Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, Majalah Tempo tidak pernah menerbitkan edisi dengan cover yang memuat ilustrasi empat pria yang mirip dengan Jusuf Kalla, Novel Baswedan, Rizieq Shihab, dan Anies Baswedan serta berjudul "Sang Dalang Perusak Bhinneka", termasuk edisi 7-13 Desember 2020.
Di situs Majalah Tempo, majalah.tempo.co, diketahui bahwa Majalah Tempo edisi 7-13 Desember 2020 yang terbit pada 5 Desember berjudul "Outlook Ekonomi 2021: Saatnya Berubah". Di bawah judul, terdapat paragraf yang berbunyi "Pandemi Covid-19 seharusnya jadi momentum mendorong ekonomi hijau. Sektor bisnis mana yang paling siap?".
Gambar hoaks yang diklaim sebagai cover Majalah Tempo edisi 7-13 Desember 2020 (kiri) dan cover Majalah Tempo edisi 7-13 Desember 2020 yang asli (kanan).
Adapun dua judul berita dalam edisi tersebut, yang tercantum di atas tulisan "Tempo", adalah "Perang Dinasti Pilkada Serentak" dan "Macetnya Perkara Korupsi Kemenpora". Ilustrasi dalam cover pun memperlihatkan tiga kera dan tiga pria.
Saat dihubungi, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika membantah bahwa cover dengan judul tersebut pernah diterbitkan oleh Majalah Tempo. "Ini saya pastikan hoaks. Tempo tidak pernah menerbitkan cover itu," kata Wahyu pada 9 Desember 2020.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa cover yang berjudul "Sang Dalang Perusak Bhinneka" adalah cover Majalah Tempo edisi 7-13 Desember 2020, keliru. Majalah Tempo tidak pernah menerbitkan edisi dengan cover yang juga memuat ilustrasi empat pria yang mirip dengan Jusuf Kalla, Novel Baswedan, Rizieq Shihab, dan Anies Baswedan tersebut, termasuk edisi 7-13 Desember 2020. Majalah Tempo edisi 7-13 Desember berjudul "Outlook Ekonomi 2021: Saatnya Berubah". Pemimpin Redaksi Majalah Tempo pun telah memastikan bahwa cover tersebut hoaks.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, video tersebut telah beredar sejak Januari 2020 silam, jauh sebelum terjadinya penembakan terhadap enam anggota FPI di Tol Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Video itu adalah video pembunuhan oleh sekelompok preman terhadap dua pria asal Venezuela di Kolombia. Video ini direkam dan diunggah ke media sosial oleh kelompok preman tersebut.
Video itu pernah beredar di Indonesia pada Juli 2020 lalu dengan narasi yang berbeda. Video tersebut diklaim sebagai video pelaku perampokan dan pembacokan terhadap seorang sopir truk di Rancaekek, Bandung, yang ditembak mati oleh tim buser kepolisian. Tempo telah memverifikasi klaim tersebut saat itu dan menyatakannya sebagai hoaks.
Salah satu gambar tangkapan layar dari video tersebut pernah dimuat oleh situs media Kolombia, Semana.com. Menurut berita Semana.com pada 31 Januari 2020 itu, peristiwa dalam video ini merupakan peristiwa pembunuhan terhadap dua pria oleh sekelompok preman di El Santuario, Antioquia, Kolombia.
Penembakan yang terjadi pada 28 Januari 2020 itu direkam dan disebarkan ke media sosial dan WhatsApp oleh kelompok preman yang sama. Dua pria yang menjadi korban tersebut adalah warga negara Venezuela, berusia 19 tahun dan 21 tahun. Menurut laporan pemerintah setempat, para pelaku mendekati kedua pria itu dan, tanpa mengatakan apa-apa, menembak mereka.
Peristiwa pembunuhan ini juga pernah diberitakan oleh situs media Teleantioquia Noticias. Menurut laporannya pada 29 Januari 2020, beberapa jam sebelum penembakan itu, para pelaku juga menyerang sejumlah pemilik kendaraan yang berada di jalanan yang mengarah ke Carmen de Viboral. Melalui sebuah pernyataan, Wali Kota El Santuario, Juan David Zuluaga, mengkonfirmasi pembunuhan dua warga negara Venezuela itu.
