(GFD-2026-32249) Hoaks Video Menteri Keuangan Purbaya Bagikan Bantuan Sosial

Sumber:
Tanggal publish: 29/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Belakangan ini, beredar berbagai konten di media sosial yang mengatasnamakan pejabat negara dan menawarkan bantuan kepada masyarakat. Konten semacam ini kerap menarik perhatian publik karena menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga perlu dicermati kebenarannya.

ADVERTISEMENT

Beredar sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya berkata akan membagikan bantuan sosial untuk modal usaha dan bayar utang. Video ini diunggah oleh akun Facebook @Purbaya Yudhi Sadewa (arsip) pada Kamis (15/01/2025).

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“Bansos untuk seluruh rakyat Indonesia,” tulis pengunggah di keterangan unggahan.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Purbaya Al Bagi Bansos. foto/hotline. foto/hotline periksa fakta tirto

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Dalam video berdurasi 11 detik tersebut, tampak sosok Purbaya mengenakan seragam lengkap dengan lencana. Ia berbicara di atas podium dengan mikrofon.

“Siapa disini yang membutuhkan modal usaha atau buat bayar hutang, saya akan membantu anda sekarang jika anda sudah menyukai dan bagikan postingan ini, hubungi saya sekarang,” ucapnya dalam video tersebut.

Hingga Rabu (28/01/2026), video itu sudah ditonton hingga sekitar 19,6 ribu kali serta mendapatkan 301 tanda reaksi, 83 komentar dan 39 kali dibagikan. Video serupa juga ditemukan di TikTok, yaitu ini dan ini.

ADVERTISEMENT

Melalui kolom komentar, banyak masyarakat yang mempercayai video tersebut dan menuliskan kebutuhan bantuan yang mereka harapkan.

“Hadir Pak, saya membutuhkan bantuan buat modal usaha dan bayar utang,” tulis salah satu komentar.

Lantas, benarkah Purbaya membagikan bantuan sosial melalui video yang beredar?

Hasil Cek Fakta

Tim pemeriksa fakta Tirto melakukan penelusuran terhadap video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan Purbaya dengan mengamati kesesuaian antara gerak bibir dan suara yang terdengar. Ditemukan sebuah kejanggalan dari video yang beredar, yaitu pergerakan mulut yang tidak selaras dengan audio, yang menjadi ciri umum dari konten hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan temuan tersebut, kami memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 99,8 persen. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa video yang beredar bukanlah rekaman asli, melainkan hasil rekayasa teknologi AI.

Selain itu, kami juga melakukan penelusuran visual menggunakan Google Lens untuk mencari sumber atau video serupa yang berkaitan dengan cuplikan tersebut. Hasil penelusuran tidak menemukan video yang benar-benar identik dengan video yang beredar. Namun, ditemukan rekaman lain yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya mengenakan seragam dan lencana yang serupa.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa momen tersebut berasal dari sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resmi @IDX Channel. Video tersebut merekam kehadiran Purbaya dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun resmi Bea dan Cukai ke-79 yang berlangsung pada 13 Oktober 2025. Dalam acara tersebut, Purbaya mengenakan seragam resmi Bea dan Cukai lengkap dengan lencana kehormatan.

Meski demikian, dalam video asli tersebut, Purbaya tidak menyampaikan pernyataan apa pun terkait pembagian bantuan sosial, baik untuk modal usaha maupun pelunasan utang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya membagikan bantuan sosial untuk modal usaha dan pembayaran utang melalui video yang beredar adalah tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut bersumber dari video hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) dan tidak merepresentasikan pernyataan atau momen serupa yang ditemukan di dokumentasi resmi IDX Channel.

Dengan demikian, klaim tersebut merupakan informasi hasil AI (video yang dimanipulasi/altered video) dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Rujukan

(GFD-2026-32035) [SALAH] AS Larang Sertifikasi Halal di Indonesia, Minta Aturan Dicabut

Sumber: Facebook.com
Tanggal publish: 28/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Beredar unggahan video [arsip] dari akun TikTok “Edi Suryana” pada Selasa (20/1/2026) berisi narasi:

“Amerika Serikat larang sertifikat halal di Indonesia

Amerika lagi-lagi mengusik Indonesia dengan melarang aturan sertifikat produk halal. Presiden Amerika Donald Trump meminta Indonesia untuk mencabut aturan tersebut. Alasannya, karena sertifikat halal dianggap menghambat produk-produk Amerika yang dijual di Indonesia”.

