Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian disaat APBD DKI Jakarta sedang sekarat adalah klaim yang salah.

Faktanya foto yang diunggah oleh sumber klaim adalah foto tahun 2019. Pada tanggal 5 April 2019, Duta Besar Xiao Qian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bertukar pendapat mengenai hubungan kedua negara dan kerjasama kota bersaudara.

Foto asli, diunggah di situs resmi Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia pada 10 April 2019 di artikel yang berjudul: “Duta Besar Xiao Qian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies”

Berikut isi artikel selengkapnya:

“Pada tanggal 5 April 2019, Duta Besar Xiao Qian bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan bertukar pendapat mengenai hubungan kedua negara dan kerjasama kota bersaudara.

Duta Besar Xiao memperkenalkan perkembangan hubungan kedua negara saat ini, menyatakan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok bersedia terus mendorong pertukaran dan kerjasama bersahabat antara provinsi dan kota Tiongkok dengan DKI Jakarta, dan mengeluarkan potensi kerjasama dalam bidang investasi dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi industri, penataan ruang kota dll supaya mendatangkan keuntungan bersama.

Gubernur Anies menilai positif tentang hubungan kedua negara dan menyatakan bahwa Jakarta merupakan jembatan bagi kerjasama dan pertukaran Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta bersedia terus meningkatkan pertukaran dengan kota-kota Tiongkok seperti Beijing dan Shanghai, dan memperdalam kerjasama dalam bidang transportasi umum, UKM, penanganan pencemaran untuk mendorong perkembangan bersama.”

EXPLANATION


(1) First Draft News: “FALSE CONTEXT

When genuine content is shared with false contextual information”

More @ http://bit.ly/2qYG8Rs / http://archive.md/eSihu (backup archive).

* The SOURCE shared picture of illustration art of Italian weekly newspaper La Domenica del Corriere, December 16th 1962 edition.

* The SOURCE added false narrative which has caused false conclusion.

(2) Several related articles,


* HOAX OR FACT: ““Will we go around cities like this? Here’s how the problem of traffic in cities could be lightened, if not completely solved: tiny single-seater cars that occupy a small area…”

So, the photograph actually shows how the problem of traffic in cities could be lightened in future using small, single-seater cars (singlets) occupying quite less area. In other words, it showed Urban transport of the future – not post COVID-19 global pandemic world in 2022.”

More @ “1962, Italian Magazine Vision of World in 2022 – Photograph: Fact Check” https://bit.ly/3fYcmoD / http://archive.md/O4mlF (backup archive).

–


* facta.news: “The illustration therefore, as far as it can be considered at the forefront thinking about the birth, several years later, of means of transport designed to transport a single individual at a time (such as, for example, the Twizy produced by Renault), has nothing to do see with the new coronavirus and there are no explicit references to 2022. As seen, front and back of the number of La Domenica del Corriere published on 16 December 1962 revolve around the theme of city traffic and possible solutions to reduce it.”

More @ “NO, IN 1962 THE CORRIERE DELLA SERA DID NOT FORESEE THE NEW CORONAVIRUS” https://bit.ly/2AyEgqU.

======

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya pembagian sumbangan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 berupa uang senilai Rp2 juta adalah klaim yang salah.

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat senilai Rp2 juta. Kebijakan bantuan terkait pandemi COVID-19 hanya dilakukan oleh instansi resmi seperti Kementrian sosial, Dinas sosial, kelurahan dan RT/ RW setempat.

Hal ini diinformasikan oleh Humas Polda Kalteng melalui akun Instagramnya pada 14 Mei 2020.

Berikut kutipan klarifikasinya:

“Informasi tersebut TIDAK BENAR alias HOAX.

Faktanya :

Setelah nomer whatsapp tersebut dihubungi, kemudian dijawab bantuan tersebut berasal dari pemerintah dan syaratnya harus mengirimkan foto KTP, foto KK, foto buku rekening dan nomer HP.. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat senilai Rp 2 juta dan pendataan atau registrasi penerima bantuan melalui instansi resmi, seperti Kementrian sosial, Dinas sosial, kelurahan dan RT/ RW setempat.

Mari Bijak Bermedia Sosial. Saring sebelum Sharing

Lawan Hoax, Tolak Hoax, Tangkal Hoax dan Laporkan Hoax

STOP HPUS (Hoax, Pornografi, Ujaran Kebencian, dan SARA)

#HumasPoldaKaltengPeloporTangkalHoax”

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada artikel berjudul “Wapres Tidak Masalah Konser Di Bulan Ramadhan Malah Anda Ikut Nonton& Ikut Berdonasi Pahalanya Melebihi Berpuasa” adalah klaim yang salah.

Gambar tangkapan layar yang diunggah oleh sumber klaim adalah hasil suntingan atau manipulasi.

Artikel asli berjudul “Wapres Menyayangkan Khofifah Mengizinkan Salat Idulfitri Berjemaah di Masjid” yang dimuat di jpnn.com pada Senin, 18 Mei 2020 pukul 05:30 WIB.

Berikut isi artikel selengkapnya:

jpnn.com, JAKARTA – Wakil Presoden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta kepada semua kepala daerah mematuhi aturan dan imbauan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Termasuk di antaranya pelaksanaan salat Idulfitri alias salat Id pada 24 Mei 2020 mendatang.

Pernyataan wapres tersebut disampaikan juru bicara wapres, Masduki Baidowi, pada Minggu 17 Mei 2020. Pernyataan ini dipicu oleh pernyataan Pemprov Jatim yang dikabarkan memperbolehkan masjid di seluruh Jatim menyelenggarakan salat Idulfitri 1441 Hijriah di tengah pandemi Covid-19.

“Keputusan Pemprov Jatim ini berlawanan dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jatim sebagai zona merah mestinya tarawih di rumah, salat Idul Fitri juga di rumah,” kata wapres sebagaimana dikutip juru bicaranya.

Menurut Ma’ruf Amin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebaiknya berkonsultasi dulu dengan pemerintah pusat atau melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Gubernur yang telah mengajukan PSBB mestinya sudah paham larangan larangan terkait PSBB tersebut. Dengan diizinkannya penyelenggarakan salat Idul Fitri di Jatim, terkesan tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 dan wapres menyayangkan hal tersebut,” kata jubir wapres yang akrab disapa Cak Duki ini.

Prinsip wapres tentang salat Idulfitri di masa pandemi sudah dikemukakan pada ratas kabinet, pada Selasa 12 Mei 2020. Larangan salat Idulfitri berjemaah baik di masjid atau lapangan tetap dilarang sepanjang bahaya pandemi Covid-19 belum mereda.

Di sisi lain, surat izin penyelenggaraan salat Idulfitri di Jawa Timur, tertuang dalam SE Sekdaprov nomor 452/7809/012/2020 tanggal 14 Mei 2020 berbunyi “Salat Idulfitri, takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya sebagai ibadah bulan Ramadan boleh dilaksanakan secara berjemaah, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan Covid-19″. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono. (ngopibareng/jpnn)”