Yaman untuk berpartisipasi dalam perayaan Maulid Nabi, menekankan bahwa acara tahun ini akan lebih besar daripada tahun-tahun lainnya karena kesadaran, tekad dan iman orang-orang Yaman.
Panitia penyelenggara menetapkan 15 alun-alun besar untuk menyambut jutaan orang Yaman memperingati kelahiran Nabi Muhammad (saw) di provinsi Saada, Hajjah, Hodeidah, Dhamar, Ibb, Taiz, Amran, Mahweit, Jawf, Bayda, sebagai serta acara utama akan diadakan di ibu kota, Sanaa.
Panitia penyelenggara memanggil warga di ibukota dan gubernur Sana'a untuk berkumpul dalam massa besar di The 70th Square, sedangkan Stadion Olahraga Revolusi ditujukan untuk acara wanita.
Kerumunan massa telah berkumpul sejak Rabu dari berbagai distrik di provinsi Sanaa dan provinsi lain ke Lapangan Sabaeen, meskipun kondisi ekonomi sulit.
Meskipun hampir enam tahun pengepungan dan agresi, Yaman merayakan kelahiran Nabi (SAW) dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo foto dengan klaim puluhan juta umat Islam di Afrika hadiri acara Maulid Nabi Muhammad, keliru. Foto tersebut bukan perayaan Maulid Nabi Muhammad di Afrika, melainkan di Yaman pada Januari 2015.
TIM CEK FAKTA TEMPO