Akun Facebook Rahma Nur mengunggah tangkapan layar video yang diklaim bahwa Din Syamsuddin menyampaikan pidato mengenai pelanggaran HAM Pemerintah Indonesia di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), postingan tersebut diunggah pada Kamis (17/12/2020).

Dari hasil penelusuran, video tangkapan layar video tersebut merupakan pidato Din Syamsuddin saat acara peringatan World Interfaith Harmony Week 2012 di New York, Amerika Serikat. Video tersebut pernah tayang di akun Youtube HajiNews TV pada 11 September 2020 dengan judul “Heboh di Medsos, Video Pidato Tokoh KAMI Dien Syamsuddin di Markas Besar PBB #diensyamsuddin #PBB”.

Pada kesempatan itu, Din diminta membicarakan topik “Mediation of Conflict through Interfaith Dialogues” atau “Mediasi Konflik melalui Dialog Antaragama”.

Melansir beritasatu.com, dalam forum World Interfaith Week Harmony, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Selasa (7/2) waktu setempat. Din Syamsuddin, mengatakan tantangan yang dihadapi umat beragama saat ini adalah upaya untuk menekankan mediasi melalui dialog maupun kerjasama sebagai instrumen untuk menjembatani perbedaan dan konflik peradaban pada seluruh tingkatan masyarakat.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas Besar PBB New York, Din menyampaikan dialog antar umat beragam diyakini akan mengatasi saling curiga yang bersumber dari ketidakpahaman dan kurangnya rasa saling menghormati.

“Dialog yang diprakarsai oleh para pemuka agama maupun pemimpin kelompok-kelompok etnis di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat yang tangguh, demokratis, dan inklusif,” ujar Desra Percaya, Wakil Tetap RI untuk PBB.

“Dialog antar agama tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Untuk itu, para aktor non-pemerintah perlu didorong lebih jauh untuk mengambil peran dalam upaya-upaya ini,” kata Desra.

Din juga mengatakan bahwa organisasi-organisasi keagamaan selayaknya memegang peran dalam upaya mediasi konflik dan menjembatani perbedaan pemahaman antar masyarakat pada tingkat nasional.

“Perbedaan agama, etnis, budaya, dan peradaban bukan menjadi alasan untuk tidak hidup dalam kerukunan dan perdamaian,” kata Din.

Islam mengajarkan Tuhan menciptakan berbagai bangsa dan suku bangsa agar umat manusia terus meningkatkan saling memahami, saling menghormati dan bekerjasama.

“Tugas utama kita adalah memastikan bahwa agama terus menjadi basis perdamaian, dan agama tidak akan disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun,” lanjut Din.

Pada even tahunan berdasarkan resolusi PBB tersebut, Din juga menyampaikan mengenai masih besarnya angka kemiskinan, buta huruf, penyakit mematikan, dan juga kasus-kasus ketidakadilan menjadi tantangan yang sulit bagi kerja-kerja kemanusiaan, ditambah dengan koflik kekerasan dan perang yang selalu menghantui dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim akun Facebook Rahma Nur terkait pidato Din Syamsuddin yang menyampaikan pelanggaran HAM Indonesia di Majelis PBB adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Facebook menutup akun Muhammadiyah adalah klaim yang salah.

Faktanya, yang ditutup bukan akun resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ditutup oleh Facebook adalah Grup “Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemadjoean” yang dikelola oleh personal.

Republika sendiri sudah mengubah judul artikel itu menjadi “Facebook Tutup Akun Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemadjoean”

“CATATAN REDAKSI: Berita ini telah mengalami perbaikan pada Senin, 14 Desember 2020 pukul 17.50 WIB, karena alasan satu dan lain hal. Semoga pembaca dapat memaklumi. Terima Kasih.” tulis Republika di bagian akhir artikel tersebut.

Dilansir dari situs resmi milik Muhammadiyah, akun official fanspage FB Persyarikatan Muhammadiyah masih aktif dan tidak di-takedown oleh Facebook. Begitu dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

“Facebook Persyarikatan Muhamamdiyah tidak di-takedown. Sampai saat ini berjalan seperti biasa,” kata Mu’ti setelah mendapat laporan dari admin facebook Persyarikatan.

Menanggapi pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa facebook tutup akun Muhammadiyah. Sebenarnya yang ditutup itu akun group facebook “Muhammadiyah: gerakan Islam Berkemadjoean”. Yang sebenarnya bukan akun resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Akun tersebut dikelola oleh personal.

Untuk melihat facebook resmi persyarikatan Muhammadiyah silahkan mengunjungi Persyarikatan Muhammadiyah (https://www.facebook.com/PeryarikatanMuhammadiyah)

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa akun Instagram @hannykristianto adalah akun milik bos JNE adalah klaim yang keliru.

Faktanya, bukan bos JNE. Hanny Kristianto adalah Direktur IKHLAAS Foundation dan Sekjen Mualaf Center Indonesia (MCI). Hanny tidak termasuk dalam enam orang yang kini memegang saham JNE.

Dilansir dari Tempo.co, Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi, juga telah mengklarifikasi bahwa Hanny bukan bagian dari JNE. Feriadi mengatakan Hanny tidak termasuk dalam enam orang yang kini memegang saham JNE. Menurut dia, Hanny merupakan Direktur Ikhlaas Foundation dan Sekretaris MCI.

