Berdasarkan hasil penelurusan, kedua pernyataan tersebut salah. Menurut laman resmi pemerintah AS, hanya warga negara AS yang diizinkan memberikan suara dalam pemilu. Hanya ada lima negara bagian yang mengizinkan imigran legal untuk memilih, yaitu California, New York, Florida, New Jersey dan Texas. Namun, tidak ada negara bagian yang memberikan imigran ilegal hak untuk memilih.

Hal serupa juga berlaku bagi akses jaminan kesehatan. Imigran ilegal tidak memiliki akses apapun ke jaminan kesehatan, dan juga dilarang untuk membeli asuransi baik yang bersubdisi maupun harga penuh. Beberapa negara bagian mengizinkan kasus mendesak seperti wanita melahirkan untuk mendapatkan layanan Medicaid, namun hanya sebatas itu saja.

Informasi serupa pernah dibahas oleh CNN dengan judul “Fact check: Rep. Ronny Jackson falsely claims undocumented immigrants have ‘easier access’ than most citizens to health care and voting”.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh anggota kongres Texas Ronny Jackson merupakan konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.

Informasi yang salah. Faktanya, hanya warga negara AS dan imigran legal (di beberapa negara bagian) yang diizinkan memilih dalam pemilu. Imigran ilegal hanya memiliki akses tertentu untuk Medicaid, namun tidak diizinkan untuk mengakses jaminan kesehatan secara umum.

Setelah ditelusuri di Instagram resmi Pos Indonesia pada salah satu postingannya ditemukan informasi bahwa berita dan informasi tentang Pos Indoensia hanya ada di www.posindonesia.co.id.

Lebih lanjut pada website resmi Pos Indonesia terdapat artikel dengan judul “Klarifikasi Pos Indonesia Terkait Informasi Hoax tentang Program Hadiah” yang diunggah pada 21 Februari 2022. Dalam artikel tersebut Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta menjelaskan Pos Indonesia tidak memiliki program hadiah senilai Rp2.000.000, adapun link tersebut tidak benar.

Pos Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak mengklik tautan tersebut dan berhati-hati jika ada yang mengtasnamakan Pos Indonesia. Informasi resmi Pos Indonesia bisa didapatkan melalaui website resmi www.posindonesia.co.id, Instagram @posindonesia.ig, Twitter @posindonesia, Facebook Pos Indonesia atau Pos Call 1500161.

Dengan demikian link hadiah Rp2.000.0000 oleh Pos Indonesia tidak benar, informasi tersebut dijelaskan oleh Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta sehingga masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Link tersebut tidak benar. Faktanya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta menjelaskan Pos Indonesia saat ini tidak memiliki program hadiah dan link yang beredar tersebut tidak benar.

Klaim tersebut salah, dan termasuk kategori konten yang salah. Setelah ditelusuri korban kecelakaan yang terjadi pada 20 Oktober 2020 tersebut adalah Nunung Sugiantoro. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Pekalongan sekaligus Ketua DPC Gerindra.

Sedangkan Nunung Srimulat diketahui masih aktif di media sosial instagram @nunung63.official dengan unggahan terakhir bersama kawan pelawak lainnya.

Hasil periksa fakta Riza Dwi (Anggota Tim Kalimasada)

Bukan Nunung Srimulat yang meninggal, melainkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Nunung Sugiantoro.

Jaringan CekFakta mengecam rentetan serangan digital terhadap Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito, pada 23-24 Februari 2022. Serangan digital itu mulai dari peretasan Whatsapp, akun Instagram, Facebook, hingga penggunaan informasi palsu atau disinformasi.

Jaringan CekFakta menemukan serangan digital itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sebelum melancarkan serangan, pelaku mengumpulkan akun media sosial, email, dan nomor ponsel yang digunakan oleh jurnalis aktif tersebut.

Secara khusus, Jaringan CekFakta menyoroti penggunaan disinformasi berisi pernyataan palsu Sasmito yang disebarkan di Twitter dan Whatsapp. Disinformasi itu berupa sejumlah poster digital yang memuat foto Sasmito dengan teks: 1) Sasmito mendukung pembubaran Front Pembela Islam; 2) Mendukung Pembangunan Bener Purworejo; 3) Tangkap dan Adili Haris Azhar-Fatia dan 4) Sasmito pro terhadap kepentingan asing.

Narasi palsu tersebut telah digunakan untuk merusak kredibilitas Sasmito sebagai Ketua Umum AJI Indonesia dan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Tidak hanya merusak kredibilitas pribadi, disinformasi tersebut bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap organisasi AJI. Ada upaya serius untuk membenturkan AJI dengan organisasi sipil lainnya.

AJI yang berdiri tahun 1994, telah menjadi organisasi terdepan untuk membela kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. AJI juga bergerak untuk melawan misinformasi dan disinformasi demi mendukung ekosistem informasi yang sehat bagi publik.

Oleh karena itu, Jaringan CekFakta yang terdiri dari AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO), serta 24 media lainnya menyatakan:

1. Peretasan dan serangan disinformasi terhadap Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito, merupakan teror terhadap demokrasi;

2. Mendesak pemerintah untuk melindungi pembela hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pembela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi;

3. Mengajak elemen masyarakat untuk menolak penggunaan disinformasi untuk merusak demokrasi dan menjatuhkan kredibilitas pembela HAM.


Jakarta, 25 Februari 2022

Koordinator Sekretariat Nasional CekFakta
Adi Marsiela
Hotline: info@cekfakta.com