Tim pemeriksa fakta Tirto menemukan sejumlah kejanggalan pada video yang beredar. Pergerakan wajah dan mulut tampak tidak selaras dengan suara, sementara arah pandangan mata terlihat bergerak tidak wajar saat sosok dalam video berbicara.

Karakteristik semacam ini umum dijumpai pada konten video hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), khususnya pada teknologi deepfake yang meniru wajah dan suara seseorang.

Kemudian, menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,7 persen sebagai buatan AI. Tingkat probabilitas yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa video tersebut tidak dihasilkan melalui perekaman langsung, melainkan melalui proses manipulasi digital.

Pemeriksaan melalui Hive Moderation.

Untuk memastikan lebih lanjut, kami juga menggunakan pendeteksi AI Undetactable.ai. Hasilnya menunjukkan video tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas sebesar 97 persen. Konsistensi hasil dari dua alat berbeda memperkuat temuan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan.

Baca juga:Cegah Child Grooming, Legislator Usul Larang Medsos Bagi Anak

Penelusuran kemudian dilakukan terhadap akun-akun Facebook yang menyebarkan video tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran di berbagai platform media sosial, tidak ditemukan akun media sosial pribadi yang secara resmi dikelola oleh Haji Isam. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaim dalam video tidak dapat dikaitkan dengan sumber yang terverifikasi.

Pemeriksaan melalui TruthScan.

Melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Haji Isam membagikan bantuan tunai melalui media sosial. Sebaliknya, hasil penelusuran justru menemukan klaim serupa dengan video berbeda yang sebelumnya telah beredar dan dinyatakan tidak benar oleh sejumlah pemeriksa fakta, di antaranya TurnBackHoax dan Komdigi.

Baca juga:Tambang Timah Bangka Longsor: 6 Tewas, 1 Masih Hilang

Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan bukti yang dapat memverifikasi klaim bahwa Haji Isam membagikan bantuan tunai melalui media sosial Facebook. Video yang beredar diketahui merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan disebarkan oleh akun yang tidak terverifikasi.

Dengan demikian, klaim Haji Isam membagikan bantuan tunai tersebut merupakan altered video atau video yang dimanipulasi dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun Facebook “INFO Bansos PKH”. Akun tersebut memiliki 356 ribu pengikut, beralamatkan di Pidie, Indonesia dan menyertakan tautan https://pkhbpnt.com/ yang kini tidak bisa diakses.

Akun tersebut juga sering membagikan informasi terkait penerimaan bantuan dengan menyebarkan foto slip penerimaan uang. Dari situ diketahui akun pengunggah tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukanlah akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi milik PLN bernama “PLN” dengan 280 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Kemudian Tirto mencoba menelusuri klaim melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Subsidi listrik gratis menggunakan NIK”. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik gratis.

Sebagai informasi, subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Penerima subsidi membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah karena dibayarkan pemerintah kepada PLN.

Melansir laman resmi Gatrik ESDM terkait subsidi listrik, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria, daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik, namun belum menerima subsidi tarif dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik atau aplikasi PEDULI mobile, atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Pengecekan data penerima subsidi listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN mobile dengan menggunakan ID akun, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan.

Tirto kemudian menghubungi PLN lewat akun Instagram resmi PLN di @pln123_official terkait apakah dengan mengecek NIK KTP bisa mendapatkan subsidi listrik. Lewat pesan langsung, pihak PLN menginformasikan bahwa untuk mendapatkan subsidi listrik, NIK pelanggan harus terdaftar pada DTSEN. Jadi, tidak hanya dengan mengecek NIK KTP.

"Diinformasikan untuk daya 450VA dan 900VA dengan golongan tarif Rumah Tangga merupakan daya yang berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah (tepat sasaran). Bagi pelanggan yang menginginkan layanan tarif & daya tersebut, maka terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan harus telah terdaftar pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” begitu konfirmasi admin pada akun Instagram resmi PLN.

Apabila nomor induk kependudukan tidak terdaftar pada Data DTSEN maka akan terdaftar sebagai pelanggan daya 900 VA non-subsidi. Untuk mengetahui pelanggan merupakan penerima subsidi atau tidak, maka pelanggan dapat mengecek melalui aplikasi Peduli dari kementerian ESDM atau aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial pada tautan https://cekbansos.kemensos.go.id.

PLN mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan dan dapat mengakses informasi pada laman resmi milik PLN, pengaduan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123.

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mengecek subsidi listrik adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Untuk mengecek subsidi listrik, pelanggan harus menggunakan ID Pelanggan lewat aplikasi PLN mobile, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan. Adapun verifikasi NIK diperlukan untuk memastikan penerima terdaftar di DTKS Kementerian Sosial atau sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Dinsos Grobogansekarang sudah berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim pemeriksa fakta Tirto menemukan sejumlah kejanggalan pada video yang beredar. Pergerakan wajah dan mulut tampak tidak selaras dengan suara, sementara arah pandangan mata terlihat bergerak tidak wajar saat sosok dalam video berbicara.

