Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun Facebook “INFO Bansos PKH”. Akun tersebut memiliki 356 ribu pengikut, beralamatkan di Pidie, Indonesia dan menyertakan tautan https://pkhbpnt.com/ yang kini tidak bisa diakses.

Akun tersebut juga sering membagikan informasi terkait penerimaan bantuan dengan menyebarkan foto slip penerimaan uang. Dari situ diketahui akun pengunggah tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukanlah akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi milik PLN bernama “PLN” dengan 280 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Kemudian Tirto mencoba menelusuri klaim melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Subsidi listrik gratis menggunakan NIK”. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik gratis.

Sebagai informasi, subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Penerima subsidi membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah karena dibayarkan pemerintah kepada PLN.

Melansir laman resmi Gatrik ESDM terkait subsidi listrik, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria, daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik, namun belum menerima subsidi tarif dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik atau aplikasi PEDULI mobile, atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Pengecekan data penerima subsidi listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN mobile dengan menggunakan ID akun, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan.

Tirto kemudian menghubungi PLN lewat akun Instagram resmi PLN di @pln123_official terkait apakah dengan mengecek NIK KTP bisa mendapatkan subsidi listrik. Lewat pesan langsung, pihak PLN menginformasikan bahwa untuk mendapatkan subsidi listrik, NIK pelanggan harus terdaftar pada DTSEN. Jadi, tidak hanya dengan mengecek NIK KTP.

"Diinformasikan untuk daya 450VA dan 900VA dengan golongan tarif Rumah Tangga merupakan daya yang berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah (tepat sasaran). Bagi pelanggan yang menginginkan layanan tarif & daya tersebut, maka terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan harus telah terdaftar pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” begitu konfirmasi admin pada akun Instagram resmi PLN.

Apabila nomor induk kependudukan tidak terdaftar pada Data DTSEN maka akan terdaftar sebagai pelanggan daya 900 VA non-subsidi. Untuk mengetahui pelanggan merupakan penerima subsidi atau tidak, maka pelanggan dapat mengecek melalui aplikasi Peduli dari kementerian ESDM atau aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial pada tautan https://cekbansos.kemensos.go.id.

PLN mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan dan dapat mengakses informasi pada laman resmi milik PLN, pengaduan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123.

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mengecek subsidi listrik adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Untuk mengecek subsidi listrik, pelanggan harus menggunakan ID Pelanggan lewat aplikasi PLN mobile, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan. Adapun verifikasi NIK diperlukan untuk memastikan penerima terdaftar di DTKS Kementerian Sosial atau sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Dinsos Grobogansekarang sudah berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Faktanya, belum ada edaran resmi dari pemerintah tentang libur sekolah selama Ramadhan 2026. Unggahan dengan narasi “Surat edaran libur sekolah selama Ramadhan 2026” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Dengan demikian, unggahan berisi tautan “pendaftaran lowongan pekerjaan BPJS Kesehatan” adalah konten tiruan (impostor content).

Faktanya,tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi narasi “PSI dorong Gibran maju pilpres 2029 dan Kaesang pilpres 2034” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).