Akun Facebook bernama Peace Be mengunggah reels yang menjelaskan bahwa air rebusan daun sirih dapat mengobati mata merah dan gatal-gatal akibat iritasi. Video pendek tersebut telah disukai oleh 18 orang.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. jpnn.com pernah membahas hal ini pada artikelnya yang berjudul “Ketahui Bahaya Air Sirih untuk Mengobati Mata”. Melansir dari artikel tersebut, mengoleskan air rebusan daun sirih ke mata justru dapat memperparah infeksi mata. Hal ini disebabkan salah satunya karena daun sirih yang tidak steril, karena mengandung mikroorganisme seperti jamur yang dapat menimbulkan infeksi mata. Selain itu, air rebusan daun sirih menghasilkan tingkat keasaman tertentu yang belum tentu sesuai dengan pH normal mata.

Selain itu, artikel yang ditulis Alodokter juga menyatakan bahwa pemakaian daun sirih untuk mata belum terjamin kebersihan dan keamanannya. Alodokter juga membahas mengenai ketidakcocokan pH antara rebusan air daun sirih dan mata manusia, seperti yang telah dibahas di artikel jpnn.com. Meskipun di artikel Alodokter disebutkan beberapa manfaat daun sirih untuk mata, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang menjanjikan mengenai cara pemakaian yang aman.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh akun Facebook “Peace Be” merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Tidak ada bukti medis yang valid mengenai air rebusan daun sirih yang dapat mengobati iritasi mata.

Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dan tak menemukan adanya informasi dari sumber resmi pemerintah maupun media kredibel yang mengonfirmasi klaim yang beredar.

Sebelumnya, seperti dilaporkan Tirto, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, telah menyatakan pemerintah belum berencana mengubah iuran BPJS tahun 2024.

"Sampai 2024 kita tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS. Jadi, bayar BPJS kita tidak ada rencana ubah tahun 2024," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Sistem kelas BPJS menjadi KRIS sendiri akan berlaku pada Juni 2025. Budi mengungkap, KRIS bertujuan meningkatkan standar minimum layanan rumah sakit di seluruh Indonesia.

"Contoh satu kamar ada yang isinya enam, delapan, sekarang diwajibkan satu kamar isinya maksimal empat," ujar Budi.

Meski begitu, pada 2025 mendatang, seiring dengan pemberlakukan KRIS, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkap adanya peluang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mengutip CNN Indonesia, Ghufron menyebut iuran yang bakal naik adalah untuk peserta kelas II dan I. Sementara, besaran iuran peserta kelas III yang umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), tidak akan berubah.

"Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga (iuran) naik," katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).

Ghufron belum bisa mengatakan secara rinci kapan besaran iuran kelas II dan I bakal naik. Menurutnya, hal itu kelak bakal diatur dalam Perpres. Mengenai kapan kenaikan itu berlaku, Ghufron menyebut hal itu tergantung pada persetujuan para pemangku kepentingan.

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih merujuk pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iuran masih sebesar Rp150 ribu dan kelas II sebesar Rp100 ribu. Sementara besaran iuran untuk kelas III yakni Rp42 ribu per orang per bulan, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7 ribu per orang per bulan, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III sebanyak Rp35 ribu.

Sistem KRIS ditargetkan akan diselenggarakan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS paling lambat 30 Juni 2025. Sedangkan penetapan iuran, manfaat dan tarif akan diputuskan paling lambat 1 Juli tahun depan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak adaya sumber resmi atau pemberitaan dari media kredibel yang mengofirmasi klaim adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Agustus 2024.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah menyatakan pemerintah belum berencana mengubah nominal iuran BPJS tahun 2024.

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Jadi bisa disimpulkan kalau narasi yang beredar di media sosial soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan Google Image untuk mengecek dua gambar yang dicantumkan dalam unggahan yang beredar. Hasilnya, kedua foto itu merupakan dokumentasi lawas dan tidak berkaitan dengan gempa Jepang pada Agustus baru-baru ini.