Karakteristik semacam ini umum dijumpai pada konten video hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), khususnya pada teknologi deepfake yang meniru wajah dan suara seseorang.

Kemudian, menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas sebesar 99,7 persen sebagai buatan AI. Tingkat probabilitas yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa video tersebut tidak dihasilkan melalui perekaman langsung, melainkan melalui proses manipulasi digital.

Pemeriksaan melalui Hive Moderation.

Untuk memastikan lebih lanjut, kami juga menggunakan pendeteksi AI Undetactable.ai. Hasilnya menunjukkan video tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas sebesar 97 persen. Konsistensi hasil dari dua alat berbeda memperkuat temuan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan.

Baca juga:Cegah Child Grooming, Legislator Usul Larang Medsos Bagi Anak

Penelusuran kemudian dilakukan terhadap akun-akun Facebook yang menyebarkan video tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran di berbagai platform media sosial, tidak ditemukan akun media sosial pribadi yang secara resmi dikelola oleh Haji Isam. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaim dalam video tidak dapat dikaitkan dengan sumber yang terverifikasi.

Pemeriksaan melalui TruthScan.

Melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Haji Isam membagikan bantuan tunai melalui media sosial. Sebaliknya, hasil penelusuran justru menemukan klaim serupa dengan video berbeda yang sebelumnya telah beredar dan dinyatakan tidak benar oleh sejumlah pemeriksa fakta, di antaranya TurnBackHoax dan Komdigi.

Baca juga:Tambang Timah Bangka Longsor: 6 Tewas, 1 Masih Hilang

Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan bukti yang dapat memverifikasi klaim bahwa Haji Isam membagikan bantuan tunai melalui media sosial Facebook. Video yang beredar diketahui merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan disebarkan oleh akun yang tidak terverifikasi.

Dengan demikian, klaim Haji Isam membagikan bantuan tunai tersebut merupakan altered video atau video yang dimanipulasi dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun Facebook “INFO Bansos PKH”. Akun tersebut memiliki 356 ribu pengikut, beralamatkan di Pidie, Indonesia dan menyertakan tautan https://pkhbpnt.com/ yang kini tidak bisa diakses.

Akun tersebut juga sering membagikan informasi terkait penerimaan bantuan dengan menyebarkan foto slip penerimaan uang. Dari situ diketahui akun pengunggah tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukanlah akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi milik PLN bernama “PLN” dengan 280 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Kemudian Tirto mencoba menelusuri klaim melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Subsidi listrik gratis menggunakan NIK”. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik gratis.

Sebagai informasi, subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Penerima subsidi membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah karena dibayarkan pemerintah kepada PLN.

Melansir laman resmi Gatrik ESDM terkait subsidi listrik, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria, daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik, namun belum menerima subsidi tarif dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik atau aplikasi PEDULI mobile, atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Pengecekan data penerima subsidi listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN mobile dengan menggunakan ID akun, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan.

Tirto kemudian menghubungi PLN lewat akun Instagram resmi PLN di @pln123_official terkait apakah dengan mengecek NIK KTP bisa mendapatkan subsidi listrik. Lewat pesan langsung, pihak PLN menginformasikan bahwa untuk mendapatkan subsidi listrik, NIK pelanggan harus terdaftar pada DTSEN. Jadi, tidak hanya dengan mengecek NIK KTP.

"Diinformasikan untuk daya 450VA dan 900VA dengan golongan tarif Rumah Tangga merupakan daya yang berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah (tepat sasaran). Bagi pelanggan yang menginginkan layanan tarif & daya tersebut, maka terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan harus telah terdaftar pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” begitu konfirmasi admin pada akun Instagram resmi PLN.

Apabila nomor induk kependudukan tidak terdaftar pada Data DTSEN maka akan terdaftar sebagai pelanggan daya 900 VA non-subsidi. Untuk mengetahui pelanggan merupakan penerima subsidi atau tidak, maka pelanggan dapat mengecek melalui aplikasi Peduli dari kementerian ESDM atau aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial pada tautan https://cekbansos.kemensos.go.id.

PLN mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan dan dapat mengakses informasi pada laman resmi milik PLN, pengaduan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123.

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mengecek subsidi listrik adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Untuk mengecek subsidi listrik, pelanggan harus menggunakan ID Pelanggan lewat aplikasi PLN mobile, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan. Adapun verifikasi NIK diperlukan untuk memastikan penerima terdaftar di DTKS Kementerian Sosial atau sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Dinsos Grobogansekarang sudah berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.