Beredar tulisan melalui aplikasi pesan Whatsapp, yang ditulis oleh dr. Siti Fadillah perihal “pengobatan Covid-19”.
Setelah ditelusuri, melansir dari Liputan6.com, kuasa hukum dr. Siti Fadillah, Ahmad Cholidin menegaskan bahwa tulisan tersebut bukan tulisan asli dr. Siti Fadillah dan sudah banyak dimodifikasi.

“Saya sudah cek, itu bukan tulisan dari ibu (dr Siti Fadillah),” ucap Ahmad Cholidin kepada Liputan6.com Senin, 28 Desember 2020.

“Jadi, ada yang bertanya ke ibu mengenai Covid-19. Ibu menjawab beberapa hal. Tulisan tersebut banyak tambahan yang justru bukan dari ibu,” ujar Ahmad Cholidin menegaskan.

Sebagai tambahan, dilansir melalui thelogicalindian.com, dengan judul “Message Talking About Lockdown In France, Italy, Germany, Spain and UK Viral On WhatsApp”. Informasi dalam tulisan di atas mengenai lockdown di Spanyol, Perancis, Jerman, dan Italia adalah benar. Tulisan asli dalam bentuk bahasa Inggris yang juga tersebar melalui Whatsapp.

Sehingga, klaim mengenai “Tulisan dr. Siti Fadillah terkait Pengobatan Covid-19” termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya kuasa hukum dr. Siti Fadillah, Ahmad Cholidin mengklarifikasi bahwa pesan berantai Whatsapp tersebut bukan tulisan asli dr. Siti Fadillah.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan memasukkan kata kunci "sertifikasi halal MUI bpjph", penelusuran mengarah ke artikel berjudul "Inilah Peran Stakeholder Halal di Indonesia" yang tayang di website halalmui.org pada 15 September 2020.

Di sana terdapat penjelasan bahwa penetapan fatwa, keputusan halal produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

BPJPH sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dan mempunyai wewenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, dalam UU JPH diterangkan juga bahwa BPJPH memiliki tugas untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal juga menjadi kewajiban dari BPJPH.

Lembaga lain yang saling terkait dalam industri halal di Indonesia adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Berikut link untuk artikel lengkapnya...

Selain itu ada juga artikel berjudul "BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting" yang tayang di website Kemenag.go.id pada 11 Oktober 2017.

Dalam artikel tersebut Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan kewenangan BPJPH.

"Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI," kata Menag di Jakarta, Rabu (11/10).

"Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak," kata Menag.

"Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI."

Terkait PT Surveyor Indonesia, ada penjelasan dari Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Lukmanul Hakim dalam artikel "Surveyor Indonesia dan MUI Selenggarakan Sertifikasi Halal" yang tayang di website ptsi.co.id pada 2 Oktober 2020.

Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa LPPOM MUI sebagai lembaga independen menggandeng Surveyor Indonesia sebagai surveyor independen untuk berkolaborasi dalam rangka saling memperkuat layanan yang dimiliki masing-masing.

Kolaborasi ini merupakan kerjasama strategis melalui layanan jasa Sertifikasi Halal yang akan dilakukan bersama untuk memastikan produk halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Dalam kerja sama tersebut Surveyor Indonesia, melaksanakan kegiatan pengembangan industri Halal di dalam maupun di luar negeri dengan ruang lingkup kegiatan jasa analisis laboratorium serta inspeksi. Sedangkan LPPOM MUI melaksanakan kegiatan pengembangan industri Halal dalam negeri dan luar negeri dengan ruang lingkup kegiatan audit dan sertifikasi halal.

Pesan berantai yang menyebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melarang MUI mengeluarkan sertifikat halal adalah hoaks.

Untuk membuktikan klaim tersebut, Cek Fakta Liputan6.com mengubungi Head of Investor Relations at PT Astra International Tbk, Tira Adianti. Dia memastikan kalau lowongan kerja itu tidak benar.

"Tadi tim saya click link yang diberikan, sepertinya hoaks. Sebab, template-nya bukan standard Astra. Itu penipuan sudah terkonfirmasi ya," ujarnya.

