Dari pencarian , Tim CekFakta Tempo menemukan satu video yang sama dengan yang diunggah akun Tajuddin Hasyim, yakni video dengan judul “Ketua MK Minta Maaf Atas Penangkapan Hakim MK oleh KPK”. Video ini dipublikasikan pada 26 Januari 2017.

Dalam video itu, Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, memang meminta maaf kepada publik atas terjadinya penangkapan salah seorang hakim MK oleh KPK. “Saya memohon ampun pada Allah dan memohon maaf pada bangsa ini karena Mahkamah telah melakukan kesalahan lagi meskipun itu personal,” kata Arief.

Hakim MK yang ditangkap KPK saat itu adalah Patrialis Akbar. KPK menangkap Patrialis Akbar setelah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung antara Rabu (25/1/2017) malam hingga Kamis (26/1/2017) dini hari. “Sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Rabu, 25 Januari 2017,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis malam.

Dia terlibat dalam kasus korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di MK. Awalnya, Patrialis diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,1 miliar.

Pada September 2017, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, penangkapan hakim MK oleh KPK yang disebut dalam video tersebut tidak terkait dengan persidangan sengketa Pemilihan Presiden 2019.

Joko Widodo-Ma’ruf Amin resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (30/6/2019) sore.

“Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01, saudara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

“Keputusan ini ditetapkan di Jakarta 20 Juni 2019,” tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Jokowi-Ma’ruf mengalahkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

Video pertama yang menampilkan seorang pria yang ditangkap oleh polisi Hong Kong terjadi di stasiun kereta bawah tanah Hong Kong pada 31 Agustus 2019. Video itu diunggah dalam empat seri di akun Twitter antiELAB pada 1 September 2019.

Dalam video pertama, pria tersebut berteriak mengajukan protes, “Tell me why? I want to go that way! This is Hong Kong, not China!” Video berikutnya menunjukkan bagaimana akhirnya polisi menjatuhkan pria itu ke tanah dan menggiringnya. Pria itu masih terus memprotes upaya polisi tersebut.

Theepochtimes.com memberitakan bahwa pria tersebut bernama Martin Svenningsen. Berita yang terbit pada 1 September 2019 itu diberi judul Chinese Media Spread Fake News That Western Man Arrested in Hong Kong Is CIA Agent.

Epoch Times juga menyebutkan tambahan identitas lain, yakni label Sveriges Radio di kartu pers yang ditemukan. Ketika ditelusuri, Sveriges Radio merupakan perusahaan penyiaran radio nasional yang beraktivitas di Swedia. Mengutip situs resmi sverigesradio.se, Svenningsen pernah menduduki posisi sebagai produser di P4 Extra di Stockholm.

Tim CekFakta Tempo menelusuri apakah pria dalam video pengibaran bendera Bintang Kejora adalah orang yang sama dengan pria dalam video pertama dan apakah kedua video ini saling terkait.

Tim CekFakta Tempo mendapatkan video ini merupakan potongan dari sebuah video kampanye yang berjudul “Climb for West Papua-Facing Your Fear” yang diunggah oleh akun Free West Papua Campaign Australia di Facebook pada 24 Mei 2017.

Video versi asli berdurasi 10 menit 50 detik dan tidak terjadi di Papua, melainkan di Sydney, Australia. Video tersebut diproduksi sebagai upaya solidaritas terhadap orang-orang Papua Barat.

Video itu berkisah tentang seorang manajer sebuah hotel di Sydney, Jake Toivonen, yang punya fobia terhadap ketinggian. Namun, demi menyatakan solidaritas terhadap orang-orang Papua Barat, Toivonen memutuskan untuk menghadapi ketakutannya secara langsung.

Dengan bantuan ahli panjat tebing, Cam Leadle, Toivonen mendaki tebing Sweet Dream di Blue Mountains, Sydney. Dukungan Toivonen pun tidak berhenti di situ. Dia dengan bangga mengangkat bendera Bintang Kejora di ketinggian 180 meter.

Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, pengibaran bendera Bintang Kejora oleh seorang warga negara asing dalam video kedua adalah bentuk solidaritas terhadap Papua Barat. Lokasinya pun di Sydney, Australia, bukan di Papua. Pria ini juga bukan orang yang sama dengan pria yang ditangkap oleh polisi Hong Kong dalam video pertama.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa pihak Polda Metro Jaya membantah bahwa selebaran itu dikeluarkan oleh pihaknya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membantah polisi telah menerbitkan selebaran DPO untuk Veronica Koman.

Sebab, hingga kini belum ada laporan untuk pengeluaran DPO di Polda Metro Jaya. Lantaran itu masyarakat diminta tidak mempercayai selebaran itu. Jika pihaknya mengeluarkan selebaran maka nanti akan diumumkan.

“Polda Metro Jaya tidak benar jika mengeluarkan DPO ini karena belum ada laporan,” tegasnya.

Selain itu, Argo kembali menegaskan, format DPO milik Polda Metro Jaya tidak seperti selebaran yang beredar. Format selebaran yang beredar itu, menurutnya, tak sesuai dengan aturan yang dimiliki tim Polda Metro Jaya.

“Format DPO bukan seperti itu,” ungkap Argo.

Meski begitu, penetapan Veronica sebagai tersangka kerusuhan di Papua sudah ditetapkan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jatim pada Rabu, 4 September 2019. Polisi menetapkannya sebagai tersangka setelah mengantongi lebih dari dua alat bukti. Dia dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, Polda Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan Siber mengeluarkan red notice. Nantinya red notice tersebut akan disampaikan ke Interpol guna disampaikan ke negara Veronica berada.

Jang Youn Cho Ph.D., CPA, pria berkebangsaan Korea Selatan itu menjadi rektor di sebuah universitas di Indonesia, tapi bukan di UNJ tapi di universitas lain di Jakarta.

Situs berita Detik.com melaporkan mengenai penunjukan Cho sebagai rektor universitas berbasis online Universitas Siber Asia pada tanggal 26 Agustus 2019.

Paragraf pertama laporan itu berbunyi: “Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperkenalkan rektor asing Universitas Siber Asia asal Korea Selatan saat di Bali. Dia berharap kehadiran rektor asing bisa memacu kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.”

Laporan itu juga menyatakan: “Universitas Siber Asia ini merupakan kerja sama Universitas Nasional dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea. Rektor asing yang diperkenalkan itu Jang Youn Cho.”

Nama dan foto Cho bisa dilihat di situs Hankuk University dan di situs Universitas Nasional.

Pencarian gambar terbalik di Google menemukan bahwa gambar yang dipakai di unggahan tersebut bersumber dari situs Universitas Nasional dan bisa ditemukan di unggahan bertanggal 27 Maret 2018 dengan keterangan “President Director Cyber Edu Inkor, Jang Youn Cho, Ph.D. saat memaparkan tentang studio cyber edu incor yang menjadi studio pembelajaran berbahasa Korea.”