Kementerian Transmigrasi dalam Instagram resminya menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan tidak benar atau hoaks. Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak pernah membuka rekrutmen untuk program transmigrasi ke IKN Nusantara.

Hal ini disampaikan langsung Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi, Velix Verinando Wanggai.

“Kami menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi sama sekali atau tidak pernah membuka rekrutmen terbuka untuk transmigrasi ke Kalimantan Timur secara khusus di Ibu Kota IKN Nusantara,” kata Velix yang juga menjabat sebagai Satgas Komunikasi Kementerian Transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi palsu yang beredar di media sosial dan tidak mudah memberikan data pribadi. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke kanal resmi kementerian atau kepada aparat yang berwenang.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Pemerintah buka program transmigrasi ke IKN

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Reverse Image, foto tersebut serupa dengan unggahan X TMC Polda Metro Jaya pada 2017 yang dinarasikan truk muatan paku bumi mengalami gangguan di layang KM 28 (Lenteng Agung) yang menyebabkan lalu lintas Tol Jorr dari KM 44 (Cikunir) padat.

Dilansir dari laman Kementerian PUPR, paku bumi atau tiang pancang berfungsi sebagai pondasi agar suatu bangunan dapat berdiri kokoh. Paku bumi umumnya terbuat dari beton atau baja, panjang dan langsing dengan ujung meruncing, sehingga terlihat mirip dengan rudal.

Dengan demikian, klaim foto bantuan rudal Indonesia untuk bantu Iran merupakan disinformasi.

Klaim: Foto bantuan rudal Indonesia untuk bantu Iran

Rating: Disinformasi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui situs resminya memastikan bahwa vaksin HPV aman dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya. Efek samping hanya mungkin terjadi pada individu yang memiliki alergi terhadap komponen tertentu dalam vaksin, dan ini sangat jarang terjadi.

Hal yang sama ditegaskan Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, yang menyatakan bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, rahim kering, atau menopause dini adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Terkait dengan apakah vaksin HPV itu dihubungkan dengan kemandulan dan lain sebagainya, dengan menopause dini dan sebagainya, itu boleh kita katakan hanya mitos. Tidak fakta,” ujar Yudi, dilansir dari ANTARA.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung tuduhan tersebut.

ANTARA juga sudah pernah membantah narasi soal potensi kemandulan akibat vaksinasi HPV. Artikelnya berjudul "Vaksin HPV picu menopause dini pada anak perempuan, benarkah?".

Klaim : Vaksin HPV pada anak timbulkan berbagai penyakit dari mandul hingga meninggal dunia

Rating : Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu soal pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru bersifat usulan, dan memang dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati.

Rahmat Hidayat, pada Sabtu (21/6), mengatakan bahwa pemisahan Jabar akan dibahas dengan para tokoh dan para ahli di tingkat legislatif, sebagaimana dimuat dalam artikel daring ini.

Namun, narasi itu justru dibantah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi.

Bappeda sendiri memiliki tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, hingga mengevaluasi pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia.

Menurut Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, pihaknya dan DPRD Jabar telah menggelar rapat bersama terkait Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada 26 Juni 2025. Kendati demikian, tidak ada pembahasan soal pemecahan Jabar jadi lima provinsi.

"Bisa diabaikan, hoaks. Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi," kata Dedi Mulyadi, sebagaimana dilaporkan media nasional ini.











(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

View this post on Instagram









(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});













(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



A post shared by Bappeda Jawa Barat (@bappedajabar)

Klaim: Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

Rating: Misinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.