Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri gambar-gambar dalam unggahan akun Korean People & Idol Posting V2 denganreverse image tool Source. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci “Juliari Batubara” dalam huruf Jepang pada mesin pencari Google.
Hasilnya, ditemukan bahwa artikel dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Korean People & Idol Posting V2 ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Hidefumi Nogami. Artikel terkait korupsi bansos Covid-19 di Indonesia itu dimuat pada 7 Desember 2020 di dua situs, yakni Asahi.com dan Cha-ganju.com.
Namun, artikel ini sama sekali tidak menyebut bahwa bansos Covid-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Batubara adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Berikut isi dari artikel yang berjudul "Menteri Sosial Indonesia ditangkap: bantuan Corona lebih dari 100 juta yen" itu:
"Pada tanggal 6 (Desember 2020), badan penyelidik korupsi Indonesia menangkap Menteri Sosial Juliari (48) atas dugaan suap karena menerima uang tunai senilai 120 juta yen dari distribusi untuk penanggulangan virus Corona. Pada November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap atas tuduhan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Badan investigasi independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa kasus Juliari terkait proyek pemerintah yang mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan gula, kepada pekerja non-reguler dari Mei hingga Desember, dengan nilai Rp 300 ribu (sekitar 2.200 yen) per kantong, di mana dari setiap kantong, ia diduga menerima Rp 10 ribu (sekitar 74 yen) sebagai suap dari beberapa vendor. Dikatakan bahwa total uang Rp 17 miliar rupiah (sekitar 125 juta yen) diberikan kepada Juliari.
KPK menggeledah tempat pengiriman uang di Jakarta pada dini hari tanggal 5. Mereka menyita uang tunai sekitar 107 juta yen. Koper yang berisi uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS itu dibuka dalam konferensi pers. Dalam urusan distribusi ini, Kementerian Sosial telah menandatangani kontrak dengan kontraktor senilai Rp 5,9 triliun (sekitar 43,7 miliar yen), dan KPK sedang menyelidiki sisa dakwaan.
Juliari adalah anggota parlemen dari Partai Demokrasi Perjuangan, yang juga merupakan partai Presiden Joko, dan masuk kabinet untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Joko periode kedua pada Oktober tahun lalu. Pada 25 November, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Eddie karena suap ekspor bayi lobster. Joko mengatakan dalam pertemuan tanggal 6, "Kami akan menghormati prosedur peradilan KPK," dan mengumumkan pengangkatan penggantinya."
Kasus Juliari Batubara
Berdasarkan arsip berita Tempo, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus program bansos Covid-19 pada 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran bansos di Jabodetabek 2020.
"KPK menetapkan lima tersangka. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara JPB, MJS, dan AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020.
"Saudara PJB selaku menteri sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada Kemensos melalui MJS," ujar Firli.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kemensos pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Firli menyebut penangkapan itu berkaitan dengan program bansos Kemensos. KPK menduga pejabat tersebut menerima hadiah dari vendor penyedia barang dan jasa dalam bansos di Kemensos untuk penanganan Covid-19.
Masih dari arsip berita Tempo, KPK menduga bahwa Juliari dan dua bawahannya, MJS dan AW, menarik fee sebanyak Rp 10 ribu dari setiap paket bansos yang disalurkan ke masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pinjaman dari Jepang
Pada Oktober 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, Suga tidak hanya membahas kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Yoshida Tomoyuki, kunjungan tersebut juga untuk menindaklanjuti pinjaman sebesar 50 miliar yen atau sekitar Rp 7 triliun dari Jepang bagi Indonesia.
Pinjaman Rp 7 triliun tersebut, menurut Tomoyuki, diperuntukkan bagi penanganan bencana. Bencana dalam hal ini tidak terbatas pada bencana alam saja, tapi juga bencana pandemi Covid-19. Indonesia, kata dia, sah-sah saja jika ingin menggunakan pinjaman tersebut untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 nantinya.
"Kita tahu Indonesia dan Jepang sama-sama rentan terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami. Dana ini untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia, untuk menyiapkan program-program penanggulangan," ujar Tomoyuki dalam sesi jumpa pers virtual pada 21 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Tomoyuki menuturkan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman kedua. Pinjaman pertama dicairkan pada Februari. Nilainya kurang lebih 32 miliar yen atau sekitar Rp 4 triliun. Selain itu, kata Tomoyuki, Jepang juga akan mendorong kerja sama dengan Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "media Jepang memuat berita yang menyebut bansos Covid-19 yang dikorupsi adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang" keliru. Artikel yang dibagikan bersama klaim tersebut memang ditulis oleh jurnalis Jepang, Hidefumi Nogami, dan dimuat di dua situs, yakni Asahi.com dan Cha-ganju.com. Namun, artikel ini sama sekali tidak menyebut bahwa bansos Covid-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Batubara itu adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolGoogle dan Bing. Hasilnya, ditemukan bahwa foto yang memperlihatkan tiga penderita bell's palsy tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19 Pfizer.
