Atas isu tersebut, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono membantah isu PT Pos Indonesia bangkrut. “Pernyataan resmi apakah pos bangkrut jawabannya tidak, indikatornya banyak bahwa kenapa tidak akan bangkrut dalam periode diduga itu. Apakah kita akan lay off karyawan, apakah kita menunda pembayaran-pembayaran kewajiban ke pihak ketiga, semua lancar,” ujarnya.

Gilarsi menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan 2018, Pos Indonesia masih mencatatkan laba bersih sebesar Rp127 miliar, turun dari periode sebelumnya yang mencapai Rp355 miliar atau tergerus sebesar 64 persen. “Tahun ini masih positif tapi, ya tadi, ada depresi margin,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan, dari sisi pemeringkatan finansial pun masih pada posisi A - . Lebih lanjut, pendapatan meningkat menjadi Rp5,5 triliun dari periode 2017 yang mencapai Rp5,05 triliun naik 8,9 persen.

Ekuitas dan total aset pun turut meningkat pada 2018. Ekuitas meningkat menjadi Rp4,023 triliun dari Rp3,31 triliun naik , sementara asetnya meningkat menjadi Rp8,83 triliun dari Rp7,86 triliun naik .

Laba bersih yang tergerus tersebut terangnya karena bisnis keuangan yang sudah menghadapi senjakala. Gilarsi menyebut keuntungan dari bisnis keuangan itu 3 berbanding 1 dengan bisnis kurirnya.

Artinya, pendapatan di bisnis finansial yang menjadi laba lebih tinggi dibandingkan bisnis kurirnya. Artinya, setiap kehilangan pendapatan Rp1 di bisnis keuangannya, Pos harus menggenjot pendapatan Rp3 di bisnis kurirnya.

“Pada akhirnya kita harus sadari untuk financial service ini sunset, namanya sunset itu tidak mudah. Ketika orang tua dulu tinggal di luar kota terima uang dari Wesel, biaya untuk kirim wesel 1 kali kirim Rp15.000, kalau sekarang lewat bank, antar bank bisa Rp7.500, bahkan sekarang dalam hari yang sama gratis,” ujarnya.

Dengan demikian, dia memilih untuk mempercepat transformasi bisnisnya dan menggenjot kinerja tiga anak usahanya, Pos Logistik, Pos Finansial, dan Pos Properti.

Bantahan yang sama pun disampaikan oleh Benny Otoyo, Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia. Ia membantah bahwa perseroan telah meminjam dana guna membayar gaji karyawan. Menurut dia, perseroan selama ini meminjam dana untuk modal kerja.

“Kami perlu modal kerja untuk mendanai operasi, tagihan, dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank,” katanya.

Benny menegaskan, pinjaman tersebut bersifat un-pledged. Artinya, tidak ada aset yang diagunkan.

“Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tetapi bukan berarti pinjaman untuk bayar gaji. Intinya, tidak akan ada bank yang mau memberikan pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” urainya.

Benny pun mengatakan, kreditornya pun perbankan pemerintah dan asing. “Semua utang lancar. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar, tidak ada tunggakan sama sekali,” ujarnya.

Selain itu, PT Pos masih mengantongi pendapatan dari APBN untuk PSO, biaya distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, dan jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata Rp 800 miliar per tahun.

Perputaran uang di Pos per bulan rata-rata Rp 20 triliun lantaran bisnis jasa keuangan. Pos Indonesia memang memiliki beberapa pos pendapatan. Di antaranya, pengantaran atau kurir untuk surat, paket, dan e-commerce.

Lalu, bisnis logistik; jasa keuangan, termasuk di dalamnya remitansi luar negeri atau dalam negeri; pembayaran biller seperti PLN, PDAM, dan distribusi uang pensiun PNS, TNI, Polri; serta transaksi pembayaran lainnya.

Sebelumnya, Pos Indonesia pernah menyebut pendapatan perseroan pada 2018 mencapai Rp 5,1 triliun dengan laba Rp 130 miliar. Pendapatan tersebut naik bila dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 4,23 triliun.

“Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya,” terang Benny.

Tak hanya Gilarsi dan Benny yang memberikan klarifikasi, Eddi Santosa, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia pun membantah isu perusahaan pelat merah itu bangkrut. Menurutnya, anggapan bangkrut merupakan sebuah pernyataan retorik tanpa data.

“Tidak benar sama sekali. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data,” kata Eddi.

Ia menjelaskan, kinerja perusahaan, pertama permasalahan karyawan, dia mengklaim semua hak karyawan sudah terpenuhi. Mulai gaji, tunjangan, bahkan hingga BPJS, dia juga menegaskan tidak ada PHK yang dilakukan perseroan.

“Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost living adjustment terus diterapkan. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar,” katanya.

Eddi pun menjelaskan, kinerja layanan pun masih lancar dilakukan. Katanya, Pos Indonesia tetap memberikan layanan postal 6 hari dalam seminggu.

