Video tersebut memang berlokasi di Surabaya, di kawasan kampung Wilayah Sidonipah, Kelurahan Simolawang, Surabaya, bukan di Kecamatan Gayungan. Video ini merupakan kegiatan komunitas cangkrukan 83 family yang merupakan salah satu relawan Paslon no 1 Eri-Pamuji.

Bentuk kegiatan adalah Bakti Sosial Pasar Gratis. Tidak ada Mensos dalam kegiatan ini. Penelusuran tim cek fakta beritajatim.com, kegiatan ini juga dipublikasikan beberapa media seperti tabirnusantara.com dan beritabangsa.com. Dalam berita itu yang dibagikan adalah sayur mayur, bukan beras.

Sedangkan foto kantong beras dalam plastik bergambar salah satu pasangan calon adalah kegiatan komunitas Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) Perjuangan yang juga adalah salah satu relawan pasangan calon dimaksud.

Seperti diberitakan klikjatim.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), M Fikser bahwa beras bantuan sosial Pemkot Surabaya tidak berlabel.

Fakta lain, Kepala Dinas Sosial Surabaya, Suharto Wardoyo sampai saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, tidak mundur atau dipecat.

Video dengan narasi bantuan sosial beras yang mengaitkan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang tertangkap KPK dengan salah satu kegiatan pasangan calon yang akan bertarung di Pilwali Surabaya, adalah SALAH.

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp sebuah narasi dengan disertai link dengan klaim untuk mendapatkan kuota 35 GB gratis dari operator.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim link tersebut adalah tidak benar. Melansir dari liputan6.com, tim komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Lalu Hamdani mengatakan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB tidak benar.

“Hoaks,” kata Lalu, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Lalu mengungkapkan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB bukan program pemerintah. Tautan situs yang tercantum dalam informasi tersebut sudah dihapus.

“Tersuspend karena sudah diblock,” ujar Lalu.

Sebagai tambahan, Kementrian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan kuota gratis bagi pelajar, guru, dosen dan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, bantuan kuota dibagi dalam dua penggunaan.

Bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar berarti yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020. Kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

Mekanisme pemberian bantuan kuota data internet diawali dengan pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terakhir, pemutakhiran nomor ponsel.

Dengan demikian, klaim link dengan klaim untuk mendapatkan kuota 35 GB gratis dari operator adalah salah dan termasuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Informasi palsu. Tim komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Lalu Hamdani mengatakan, informasi subsidi kuota internet dari pemerintah sebesar 35 GB Hoaks.

Saat kabar tersebut viral, lensaindonesia.com melakukan kroscek ke sejumlah pihak termasuk kepada dr D untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.

Hasilnya, dr membantah dirinya ditangkap KPK. Kata dia, kabar yang sedang viral tersebut merupakan fitnah yang ada hubungannya dengan Pilkada Surabaya 2020.

“Ada pihak-pihak yang ingin menggunakan segala cara dengan menyebar berita hoaks. Saya meyakini ini terkait Pilwali Surabaya. Saya difitnah ditangkap OTT KPK,” terangnya saat di konfirmasi, Selasa (08/12/2020).

Ia mengaku, jika mendapat banyak telepon dari rekan-rekan media untuk keperluan konfirmasi isu tersebut.

“Banyak yang menelpon saya. Pertama kali tau ya dari teman-teman menanyakan apakah saya baik-baik saja. Lha saya sedang makan malam bersama keluarga,” paparnya.

Ia juga menyayangkan, Pilkada Surabaya yang seharusnya dapat berjalan aman dan damai malah dikotori dengan isu-isu hoaks.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Kota Surabaya, agar jeli dan tak mudah percaya dengan informasi yang disebar oleh pihak yang sengaja memperkeruh suasana Pilkada 2020.

“Jangan goyah dan jangan percaya hoaks agar Surabaya mendapatkan Wali Kota terbaik yang dapat memajukan kota,” pungkasnya.

Bahwa kabar di media sosial WhatsApp terkait adanya OTT KPK terkait Pilkada Surabaya pada Selasa malam (08/12/2020) tersebut tidak benar alias hoaks

Beredar sebuah postingan dari akun Facebook Erni Apriani berupa sebuah foto surat edaran yang berisikan 17 poin klaim untuk mengajak umat Katolik untuk memilih pasangan nomor urut 3 Yohanes Rumpak-Syarifudin dalam Pilkada Sintang. Postingan ini diposting pada 7 Desember 2020 pada saat masa tenang Pilkada dan 2 hari sebelum Pilkada serentak.

Setelah melakukan penelusuran, pihak pasangan Yohanes Rumpah-Syarifudin mengadakan jumpa pers terhadap surat edaran tersebut yang berisikan provokasi, ujaran kebencian, dan SARA. Beberapa artikel media lokal yang meliput jumpa pers tersebut menjelaskan bahwa pihak pasangan nomor urut 3 itu menyatakan bahwa surat edaran itu adalah hoax yang digunakan oleh orang tertentu untuk menjatuhnya dan berharap agar masyarakat bijak dalam menyikapi selebaran tersebut serta telah membuat laporan kepada Polres Sintang.

“Kepada warga masyarakat yang mengetahui terkait surat edaran tersebut dapat kiranya melaporkan kepada aparat kepolisian. Isi edaran tersebut tentunya ada pihak-pihak yang menginginkan kondisi di kabupaten Sintang tidak kondusif. Maka mari bersama sama selalu masyarakat Sintang untuk bertindak cerdas dengan melaporkan hal tersebut jika ada yang merasakan dirugikan,” kata Iptu Hariyanto selaku Kasubag Humas Polres Sintang.

Melihat dari penjelasan tersebut, surat edaran ajakan umat Katolik untuk memilih pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin dalam Pilkada Sintang adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten Palsu/Fabricated Content.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Informasi palsu, pihak dari pasangan Yohanes Rumpak-Syarifudin telah mengklarifikasi bahwa surat edaran tersebut adalah informasi yang sesat dan tidak mengeluarkan surat edaran itu.