Foto itu kerap digunakan dalam artikel kesehatan tentang bell's palsy. Beberapa artikel pun terbit sebelum vaksin Pfizer menjalani uji klinis tahap 3. Artikel-artikel ini umumnya tidak menyebut bahwa bell's palsy yang dialami tiga orang itu diakibatkan oleh vaksin Covid-19. Di situs kesehatan BMJ Best Practice misalnya, foto itu digunakan dalam artikel yang membahas diagnosis klinis bell's palsy. Artikel ini terbit pada 20 November 2019.
Foto tersebut juga pernah digunakan oleh situs kesehatan NCCMED pada Juni 2020 dalam artikelnya berjudul "What are the causes of Bell’s palsy?". Dalam artikel ini, tidak ada penjelasan bahwa bell's palsy disebabkan oleh vaksin Covid-19. Sebaliknya, artikel itu menjelaskan bahwa Bell's paralysis, atau facial palsy, adalah lumpuh atau lemahnya otot wajah yang parah di satu sisi wajah. Hal ini diduga karena peradangan saraf yang mengontrol otot wajah.
Di Facebook, foto itu juga pernah digunakan pada 30 Juni 2020 sebagai media promosi terapi bell's palsy oleh akun yang berbasis di Manila, Filipina, Golden Ager-Physical Therapy and Caregiver Services. Selain itu, akun terapis Longevita-Centro Clinico e Fisioterapico dari Brasil juga pernah menggunakan foto tersebut pada 19 Juli 2020 untuk menjelaskan bell's palsy.
Vaksin Covid-19 dan Bell's Palsy
Dikutip dari jurnal sains Nature edisi 11 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Pfizer bersama BioNTech. Keputusan ini didasarkan pada data lebih dari 43 ribu relawan yang telah menerima suntikan vaksin kedua.
Analisis terhadap 170 kasus pertama Covid-19 dalam kelompok tersebut menunjukkan bahwa vaksin ini 95 persen efektif mencegah infeksi SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, yang bergejala. Hasil uji coba tersebut telah dipublikasikan pada 10 Desember 2020 di The New England Journal of Medicine.
Vaksin itu disebut aman, di mana uji coba menemukan efek samping yang umum terjadi, seperti kelelahan, sakit kepala, dan demam. Ditemukan pula empat kasus bell's palsy, suatu kondisi yang secara sementara melemahkan beberapa otot di wajah, di antara mereka yang menerima vaksin. Tapi FDA tidak bisa secara pasti mengaitkan kondisi tersebut dengan vaksin.
Petugas medis FDA, Susan Wollersheim, mengatakan kepada komite bahwa frekuensi bell's palsy ini tidak biasa terjadi pada populasi umum. Menurut dia, salah satu peserta penelitian yang terkena dampaknya memang memiliki riwayat kondisi tersebut.
Menurut Jason Hinman, asisten profesor neurologi dari Bell's Palsy David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, bell's palsy disebabkan oleh kerusakan pada saraf kranial ketujuh, salah satu saraf wajah. "Ini bisa terjadi akibat trauma, tapi lebih sering terjadi karena infeksi virus pada saraf itu sendiri," katanya dikutip dari situs Health.
Dia menegaskan bahwa bell's palsy bukan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Menurut dia, bell's palsy bisa disembuhkan dalam waktu singkat, hitungan minggu. Meskipun, dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kelumpuhan wajah permanen. Satu dari empat relawan penerima vaksin yang mengalami bell's palsy pun telah pulih.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin Covid-19 dan bell's palsy. Insiden ini bisa menimpa 20 orang dalam 100 ribu populasi. "Saya tidak bisa membuat koneksi langsung dengan vaksin, dan menduga ini adalah kebetulan. Insiden normal bell's palsy kira-kira 20 dari 100 ribu orang. Studi vaksin Pfizer memeriksa 38 ribu pasien. Jadi, empat kasus akan berada dalam insiden normal bell's palsy yang diamati."