“(Pos Indonesia) Masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per minggu. Postal Services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu,” papar Eddi.

Lalu, mengenai pinjaman Eddi mengatakan semua terkendali dengan baik. Aset perseroan pun masih dimiliki penuh tanpa agunan apapun.

“Semua utang lancar, krediturnya Bank Pemerintah dan Bang Asing terkemuka di dunia. Semua aset dalam kendali full, tidak ada yang diagunkan. Turn over jasa keuangan sekitar Rp20-an triliun per bulan,” kata Eddi.

Ia pun menjelaskan, ada juga pendapatan lewat layanan pemerintah. Mulai dari penjualan materai hingga kurir pemerintahan, rata-rata menghasilkan Rp800 miliar per tahun.

“Pendapatan yang bersumber dari APBN, government services. PSO, fee distribusi materai, fee collecting pajak, jasa kurir surat dinas, rata-rata sekitar Rp800-an miliar per tahun,” kata Eddi.

Perseroan juga disebut Eddi mendapatkan rating yang cukup bagus. "Pos mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia)," tutupnya.

Foto yang diberikan teks “JAKARTA” adalah dokumentasi tahun 2015 ketika Kali Sentiong dibersihkan, sementara Anies Baswedan mulai menjabat pada tahun 2017. Setelah sebelumnya sempat terhenti karena pergantian Gubernur, per tahun 2018 menjelang Asian Games kegiatan pembersihan kembali berjalan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan gambar. Sebab, judul berita yang sebenarnya ialah “Sekjen PDIP Pastikan Prabowo Bertemu Megawati Dalam Waktu Dekat” dan ditulis oleh Bayu Septianto dengan tanggal tayang 23 Juli 2019.

Dalam laman tirto.id, Bayu Septianto berstatus sebagai penulis. Pada tanggal 23 Juli 2019, Bayu tercatat dalam laman tirto.id menulis 9 berita.

Berikut kutipan berita sebenarnya:

[…] Sekjen PDIP Pastikan Prabowo Bertemu Megawati Dalam Waktu Dekat

tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

"Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," jelas Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2019).

Namun, Hasto belum mau menyebut waktu dan tempat dilaksanakannya pertemuan tersrbut.

"Adapun tentang kapan dan dimana pertemuan itu akan kami informasikan lbh lanjut," ucap dia.

Hasto meminta pertemuan itu nantinya jangan dimaknai terlalu jauh dengan pembentukan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf usai Pilpres 2019.

Menurut Hasto, terkait koalisi setelah Pilpres, haruslah dibahas bersama antara Jokowi sebagai presiden terpilih dengan seluruh ketua umum parpol Koalisi.

"Pertemuan tersebut menyangkut aspek mendasar, persahabatan antar pemimpin, meski dalam pilihan politik berbeda, tetap memiliki komitmen untuk berdialog dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Apapun rekonsiliasi pascapemilu penting untuk dilakukan," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dalam pertemuan nanti kedua calon presiden pada Pilpres 2019 itu juga akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau tidak ada halangan besok, Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Kangmas Joko Widodo bertemu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam pesan singkatnya yang diterima Tirto, Selasa (23/7/2019).

Arief juga mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, namun untuk tempatnya ia mengaku belum mengetahuinya.

"Bertemu jam 12.00. [Waktunya] nanti dulu lagi diatur dulu ini," tuturnya.

Hubungan Megawati dan Prabowo pernah mesra saat keduanya maju sebagai Capres dan Cawapres 2009. Namun, kalah oleh Paslon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Hubungan dua politikus senior ini berseberangan kembali dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Prabowo menantang Joko Widodo, calon yang diusung Ketum PDIP.

Sebelumnya, terjadi pertemuan antara dua calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi dan Prabowo akhirmya terwujud usai pencoblosan April lalu.

Keduanya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan berlanjut menaiki MRT hingga Stasiun MRT Senayan, Sabtu (13/7/2019).

Usai menaiki MRT, Jokowi mengatakan pertemuan dengan Prabowo adalah pertemuan antara sahabat, kawan dan tentunya saudara setanah air.

Diketahui, Jokowi telah menginisiasi pertemuan usai Pilpres 2019, namun Prabowo enggan menanggapi. Namun setelah gugatan hasil Pilpres Prabowo ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, rencana pertemuan kembali menguat.

Pertemuan ini merupakan rangkaian upaya rekonsiliasi antara dua paslon Pilpres 2019. Namun, belum diketahui kesepakatan usai terjadi pertemuan. […]

Dari kutipan berita dan judul itu, maka dipastikan bahwa gambar pada sumber postingan merupakan hasil suntingan dari berita yang ditulis oleh Bayu Septianto pada tanggal 23 Juli 2019. Dengan demikian, masuk ke dalam kategori manipulated content.

Whatsapp dan perusahaan lain yang waras dan sah tidak pernah membuat program penggalangan dana seperti yang disebutkan di narasi pesan berantai yang diedarkan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.