Melansir dari situs resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Najamuddin Amy menegaskan bahwa akun Facebook tersebut adalah bukan milik Sitti. Najamuddin juga menyatakan bahwa Sitti saat ini tidak memiliki akun media sosial aktif. Segala bentuk komunikasi Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat dikelola oleh Biro Administrasi Pimpinan serta Dinas Kominfotik NTB.

Dengan demikian, akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB menegaskan bahwa akun Facebook tersebut adalah bukan milik Wakil Gubernur NTB.

Berdasarkan artikel dari tribunnews.com, kapal patroli dari Kementrian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal asing pada tanggal 3 April 2019. Pada saat kapal patrol tersebut dalam proses membawa kapal tangkapan untuk proses identifikasi, kapal maritim Malaysia mendekati kapal patrol KP Hiu 08 untuk meminta kedua kapal tangkapan tersebut dilepaskan tetapi menolak tawaran tersebut dan tetap membawa kedua kapal tersebut ke Belawan.

Melihat dari penjelasan tersebut, video kapal TNI Indonesia dikejar oleh kapal dan helikopter Malaysia adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).
Informasi yang salah. Kapal pada video tersebut bukan kapal TNI tetapi kapal patroli dari Kementrian Kelautan dan Perikanan pada saat melakukan penangkapan dua kapal asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Setelah melakukan penelusuran terhadap isi artikel yang discreenshot tersebut, klaim bahwa BPKH mengancam masyarakat agar tak meminta pengembalian dana dengan tidak membolehkannya untuk berhaji seumur hidupnya adalah keliru.

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah badan resmi pemerintah yang bertugas dan berwenang mengurus segala manajemen keuangan terkait ibadah haji di Indonesia. Dalam artikel aslinya di media rakyatku.com, diketahui bahwa pemerintah membolehkan masyarakat untuk menarik dananya. Namun dalam penarikan dana tersebut tentu akan terdapat konsekuensi.

” Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, Senin (7/6/2021).

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu. BPKH pun berfokus pada calon jemaah berusia 50 tahun ke atas yang dipastikan tidak dapat haji lagi seumur hidupnya jika menarik dana saat ini, apalagi yang difasilitasi dari pemerintah.

Melalui referensi dari salah satu artikel, waktu antrean untuk ibadah haji dapat mencapai waktu sekitar 18-20 tahun. Waktu tercepat hanya bisa sampai 11 tahun. Waktu tunggu ini jika ditambah dengan penghentian sementara jemaah haji Indonesia oleh Arab Saudi yaitu sampai 2022, maka lama antrean bisa mencapai 21-22 tahun. Untuk masyarakat yang masih berusia muda mungkin masih bisa mendapat kesempatan berhaji walaupun menarik dana saat ini. Namun untuk para lansia mungkin tidak dapat berhaji lagi seumur hidupnya jika harus mengulang antrean dari awal. Mengingat batas umur yang dibolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi hanya sampai 50 tahun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa BPKH mengancam masyarakat yang menarik dana hajinya dengan tidak membolehkan mereka untuk haji lagi seumur hidupnya adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Klaim tersebut salah. Faktanya BPKH membolehkan mayarakat menarik dana hajinya namun dengan mempertimbangkan konsekuensi untuk kembali pada antrean awal jika ingin berhaji di kemudian hari dengan estimasi waktu 11-20 tahun lagi.

Setelah ditelusuri, melansir dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) terdapat beberapa catatan gempa di wilayah California antara 1-2 Juni. Memang benar, pada Rabu, 2 Juni 2021, pukul 4.29 waktu setempat, telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 2,7 di kilometer 4 Anguana, California. Namun, tidak ada bukti gempa tersebut berkaitan dengan dinamit di tempat kloning manusia.

Dilansir dari Kompas.com, Tim Penelusuran Cek Fakta Kompas menemukan bahwa sebagian besar gempa bumi di California disebabkan oleh pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.

Lempeng Pasifik bergerak ke laut barat, menggores secara horizontal melewati Amerika Utara dengan kecepatan 50 milimeter per tahun. Sekitar dua pertiga pergerakan ini terjadi pada sesar San Andreas dan beberapa sesar pararel, yaitu sesar San Jacinto, Elsinore, dan Imperial.

Patahan tersebut menghasilkan sekitar setengah gempa bumi yang signifikan di California, serta banyak gempa bumi kecil. Sehingga, gempa di California yang dilaporkan tidak ada kaitannya dengan dinamit dan tempat kloning manusia.

Adapun isu terkait tempat kloningan manusia, Institut Riset Genome Manusia menyebut bahwa kloning manusia masih menjadi mitos.

Dengan demikian, klaim bahwa gempa magnitudo 2,7 di California berkaitan dengan kloningan manusia adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Bukan karena ledakan tempat kloningan manusia. Faktanya, gempa bermagnitudo 2,7 di California pada Rabu 2/6/2021 disebabkan oleh adanya pergerakan blok besar kerak bumi, tepatnya Pasifik dan Amerika Utara.