Akun Facebook @DjunaidiNawawiArifin mengunggah tangkapan layar berisi klaim narasi bahwa tidak ada satu pun media yang memberitakan Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK. Unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak tiga kali dan mendapat 56 tanggapan dari pengguna Facebook lainnya.

Coba melakukan penelurusan berdasar dengan kata kunci “Anies Raih 3 penghargaan dari KPK”, diketahui bahwa klaim @DjunaidiNawawiArifin tidak sesuai fakta. Informasi terkait Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK marak diberitakan oleh media, dengan beberapa di antaranya adalah kompas.com, tvOne, detik.com, dan republika.co.id.

Pada lamannya, kompas.com menuliskan pemberitaan terkait tiga penghargaan yang diraih Pemprov DKI dengan judul “Pemrpov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan dari KPK” pada 10 Desember 2018, sementara pemberitaan serupa juga diterbitkan oleh republika.co.id dengan judul “DKI Raih 3 Penghargaan Antikorupsi, Ini Kata Anies” pada 6 Desember 2018.

Jika mengacu pada seluruh referensi, klaim akun @DjunaidiNawawiArifin adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Klaim tidak sesuai fakta. Pemberitaan terkait Pemprov DKI meraih tiga penghargaan dari KPK marak diberitakan oleh media, yang salah satunya adalah kompas.com pada pemberitaan berjudul “Pemprov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan dari KPK” pada 10 Desember 2018.

Klaim-klaim yang disebutkan di teks di dalam gambar tangkapan layar TIDAK menyertakan kejelasan sumber referensi yang mendukung, sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Selain gaya pelintiran daur ulang dan format penulisan serta terjemahan yang berantakan, TIDAK ada kejelasan sumber referensi yang mendukung klaim-klaim yang disebutkan di teks di dalam gambar tangkapan layar.

Beredar informasi di Facebook sebuah postingan dengan berisikan informasi bahwa sekarang BPJS, PBB sudah ngelink dengan data Samsat. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua lebih dari satu unit secara otomatis BPJS Kesehatan akan diblokir atau dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil penulusuran tidak ditemukan adanya klaim mengenai keterangan Peserta BPJS Kesehatan gratis diblokir karena punya motor lebih dari satu. Sementara melansir dari Kompas.com, kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf Dengan tegas menyatakan informasi tersebut palsu.

“Itu hoaks dan saya pastikan hal tersebut tidak benar,” pungkasnya.

Dengan demikian, informasi peserta BPJS Kesehatan gratis diblokir karena memiliki kendaraan roda dua lebih dari satu unit adalah salah dan termasuk dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Sandiori Umbu Ngedo [Universitas 17 Agustus 1945]

Informasi tersebut salah. Faktanya kepala Humas BPJS M. Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena terbakar pada aksi tolak Otsus Papua Jilid II pada 25 September 2020 adalah klaim yang keliru.

Faktanya, foto yang diunggah adalah foto tahun 2019. Hingga saat ini, Kantor Bupati Jayawijaya belum dibangun kembali pasca terbakarnya Kantor Bupati Jayawijaya akibat kerusuhan pada 23 September 2019 lalu. Selain itu, tidak ada aksi tolak Otsus Papua Jilid II pada 25 September 2020 di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.

Dilansir dari Tempo, Tim CekFakta Tempo menghubungi pemimpin redaksi media lokal Papua, Kabarpapua.co, Syamsuddin Levi Lazore. Dia memastikan tidak ada unjuk rasa pada 25 September 2020 di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. “Dua wartawan di Wamena sudah saya hubungi, mereka mengatakan tidak ada aksi tolak Otsus Papua Jilid II pada 25 September 2020,” kata Syamsuddin pada 29 September 2020.

Terkait foto yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan Kantor Bupati Jayawijaya terbakar, Syamsuddin mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto peristiwa pada 2019 lalu. “Itu hoaks. Kantor bupati belum dibangun. PNS masih berkantor di gedung otonom,” ujarnya.

Tempo pun menelusuri pemberitaan terkait pembakaran Kantor Bupati Jayawijaya pada 2019 dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa Kantor Bupati Jayawijaya terbakar dalam peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, pada September 2019.

Dilansir dari Kompas.com, Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena, Papua, hangus dibakar massa dalam peristiwa kerusuhan pada 23 September 2019. Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba, melaporkan bahwa kantor bupati yang berada di Jalan Yos Sudarso tersebut dibakar oleh demonstran yang bertindak anarkis.

Para demonstran yang terdiri dari siswa sekolah di Jayawijaya itu terpicu oleh pernyataan guru terhadap seorang siswa yang diduga berbau rasis. Namun, menurut Kepolisian Daerah Papua, dugaan terkait ujaran rasial itu tidak benar.

Dilansir dari Kabarpapua.co, pasca terbakarnya Kantor Bupati Jayawijaya akibat kerusuhan pada 23 September 2019 lalu, seluruh pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non teknis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya akan dipusatkan di Gedung Otonom Wenehule Hubi.

Selama ini, gedung itu hanya ditempati oleh beberapa OPD, dan kini pemanfaatannya dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. “Kami semua akan berkantor di Gedung Otonom dan sudah kami tinjau. Jadi, semua OPD bisa di Gedung Otonom, begitu juga bupati dan wakil bupati,” kata Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua pada 14 Oktober 2019.

Dilansir dari Jubi.co.id, bertepatan dengan HUT Kota Wamena pada 10 Desember 2019, Pemkab Jayawijaya mulai membongkar kantor bupati untuk dibangun kembali. Kantor bupati ini bakal dibangun tiga lantai, dalam dua tahun anggaran, yakni 2020-2021. Pembangunan ini diperkirakan menelan dana Rp 200 miliar. Selain dari APBD, dana bakal bersumber dari bantuan Gubernur Papua.

Foto tahun 2019. Hingga saat ini, Kantor Bupati Jayawijaya belum dibangun kembali pasca terbakarnya Kantor Bupati Jayawijaya akibat kerusuhan pada 23 September 2019 lalu. Selain itu, tidak ada aksi tolak Otsus Papua Jilid II pada 25 September 2020 di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.