Masalah serupa pernah muncul beberapa dekade lalu, ketika beberapa orang mengalami bell's palsy setelah mendapatkan vaksin influenza. Namun, tidak ada penelitian yang pernah menemukan hubungan antara vaksin flu dan bell's palsy.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa tiga foto di atas adalah foto relawan yang mengalami bell's palsy setelah menerima vaksin Covid-19 Pfizer, keliru. Tiga foto itu kerap dipakai dalam berbagai artikel kesehatan tentang bell's palsy, bahkan sebelum vaksin Pfizer menjalani uji klinis tahap 3. Memang benar ada empat relawan uji klinis vaksin Pfizer di AS yang mengalami bell's palsy. Namun, sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa itu adalah kebetulan. Tidak ada hubungan langsung antara vaksin dengan bell's palsy atau kelumpuhan otot wajah. Di AS, bell's palsy rata-rata dialami 20 orang dalam 100 ribu populasi.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto unggahan akun Facebook KataKita denganreverse image tool Source dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pria berkacamata dalam foto tersebut memang bernama Hanny Kristianto. Namun, Hanny bukan bos JNE.
Saat ini, Hanny menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI). Informasi itu tercantum dalam situs resmi MCI, mualaf.com. Dalam situs ini, Hanny Kristianto tercantum sebagai sekretaris dalam jajaran pengurus MCI.
Kisah Hanny sebagai mualaf hingga menjadi Sekretaris MCI pernah dimuat oleh situs media Detik.com pada 23 Juni 2015. Setelah sempat ditipu Rp 80 juta oleh seorang ustaz untuk menjadi mualaf, Hanny akhirnya mengucapkan syahadat di sebuah masjid di Mojokerto, Jawa Timur, pada 28 Februari 2013.
Bos JNE
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) didirikan oleh Djohari Zein pada 26 November 1990. Dilansir dari Kumparan.com, sebelum mendirikan JNE, Djohari sempat bekerja di perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Di sana, ia mengawali kariernya sebagai salesman. Ia kemudian dipromosikan menjadi Manajer Operasi TNT Indonesia. Namun, di puncak karirnya pada 1985, ia justru meninggalkan TNT.
Djohari kemudian merintis perusahaan jasa pengiriman yang bernama Worldpak, yang kemudian berganti nama menjadi Pronto. Namun, seluruh sahamnya di Pronto terjual karena ia terlalu fokus pada produk tanpa memikirkan cash flow perusahaan. Pada 1990, Djohari pun bergabung dengan perusahaan jasa pengiriman PT Titipan Kilat (TIKI), lalu mendirikan JNE. Ia menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham.
Di situs pribadinya, Djohari juga menceritakan kisah pendirian JNE. Walaupun lepas dari Pronto, ia masih kerap membantu pengurusan kepabeanan konsumen perusahaan yang bermarkas di Singapura itu agar barang diizinkan keluar dari bandara. “Teman-teman di Singapura tetap mempercayakan kepabeanan barang-barang mereka pada saya, termasuk dari TIKI,” katanya. Performa Djohari pun mencuri perhatian sejumlah bos TIKI.
Mereka kemudian mengundang Djohari untuk bertemu dengan sejumlah direksi TIKI. Ternyata, dalam pertemuan itu, pemilik sekaligus Direktur Utama TIKI, Soeprapto Suparno, mempercayakan Djohari untuk mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi yang kini dikenal sebagai JNE. "Saya sungguh bersyukur. Harapan untuk membangun perusahaan nasional di bidang ekspedisi dan logistik yang mencangkup jaringan internasional akhirnya benar-benar di depan mata."
Pada 2015, dilansir dari Bisnis.com, kepemimpinan Djohari di JNE digantikan oleh Mohamad Feriadi. Dikutip dari Kontan, Feriadi merupakan anak dari Soeprapto Suparno. Hingga kini, Feriadi masih menjabat sebagai Presiden Direktur JNE. Dilansir dari situs resmi JNE, dalam menjalankan tugasnya, Feriadi didampingi oleh dua direktur, yakni Chandra Fireta dan Edi Santoso.
Seruan Boikot JNE
Berdasarkan arsip berita Tempo, seruan boikot bermula saat akun Twitter milik JNE, @JNE_ID, mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan pada 4 Desember 2020. Cuitan ini viral. JNE pun disebut sebagai salah satu pendukung Haikal, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal HRS Center, lembaga bentukan Rizieq Shihab.
Merespons isu ini, pada 11 Desember 2020, Mohamad Feriadi mengatakan, "JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral." Ia menyebut perusahaannya merangkul semua golongan dan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, dan pandangan politik apa pun.
Akun Twitter JNE memang tidak hanya mengunggah ucapan selamat ulang tahun dari Haikal. Akun ini juga membagikan ucapan selamat dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 11 Desember 2020. Feriadi menjelaskan bahwa perusahaannya memang mengunggah berbagai video yang berisi ucapan selamat ulang tahun ke-30 di media sosial mereka.