Di YouTube, peristiwa itu pun pernah dilaporkan oleh kanal Sky Colombia pada 31 Januari 2020 dengan judul “Las amenazas que se publicitan por Instagram en Antioquia”. Dalam keterangan video ini disebutkan bahwa pembunuhan dua orang di El Santuario direkam dan disiarkan di jejaring sosial oleh kelompok preman yang sama. Di akun media sosialnya, mereka juga mengunggah berbagai ancaman serta menampilkan senjata mereka.
Penembakan anggota FPI di Tol Cikampek
Berdasarkan arsip berita Tempo, penembakan anggota FPI hingga tewas di Tol Cikampek terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari. Peristiwa ini menjadi sorotan berbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki peristiwa yang diklaim polisi dilakukan dengan cara terukur itu.
Pada 7 Desember siang, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran mengumumkan bahwa pihaknya memang menembak mati enam anggota FPI. Menurut dia, insiden itu berawal saat polisi melakukan pengintaian terhadap para pengikut pemimpin FPI Rizieq Shihab tersebut sekitar pukul 00.30 WIB.
Sesampainya di Tol Cikampek Kilometer 50, kata Fadil, mobil penyidik dipepet dan diserang dengan senjata api dan senjata tajam oleh anggota FPI. Dengan alasan membela diri, Fadil mengatakan bahwa anggotanya yang berjumlah enam orang melakukan penembakan, hingga mengakibatkan enam dari 10 orang anggota FPI tewas. Sementara empat orang lainnya melarikan diri.
Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan kronologi versi mereka terkait penghadangan anggota FPI di Tol Cikampek tersebut. Ia mengatakan bahwa peristiwa itu bermula ketika Rizieq Shihab berencana berangkat dari Sentul, Jawa Barat, ke tempat pengajian keluarga inti pada 6 Desember malam, sekitar pukul 22.30-23.00 WIB. "Pengajian subuh keluarga inti, jadi tidak melibatkan pihak mana pun juga," kata Munarman.
Munarman mengatakan Rizieq berangkat bersama keluarganya. Ada empat mobil yang mengawal yang berisi Laskar FPI. Namun, di perjalanan, sekitar pukul 00.30 WIB, Munarman mengatakan bahwa ada mobil yang menguntit mereka. Mobil itu bahkan memotong jalur rombongan dua mobil pengawal tersebut.
"Para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizieq Shihab, itu reaksi normal karena mereka bertugas mengawal. Yang patut diberitahukan bahwa fitnah besar bahwa laskar kita bawa senjata api dan temaka menembak, fitnah itu," kata Munarman.
Setelah itu, menurut dia, terjadi penembakan terhadap seorang anggota Laskar FPI. Salah satu mobil pengawal Rizieq yang berisi enam orang pun diketahui FPI hilang tak ada kabar. Munarman menyatakan sempat menugaskan anggota FPI lain mencari ke lokasi yang sama. Namun, tak ada hal yang didapat. Mereka bahkan mencari ke rumah sakit sekitar karena menduga ada yang terluka setelah adanya kabar soal tembakan saat penghadangan.
Keterangan dari Polda Metro Jaya, kata Munarman, menegaskan kondisi terakhir para anggota FPI tersebut yang ternyata sudah tewas. "Kami sebelum ada pengumuman dari Polda, itu pun dapatnya dari televisi, sebelum dengarkan pernyataan dari pihak Polda, kami masih anggap keenamnya dalam status hilang," kata Munarman.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video anggota FPI yang ditembak oleh polisi di Tol Cikampek, keliru. Video itu telah beredar sejak Januari 2020, sebelum terjadinya penembakan terhadap enam anggota FPI oleh polisi di Tol Cikampek pada 7 Desember lalu. Video tersebut memperlihatkan pembunuhan oleh sekelompok preman terhadap dua pria asal Venezuela di Kolombia.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri foto di atas dengan reverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut bukan foto enam jenazah anggota FPI yang ditembak di Tol Cikampek, melainkan foto dua jenazah pelaku perampokan toko emas di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Maret 2020.
