Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel berjudul “Mantan PM Jepang Minta Maaf Karena Pakai Uang Jokowi untuk Pesta Makan Malam” adalah klaim yang keliru.

Faktanya, judul pada gambar itu diedit atau disunting dengan mengganti kata “Rakyat” dengan “Jokowi”. Judul asli artikel tersebut adalah “Mantan PM Jepang Minta Maaf Karena Pakai Uang Rakyat untuk Pesta Makan Malam”

Dilansir dari situs CekTKP tersebut, Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe meminta maaf ke rakyatnya karena telah menggunakan uang rakyat untuk pesta makan malam.

Saat itu ia diketahui telah menggunakan uang negara secara ilegal dengan menggelar pesta makan malam yang diselenggarakan kantornya untuk para pendukungnya menjelang pesta tahunan menonton bunga sakura.

“Saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada rakyat dan semua anggota partai yang berkuasa dan oposisi,” kata Abe sambil menundukkan kepala seperti dilansir VOA Indonesia, Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Jaksa Jepang tidak mendakwa Abe karena kurangnya bukti, tetapi secara resmi mendakwa ajudannya, Hiroyuki Haikawa, 61 tahun yang diduga tak melaporkan biaya dan pembayaran untuk resepsi makam malam dari 2016 hingga 2019.

Skandal itu melibatkan pesta makan malam tahunan pada 2018 di mana para tamu Abe masing-masing membayar biaya sebesar 5.000 yen atau sekitar Rp682.000,00. Anggota parlemen oposisi mengatakan pembayaran itu terlalu rendah untuk pesta di hotel kelas atas Tokyo, dan kantor Abe diduga menutupi kekurangan tersebut tanpa melaporkannya dengan benar.

Abe sendiri mengungkapkan dirinya tak tahu mengenai pembayaran ilegal tersebut. Meski begitu, dia tetap meminta maaf atas masalah ini.

Abe sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan PM Jepang pada Agustus lalu, dengan alasan kesehatan. Namun, banyak pihak yang memperkirakan kasus ini menjadi salah satu penyebab dari keputusannya untuk mundur.

Mantan pemimpin Jepang itu mengatakan ia telah menyerahkan semua tugas operasi kepada orang lain yang bertanggung jawab di kantornya.

Perdana menteri yang menggantikannya, Yoshihide Suga, yang menjabat kepala sekretaris kabinet di pemerintahan Abe, membatalkan pesta menonton bunga sakura pada hari ia menjabat.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas, klaim bahwa Presiden Joko Widodo menolak disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu adalah klaim yang salah.

Faktanya, pada Rabu (16/12/2020) Presiden Joko Widodo menegaskan, ia akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid-19. Menurutnya, hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin virus corona aman digunakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

Ketika berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (18/12/2020), Jokowi menegaskan hal itu kembali.

“Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa,” kata Jokowi, dikutip Kompas.com, Jumat (18/12/2020).

Menurutnya, jika semuanya sudah divaksin, maka kondisi kehidupan bisa kembali normal. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa proses vaksinasi memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab, target vaksinasi Covid-19 sebanyak 67 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Persentase itu setara dengan 182 juta penduduk.

“Sebanyak 182 juta penduduk bayangkan. Banyak sekali. Memerlukan waktu untuk menyuntik satu-satu (warga),” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

“Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” kata Jokowi.

Dari penelusuran diketahui akun tersebut palsu. Herdiat Sunarya sendiri mengklarifikasi melaui akun Facebook resminya bahwa akun tersebut palsu

“Akun dibawah ini palsu…
Mohon diabaikan jika menghubungi anda melalui Messenger (Inbox)” tulis Herdiat Sunarya pada (18/12/20).

Sebagai tambahan, Ani Supiani, ST, Msi, Kabag Humas Pemda, saat dihubungi media menegaskan bahwa benar adanya akun palsu yang mengatasnamakan Bupati Ciamis yang melakukan penipuan melalui pesan Facebook, lalu menipu korbannya untuk dimintai akses Whatsapp dan dimintai sejumlah uang, dilansir melalui timesindonesia.co.id.

Sementara itu akun Facebook resmi Bupati Ciamis bernama “Herdiat Sunarya” (www.facebook.com/profile.php?id=100017013579035), yang saat ini memuat foto profil mengenakan baju dinas dengan diberi keterangan namanya, lalu website resmi kabupaten ciamis yaitu ciamiskab.go.id. Dalam akun Facebooknya pula ditautkan berbagai social media Herdiat Sunarya, seperti Instagram (@herdiat.sunarya) dan Youtube (Www.youtube.com/CiamisTv).

Akun palsu tersebut telah di takedown oleh Kemenkominfo, melalui aduankonten.id pada 18 Desember 2020, atas laporan Dinas Kominfo Ciamis.

Dari penelusuran di atas, akun Facebook mengatasnamakan “Herdiat Sunarya” (www.facebook.com/ramdoni.almizan) masuk kategori Konten Tiruan.

Berdasarkan hasil penulusuran, informasi yang beredar salah. Mengutip dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri yang bercentang biru, pihak BPJS mengklarifikasi bahwa “bit.ly/38uHgC7” bukan website resmi BPJS Kesehatan. Dan juga link yang terdapat dalam pesan Whatsapp tersebut “bit.ly/3hamYl5”, juga bukan website resmi BPJS Kesehatan.

“Sahabat, kalian harus berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan ya!
Website resmi BPJS Kesehatan yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki portal berita resmi yaitu www.jamkesnews.com.
Jika kalian melihat website lain yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, kalian jangan mudah percaya dengan informasi yang terdapat di website tersebut.
#BPJSKesehatanRI
#BPJSKesMelayaniNegeri” tulis BPJS Kesehatan pada 15/12/2020.

Melihat dari penjelasan tersebut, bantuan cek tunai dana BPJS Kesehatan adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten Tiruan / Imposter Content.