Terkait kedatangan 500 TKA Cina
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 10 Mei 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa 500 TKA Cina itu akan dipekerjakan di kawasan industri di Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun perusahaan yang menaungi para pekerja itu adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).
Menurut Luhut, kedua perusahaan itu tengah membangun pabrik HPAL (high pressure acid leaching) untuk membangun industri baterailithium, di mana nikel merupakan bahan baku produk tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kedua perusahaan itu merupakan perusahaan pengolahan nikel yang berada di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut Luhut, para TKA Cina itu merupakan pekerja yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dia mengatakan, saat ini, Indonesia belum memiliki teknologi guna membangun industri itu. "Nanti tenaga asing yang mengerjakan dan setelah itu bersamaan tenaga kerja Indonesia masuk, teknologi kan dari dia, kami enggak bisadongngerjain semua, tetap ada asing," ujarnya.
Setelah proyek ini selesai, kata Luhut, para TKA Cina itu akan dikurangi dan diganti dengan pekerja lokal hingga sekitar 92 persen dari total pekerja yang dibutuhkan. Dia mengatakan politeknik yang sudah dibangun bisa meningkatkan kemampuan dari anak-anak bangsa dan bisa memenuhi kebutuhan pekerja industri tersebut. "Untuk bikin lapangan kerja perlu orang dulu bikin induknya, setelah itu kita yang kerjakan semua," tuturnya.
Dikutip dari Detik.com, External Affairs Manager PT VDNI, Indrayanto, mengatakan bahwa 500 TKA Cina itu didatangkan karena memiliki keahlian khusus. "500 TKA itu adalah karyawan kontraktor yang mempunyai skill untuk memasang alat produksi kami," katanya pada 9 Mei 2020.
Menurut Indrayanto, 500 TKA Cina itu hanya akan bekerja paling lama enam bulan. "Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok, mungkin sekitar tiga bulan, paling lama enam bulan, karena alat konstruksi mesin yang kita mau pasang itu sekitar 33 tungku," tuturnya.
PT VDNI berharap pemerintah mempertimbangkan rencana kedatangan 500 TKA Cina itu karena berhubungan pula dengan nasih sekitar 3 ribu karyawan lokal. "Kami berharap TKA ini bisa diberikan masuk karena, jika tidak, karyawan yang sudah kami rekrut, sekitar 3 ribu karyawan untuk 33 tungku itu, pasti akan terus bertanya kapan mereka bekerja," ujar Indrayanto.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA Cina itu dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Menurut Luhut, 500 TKA Cina itu akan menuju kawasan industri di Konawe sekitar Juni atau Juli 2020. Saat ini, PT VDNI dan PT OSS sedang menyelesaikan proses perizinannya.
Dilansir dari Kompas.com, PT VDNI merupakan perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri sejak Agustus 2014. Induk perusahaan ini adalah De Long Nickel Co. Ltd. di Jiangsu, Cina, dan memiliki wilayah operasi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada 2015, PT VDNI menginvestasikan US$ 5 miliar untuk membangun pabrik feronikel di kawasan industri di Konawe.
Adapun PT OSS, dilansir dari Tirto.id, berdiri pada Juni 2016 dengan area tambang seluas 398 hektare. Induk perusahaan ini adalah Hong Kong Xiangyu Hansheng Co. Ltd. dan Singapore Xiangyu Hansheng Pte. Ltd. PT OSS memproduksi pemurnian nikel dan baja nirkarat dengan kapasitas tahunan mencapai 3 juta ton.
Terkait video
Untuk mencari sumbernya, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut dengan tool InVID. Hasilnya, ditemukan video serupa yang pernah diunggah oleh akun Facebook milik kantor berita Cina, China Xinhua News, pada 19 Mei 2019 dengan judul "Hardworking Chinese: Watch how bridge is built between cliffs" atau "Orang Cina pekerja keras: Perhatikan bagaimana jembatan dibangun di antara tebing".