Foto tersebut pernah dimuat di situs media lokal Sumsel, Mattanews.co, pada 28 Maret 2020 dalam beritanya yang berjudul "Dua Perampok Toko Emas Cahaya Murni Ditembak Mati, Sementara Satu Pelaku lainnya Dilumpuhkan". Foto itu menunjukkan dua dari delapan pelaku perampokan yang tewas ditembak oleh Subdirektorat Jatanras Polda Sumsel.
Perampokan ini terjadi di Toko Emas Cahaya Murni di Sungai Lilin pada 26 Maret 2020 pukul 12.15 WIB. Kawanan perampok mengambil 6,5 kilogram emas dan uang Rp 60 juta. Setelah itu, mereka melarikan diri dengan empat sepeda motor. Dua hari kemudian, Polda Sumsel menangkap tiga dari delapan kawanan perampok itu. Dari tiga pelaku tersebut, dua di antaranya ditembak mati.
Situs media Tribun Palembang juga pernah memuat foto yang identik pada tanggal yang sama dengan keterangan: "Dua dari tiga perampok toko emas di Muba (Musi Banyuasin) yang meregang nyawa dan dibawa ke RS Bhayangkara Palembang." Kesamaan terlihat dari posisi dua jenazah serta pakaian yang digunakan oleh petugas yang menangani jenazah tersebut.
Tribun Palembang menulis bahwa dua jenazah tersebut adalah komplotan dari delapan perampok toko emas di Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Mereka ditangkap oleh Polda Sumsel bersama sejumlah anggota dari Polres Musi Banyuasin pada 28 Maret 2020.
Situs Introdutions.xyz juga tidak tergolong sebagai media yang kredibel karena tidak mencantumkan penanggung jawab dan alamat perusahaan. Padahal, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."
Selain itu, situs tersebut tidak mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Padahal, kewajiban untuk memuat pedoman ini bagi situs media diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Pedoman Pemberitaan Media Siber ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta pada 3 Februari 2012 agar pengelolaan media siber dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto jenazah anggota FPI yang ditembak di Tol Cikampek keliru. Foto tersebut merupakan foto dua jenazah perampok toko emas di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Maret 2020.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel soal pernyataan Sri Bintang Pamungkas tentang Presiden Jokowi yang mengajukan proposal referendum Papua ke AS telah beredar sejak 2019. Artikel dengan judul yang sama pernah dimuat oleh situs Suara Nasional pada 30 Agustus 2019.
Tempo kemudian menelusuri video yang berisi pernyataan Sri Bintang tersebut. Video ini pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Opposite6890 pada 30 Agustus 2019 dengan judul “Benarkah Referendum Papua Proposal Jokowi??". Video ini menunjukkan Sri Bintang yang berbicara dalam sebuah dialog yang digelar di Gedung Joang '45 Jakarta pada 24 Februari 2016 oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
Dalam video ini, pernyataan Sri Bintang tentang proposal referendum Papua terdapat pada menit 8:01 hingga 9:01. Berikut pernyataannya:
“Megawati (Presiden RI ke-5), ketika menjual Jokowi, dari Juanda Surabaya menuju ke Manila ketemu John Kerry (mantan Menteri Luar Negeri AS), lalu berangkat ke Beijing ketemu sama Xi Jinping (Presiden Cina), lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Jusuf Kalla, yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dilakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia, seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damian Kingsbury mengatakan, 'Saya sudah mendapatkan proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua'. Artinya apa? Sama seperti di Timor Timur, begitu ada referendum begitu, Papua hilang.”
Tempo pun menelusuri pemberitaan terkait Damien Kingsbury yang disebut menyatakan telah mendapatkan proposal referendum Papua itu. Dilansir dari CNN Indonesia, pada 15 Desember 2017, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri menyatakan dugaannya terkait keterlibatan akademisi asal Australia itu dalam gejolak yang terjadi di Papua.
Dugaan Kiki ini bermula saat ia menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfet di Timor Timur pada September 2014 silam. Dalam konferensi itu, kata Kiki, Kingsbury menyatakan telah memiliki dokumen kebijakan Presiden Jokowi tentang Papua. Namun, ketika Kiki meminta Kingsbury menunjukkan kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya tersebut, ia tidak bisa menunjukkannya.
