Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi bantuan dana yang beredar di Facebook. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan informasi itu hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/20/2024).
Ia menyarankan masyarakat untuk menghubungi saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan apabila memiliki pertanyaan atau keluhan.
Saluran komunikasi tersebut antara lain:
Care Center 165
Aplikasi Mobile JKN
Pelayanan Melalui WA (Pandawa) di nomor 08118165165

Unggahan berisi klaim “ada bantuan tunai untuk TKI dari BPJS Kesehatan” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti dalam tangkapan layar unggahan tersebut. Namun, ANTARA menemukan artikel dengan foto, tanggal dan waktu serupa berjudul “Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sebut lagi Musim Duda Pimpin Indonesia: Jangan Berharap jadi Bupati Kalau Punya Istri”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan perekrutan peserta untuk uji klinis fase 3 vaksin kandidat Tuberkulosis (TBC) M72. Sebanyak 2.095 orang dari kalangan remaja dan dewasa terlibat dalam studi global ini, yang juga berlangsung di negara-negara seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi.

Uji klinis tersebut dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Pemerintah berharap vaksin ini dapat tersedia secara global sebelum tahun 2029.



Klaim: Jawa Barat akan jadi lokasi uji coba vaksin TBC Bill Gates

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Klip yang beredar di media sosial bersumber dari wawancara Erick Thohir di kanal YouTube Kumparan, 8 Agustus 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan perkembangan uji klinis vaksin Covid-19. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang dikembangkan Biofarma halal dan aman.

Uji klinis tahap tiga melibatkan 1.620 relawan, yang dilakukan sesuai prosedur tetap atau protap.

Setelah kapasitas produksi terpenuhi, jurnalis Kumparan menanyai tentang tahap imunisasi.

"Itu yang masih deg-degan juga. Karena, bayangin kapasitasnya 40 juta, harus 320-380 juta," jawab Erick.

Erick menyampaikan kekhawatirannya terkait angka produksi vaksin dan target imunisasi yang harus dipenuhi.

Kemudian, ia lantas membahas mengenai uji klinis fase tiga yang melibatkan relawan.

Ia tidak menjadi bagian dari relawan tersebut karena merasa tidak etis jika pejabat mendapatkan vaksin terlebih dahulu dibanding warga.

"Bukan berarti enggak berani ya. Pengen disuntik. Bahkan kalau enggak salah, dari BUMN, Jubir saya disuntik duluan dia, mau," ujar Erick.

"Tapi kita sebagai pemimpin belakangan lah, bukan berarti karena takut tapi berikan kesempatan yang lain duluan," lanjutnya.

Namun klip yang beredar disebarkan dengan potongan yang tidak sesuai dengan urutannya, sehingga memicu kekeliruan informasi.

Seperti diwartakan Kompas.com, Erick Thohir mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada Kamis, 14 Januari 2021.

Video Erick Thohir tidak mau disuntik vaksin lebih dahulu disebarkan dengan konteks keliru.

Video tersebut telah disunting tidak sesuai dengan urutannya. Erick menyampaikan kekhawatiran pasokan vaksin, kemudian ingin mendahulukan warga untuk divaksin dibanding pejabat.

Ia menegaskan tidak takut untuk divaksin, tetapi memberi kesempatan yang lain lebih dahulu.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video serupa di kanal YouTube Harisun Abd Hadi (ustadz kampung), 7 Mei 2025.

Video yang beredar bukanlah penyampaikan hasil sidang, melainkan hanya penyampaian kecurigaan atas ijazah palsu oleh warga.

Sejauh ini, sudah tiga kali ijazah Jokowi diperkarakan keasliannya di meja hijau.

Pertama, pada 2019 ketika seorang bernama Umar Kholid menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu melalui akun Facebooknya.

Dikutip dari Kompas.com, narasi itu langsung dibantah oleh pihak sekolah.

Kemudian, gugatan di meja hijau dilayangkan Bambang Tri Mulyono yang menuding ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi palsu.

Namun gugatan dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu telah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan berikutnya dengan nomor perkara 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang memperkarakan ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baru-baru ini, Jokowi diadukan atas dugaan ijazah palsu dengan nomor laporan LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

Jokowi telah memenuhi undangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, ia diperiksa selama sekitar satu jam dengan diberi 22 pertanyaan.

Jokowi baru akan menunjukkan ijazah aslinya jika diminta oleh majelis hakim.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada putusan sidang yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu.

Narasi mengenai hasil persidangan membuktikan ijazah Jokowi palsu merupakan hoaks.

Dari dua gugatan terkait ijazah Jokowi, tidak ada hasil persidangan yang menyatakan asli atau tidaknya ijazah.

Dalam gugatan teranyar, Jokowi baru diperiksa sebagai terlapor. Dalam kasus baru ini belum memasuki pengadilan, apalagi putusan sidang.