Hingga Rabu (28/1/2026), unggahan tersebut ditonton sekitar 163.000-an kali, mendapat 100-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 300 kali.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “amerika serikat larang sertifikat halal di indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Presiden Amerika Donald Trump meminta Indonesia untuk mencabut aturan sertifikat halal”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “reaksi amerika serikat dengan sertifikasi halal di indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke beberapa pemberitaan, antara lain:

Berita detik.com “AS Protes Aturan Jaminan Produk Halal Indonesia Menyulitkan”. Pemberitaan yang tayang Selasa (22/4/2025) itu melaporkan Pemerintah AS menyuarakan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Indonesia. Dalam dokumen Laporan Perkiraan Dagang Nasional 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Maret 2025, AS memaparkan hambatan perdagangan luar negeri yang dihadapi eksportirnya, salah satunya tentang jaminan produk halal.

Berita tempo.com “Beberapa Sorotan AS Soal Beleid Produk Halal Indonesia: Rumit dan Berbelit”. Pemberitaan yang tayang Kamis (24/4/2025) itu melaporkan bahwa AS menyoroti kebijakan produk halal Indonesia yang dinilai sebagai hambatan perdagangan non-tarif. Protes ini tertuang dalam Foreign Trade Barriers Report 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa foto Donald Trump yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “Trump Marah-marah Saat Ditanya Wartawan Soal Penyelidikan Pemakzulan”.

Dari berita yang tayang Rabu (2/10/2019) itu, diketahui konteks asli foto adalah momen Donald Trump saat melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia, Sauli Niinisto di Gedung Putih. Donald Trump sempat bersitegang dengan seorang wartawan ketika menanyakan isu pemakzulan dirinya.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim “AS larang sertifikasi halal di Indonesia, minta aturan dicabut”.

Kesimpulan

Tidak ada informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, Pemerintah AS hanya menyuarakan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Indonesia yang dinilai menghambat perdagangan para eksportir di AS. Jadi, unggahan berisi klaim “AS larang sertifikasi halal di Indonesia, minta aturan dicabut” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Rujukan

(GFD-2026-32036) [SALAH] Imigran asal Timor Leste Meningkat, RI Kirim Pasukan Tambahan ke Perbatasan

Sumber: TikTok
Tanggal publish: 28/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Beredar video [arsip] dari akun TikTok “pasukankhususalmadi7” pada Rabu (7/1/2026) yang menampilkan foto pasukan TNI disertai narasi:

“RI Kirim 10.000 Pasukan Tambahan Ke Perbatasan RI-Timor Leste Karena:

Mengamankan NKRI., Meningkatnya Imigran ILegal Asal Timor Leste Memasuki Wilayah RI”

Hingga Rabu (28/1/2026), konten itu mendapat lebih dari 1.373 tanda suka, serta dibagikan ulang 43 kali.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya, ditemukan gambar serupa dari laman voa.id “Hundreds Of TNI Personnel Departed To The RI And Timor Leste Borders” yang tayang pada Senin (22/9/2025).

Diketahui, konteks asli dokumentasi adalah momen apel penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad dan Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad di Mako Lantamal VII Kupang pada Senin (22/9/2025). Pasukan berjumlah ratusan orang tersebut menggantikan satuan tugas Pamtas (pengamanan perbatasan) sebelumnya, yaitu Batalyon 741/Garuda Nusantara di sektor timur dan Yonarmed 15/Divif 3 Kostrad di sektor barat yang telah bertugas selama satu tahun di wilayah perbatasan.

TurnBackHoax memasukkan kata kunci “Indonesia kirim 10 ribu pasukan tambahan ke perbatasan RI-Timor Leste karena meningkatnya imigran ilegal asal Timor Leste”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

Sebagai informasi, dilansir dari antaranews.com, Pemerintah Indonesia melalui TNI mulai menempatkan satuan-satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas) berjumlah ratusan orang di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sejak tahun 2014 untuk menjaga keamanan di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

Kesimpulan

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan video berisi klaim “imigran asal Timor Leste meningkat, RI kirim pasukan tambahan ke perbatasan” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Rujukan

(GFD-2026-32037) Hoaks Menkeu Purbaya Umumkan Kenaikan 12% Gaji & Rapel Pensiunan

Sumber:
Tanggal publish: 28/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Beredar sebuah unggahan yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan terkait klaim kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang disebut akan dicairkan pada 30 Januari 2026.