Dilansir dari artikel berjudul “[SALAH] Foto Bos JNE Bersama Rizieq Shihab”, dalam beberapa kali kesempatan memang Hanny Kristianto bersama lembaganya bekerjasama dengan jasa pengiriman JNE untuk pendistribusian santunan.

Dalam situs resmi JNE, memang tercantum bahwa Mohamad Feriadi merupakan Presiden Direktur JNE. Selain Feriadi, terdapat dua direktur JNE lainnya, yakni Edi Santoso dan Chandra Fireta.

Dikutip dari Bisnis.com, Feriadi menjabat sebagai Presiden Direktur JNE sejak 2015. Sebelumnya, posisi ini ditempati oleh Djohari Zein. Djohari merupakan pendiri JNE pada 26 November 2020. Saat ini, seperti tertulis dalam situs pribadinya, Djohari menjabat sebagai Komisaris Utama JNE.

Berdsarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, klaim adanya foto tiga orang yang dimuat di situs Gelora News adalah foto relawan yang mengalami bell’s palsy setelah menerima vaksin Covid-19 Pfizer adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto itu tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Foto itu adalah foto lama yang muncul sebelum adanya uji coba vaksin Covid-19 Pfizer pada manusia.

Dilansir dari Tempo.co, foto itu kerap digunakan dalam artikel kesehatan tentang bell’s palsy. Beberapa artikel pun terbit sebelum vaksin Pfizer menjalani uji klinis tahap 3. Artikel-artikel ini umumnya tidak menyebut bahwa bell’s palsy yang dialami tiga orang itu diakibatkan oleh vaksin Covid-19. Di situs kesehatan BMJ Best Practice misalnya, foto itu digunakan dalam artikel yang membahas diagnosis klinis bell’s palsy. Artikel ini terbit pada 20 November 2019.

Foto tersebut juga pernah digunakan oleh situs kesehatan NCCMED pada Juni 2020 dalam artikelnya berjudul “What are the causes of Bell’s palsy?”. Dalam artikel ini, tidak ada penjelasan bahwa bell’s palsy disebabkan oleh vaksin Covid-19. Sebaliknya, artikel itu menjelaskan bahwa Bell’s paralysis, atau facial palsy, adalah lumpuh atau lemahnya otot wajah yang parah di satu sisi wajah. Hal ini diduga karena peradangan saraf yang mengontrol otot wajah.

Dikutip dari jurnal sains Nature edisi 11 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Pfizer bersama BioNTech. Keputusan ini didasarkan pada data lebih dari 43 ribu relawan yang telah menerima suntikan vaksin kedua.

Analisis terhadap 170 kasus pertama Covid-19 dalam kelompok tersebut menunjukkan bahwa vaksin ini 95 persen efektif mencegah infeksi SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, yang bergejala. Hasil uji coba tersebut telah dipublikasikan pada 10 Desember 2020 di The New England Journal of Medicine.

Vaksin itu disebut aman, di mana uji coba menemukan efek samping yang umum terjadi, seperti kelelahan, sakit kepala, dan demam. Ditemukan pula empat kasus bell’s palsy, suatu kondisi yang secara sementara melemahkan beberapa otot di wajah, di antara mereka yang menerima vaksin. Tapi FDA tidak bisa secara pasti mengaitkan kondisi tersebut dengan vaksin.

Petugas medis FDA, Susan Wollersheim, mengatakan kepada komite bahwa frekuensi bell’s palsy ini tidak biasa terjadi pada populasi umum. Menurut dia, salah satu peserta penelitian yang terkena dampaknya memang memiliki riwayat kondisi tersebut.

Menurut Jason Hinman, asisten profesor neurologi dari Bell’s Palsy David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, bell’s palsy disebabkan oleh kerusakan pada saraf kranial ketujuh, salah satu saraf wajah. “Ini bisa terjadi akibat trauma, tapi lebih sering terjadi karena infeksi virus pada saraf itu sendiri,” katanya dikutip dari situs Health.

Dia menegaskan bahwa bell’s palsy bukan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Menurut dia, bell’s palsy bisa disembuhkan dalam waktu singkat, hitungan minggu. Meskipun, dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kelumpuhan wajah permanen. Satu dari empat relawan penerima vaksin yang mengalami bell’s palsy pun telah pulih.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin Covid-19 dan bell’s palsy. Insiden ini bisa menimpa 20 orang dalam 100 ribu populasi. “Saya tidak bisa membuat koneksi langsung dengan vaksin, dan menduga ini adalah kebetulan. Insiden normal bell’s palsy kira-kira 20 dari 100 ribu orang. Studi vaksin Pfizer memeriksa 38 ribu pasien. Jadi, empat kasus akan berada dalam insiden normal bell’s palsy yang diamati.”

Masalah serupa pernah muncul beberapa dekade lalu, ketika beberapa orang mengalami bell’s palsy setelah mendapatkan vaksin influenza. Namun, tidak ada penelitian yang pernah menemukan hubungan antara vaksin flu dan bell’s palsy.