Video pembangunan jembatan ini juga pernah diunggah ke YouTube oleh kanal milik saluran televisi Cina, CGTN, pada 14 Mei 2019 dengan judul "Chinese workers build bridge 150 meters above a canyon" atau "Pekerja Cina membangun jembatan 150 meter di atas ngarai".
Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa para pekerja dalam video itu sedang membangun jembatan di atas ngarai setinggi 150 meter di barat daya Cina. Video ini viral di Douyin, TikTok versi Cina, dan telah mendapatkan lebih dari 3 juta likes. Jembatan tersebut akan menghubungkan provinsi Yunnan dan Sichuan sehingga meningkatkan sistem transportasi lokal.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi bahwa 500 TKA Cina bakal mengerjakan proyek PLTU di Morowali seperti dalam video di atas menyesatkan. Ratusan TKA Cina tersebut akan dipekerjakan di kawasan industri pengolahan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, bukan di PLTU Morowali, Sulawesi Tengah. Video yang melengkapi narasi itu pun bukan video yang diambil di Indonesia, melainkan di Cina. Video tersebut memperlihatkan pembangunan sebuah jembatan yang menghubungkan provinsi Yunnan dan Sichuan.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk mendapatkan konteks utuh pernyataan Refly Harun, Tim CekFakta Tempo menonton hingga selesai video yang dikutip dalam artikel di situs Pojok Satu yang menjadi sumber artikel Law-justice.co. Video yang berdurasi sekitar 26 menit ini berjudul "Badan Usaha Milik Negara Bukan Badan Usaha Milik Neneklu!!!".
Dalam video itu, Refly sebenarnya menjawab pertanyaan warganet terkait pencopotannya sebagai komisaris utama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelabuhan, PT Pelindo I, dan pandangannya soal kritik yang dilontarkan oleh pejabat BUMN terhadap pemerintah.
Seperti diketahui, Refly diangkat sebagai Komisaris Utama Pelindo I oleh eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2018. Seharusnya, Refly menjabat selama lima tahun atau hingga 2023. Namun, pada 20 April 2020, Refly dicopot berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-123/MBU/04/2020.
Warganet menduga Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah meskipun menduduki kursi sebagai Komisaris Utama Pelindo I. Yang terakhir, Refly mengkritik kasus Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek, perusahaan Andi, dalam penanggulangan Covid-19. Surat itu berkop Sekretariat Kabinet.
Dalam videonya, Refly menjawab bahwa tidak ada larangan bagi komisaris BUMN untuk mengkritik pemerintah. Sebab, dia melontarkan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai akademisi, khususnya ahli hukum tata negara. Selain itu, BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. BUMN adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang dalam Sila Ke-5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
"Jadi, ketika kita bekerja di BUMN, saya merasa bukan bekerja untuk pemerintah, tapi bekerja untuk negara. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari kebijakan pemerintah, kita berpikir bahwa itu juga untuk kepentingan negara. Saya kan tidak mengajarkan untuk memberontak, untuk memprovokasi aksi massa, tapi saya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan," katanya.
Refly pun mencontohkan dosen di perguruan tinggi negeri atau peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tetap bisa mengkritik kebijakan publik pemerintah meskipun mereka mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keterlibatan ASN dalam pilpres
Dalam video itu, Refly menjelaskan bahwa hal yang dilarang oleh Undang-Undang adalah keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pengurus BUMN, terlibat sebagai anggota tim sukses kampanye dan pengurus partai politik. Pada menit 20:59, Refly menunjukkan buku yang diterbitkannya pada awal Januari 2019 yang berjudul "Politik Keledai Pemilu: Catatan Hukum Refly Harun".
Refly pun menjelaskan isi bukunya, "Saya termasuk yang mengkritik komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent. Kenapa? Bukannya saya enggak suka pemerintah, enggak. Saya ingin menegakkan aturan, konstitusi, Undang-Undang. Karena Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 menyatakan yang namanya komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan BUMN dilarang dilibatkan kampanye. Bahkan dikatakan, mereka yang dilibatkan kampanye itu bisa diancam hukuman dua tahun penjara dan atau denda Rp 24 juta. Jadi, saya tidak mau terlibat dalam kampanye. Kritis tetap, karena saya menjalankan fungsi akademik. Jadi, saya tidak nyebong atau ngampret."
