Setelah ditelusuri pada salah satu artikel sumber.antaranews.com yang berjudul “Sempat heboh, Polda Sumbar bantah ada Operasi Tangkap Tangan KPK di Kota Padang” 25 Agustus 2021. Dalam artikel tersebut Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membantah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Padang pada Selasa malam dan melakukan koordinasi dengan KPK.

“Jadi gini, bahwa itu tidak benar beritanya. Kami sedang menelusuri informasi itu, dia dapat darimana. Kok langsung share aja,” ungkap Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu mengutip dari sumbar.antaranews.com.

Berita yang membuat kegaduhan tersebut berisi tentang pemberitaan OTT KOK sudah di koordinasikan dengan dewan pers. Polda Sumbar berharap kepada media, khususnya online dapat menyaring informasi sebelum diberitakan kepada publik dan harusnya ada pihak terkait yang mengklarifikasi tentang OTT KPK.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat dikonfimasi oleh Kantor Berita Politik RMOL yang belum mendapat laporan terkait kegiatan OTT di Provinsi Sumatera Barat.

“Tidak ada laporan dari Direktur Penyelidikan,” kata Firli Bahuri.

Berdasarkan keterangan Ketua KPK Firli Bahuri dan Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu di Padang membatah kebenaran informasi tersebut maka informasi adanya OTT KPK di Padang tidak benar dan masuk dalam kategori konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Ketua KPK Firli Bahuri dan Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu di Padang membantah kebenaran informasi tentang adanya OTT KPK di Padang.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, pamflet loker tersebut adalah PALSU dan bukan resmi dikeluarkan oleh KPK.

Dilansir dari akun Twitter resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (@KPK_RI), pihaknya menegaskan bahwa tidak ada penyeleksian ataupun menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi. Hal ini sekaligus mengklarifikasi atas informasi hoax yang beredar bahwa KPK merekrut narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi.

Wacana menjadikan para mantan narapidana sebagai penyuluh antikorupsi sebenarnya hanya sebatas memberikan testimoni saja, dan wacana tersebut masih bersifat kemungkinan.

Nantinya, para mantan narapidana tersebut memberikan testimoni sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun syarat menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi, harus mendapatkan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Antikorupsi.

KPK mengimbau masyarakat agar senantiasa hati-hati terhadap informasi yang beredar. Apabila mendapatkan informasi serupa dapat mengkonfirmasi melalui call center 198 atau informasi@kpk.go.id.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Melalui akun media sosial resmi, KPK mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak melakukan seleksi ataupun menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi.

Berdasarkan hasil penelusuran, video eksekusi massal tentara Kristen Suriah yang pernah diberitakan oleh portal berita Yunani, Pronews, pada 26 Maret 2014. Dijelaskan bahwa terjadi peristiwa bom bunuh diri di Rumah Sakit al-Kindi, Aleppo, Suriah yang dijaga oleh para tentara yang di antaranya beragama Kristen. Para tentara tersebut ditawan dan dieksekusi oleh Front al-Nusra.

Selain itu, foto tangkapan layar video ditemukan pada sebuah artikel blog berjudul “ GRAPHIC Volume warning And brutal Execution 18+….FSA/Al nusra terrorists executing syrian soldiers” terbit pada 19 Maret 2014. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa video itu pernah diunggah pada halaman Facebook al-Nusra, namun saat ini halaman Facebook itu tidak dapat ditemukan. Disebutkan juga peristiwa bom bunuh diri di Rumah Sakit al-Kindi terjadi di bulan Desember, 2013. Lebih lanjut, BBC memberitakan peristiwa yang sama pada 21 Desember 2013 dengan judul “Syria rebels take back strategic hospital in Aleppo”.

Dari berbagai fakta di atas, cuitan akun Twitter Jarome Bell (@JaromeBellVA) dikategorikan sebagai Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, video tersebut adalah pengeksekusian tentara Kristen Suriah yang menjaga Rumah Sakit al-Kindi di Aleppo, Suriah oleh Front al-Nusra yang pernah diberitakan tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan video yang terekam saat peristiwa tsunami yang melanda kota Iwate di Prefektur Iwate, Jepang pada 11 Maret 2011. Video tsunami itu pernah diunggah oleh akun YouTube resmi ANNnewsCH dengan judul “Tsunami, Great East Japan Earthquake – Miyako city, Iwate Pref, Japan [11 Mar 2011]” pada 17 Januari 2020. Selain itu, Liputan6 juga pernah memberitakan peristiwa tsunami yang sama pada 14 Maret 2011.

Dari berbagai fakta di atas, unggahan akun Facebook Ali Malik dikategorikan sebagai Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, video tersebut adalah peristiwa tsunami yang terjadi di kota Miyako, Jepang pada 11 Maret 2011.