Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menegaskan sekaligus memastikan, bahwa pesan berantai itu adalah hoaks. Hengki mengatakan, pihakya telah berkordinasi dengan FBR bahwa tidak ada aksi sweeping tersebut.

“Tidak benar ya. Itu kabar hoaks. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak FBR, bahwa tidak ada aksi sweepig atau main hakim sendiri. Percayakan, kami akan proses dan tangkap pelakunya (Pembacokan),” tegas Kombes Pol Hengki Haryadi kepada pmjnews.com, Rabu (24/3/2019).

“Yang pasti informasi (Sweeping) itu hoaks dan tidak benar. Entah siapa itu yang bikin,” sambung Hengki.

Hengki juga menegaskan, polisi tidak akan membiarkan adanya aksi-aksi sweeping atau main hakim sendiri atau sekelompok orang dan juga ormas. Terkait kasus pembacokan dan korban tewas anggota FBR, polisi akan bekerja keras untuk menangkap pelakunya.

“Kami akan tangkap pelakunya. Ini menjadi komitmen kami kepolisian untuk menuntaskan setiap kasus yang ada,” jelas Hengki.

Faktanya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sebab, surat suara yang dimaksud adalah surat suara rusak atau cacat cetak yang akan dimusnahkan.

Dilansir dari laman makassartoday.com, Ormas Front Pembela Islam (FPI) Makassar bersama Relawan Prabowo-Sandi (PAS 08) menemukan 4 ton surat suara rusak di gudang percetakan Tribun Timur milik PT Kompas Gramedia, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu (20/4/2019) malam.

Panglima PAS 08 Ryan Latif yang turut hadir dalam pengecekan menyayangkan hal tersebut. Dia menegaskan, seluruh surat suara yang rusak sedianya sudah dimusnahkan sebelum pelaksanaan pemilu agar tidak disalahgunakan.

“Ada kertas suara cacat cetak kurang lebih 4 ton ditemukan di gudang percetakan Tribun Timur yang seharusnya di musnahkan sebelum hari pencoblosan dan ternyata belum semua dimusnahkan. Sehingga dugaan penyalagunaan kertas suara tersebut bisa saja terjadi,” tegasnya, Minggu (21/4/2019).

Ryan menjelaskan, pada saat melakukan pengecekan di gudang percetakan Tribun Timur, dia mengakui memang ditemukan sejumlah surat suara yang sudah dimusnahkan namun sebagiannya masih utuh.

“Semalam kita masuk kedalam gudang percetakan didampingi TNI dan Polri serta perwakilan Relawan Ormas FPI, kami cek ke gudang penyimpanan dan memang ada kertas suara sebagian dimusnahkan, sudah dipotong-potong dan sebagian besar belum dimusnahkan,” bebernya.

Kata Ryan, pihak karyawan berjanji surat suara rusak itu tidak dapat digunakan dan akan dimusnahkan.

“Kata karyawan mereka akan dimusnahkan hari ini,” ujarnya.

Ryan meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan terutama aktivitas di gudang percetakan itu.

“Apakah semua cacat cetak atau tidak ini perlu diselidiki lebih lanjut masa iya 4 ton cacat semua,” tutupnya.

Dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membantah kabar yang menyebut ada surat suara ilegal yang disimpan di Kantor Tribun Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir dari laman politik.rmol.co.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan tidak ada surat suara rusak yang telah dicetak ulang secara ilegal dan disimpan di kantor media tersebut.

“Nggak mungkin. Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).

Dalam sebuah video viral berdurasi kurang lebih 1 menit 57 detik, tergambar sekelompok orang sedang mendatangi kantor Tribun Timur. Mereka menduga ada sekitar 4 ton surat suara di gudang percetakan kantor tersebut.

Wahyu mempertanyakan waktu penyimpanan surat suara yang dimaksud dalam video itu. Sebab, jika berkaitan dengan penyimpanan surat suara, KPU daerah biasanya memang menyewa tempat sesuai anggaran yang disediakan.

"Gini, ini konteksnya penyimpanan kapan, kalau terkait penyimpanan logistik, kita kan memang menyediakan dana untuk sewa gudang," katanya.

Wahyu menjelaskan KPU Kabupaten/Kota memang tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan logistik pemilu. Namun demikian, dia memastikan tidak ada pencetakan ulang surat suara, apalagi secara ilegal.

"Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," imbuhnya.

Faktanya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sebab, surat suara yang dimaksud adalah surat suara rusak atau cacat cetak yang akan dimusnahkan.

Menurut Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin Siregar, video ini dibuat dan diviralkan untuk membuat isu di Tingginambut tidak ada Pemilu karena tidak aman. Sekaligus untuk mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang independen.

“Dokumen yang dibakar oleh masyarakat di depan kantor Distrik Tingginambut adalah sisa dokumen-dokumen Pemilu yang sudah tidak butuhkan lagi dan sudah dibuatkan Berita Acara Pemusnahannya,” kata Kapolda Papua dalam keterangannya kepada merdeka.com, Rabu (24/4).

Pembakaran ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen sisa Pemilu. Menurut Martuani, pemungutan suara di Distrik Tingginambut dilakukan pada Rabu (17/4) lalu dengan aman dan sudah ada hasilnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Ari Purwanto juga membenarkan video pembakaran kotak dan surat suara di Distrik Tingginambut yang menjadi viral di media sosial.

“Tadi, pagi saya bersama Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Agus Sunaryo sedang berada di mapolres, kemudian menerima video yang dikirimkan tersebut dan kami langsung cek ke Ketua PPD dan Panwas Distrik yang sedang berada di Mulia,” katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/4/2019).

Para PPD dan Panwas Distrik, kata dia, sedang berada di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya terkait rekapitulasi surat suara dan membenarkan bahwa kotak dan surat suarat yang jadi viral dalam video memang dibakar warga karena tidak lagi digunakan.

Atas isu pelaku bom Sri Lanka adalah WNI itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Polri angkat bicara.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa Kedutaan Besar RI di Sri Lanka sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan otoritas di Sri Lanka, untuk memastikan informasi tersebut. Iqbal juga mengatakan, pelakunya sebenarnya bernama Insan Seelawan dan ada kemungkinan telah terjadi salah penulisan nama pelaku bom oleh media-media lokal di sana.

“KBRI telah berkomunikasi langsung dengan otoritas keamanan Sri Lanka. Diperoleh informasi bahwa nama yang benar adalah Insan Seelawan, warga negara Sri Lanka,” kata Iqbal.

Senada dengan Kemenlu, pihak Polri pun menyatakan bahwa pelaku pemboman di Sri Lanka bukan WNI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan Kemenlu hingga Kepolisian Sri Lanka perihal informasi tersebut.

“Setelah dilakukan koordinasi yang di-leading sektor Kemenlu, kemudian dengan Kepolisian RI, dan Sri Lanka, sudah diidentifikasi seluruh pelaku dan korban,” kata Dedi.

Dia juga membantah kabar yang beredar bahwa salah satu pelaku teror tersebut merupakan WNI. Ia mengatakan, pelaku yang dimaksud adalah warga negara Sri Lanka.

“Sudah terindentifikasi dan yang bersangkutan adalah warga negara Sri Lanka, bukan WNI,” ujarnya.