Pernyataan Refly inilah yang kemudian dikutip oleh situs Pojok Satu, yang kemudian diamplifikasi oleh situs Law-justice.co. Dengan demikian, isi artikel itu memang benar berdasarkan pernyataan Refly. Namun, dalam video Refly maupun artikel itu, tidak terdapat informasi bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kejahatan antek Cina.
Dalam videonya, Refly hanya mengatakan:
"Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak ASN yang terlibat dalam kampanye pilpres. Misalnya, dosen-dosen perguruan tinggi negeri yang sering terang-terangan ingin memihak, bahkan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Lebih banyak lagi yang terlibat adalah PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. ASN juga, tapi yang non-PNS. Sering mereka tidak sadar bahwa status mereka adalah ASN yang harus netral. Karena direkrut oleh pemerintah, sering mereka merasa harus memihak kepada pemerintah. Pemikiran itu tidak keliru. Keberpihakan mereka sebatas kepada pemerintah, bukan kepada calon presiden. Dalam realitas sehari-hari, memang sukar dibedakan antara presiden dan petahana yang menjadi calon presiden. Antara menjelaskan kebijakan presiden dan mengkampanyekan calon presiden petahana memang sukar dibedakan, walaupun sebenarnya tetap saja ada garis pembatasnya.
Di tengah kondisi seperti itu, di mana semua pihak ingin merapat dengan kekuasaan atau yang bakal berkuasa, saya mengambil sikap untuk netral terhadap kedua pasangan calon agar dapat lebih berpikir jernih dan lebih bebas dalam mengemukakan pendapat. Secara formal, saya memang harus netral karena masih tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), salah satu BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhan. Jadi, ketika netral dalam pemilu, bagi pengurus BUMN, it’s a must! Tapi kan kita tahu, banyak sekali pengurus BUMN yang berkampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yang terang-terangan, misalnya memobilisasi alumni. Nah, karena yang berkuasa tetap sama, ya aman. Tapi coba kalau yang berkuasa berbeda orangnya, ya sudah, maka politisasi BUMN ini akan senantiasa terjadi. Saya menginginkan agar BUMN itu profesional.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Refly Harun menyebut kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah hasil kejahatan antek Cina keliru. Video Refly maupun artikel di situs-situs di atas sama sekali tidak menyinggung bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kejahatan antek Cina. Dalam video ataupun artikel-artikel itu, Refly hanya menyinggung soal banyaknya komisaris BUMN yang ikut berkampanye selama Pilpres 2019.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan arsip berita Tempo, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, membantah isu bahwa PLN melakukan subsidi silang antara penerima program diskon listrik dan pelanggan non subsidi secara diam-diam. Menurut dia, kenaikan tagihan listrik pada dua bulan terakhir terjadi karena penggunaan listrik konsumen yang meningkat. "Jadi, bukan karena kenaikan tarif listrik dari PLN," kata Made pada 6 Mei 2020.
Menurut Made, sejak adanya protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, PLN melakukan sedikit modifikasi dalam penghitungan tagihan listrik. Pasalnya, petugas PLN tidak bisa lagi mengecek secara langsung meteran listrik di rumah pelanggan. Hal ini dilakukan untuk meredam penyebaran virus Corona Covid-19, mengingat petugas PLN bisa saja menjadi pembawa virus.
Dengan demikian, untuk Maret 2020, PLN menggunakan tagihan listrik rata-rata tiga bulan sebelumnya, yaitu Desember, Januari, dan Februari. Jika rata-rata tagihan pelanggan adalah 50 kWh, jumlah itulah yang ditagihkan pada Maret. Namun, karena masyarakat mulai bekerja dari rumah, dan penggunaan listrik meningkat, ada pelanggan yang tagihan listriknya naik menjadi 70 kWH. Artinya, sebanyak 20 kWh belum ditagihkan.