Selanjutnya, Cek Fakta Liputan6.com memeriksa salah satu Instagram resmi milik Astra. Di akun Instagram tersebut, ada perbincangan dalam bentuk podcast dari Employer Branding PT Astra International Tbk, Diah Wahyu Utami mengenai penipuan yang selalu mencatut nama tempatnya bekerja.

"Ini sih penipuan yang paling banyak. Biasanya, yang menjadi sasaran teman-teman SMK. Jadi namanya lowongan kerja PT ASTRA (GROUP) Tbk. Silakan di Googling dulu, kita tidak ada PT ASTRA (GROUP) Tbk," ujarnya di podcast DOBRAK! pada 29 Desember 2020.

Lebih lanjut, Diah mengatakan, perusahaan tempatnya bekerja tidak pernah menyebutkan nominal gaji hingga tunjangan saat menyebarkan lowongan kerja. Dia memastikan, lowongan kerja yang tersebat di WhatsApp harus dicermati lebih baik.

"Kemudian menyebutkan nominal gaji, tunjangan ini dan itu dari Astra, sangat mengiming-imingi. Namun kenyataannya, kami tidak pernah menyebutkan itu. Kami akan memberitahunya pas final," katanya.

Diah mengatakan, pola penipuan beragam. Namun yang paling sering terjadi pada Jumat sore.

"Biasanya, penipuan itu muncul Jumat sore biar tidak bisa konfirmasi ke Astra aslinya. Itu polanya karena Sabtu dan Minggu kan kita libur. Admin media sosialnya juga libur. Namun sekarang, kami hari Sabtu dan Minggu juga aktif," ucapnya.

Diah memastikan untuk mengetahui lowongan kerja dari Astra bisa dilihat di situs resmi, yakni astra.co.id. Selanjutnya, anak perusahaan Astra buka lowongan di beberapa kampus tertentu yang mengadakan job fair.

Klaim lowongan kerja mengatasnamakan PT ASTRA (GROUP) merupakan informasi yang hoaks. Lowongan pekerjaan itu tidak berasal dari website resmi Astra.

Pengguna internet dihebohkan dengan sebuah tangkapan layar berita yang mencatut logo media cnn.com yang berjudul “Doctors encourage covid-19 vaccine injections in penis”, dengan sampul foto seorang dokter dan ilustrasi injeksi di alat kelamin pria. Kemudian terdapat narasi klaim “Berdasarkan temuan dari studi University of California yang melibatkan 1.500 pria yang menerima vaksin”.

Berdasarkan penelusuran, dilansir dari snopes.com, Artikel yang mencatut nama CNN.com itu adalah palsu. Berdasarkan pencarian pada index berita di kanal CNN.com, tidak ditemukan atikel dengan judul dan sampul seperti itu.

Pertama, ilustrasi yang menunjukkan “area aman untuk injeksi” ke penis sebenarnya berasal dari instruksi manual untuk injeksi sendiri penis sebagai pengobatan untuk disfungsi ereksi, diambil dari situs Kansas City, Missouri-area St. Luke’s Health System.

Kedua, dokter yang ditampilkan tersebut bernama Mohitkumar Ardeshana, seorang dokter penyakit dalam yang berbasis di Claremont, California. Kepada situs pengecekan fakta India Boom, Ardeshana mengatakan belum pernah berkomentar soal penelitian tersebut.

“Artikel itu benar-benar palsu. Saya belum mengatakan apa-apa tentang penelitian semacam itu. Itu adalah perbuatan jahat seseorang,” ujar Ardeshana kepada situs India Boom.

Artikel palsu. setelah ditelusuri di index pencarian tidak ditemukan artikel dengan judul seperti itu di kanal cnn.com. Sementara itu foto dokter dalam artikel tersebut adalah Mohitkumar Ardeshana, seorang dokter penyakit dalam yang berbasis di Claremont, California. Dia mengatakan kepada situs pengecekan fakta India Boom bahwa Artikel itu benar-benar palsu.