Pada 16 Desember 2017, kepada CNN Indonesia, Kingsbury membantah terlibat atau punya andil dalam gejolak yang berpotensi menggoyang status dan keberadaan Papua di Indonesia. Ia menepis tudingan Ketua PPAD Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri yang menyebut dirinya sebagai tokoh intelektual yang patut diwaspadai di balik gejolak Papua.
"Itu tidak benar. Saya tidak terlibat di Papua," kata Kingsbury. Terkait pernyataan Kiki bahwa dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya, Kingsbury juga menyatakan bahwa infomasi itu keliru. "Ada banyak disinformasi tentang saya mengenai masalah ini. Saya tidak khawatir tentang hal itu, tapi itu tidak benar," ujarnya.
Pernyataan serupa dilontarkan oleh Kingsbury dalam wawancaranya lewat surat elektronik dengan Satu Harapan. Ia dengan tegas membantah berada di balik gejolak di Papua. Kingsbury pun menyatakan bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam atas kegagalan para pejabat Indonesia sendiri. "Saya menduga pejabat Indonesia memerlukan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan mereka sendiri," katanya.
Kingsbury juga berujar, "Saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki cetak biru Jokowi untuk Papua. Saya (dalam konferensi di Melbourne) sama sekali tidak menyebut Jokowi, sepanjang yang bisa saya ingat. Jokowi bahkan bukan presiden ketika konferensi itu berlangsung. Pernyataan saya dalam konferensi tersebut berfokus pada bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 'Tanggung Jawab untuk Melindungi'. Mungkin Pak Kiki hanya setengah mendengarkan."
Dilansir dari ABC, Kingsbury juga menuturkan bahwa pernyataan Kiki soal dirinya yang bertanggung jawab penuh ketika Timor Timur mendapatkan kemerdekaan pada 1999 terlalu berlebihan. "Ketika itu, saya menjadi bagian dari tim pemantau hasil referendum. Kami tidak berusaha mempengaruhi sama sekali hasil referendum," katanya.
Terkait Papua, Kingsbury mengatakan sudah tidak terlibat kontak aktif dengan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, walaupun di masa lalu pernah membantu gerakan tersebut dalam mempersatukan berbagai kelompok berbeda yang mengatasnamakan Papua. Ketika itu pun, dia tidak mendukung gerakan Papua untuk merdeka, namun mendukung pembentukan grup agar bisa berunding dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai otonomi yang lebih luas.
Hal yang sama juga dilakukannya oleh profesor Deakin University ini dalam Perundingan Helsinki pada 2004 guna membicarakan masalah Aceh. "Beberapa tahun lalu, saya terlibat dalam usaha mempersatukan berbagai kelompok Papua sehingga mereka bisa berbicara dengan satu suara. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatakan bersedia berbicara dengan gerakan Papua, namun tidak tahu harus berbicara dengan siapa, karena ada berbagai kelompok."
"Setelah sekian lama, akhirnya sekarang ada kelompok payung yang membawahi semua gerakan Papua tersebut. Dan saya juga mendukung usaha untuk beralih dari tindak kekerasan menjadi usaha perundingan guna mencapai otonomi yang lebih besar di Papua dan bukannya mencapai kemerdekaan," kata Damien.
Dilansir dari RMOL.id, pada 30 Agustus 2019, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga telah menegaskan bahwa pernyataan Sri Bintang soal proposal referendum Papua tidak benar. "Itu bohong. Dari mana proposal itu? Jangan jadi provokator baru," kata Ngabalin saat ditemui di Masjid Cut Meutia, Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa akademisi Australia, Daniel Kingsbury, menyebut Presiden Jokowi telah mengajukan proposal referendum Papua ke AS, keliru. Kingsbury telah membantah membuat pernyataan semacam itu. Dalam sebuah konferensi yang dihadirinya di Melbourne, Kingsbury hanya menyinggung bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma PBB. Bahkan, klaim ini telah beredar sejak September 2014, sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden pada periode pertama.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id