Pada April, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan secara penuh. Sebagian masyarakat berada di rumah selama 24 jam. Akibatnya, tagihan listrik kembali naik menjadi 90 kWH. Tagihan ini pun ditambahkan dengan 20 kWh yang belum ditagihkan pada Maret sehingga totalnya menjadi 110 kWh. Kondisi inilah, kata Made, yang membuat pemakaian listrik seolah-olah naik 100 persen, dari 50 kWh menjadi 110 kWh.
Dikutip dari Kompas.com, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang setiap laporannya harus diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan diawasi oleh (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena itu, PLN tidak mungkin menaikkan tarif listrik diam-diam.
"Terhadap tuduhan PLN curang dan menaikkan tarif diam-diam, kami diawasi secara internal maupun eksternal. Jadi, dalam hal tarif listrik, kami tidak mungkin dan tidak bisa melakukan kebijakan semena-mena," kata Zulkifli dalam keterangan persnya pada 9 Mei 2020.
Menurut Zulkifli, akar masalah dari keluhan kenaikan tarif listrik pada Mei oleh sebagian pelanggan terjadi ketika diberlakukannya PSBB pada Maret. Untuk menghindari paparan virus Corona Covid-19 dengan pelanggan, petugas PLN tidak melakukan pencatatan meteran listrik sebagian pelanggan. Hitungan penggunaan listrik pun ditetapkan rata-rata selama tiga bulan terakhir.
Dengan cara ini, ada akibat kurang bayar atau lebih bayar pada bulan berjalan, yaitu April. Secara sistem, kurang bayar akan dibebankan pada pembayaran bulan berikutnya. "Dan kita semua tahu, pada April, PSBB berlangsung makin luas, dan work from homejuga makin besar. Sehingga, tagihan listrik pelanggan rumah tangga semakin besar. Ditambah dengan kurang bayar pada bulan sebelumnya, tagihan tersebut menjadi makin besar," kata Zulkifli.
Dilansir dari Kumparan.com, PLN memastikan bahwa tarif dasar listrik seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan, termasuk pelanggan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Seperti diketahui, penetapan tarif dilakukan tiga bulan sekali oleh pemerintah. Untuk April hingga saat ini, tarif dinyatakan tetap, sama dengan periode tiga bulan sebelumnya.
"Kami pastikan saat ini tidak ada kenaikan listrik, harga masih tetap sama dengan periode tiga bulan sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2017 tarif listrik ini tidak pernah mengalami kenaikan," tutur Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, pada 3 Mei 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi bahwa PLN diam-diam menaikkan tagihan listrik pelanggan non subsidi untuk biayai program diskon listrik bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona Covid-19, menyesatkan. Tagihan listrik pelanggan naik dalam dua bulan terakhir karena penggunaan listrik konsumen meningkat selama pemberlakuan PSBB danwork from home.
Selain itu, untuk menghindari paparan virus Corona Covid-19 dengan pelanggan, petugas PLN tidak melakukan pencatatan meteran listrik sebagian pelanggan. Hitungan penggunaan listrik pun ditetapkan rata-rata selama tiga bulan terakhir. Dengan cara ini, ada akibat kurang bayar atau lebih bayar pada bulan berjalan. Secara sistem, kurang bayar akan dibebankan pada pembayaran bulan berikutnya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo membandingkannya dengan pemberitaan di media-media arus utama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dilansir dari USA Today, Bing Liu, asisten profesor dari Universitas Pittsburgh, 37 tahun, memang ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di Pennsylvania, AS, pada 2 Mei 2020, dengan luka tembak di kepala, leher, dan dadanya.
Satu jam kemudian, polisi menemukan Hao Gu, 46 tahun, dalam sebuah mobil dengan jarak kurang dari 1 mil dari lokasi ditemukannya Bing Liu. Menurut Detektif Sersan Brian Kohlhepp dari Departemen Kepolisian Ross, penyidik meyakini Hao Gu membunuh Bing Liu di rumahnya sebelum mengendarai mobilnya dan bunuh diri.