Tahun ini, JNE tepat berumur 30 tahun setelah didirikan pada 1990. Menurut Feriadi, JNE menerima ucapan selamat ulang tahun dari pihak mana pun. Berbagai ucapan selamat ini, kata dia, sepenuhnya merupakan ungkapan dari tokoh publik tersebut kepada perusahaannya di momen ulang tahun ini.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama bos JNE, keliru. Pria yang bersama Rizieq dalam foto itu adalah Hanny Kristianto. Hanny merupakan Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI), bukan bos JNE. Di situs resmi JNE, tidak ada pula nama Hanny dalam jajaran direksi. Pendiri JNE pun bukan Hanny, melainkan Djohari Zein.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, Detik.com tidak pernah mempublikasikan berita yang berjudul “Viral...! Hacker Membocorkan Percakapan Whatsapp Perihal Upaya Pembunuhan HRS Oleh Anggota Kepolisian” pada 7 Desember 2020 pukul 15.43 WIB.
Lewat penelusuran arsip Detik.com, berita yang terbit pada 7 Desember pukul 15.43 WIB berjudul "Ini Identitas 6 Pengikut HRS yang Tewas Baku Tembak dengan Polisi di Tol". Berita ini pun tidak memuat gambar tangkapan layar pesan WhatsApp seperti yang beredar di Facebook.
Foto yang dimuat dalam berita tersebut adalah foto Kapolda Metro Inspektur Jenderal Fadil Imran bersama Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang sedang memegang sejumlah senjata. Foto itu diambil ketika digelar konferensi pers terkait penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020.
Redaksi Detik.com pun telah menyatakan bahwa gambar tangkapan layar berita tentang bocoran percakapan WhatsApp seputar upaya pembunuhan Rizieq Shihab tersebut hoaks. "Gambar yang seolah-olah berasal dari screen capture pemberitaan kami itu hoaks," ujar Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Deannova pada 9 Desember 2020.
Alfito juga menyesalkan pencatutan nama Detik.com seperti yang terjadi dalam gambar tangkapan layar yang tersebar di media sosial tersebut. "Detik.com selalu mengecam semua tindakan rekayasa isi dan tampilan berita dari media massa untuk kepentingan apa pun," katanya.
Terkait gambar tangkapan layar percakapan WhatsApp seputar upaya pembunuhan Rizieq, Polda Metro Jaya juga telah memastikan bahwa gambar yang melibatkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran itu hoaks. "Bahwa ada percakapan Pak Kapolda Metro Jaya dalam satu WA-nya ini, saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus pada 9 Desember 2020.
Penembakan Laskar FPI
Berdasarkan arsip berita Tempo, penembakan anggota FPI hingga tewas di Tol Jakarta-Cikampek terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari. Peristiwa ini menjadi sorotan berbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan membentuk tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu. Pasalnya, polisi dan FPI memaparkan kronologi yang berbeda terkait penembakan ini.
Indonesia Police Watch (IPW) juga menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam peristiwa penembakan anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek tersebut. "IPW berharap Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut," kata Ketua Presidium IPW Neta Pane pada 14 Desember 2020.
Berdasarkan hasil rekonstruksi, Neta melihat bahwa ada tiga pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri, terutama dalam kasus kematian empat anggota Laskar FPI di mobil petugas ketika melewati Tol Jakarta-Cikampek KM 51. Dalam rekonstruksi pada 14 Desember 2020, polisi mengatakan bahwa keempatnya melawan dan mencoba merebut senjata polisi saat dibawa dengan mobil Daihatsu Xenia menuju Polda Metro Jaya. Karena itu, polisi menembak mereka.
Dalam rekonstruksi tersebut, diketahui pula bahwa dua anggota Laskar FPI lainnya diduga sudah tewas karena baku tembak yang terjadi sebelumnya di Jalan Internasional Karawang. Setelah polisi menangkap para anggota Laskar FPI itu di rest area Tol Jakarta-Cikampek KM 50, dua anggota laskar yang telah tewas tersebut diangkut dengan mobil Avanza milik polisi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, gambar tangkapan layar berita Detik.com yang berjudul “Viral...! Hacker Membocorkan Percakapan Whatsapp Perihal Upaya Pembunuhan HRS Oleh Anggota Kepolisian” di atas keliru. Gambar itu merupakan hasil suntingan dari berita Detik.com berjudul "Ini Identitas 6 Pengikut HRS yang Tewas Baku Tembak dengan Polisi di Tol" yang dimuat pada 7 Desember 2020.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id