Berdasarkan penelusuran, informasi yang beredar itu adalah salah. Dikutip dari akun Instagram resmi Pemkot Pekalongan (@pemkotpekalongan), Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso, mengatakan bahwa tidak benar kabar tentang razia keliling dan masker di wilayah Kota Pekalongan dengan sanksi putra-putri akan dijaring, diangkut mobil GDS, dikarantina, dan dipanggil wali murid dan gurunya; serta akan disuruh menyemprot lingkungan dengan radius 1.000 meter bagi yang tidak memakai masker.

Selain itu, ketentuan sanksi bagi perorangan; pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara tempat/fasilitas umum, dan pelaku usaha/tempat kerja yang melanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Pekalongan.

Sebagai tambahan, informasi yang sama juga beredar dengan menyebutkan Wali Kota Jakarta Selatan, Bupati Kediri, dan Bupati Tulungagung. Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengungkapkan bahwa pesan berantai berisi pemberitahuan razia bukan berasal dari pihaknya. Marullah mengaku, tidak pernah menyampaikan pesan tersebut kepada publik melalui aplikasi WhatsApp.

“Saya enggak ngomong gitu. Enggak ada kayak gitu dari saya,” kata Marullah yang dikutip dari portal berita Liputan6.

Dengan demikian, informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp itu dapat dikategorikan Konten Palsu karena tidak ada razia keliling dan sanksi yang diberlakukan seperti yang disebutkan pada pesan WhatsApp tersebut.

Berdasarkan hasil penelurusan lebih lanjut, dilansir dari portal berita Reuters, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Serta, artikel dari The Toronto Today yang dipublikasikan pada 29 Agustus tidak disusul dengan konferensi pers atau pengumuman resmi dari pihak kepolisian yang menkonfirmasi bahwa Chadwick Boseman meninggal karena diracun.

Hasil penelurusan yang lain, yang dikutip dari Snopes.com, Chadwick Boseman telah didiagnosis mengidap kanker usus besar sejak 2016 dan meninggal karena penyakit tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Cilandak Barat – Jakarta Selatan, telah ditetapkan sebagai klaster zona merah baru Covid-19 adalah klaim yang salah.

Faktanya, Camat Cilandak dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membantah isi pesan berantai itu dan menyatakan bahwa pesan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Dilansir dari situs Jala Hoaks Jakarta, berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoaks dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (02/09/2020), ditegaskan bahwa berita tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Sementara itu, Tim Cek Fakta Liputan6.com menghubungi Camat Cilandak, Mundari untuk dikonfirmasi soal pesan berantai tersebut. Dia membantah isi pesan berantai itu.

“Yang jelas informasi itu tidak benar alias hoaks. Dari isinya saja sudah jelas tidak benar, karena Cilandak Barat itu daerahnya tidak sampai ke Kemang, Cipete dan bahkan Senopati, itu ngawur sekali yang membuat,” ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (3/9/2020).

“Lagipula untuk menetapkan sebuah daerah menjadi zona merah covid-19 tidak sembarangan. Data soal kasus covid-19 di Cilandak Barat sendiri sudah ada di situs corona.jakarta.go.id, untuk pusat perbelanjaan dan pasar di wilayah Cilandak tetap buka sesuai protokol kesehatan.”” katanya menambahkan.

Selengkapnya data detail kasus aktif positif Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui website resmi corona.jakarta.go.id pada kategori “Peta Persebaran”. Pada laman tersebut juga terdapat pilihan “Download Data Harian di sini (Excel)” yang bila dibuka maka akan terhubung pada link https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/, yang menyajikan “Riwayat File Covid-19 DKI Jakarta” dan dapat diunduh dalam bentuk rekap file excel harian.

Berdasarkan penelusuran, informasi yang beredar tersebut salah. Dilansir dari porta berita Kompas, Sekertariat Unsoed juga mengkonfirmasi bahwa pesan singkat tersebut tidak benar.

“Informasi tersebut tidak benar adanya, dan melalui website maupun medsos universitas, kami memberikan pengumuman agar mahaiswa dan semua pihak berhati-hati terkait informasi semacam itu,” tutur Wisnu Widjanarko selaku Sekertaris Unit Layanan Terpadu Unsoed.

Meskipun belum ada laporan mengenai korban atas pesan singkat itu, pihak Unsoed menghimbau ketika mendapatkan pesan mengatasnamakan Rektor atau Universitas dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Humas Unsoed di nomor (0281) 635292, pesawat 131 agar tidak merugikan banyak pihak.

Dengan demikian, pesan terkait Rektor Unsoed bagikan dana bantuan di tengah pandemi termasuk kategori Konten Palsu. Hal ini dikarenakan pesan yang mengatas namakan Rektor Unsoed tentang pemberian Dana pandemi COVID-19 untuk mahasiswa tidak benar adanya.