Beredar informasi dari akun Facebook Ida Sinergy berupa sebuah pesan berantai yang berisikan klaim bahwa PT Sinar Mas membeli sebanyak 1,2 juta box Eco Racing per bulan. Postingan ini disukai sebanyak 2 kali.

Setelah melakukan penelurusan pada video pada postingan tersebut, terdapat beberapa postingan pada tahun 2019 dengan video yang serupa dan narasi yang mirip tetapi menggunakan nama perusahaan lain yaitu PT Cokro Didolim yang tidak ditemukan bahwa perusahaan tersebut terdaftar pada website ahu.go.id. Klarifikasi langsung dari akun Instagram resmi Sinar Mas bahwa informasi tersebut palsu atau tidak benar dan menjelaskan bahwa nama Sinar Mas sendiri bukanlah nama perusahaan dan tidak berbentuk grup, melainkan nama bran yang yang terdiri dari 7 pilar usaha, yaitu:

Layanan Keuangan (Bank Sinar Mas, Asuransi Sinar Mas, Simas Jiwa, Simas Insurtech, Sinar Mas Multifinance, Sinar Mas Sekuritas, dll)
Agribisnis & Makanan (PT SMART Tbk)
Komunikasi & Teknologi (Smarfren dan Myrepublic)
Properti & Real Estate (Sinar Mas Land)
Kertas & Bubur Kertas (APP Sinar Mas)
Energi & Infrastruktur (Sinar Mas Mining)
Layanan Kesehatan (Eka Hospital, SehatQ)
Postingan tersebut juga melampirkan sebuah link yang mengarah ke sebuah website dengan referral dari pembuat postingan dengan berbagai promosi, peluang bisnis hingga benefit untuk menjadi agen Sinergy. Pada bagian “Marketing Plan Sinergy” pada website tersebut menjelaskan komisi, royalti, dan bonus yang didapat pada level dan kondisi tertentu. Konsep tersebut adalah sistem MLM (Multi-Level Marketing). Mengutip dari kajianpustaka.com, cara kerja MLM menurut Setiawan (2017) adalah sebagai berikut:

Pertama-tama Anda akan disponsori oleh seorang distributor perusahaan MLM.
Membayar uang pangkal/pendaftaran.
Menandatangani perjanjian atau kontrak.
Melaksanakan aktivitas penjualan produk.
Mengembangan jaringan.
Melihat dari penjelasan tersebut, PT Sinar Mas membeli 1,2 juta box Eco Racing per bulan adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten Palsu/Fabricated Content.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Informasi yang salah dan merupakan pesan berantai untuk merekrut agen baru dengan sistem MLM (Multi-Level Marketing). Nama Sinar Mas bukanlah nama perusahaan melainkan nama brand yang terdiri dari 7 pilar utama yang dinaungi, narasi yang serupa banyak beredar dengan nama perusahaan lain.

Beredar sebuah unggahan foto di twitter yang menunjukkan pemeriksaan keamanan di Bandara Kabul, dalam foto tersebut terlihat seorang yang diperiksa membawa senjata ketika memasuki bandahara, informasi ini beredar pada 19 Agustus 2021 ketika Taliban sudah menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya foto tersebut diambil pada saat jurnalis CBS News, Amjad Tadros dan Clarissa Ward, pada Juli 2015 di Yaman.

Dilansir dari Factonews.com, CBS News pada saat itu melaporkan secara langsung di lapangan mengenai krisis kemanusiaan di sana. Tidak ada kaitannya dengan situasi terkini di Kabul, Afghanistan.

Dengan demikian klaim foto keadaan saat ini saat pemeriksaan keamanan di Bandara Kabul merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah, faktanya foto tersebut merupakan foto yang diambil di Yaman 2015 saat jurnalis CBS News Amjad Tadros dan Clarissa Ward melaporkan dari lapangan tentang krisis kemanusiaan yang dihadapi Yaman saat itu.

Beredar sebuah informasi yang mengklaim maskapai Batik Air Menjemput WNI yang berada di Afghanistan, dalam unggahan melalui twitter tersebut diinformasikan bahwa A320neo Batik Air PK-BDF terbang ke Kabul Afghanistan pada 19 Agustus 2021.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Lion Air Group melalui CNNIndonesia.com mengonfirmasi bahwa maskapai naungannya, Batik Air, tidak terbang ke Afghanistan.

Dilansir dari medcom.com, Danang selaku Corporate Communications Strategic of Lion Air Group menegaskan tidak ada penugasan untuk maskapai-maskapai di bawah naungannya menjemput WNI di Afghanistan.

Selain itu, Menteri Luar Negeri RI melalui media sosial twitternya pada 20 Agustus 2021, menginformasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU.

Dengan demikian klaim maskapai Batik Air terbang menjemput WNI ke Afghanistan merupakan hoaks dengan kategori konten Palsu.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah, faktanya Lion Air Group yang menaungi maskapai Batik Air membantah isu tersebut. Lion Air Group mengonfirmasi bahwa tidak ada penugasan untuk maskapai-maskapai di bawah naungannya menjemput WNI di Afghanistan.

Sebuah akun facebook mengunggah tangkapan layar berupa judul artikel dari ReportaseIndonesia[dot]com berjudul “Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim”.

Berdasarkan penelusuran, di dalam artikel reportaseindonesia tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi bakal menjual separuh Kaltim untuk pemindahan ibu kota. Isi artikel itu menyebutkan bahwa Jokowi memang berencana menjual sebagian lahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Namun, lahan yang dijual hanya seluas 30 ribu hektare. Langkah itu diambil karena lahan seluas 180 ribu hektare yang diperuntukkan bagi ibu kota baru terlalu luas.

Melansir dari artikel iNews.id berjudul “Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim” yang dimuat pada 4 September 2019. Dalam artikel itu disebutkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk ibu kota pada tahap awal hanya seluas 40 ribu hektare. Sementara lahan yang akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang seluas 110 ribu hektare. Karena itu, sisanya yang seluas 30 ribu hektare direncanakan untuk dijual.

Meskipun begitu, Jokowi menuturkan bahwa penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Jokowi meyakini hasil penjualan tanah negara ini bakal cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pembelian tanah itu harus disertai dengan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli. Jika lewat batas dua tahun, negara akan mengambil alih tanah melalui sebuah badan otoritas pengelola ibu kota baru.

Adapun dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, luas wilayah daratan Kaltim mencapai 127.267,52 kilometer persegi atau 12.734.692 hektare. Artinya, luas separuh Kaltim mencapai 6.367.346 hektare, jauh lebih besar dibandingkan luas lahan di ibu kota baru yang direncanakan untuk dijual, yakni 30 ribu hektare.

Berita menyesatkan, Faktanya, bukan setengah pulau kalimantan timur, lahan yang dijual hanya seluas 30 ribu hektare dari 180 ribu hektare lahan yang akan dijadikan kawasan ibu kota baru dan luas wilayah Kaltim adalah 12.734.692 hektare. Artinya, luas separuh Kaltim mencapai 6.367.346 hektare.