Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, Masjid Katedral Moskow dulunya bukanlah Gereja. Sejak pembangunan awal kali, Masjid tersebut memang sudah berupa Masjid. Pada akhir tahun 1890, komunitas Muslim di Kota Moskow mengusulkan untuk dibangun sebuah tempat ibadah bagi para Muslim di kota tersebut. Akhirnya, otoritas Kota Moskow mengizinkan pembangunan Masjid pada Desember 1903. Pembangunan Masjid Katedral dikerjakan oleh arsitek Nickolay Alekseevich Zhukov dalam gaya Bizantium dan dapat menampung 2000 jamaah.

Namun pada tahun 2011, Masjid tersebut dirobohkan untuk diperbesar agar dapat menampung jemaah Muslim dalam jumlah yang lebih besar. Pembangunan memakan waktu 4 tahun dan di tahun 2015 Masjid tersebut diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlihat juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri acara peresmian Masjid Katedral yang kini diubah namanya menjadi Masjid Agung Moskow atau Moskovskiy Soborniy Mecet. Masjid Agung Moskow dapat menampung sebanyak 10.000 jemaah dan merupakan salah satu Masjid tertua di Kota Moskow yang memiliki nilai sejarah bagi umat Muslim di kota tersebut.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Ikhzn Alaydrus adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Bukan Gereja. Bangunan Masjid tersebut sejak awal berdiri memang sudah berupa Masjid, diusulkan oleh komunitas muslim di Rusia sejak akhir 1890 dan kemudian otoritas Kota Moskow mengizinkan pembangunan Masjid pada Desember 1903. Masjid itu awalnya bernama Masjid Katedral dan menjadi salah satu Masjid tertua di Kota Moskow, Rusia.

Dilansir dari voaindonesia.com, ratusan demonstran turun ke jalan di Kota Melbourne, negara bagian Victoria, untuk memprotes wajib vaksinasi bagi para pekerja di sektor industri konstruksi. Sekitar 500 pengunjuk rasa yang mendobrak pintu di kantor Serikat Pekerja Konstruksi, Kehutanan, Maritim, Pertambangan dan Energi, yang mewakili pekerja konstruksi.

Sebelumnya, pada Senin malam, pemerintah negara bagian mengumumkan bahwa industri konstruksi akan ditutup mulai Selasa (21/9) selama dua minggu di kota metropolitan Melbourne dan beberapa wilayah regional. Pengumuman tersebut juga mencakup aturan wajib vaksinasi minimal 1 dosis bagi para pekerja konstruksi, sebelum mereka kembali bekerja pada 5 Oktober 2021. Pekerja konstruksi dan aktivis sayap kanan memprotes kebijakan tersebut dengan melakukan demonstrasi di Melbourne, Australia, 21 September 2021.

Meski begitu, gambar pada postingan Andrew Tulk bukanlah penampakan protes wajib vaksin di tahun 2021. Foto demonstrasi tersebut terjadi di tahun 2006. Para demonstran berkumpul di persimpangan Swanston Street dan Bourke Street di Melbourne, Victoria, mereka adalah para pekerja industri yang memprotes UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa postingan Andrew Tulk adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Bukan protes wajib vaksinasi. Gambar tersebut adalah pemandangan protes UU Ketenagakerjaan di Australia pada tahun 2006.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa di dalam isi video tidak terdapat pernyataan Presiden Joko Widodo seperti halnya tertulis pada judul dan thumbnail. Isi video merupakan pembacaan artikel berita berjudul “Bu Risma Marah-Marah, Jamiluddin Beri Saran Begini kepada Jokowi” di jpnn.com pada 2 Oktober 2021.

Artikel tersebut berisikan pandangan pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengenai video Risma marah-marah kepada petugas pendamping PKH yang sempat viral di media sosial dan akhirnya menyinggung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Adapun, pernyataan mengenai Mensos Risma layak untuk di-reshuffle merupakan pendapat dari Jamiluddin Ritonga, bukan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten di kanal Youtube TRIBUN PNS masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Di dalam isi video tidak ditemukan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini. Isi video berisikan ulasan pandangan pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengenai video Risma marah-marah kepada petugas pendamping PKH yang berasal dari artikel berjudul “Bu Risma Marah-Marah, Jamiluddin Beri Saran Begini kepada Jokowi” di jpnn.com pada 2 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar. Dalam foto tangkapan layar kedua, disebutkan bahwa metode pemeriksaan Covid-19 telah dipatenkan oleh Rothschild di tahun 2015. Faktanya, di tahun 2015 Rothschild mengajukan paten untuk sistem pengumpulan data biometrik. Ketika pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, paten tersebut kembali diajukan dengan metode “continuation in part application” atau “pengajuan lanjutan untuk sebagian cara”, sebab sebagian cara dalam sistem yang sama dapat digunakan untuk memeriksa apakah seseorang terjangkit penyakit Covid-19. Dalam metode pengajuan paten lanjutan, tanggal yang harus dicantumkan adalah tanggal ketika paten untuk sistem asli diajukan, yaitu pada tahun 2015.

Selain itu, di foto ketiga, disebutkan bahwa dokumen milik Bank Dunia menyatakan bahwa sebuah program bernama “Covid-19 Strategic Preparedness and Response Program (SPRP)” akan berakhir pada 31 Maret 2025. Faktanya, dalam dokumen yang sama telah dijelaskan di beberapa halaman selanjutnya bahwa program tersebut merupakan program bantuan dari Bank Dunia untuk negara-negara anggotanya dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.

Klaim bahwa Covid-19 atau vaksin Covid-19 merupakan rencana depopulasi dunia juga pernah beredar sebelumnya. Artikel dengan topik serupa telah dimuat dalam situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] Dokumen Bank Dunia Tetapkan Covid-19 Sampai Tahun 2025” yang diunggah pada 8 Agustus 2021, serta artikel berjudul “[SALAH] Bill Gates Menyarankan Melakukan Depopulasi Dengan Vaksinasi Untuk Solusi Nol Karbon” yang diunggah pada 24 September 2021 lalu.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Twitter dengan nama pengguna ‘S4H4B4T6’ tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Faktanya, tanggal yang tercantum dalam foto yang disertakan dalam narasi merupakan tanggal berakhirnya program bantuan penanganan pandemi Covid-19 dari Bank Dunia, bukan tanggal berakhirnya program Covid-19 sebagai rencana depopulasi dunia.