Hasil penelusuran yang dilakukan Okezone, tidak menemukan pemberitaan di media mainstream baik online nasional dan lokal serta cetak yang menyimpulkan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ada menyebut salat Jumat Jokowi 4 rakaat.
Sehingga dapat dipastikan bahwa artikel yang memuat bahwa Luhut menyebut salat Jumat Jokowi 4 rakaat adalah hoaks.

Dari sumber media seperti CNNIndonesia pada 10 Feb 2019 didapat kutipan serupa yang bunyinya,
“Jadi kalau dibilang, misalnya, dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun lalu, dia [Jokowi] tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga,“

Sebagai pembanding, dari Liputan6 pada 11 Feb 2019 juga menuliskan pernyataan Luhut sebagai berikut,
“Jadi kalau dibilang, misalnya dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga,“

Jadi, tidak ada sama sekali pernyataan Luhut yg mengatakan : “Bahkan shalat Jumat hingga 4 rakaat.“

Selain itu situs asiasatu.online ini sendiri sudah pernah dilaporkan sebagai situs penyebar artikel hoaks dan sudah 2 kali dibuatkan konten klarifikasinya di https://turnbackhoax.id/?s=asiasatu .

Judul berita “TKA China Punya e-KTP, Mendagri : Jangan Protes!! Petahana Punya Hak Atas Segalanya” yang ditayangkan di situs tribuninf0.blogspot.com pada hari Selasa (26/2/2019) ini mengandung unsur clickbait.

Judul berita yang dibumbui pernyataan kontroversial pastinya ada warganet yang melihat judul tersebut langsung menyebarluaskan tanpa mengecek kebenaran dari berita itu.

Faktanya, tidak pernah ada pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang bilang seperti judul berita tersebut di dalam isi beritanya.

Berikut pernyataan Tjahjo Kumolo di dalam berita bohong yang dibuat situs tribuninf0.blogspot.com :

“Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara,” kata Mendagri saat dihubungi, lagi pula untuk apa di besar besarkan petahana kan punya hak atas semuanya, jadi salahin kami dong ujar kemendagri Selasa (26/2/2019).

Pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut adalah pernyataan yang sudah direkayasa.

Aslinya, pernyataan itu keluar dari mulut Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, diambil dari berita yang dimuat di media daring detik.com pada hari Selasa (26/2/2019) yang berjudul “Heboh TKA China Punya e-KTP, Ternyata Diatur di Undang-Undang ini”.

Isi berita di situs tribuninf0.blogspot.com menjiplak berita yang dimuat oleh detik.com tersebut.

Politisi PSI, Tsamara Amany yang dihubungi MAFINDO melalui pesan Whatsapp menyatakan postingan tersebut tidak benar adanya. “Jelas hoaks,” kata Tsamara, Senin (25/2).

Terkait eksodus Tiongkok yang disebut akan membantu memenangkan Jokowi melalui KTP selundupan, sebenarnya secara tidak langsung juga sudah dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik (e-KTP) tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019.

“KTP elektronik itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos. Karena syarat untuk mencoblos adalah WNI,” kata Zudan, Selasa (26/2).

Zudan juga menambahkan e-KTP diwajibkan bagi WNA yang sudah punya izin tinggal tetap (ITAP) dan berumur lebih dari 17 tahun.

Diketahui dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ITAP adalah jenis izin tinggal untuk WNA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat terus diperpanjang. Izin itu diurus WNA di kantor Imigrasi setempat.

Untuk mendapat ITAP, WNA yang berstatus sebagai pekerja asing, investor, dan rohaniwan harus tinggal di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Untuk WNA yang menikah dengan WNI, harus tinggal minimal 2 tahun berturut-turut.

Selama belum mendapat ITAP, mereka tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS). Dokumen itu berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang hingga maksimal 6 tahun.

Sementara itu, ada kelompok WNA yang bisa mendapat ITAP, tanpa syarat harus menetap di Indonesia terlebih dulu. Mereka adalah anak, istri, suami dari WNA yang memiliki ITAP. Selain itu ada mantan WNI dan mantan orang berkewarganegaraan ganda Indonesia.

Kemudian berhubungan dengan Ma’ruf yang akan digantikan Ahok jika Jokowi menang, diketahui juga tidak benar adanya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menegaskan kabar ini tidak benar adanya.

Mahfud menjelaskan isu Ma’ruf akan digantikan dengan Ahok bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Secara teknis, 60 hari sebelum pemungutan suara dilarang ada pergantian, termasuk kalau berhalangan tetap, Pemilu jalan,” ujar Mahfud.

“Kalau seumpamanya belum 60 hari, pergantian calon itu didenda dan dihukum pidana. Kalau mengundurkan diri diganti orang lain hukumannya 5 tahun dan denda Rp 50 miliar,” lanjutnya.

Selain itu, Ahok pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Sebab dia pernah menjadi narapidana dengan kasus yang memiliki ancaman hukuman lima tahun penjara.

“Bahkan jika sudah jadi presiden dan wakil presiden pun tidak bisa (Ahok gantikan Ma’ruf Amin). Di dalam undang-undang MD3, pergantian presiden wakil presiden itu syaratnya sama untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sama-sama tidak boleh kalau orang sudah pernah menjadi narapidana yang ancamannya lima tahun,” tegasnya.

Video marahnya Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, kepada ulama di Madura tidak benar. Sebab, menurut KH Moh Yazid, Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Sumenep, Madura, menyatakan, Prabowo tidak memarahi ulama, melainkan menegur relawan (warga) yang tengah duduk di depan karena berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo, yang sedang berada di atas panggung. “Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kencang kedengeran sama Pak Prabowo,” kata Kiai Yazid.