Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Foto tersebut merupakan foto pasukan operasi khusus Polisi Nasional Afghanistan dan telah beredar sejak 2016 bukan foto tentara Taliban seperti yang diklaim pada unggahan tersebut. Dilansir dari Khaama.com pasukan khusus tersebut melawan kelompok pemberontak Taliban dan menewaskan lebih dari 400 pemimpin kelompok tersebut pada tahun 2016. Artikel Fact Check AFP juga mengkonfirmasi bahwa foto tersebut bukan merupakan foto pasukan Taliban.

Dengan demikian klaim foto tentara Taliban dengan perlengkapan militer merupakan hoaks dengan kategori konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Bukan tentara Taliban. Foto yang beredar tersebut merupakan pasukan operasi khusus Polisi Nasional Afghanistan dan telah beredar sejak 2016.

Sebuah akun facebook bernama Rudi Amijaya mengunggah tangkapan layar berupa artikel dari PAPUA[dot]ANTARANEWS[dot]COM yang berjdul “Wagub Terpilih: Berani Deklarasi Ganti Presiden di Papua, Kamu Bakal Pulang Tanpa Kepala” pada 17 agustus 2021.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Ditemukan artikel asli yang diterbitkan oleh antara dengan gambar sampul identik yang menampilkan foto Wakil Gubernur Papua terpilih, Klemen Tinal.

Judul asli pada artikel tersebut adalah “Wagub terpilih: 95 persen penduduk Papua dukung Jokowi di 2019” yang diterbitkan oleh Antaranews pada 11 juli 2018. Dari penelusuran menggunakan kata kunci di judul yang disunting, tidak ditemukan pernyataan dari Wagub Papua terpilih terkait ancaman terhadap yang berani deklarasi ganti Presiden.

Hoaks serupa juga pernah beredar pada 17 agustus 2018 lalu dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh situs turnbackhoax.id denga judul “[SALAH] Tangkapan Layar Post di Page Antaranews Hasil Suntingan”.

Gambar suntingan atau editan dari artikel asli berjudul “Wagub terpilih: 95 persen penduduk Papua dukung Jokowi di 2019” oleh Antaranews pada 11 juli 2018.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya pengumuman bahwa Pertamia mulai tanggal 22 Agustus 2021 di semua SPBU tidak melayani pengisian Pertalite untuk kendaraan 2 tak merupakan konten palsu.

Faktanya, Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III PT Pertamina (Persero), Eko Kristiawan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Dilansir dari Liputan6 dan Kompas, Eko menyatakan kendati memuat logo dan contact center yang menyerupai aslinya, pengumuman itu tidak resmi dari Pertamina.

“Hoax, informasi tersebut tidak benar. Itu (pengumuman) bukan dari Pertamina,” kata Eko saat dihubungi Kompas, Minggu (22/8/2021).

“Tidak benar ada info tersebut dari Pertamina. Karena tidak benar maka masuk kategori hoax ya,” ungkap Eko kepada Liputan6, Minggu (22/8/2021).

Eko mengimbau, agar masyarakat mewaspadai informasi palsu dan hoaks yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero).

“Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi call center 135. Masyarakat tidak perlu khawatir, hal-hal yang kurang pas tentu akan diluruskan,” tandasnya.

Informasi palsu. Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III PT Pertamina (Persero), Eko Kristiawan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Beredar sebuah video di media sosial Facebook berisi informasi yang menyatakan bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Rekaman dari kamera salah seorang warga ini menampilkan sekumpulan warga yang bentrok dengan aparat kepolisian.

Namun narasi postingan yang menyatakan bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di daerah PIK adalah informasi keliru. Faktanya keadaan sebenarnya dari video tersebut adalah, pihak kepolisian yang melarang aksi pengibaran bendera merah putih untuk menghindari kerumunan di masa PPKM. Apalagi aksi tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas), hal ini dipandang berpotensi menghasilkan kerumunan di daerah tersebut.

“Saya mau luruskan narasi yang beredar. Kami tegaskan yang dilarang itu adalah berkerumun. Kita tidak ingin terjadi kluster baru. Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera. Itu salah itu. Kalau mereka kibarkan bendera di situ kan pasti menimbulkan kerumunan. Ini yang kita hindari, ” tegas Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh pihak Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) yang menginisiasi aksi pengibaran bendera ini. Panglima LMP, Daeng Jamal menyatakan bahwa pembentangan bendera itu didukung oleh masyarakat di wilayah PIK. Akan tetapi, karena tekanan dari pihak manajemen dan terbentur aturan, akhirnya pembentangan bendera urung terjadi.

Namun, pihak LMP pun akhirnya menerima dengan ikhlas larangan pembentangan bendera tersebut. “Kami terima dengan lapang dada karena kami tidak mau ada gesekan dengan siapa pun karena kami cinta NKRI,” ucapnya.

Jadi dapat disimpulkan unggahan yang menyatakan bahwa pihak kepolisian melarang pengibaran bendera merah putih di daerah PIK adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya pelarangan itu dilakukan karena adanya aturan PPKM yang mencegah kerumunan untuk menekan angka penularan Covid-19.