Foto tersebut memang diambil di Jepang, tapi, foto yang diklaim terjadi pada Agustus 2024 sebenarnya menggambarkan bencana tsunami di Jepang pada 2011 silam.

Foto pertama yang menunjukkan gelombang tsunami menerjang rumah berasal dari artikel lama National Geographic berjudul “The Calm Before the Wave”. Menurut situs daring National Geographic, artikel itu pertama kali tayang di majalah tersebut pada edisi Februari 2012.

"Tsunami Jepang: Lebih dari 1.500 orang tewas pada bulan Maret lalu di Rikuzentakata, salah satu dari beberapa kota yang terhempas oleh tsunami," begitu bunyi potongan keterangan fotonya.

Arsip koleksi majalah National Geographic tahun 2012 di situs Wayback Machine menunjukkan gambar itu dijepret oleh fotografer Tamon Suzuki.

Sementara foto kedua yang menampilkan gelombang air menyapu mobil dipublikasikan oleh kantor berita Reuters pada 11 Maret 2014.

Gambar itu merupakan bagian dari sederet dokumentasi yang merekam momen tsunami di Jepang pada tahun 2011 dan dikreditkan ke surat kabar Jepang Mainichi Shimbun.

Foto tersebut diberi keterangan “Gelombang mendekati Kota Miyako dari muara Heigawa di Prefektur Iwate setelah gempa berkekuatan 8,9 skala richter melanda wilayah tersebut, 11 Maret 2011."

Teranyar, seperti dilaporkan BBC, Kamis (17/8/2024), Jepang telah mencabut peringatannya mengenai potensi “gempa besar” satu minggu setelah peringatan tersebut dikeluarkan.

Peringatan tersebut memberitahukan masyarakat untuk waspada namun tidak mengungsi, dan menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya gempa bumi besar lebih tinggi dari biasanya. Namun, hal tersebut dikatakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Pemerintah Jepang mengatakan pihaknya tidak lagi meminta masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan khusus dan mereka bebas untuk “kembali ke gaya hidup normal”.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, gambar yang beredar di jagat maya dengan klaim gempa bumi di Jepang pada Agustus 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Kedua foto itu merupakan dokumentasi lawas dan tidak berkaitan dengan gempa Jepang pada Agustus baru-baru ini. Meski memang diambil di Jepang, kolase foto tersebut menggambarkan bencana tsunami di Jepang pada 2011 silam.

Foto pertama yang menunjukkan gelombang tsunami menerjang rumah berasal dari artikel lama National Geographic berjudul “The Calm Before the Wave”. Sementara foto kedua yang menampilkan gelombang air menyapu mobil dipublikasikan oleh kantor berita Reuters pada 11 Maret 2014.

Humas Provinsi Sumatera Barat mengklarifikasi pernyataan tersebut merupakan disinformasi dan hoaks tersebut telah beredar dari 2018.

"Benar, kita mendapatkan informasi soal tersebarnya kabar hoaks mobil Bapak Gubernur mengalami kecelakaan. Itu jelas tidak benar. Saat ini, Bapak Gubernur sedang berada di Jakarta untuk menjalani sejumlah agenda kedinasan. Sementara itu mobnas BA 1 tengah berada di garasi Istana Gubernur Sumbar," ujar Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim, dilansir dari Instagram resmi Humas Sumbar.

Mursalim menyebutkan, kabar bohong tersebut menyebar dalam bentuk pesan singkat dan tangkapan layar di sejumlah grup WA. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak meneruskan pesan tersebut ke orang lain atau grup lain, karena jelas akan menimbulkan keresahan.

"Tentu saja hoaks ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Sumbar. Sangat disayangkan ada pihak-pihak yang tidak berpikir sebelum berbuat, dengan menyebar informasi yang sangat meresahkan ini. Sudah jelas-jelas, foto yang dipakai untuk menyebar berita bohon itu adalah foto kecelakaan yang pernah dialami Bupati Bungo pada tahun 2018 lalu," ujar Mursalim.

Klaim: Mobil dinas Gubernur Sumatera Barat alami kecelakaan

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024