Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), ketika video berdurasi 8 menit 50 detik itu ditonton dari awal hingga akhir, pada detik 00:35, narator mengatakan “… kubu Pram menyatakan terima kasih pada Prabowo, dari sini saja sudah terlihat kan”.

Oleh TurnBackHoax kata kunci “Pramono berterima kasih kepada Prabowo” kemudian diinput ke mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan pemberitaan dari kompas.com “Timses Pramono-Rano: Terima Kasih Pak Prabowo atas Netralitasnya di Pilkada Jakarta”.

Dalam artikel yang terbit pada Selasa (3/12/2024) itu sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Prabowo menyatakan dukungannya ke Pramono-Rano. Tidak ditemukan juga informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa “Prabowo berpihak mendukung Pramono-Rano”.

Ketika dicermati lebih dalam, video tersebut hanya berisi cuplikan tanggapan dari sejumlah pengamat politik mengenai isu Ridwan Kamil menggugat hasil Pilkada 2024.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan narasi “Prabowo berpihak mendukung Pramono-Rano” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.co.

Hasil verifikasi Tempo dengan menelusuri regulasi tentang pengelolaan dana desa, pemberitaan dari media kredibel dan wawancara, tidak ada peraturan baru yang diterbitkan di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memiskinkan pelaku korupsi dana desa.

Narasi dalam konten tersebut serupa dalam artikel di laman Palopopos.fajar.co.id. Dalam artikel itu, pemerintah disebut menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa. Lewat PP itu, setiap individu yang terbukti melakukan korupsi dana desa akan dikenakan hukuman berat berupa pemiskinan, selain hukuman penjara dan denda.

Tempo kemudian mengecek isi PP Nomor 85 Tahun 2024 tersebut di situs pemerintah. Namun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2024 ternyata tidak mengenai pengelolaan Dana Desa melainkan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Unggahan berisi klaim “aturan baru dari Prabowo: koruptor dana desa bakal dimiskinkan” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri foto Jokowi, Prabowo, dan Bahlil yang disertakan dalam unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasil penelusuran mengarahkan kami ke foto serupa yang diunggah Antara berjudul “Jokowi tanggapi spekulasi kemungkinan jadi Dewan Pembina Golkar” pada Rabu (21/8/2024).

Konteks asli foto tersebut, seperti yang diberitakan Antara, adalah momen saat Jokowi didampingi Prabowo dan Bahlil menyampaikan keterangan pers seusai Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024) alias empat bulan lalu.

Dilansir Antara, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan dirinya yang disebut-sebut akan menjadi Dewan Pembina Partai Golkar. Jokowi meminta agar pertanyaan mengenai hal itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar.

"Tanyakan pada Ketum Golkar, jangan tanya saya," ujar Jokowi seperti yang dikutip dari Antara.

Tirto juga menemukan foto serupa diunggah oleh akun instagram resmi Partai Golkar yang diunggah pada Kamis (22/8/2024). Keterangan takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa momen tersebut terjadi saat Munas XI Partai Golkar di JCC Senayan, pada Rabu (21/8/2024). Munas XI Partai Golkar itu menyepakati secara aklamasi Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Dalam momen tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI dan hadir sebagai tamu undangan. Ia hadir di Munas bersama Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jadi, foto yang disertakan dalam unggahan itu bisa dipastikan merupakan foto lama pada bulan Agustus 2024 lalu dan sama sekali tidak terkait dengan klaim bahwa bahwa Jokowi resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil.

Lebih lanjut, untuk memastikan kebenaran klaim ini, kami juga memasukan kata kunci “Jokowi resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, hingga Senin (23/12/2024) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satu pun keterangan resmi dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Jokowi resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil.

Foto yang disertakan dalam unggahan tersebut adalah momen saat Jokowi menghadiri Munas XI Partai Golkar di JCC Senayan, Rabu (21/8/2024). Munas itu sendiri menyepakati secara aklamasi Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Mengutip situs resmi Partai Golkar per Senin (23/12/2024), Bahlil masih tercatat menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Mula-mula Tirto mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dari foto yang digunakan dalam unggahan.

Hasil penelusuran teratas mengarahkan ke satu episode program Bedah Rumah di GTV pada tahun 2018. "Rejeki Nomplok! Rumah Pak Karsita Disulap Jadi Istana | BEDAH RUMAH SPESIAL EPS. 30 (6/6) GTV 2018," begitu judul video dalam unggahan tersebut. Video tersebut tayang pada 15 Maret 2018 dan menunjukkan rumah yang sama dengan warna dasar merah muda, dan pilar berwarna biru. Empat orang anggota keluarga yang berfoto bersama pembawa acara juga terlihat di dalam video tersebut.

Kembali ke unggahan di Facebook, kami mencoba mengakses tautan yang terdapat di bagian akhir. Tautan tersebut membawa kami ke sebuah situs dengan format serupa formulir (URL-nya serupa dengan yang dibagikan di kolom komentar). Halaman itu meminta nama dan nomor telepon pengguna yang terhubung dengan akun Telegram.

Namun, tidak ada konten lain dalam halaman formulir tersebut yang bisa ditekan. Di bagian atas halaman terdapat tombol pemilihan bahasa dan tombol menu. Namun semuanya tidak berfungsi.

Sementara di bagian bawah, terdapat logo sejumlah lembaga pemerintahan. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Lembaga yang disebutkan terakhir telah dibubarkan pada tahun 2023 seiring dengan pengakhiran penangan Covid-19.

Sekumpulan hal mencurigakan ini membuat situs perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mencurigakan bisa berujung ke skema skema phishing, atau pencurian data pribadi.

Lebih lanjut kami melakukan pemindaian situs lewat perangkat URLScan.io. Hasilnya, domain situs disebut adalah vercel.app yang berpusat di Amerika Serikat. Vercel adalah platform bagi pengembang piranti lunak yang menyediakan berbagai peralatan dan infrastruktur untuk membuat sebuah situs yang terpersonalisasi.

Hal ini makin memperkuat kecurigaan situs tersebut adalah formulir palsu. Situs tersebut, meski menggunakan embel-embel Wapres Gibran, tidak menggunakan domain berakhiran, "go.id".

Situs terkait program pemerintah, umumnya menggunakan akhiran situs ‘go.id’ tersebut.

Lebih lanjut kami juga mencoba menelusuri situs wapres.go.id. Situs ini, salah satunya berisikan program-program di bawah Gibran. Hasil pencarian kata kunci "bedah rumah" tidak mengarahkan ke informasi apapun yang relevan.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan informasi soal pendaftaran program bedah rumah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tautan dalam situs mengarahkan ke halaman berbentuk formulir yang tidak terafiliasi dengan situs pemerintah dan mencurigakan. Gibran, dalam situs resminya juga tidak punya program bedah rumah yang berjalan saat ini.