ADVERTISEMENT

Unggahan tersebut beredar melalui akun TikTok @harto9983 (arsip) pada Jumat (23/01/2026). Dalam video yang diunggah, terlihat Purbaya tengah menghadiri sebuah rapat bersama beberapa pihak. Ia menyampaikan bahwa telah terdapat informasi resmi dari PT Taspen mengenai pencairan gaji dan rapel pensiunan pada 30 Januari 2026.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, melakukan otentikasi sesuai prosedur dan menggunakan kanal resmi. Seluruh hak pensiunan dapat diterima dengan aman, tepat waktu, dan sesuai regulasi. Kepastian ini menjadi dasar penting bagi pensiunan untuk merencanakan kehidupan mereka dengan tenang dan sejahtera. Dengan demikian, seluruh proses administrasi, mulai dari otentikasi, penyaluran gaji pokok, hingga pengelolaan rapelan, berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” sebutnya dalam video.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Purbaya juga mengatakan bahwa informasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan PT Taspen dalam melindungi hak para pensiunan, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi seluruh penerima manfaat.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Baca juga:Purbaya Sebut Defisit APBN Naik Cegah Ekonomi seperti Tahun 1998Cegah Korupsi Berulang, Purbaya Bakal Pantau Duit PNS Kemenkeu

ADVERTISEMENT

Periksa fakta Purbaya Menaikkan Dana Taspen dan Bisa Dirapel. foto/hotline periksa fakta tirto

Hingga Selasa (27/01/2026), video tersebut sudah ditonton hingga sekitar 361,7 ribu kali dan mendapatkan 5084 tanda suka, 2018 komentar, 820 disimpan, serta dibagikan 9039 kali. Unggahan dengan video serupa juga ditemukan di sini.

Lantas, benarkah adanya kenaikan 12 persen untuk gaji dan rapel pensiunan?

Hasil Cek Fakta

Baca juga:Purbaya Nilai Pelemahan Rupiah Anomali, Minta BI Beri Penjelasan

Untuk memastikan temuan tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas sebagai konten buatan AI sebesar 99,9 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa video yang beredar bukan merupakan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi berbasis AI.

Baca juga:Purbaya Bantah Rupiah Loyo Imbas Pergantian Deputi Gubernur BI

Hal ini menunjukkan video tersebut merupakan buatan AI.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan mencari rekaman asli yang memiliki visual serupa. Hasilnya, ditemukan momen yang identik saat Purbaya menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 10 September 2025. Kegiatan tersebut terdokumentasi dalam pemberitaan resmi di situs Kementerian Keuangan RI.

Dalam rapat tersebut, Purbaya memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen.

Berdasarkan dokumentasi resmi rapat tersebut, tidak ditemukan pernyataan Purbaya yang menyebutkan adanya kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang akan dicairkan pada 30 Januari 2026, sebagaimana diklaim dalam video viral. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa narasi yang beredar dalam video tersebut tidak sesuai dengan pernyataan asli dan merupakan hasil manipulasi AI.

Baca juga:Menkeu Purbaya Ungkap Serapan Anggaran MBG Kecepetan

Penelusuran lanjutan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan juga tidak menemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.

Baca juga:Menkeu Purbaya Tak Khawatir Defisit APBN 2025 Nyaris 3 Persen

Melansir pemberitaan TVOne, pemerintah memang telah menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak awal 2024 dan hingga kini menjadi dasar pembayaran pensiun. Namun, tidak terdapat regulasi baru yang mengatur kenaikan tambahan atau rapel pensiunan yang akan dicairkan pada Januari 2026.

Dengan demikian, klaim mengenai kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang disebut akan cair pada 30 Januari 2026 tidak didukung oleh bukti dan bersumber dari video hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan.

Kesimpulan

Dengan demikian, klaim tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan bersifat menyesatkan (falseandmisleading).

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.