Bing Liu mendapat gelar PhD dalam ilmu komputasi dari Universitas Nasional Singapura, lalu melanjutkan studi pascadoktoralnya di Universitas Carnegie Mellon. Kemudian, Bing Liu menjadi peneliti di Sekolah Kedokteran Universitas Pittsburgh. Para koleganya menuturkan bahwa Bing Liu merupakan seorang peneliti yang produktif yang telah mempublikasikan lebih dari 30 makalah dan merupakan mentor yang luar biasa.
"Bing Liu berada di ambang penemuan yang sangat signifikan untuk memahami mekanisme seluler yang mendasari infeksi SARS-CoV-2 (virus Corona baru penyebab Covid-19) dan basis seluler dari komplikasi tersebut. Kami akan berupaya untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai dalam rangka memberikan penghormatan pada keahlian ilmiahnya," ujar para koleganya dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, Kohlhepp menuturkan bahwa pembunuhan Bing Liu tidak ada kaitannya dengan risetnya soal Covid-19. Polisi meyakini Bing Liu dan Hao Gu saling mengenal satu sama lain dan, kata Kohlhepp, pembunuhan itu adalah "hasil dari perselisihan panjang terkait pasangan intim".
Menurut Kohlhepp, polisi tidak menemukan bukti apapun bahwa pembunuhan Bing Liu berhubungan dengan pekerjaannya di Universitas Pittsburgh. "Kami telah menemukan nol bukti bahwa peristiwa tragis ini ada hubungannya dengan pekerjaannya di Universitas Pittsburgh atau pekerjaan apapun yang terkait dengan Universitas Pittsburgh, dan krisis kesehatan saat ini yang mempengaruhi AS dan dunia (Covid-19)," kata Kohlhepp.
Penjelasan yang sama juga dilaporkan oleh CNN pada 6 Mei 2020. Kepolisian AS meyakini Bing Liu dan Hao Gu saling kenal. Namun, Detektif Sersan Brian Kohlhepp menyatakan "tidak ada indikasi bahwa Bing Liu sengaja ditarget karena dia orang Cina".
Demikian pula dalam arsip pemberitaan Tempo pada 7 Mei 2020. Berdasarkan keterangan Kepolisian Ross, jenazah Bing Liu ditemukan di rumahnya dengan luka tembak di kepala, leher, dan dada. "Kasus ini masih kami selidiki. Sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa Liu diincar karena dia berasal dari Cina," ujar Detektif Sersan Brian Kohlhepp pada 6 Mei 2020.
Kohlhepp melanjutkan, menurut dugaan sementara, Bing Liu adalah korban aksi pembunuhan dan bunuh diri. Sebab, tak jauh dari lokasi tewasnya Bing Liu, polisi menemukan seorang pria yang tewas di dalam mobilnya. Walaupun begitu, kata Kohlhepp, polisi masih menyelidiki apakah keduanya saling kenal.
Universitas Pittsburgh, dalam keterangan persnya, menyatakan rasa berdukanya atas kematian Bing Liu. Mereka menyayangkan kematian Bing Liu mengingat ia tengah melakukan penelitian terkait cara kerja virus Corona Covid-19 yang akan membantu proses penanganannya ke depan. "Bing Liu hampir mendapatkan temuan penting soal bagaimana memahami cara kerja sel dalam penularan virus Corona," ujar salah satu koleganya.
Kematian Bing Liu ini pun kembali memicu diskusi warganet terkait sejumlah teori konspirasi mengenai asal-usul virus Corona Covid-19, baik itu buatan Cina atau buatan AS. Ada pula yang mengaitkan kematian tersebut dengan nama pendiri Microsoft, Bill Gates. Sejumlah klaim bahwa virus ini buatan laboratorium ataupun teori konspirasi soal Bill Gates sudah pernah dibantah oleh Tim CekFakta Tempo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi bahwa polisi Amerika Serikat menyebut kematian Bing Liu terkait dengan risetnya soal Covid-19 adalah narasi yang menyesatkan. Kepolisian menyatakan tidak ada indikasi bahwa Bing Liu diincar karena berasal dari Cina ataupun karena sedang mengerjakan riset soal virus Corona Covid-19. Pembunuhan Bing Liu diduga kuat karena perselisihan terkait pasangan intim.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id