Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Komnas dan IPW beberkan bukti baru ada rumah tempat eksekusi laskar FPI adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak ada informasi valid terkait hasil temuan Komnas HAM dan IPW tersebut. Di video yang gambar tangkapan layarnya diunggah sumber klaim sendiri TIDAK ADA keterangan terkait penemuan bukti baru rumah tempat eksekusi laskar FPI oleh Komnas dan IPW.

Video berdurasi 11 menit 27 detik itu hanya berisi potongan gambar dan video cuplikan keterangan dari anggota Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat KontraS yang menolak menghadiri rekonstruksi kasus bentrok anggota Polri dengan Laskar FPI, doa, dan keterangan dari seseorang terkait kasus tewasnya 6 laskar FPI tersebut.

Dilansir dari Suara.com, Komnas HAM sendiri telah menemukan bukti baru sebagai titik terang investigasi kasus tewasnya 6 laskar FPI.

“(Titik terang investigasi tewasnya 6 laskar) Bukti baru itu ada. Begitu,” kata Beka di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Namun demikian, Beka enggan merinci bukti-bukti baru yang didapat Komnas HAM dalam investigasi kasus tersebut. Ia hanya menyebut diantara barang bukti yang didapat pihaknya.

“Sudah, sudah. (Buktinya) Proyektil dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Beka mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apakah kasus tewasnya 6 laskar tersebut merupakan pelanggaran HAM apa tidak. Pihaknya masih terus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin.

“Belom ada kesimpulan apa pun. Sampai saat ini kami belom menyatakan apa pun tentang proses yang dijalankan Komnas,” tandasnya.

Selain itu, dikutip dari Kompas, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam menyebut temuan berkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) saat ini sudah lebih detail dan mendalam.

“Temuannya lebih detail lebih dalam ya. Semakin lama lebih detail, lebih dalam, dan lebih jelas posisinya,” kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).

Faktanya, tidak ada informasi valid terkait hasil temuan Komnas HAM dan IPW tersebut. Di video yang gambar tangkapan layarnya diunggah sumber klaim sendiri TIDAK ADA keterangan terkait penemuan bukti baru rumah tempat eksekusi laskar FPI oleh Komnas dan IPW.

Kabar tersebut dibenarkan oleh banyaknya surat yang dikirimkan oleh tentara pada keluarganya di rumah. Beberapa pemberitaan menyebutkan para tentara juga bermain sepak bola. Namun fakta tentang pertandingan sepak bola masih banyak dipertanyakan oleh para sejarawan karena bukti sejarahnya yang masih samar.

Foto dalam postingan sebenarnya adalah tentara Inggris yang sedang bertugas di Yunani, diambil pada saat natal tahun 1915 oleh pemilik foto bernama “Vages, Ariel” dan bukan menggambarkan tentara Inggris dan Jerman pada 1914.

“Perwira dan orang-orang dari Kereta Amunisi Divisi 26 (Angkatan Darat Service Corps) bermain sepak bola di Salonika, Yunani” tulis situs iwm.org.uk.

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan foto yang menunjukan tentara Jerman dan Inggris melakukan pertandingan sepak bola pada malam natal 1914. Sehingga status tersebut masuk kategori Konten yang Salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel berjudul “Mantan PM Jepang Minta Maaf Karena Pakai Uang Jokowi untuk Pesta Makan Malam” adalah klaim yang keliru.

Faktanya, judul pada gambar itu diedit atau disunting dengan mengganti kata “Rakyat” dengan “Jokowi”. Judul asli artikel tersebut adalah “Mantan PM Jepang Minta Maaf Karena Pakai Uang Rakyat untuk Pesta Makan Malam”

Dilansir dari situs CekTKP tersebut, Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe meminta maaf ke rakyatnya karena telah menggunakan uang rakyat untuk pesta makan malam.

Saat itu ia diketahui telah menggunakan uang negara secara ilegal dengan menggelar pesta makan malam yang diselenggarakan kantornya untuk para pendukungnya menjelang pesta tahunan menonton bunga sakura.

“Saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada rakyat dan semua anggota partai yang berkuasa dan oposisi,” kata Abe sambil menundukkan kepala seperti dilansir VOA Indonesia, Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Jaksa Jepang tidak mendakwa Abe karena kurangnya bukti, tetapi secara resmi mendakwa ajudannya, Hiroyuki Haikawa, 61 tahun yang diduga tak melaporkan biaya dan pembayaran untuk resepsi makam malam dari 2016 hingga 2019.

Skandal itu melibatkan pesta makan malam tahunan pada 2018 di mana para tamu Abe masing-masing membayar biaya sebesar 5.000 yen atau sekitar Rp682.000,00. Anggota parlemen oposisi mengatakan pembayaran itu terlalu rendah untuk pesta di hotel kelas atas Tokyo, dan kantor Abe diduga menutupi kekurangan tersebut tanpa melaporkannya dengan benar.

Abe sendiri mengungkapkan dirinya tak tahu mengenai pembayaran ilegal tersebut. Meski begitu, dia tetap meminta maaf atas masalah ini.

Abe sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan PM Jepang pada Agustus lalu, dengan alasan kesehatan. Namun, banyak pihak yang memperkirakan kasus ini menjadi salah satu penyebab dari keputusannya untuk mundur.

Mantan pemimpin Jepang itu mengatakan ia telah menyerahkan semua tugas operasi kepada orang lain yang bertanggung jawab di kantornya.

Perdana menteri yang menggantikannya, Yoshihide Suga, yang menjabat kepala sekretaris kabinet di pemerintahan Abe, membatalkan pesta menonton bunga sakura pada hari ia menjabat.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas, klaim bahwa Presiden Joko Widodo menolak disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu adalah klaim yang salah.

Faktanya, pada Rabu (16/12/2020) Presiden Joko Widodo menegaskan, ia akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid-19. Menurutnya, hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin virus corona aman digunakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

Ketika berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (18/12/2020), Jokowi menegaskan hal itu kembali.

“Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa,” kata Jokowi, dikutip Kompas.com, Jumat (18/12/2020).

Menurutnya, jika semuanya sudah divaksin, maka kondisi kehidupan bisa kembali normal. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa proses vaksinasi memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab, target vaksinasi Covid-19 sebanyak 67 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Persentase itu setara dengan 182 juta penduduk.

“Sebanyak 182 juta penduduk bayangkan. Banyak sekali. Memerlukan waktu untuk menyuntik satu-satu (warga),” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

“Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” kata Jokowi.